Connect with us

News

Mahfud Bongkar Penyebab Ignatius Jonan Dipecat Jokowi

Natsir Amir

Published

on

Monitorday.com – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengungkapkan fakta menarik di balik proyek ambisius kereta cepat Jakarta-Bandung yang kini dikenal dengan nama Whoosh.

Menurut Mahfud, proyek ini awalnya dirancang sebagai kerja sama antar pemerintah atau government to government (G2G) antara Indonesia dan Jepang.

Dalam pernyataannya yang disampaikan melalui kanal YouTube Mahfud MD Official pada Selasa malam, 14 Oktober 2025, Mahfud menjelaskan bahwa kesepakatan awal dengan Jepang telah melewati proses perhitungan matang oleh para pakar dari Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Berdasarkan analisis tersebut, Jepang bersedia memberikan pinjaman dengan bunga yang sangat rendah, yakni hanya 0,1 persen.

“Tiba-tiba sesudah Jepang minta kenaikan sedikit gitu, oleh pemerintah Indonesia dibatalkan. Dipindah ke Cina, dengan bunga 2 persen. Dengan overrun pembengkakan kemudian menjadi 3,4 persen. Yang terjadi itu. Nah, sekarang kita nggak mampu bayar,” papar Mahfud.

Mahfud menyoroti bahwa keputusan untuk mengalihkan proyek dari Jepang ke Cina bukan tanpa penolakan dari pihak internal pemerintah.

Salah satunya datang dari Menteri Perhubungan saat itu, Ignasius Jonan, yang secara tegas menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kerja sama dengan Cina.

Menurut Mahfud, Jonan sempat menyampaikan pandangannya langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia menilai bahwa perjanjian dengan Cina tidak layak secara ekonomi dan sulit untuk melihat potensi keuntungan yang nyata dari proyek tersebut.

“Pak, ini tidak visible,” kata Pak Jonan, menurut Mahfud.

Namun, penolakan Jonan justru berujung pada pencopotannya dari jabatan.

Setelah Jonan diberhentikan, Presiden Jokowi disebut memanggil seorang ahli kebijakan publik dan pengamat ekonomi, Agus Pambagio, untuk dimintai pendapat terkait kelanjutan proyek kereta cepat tersebut.

“Pak Jokowi sesudah mecat Jonan, dia tanya ke Agus. ‘Pak Agus, gimana ini Pak?’ Ini tidak visibel, rugi negara, menurut Agus,” ujar Mahfud dalam video tersebut.

Agus Pambagio sendiri, lanjut Mahfud, bahkan sempat mempertanyakan kepada Presiden siapa sebenarnya yang menggagas pemindahan proyek dari Jepang ke Cina.

Sebab, perubahan arah kerja sama tersebut justru membuat biaya pembangunan membengkak hingga bunga pinjaman mencapai 3,4 persen, jauh dari skema awal yang lebih menguntungkan.

Bahkan kata Mahfud, Agus Pambagio sempat menanyakan ke Jokowi, ide siapa pembangunan kereta cepat yang awalnya kerja sama dengan Jepang lalu dipindah ke Cina dengan biaya yang membesar.

“Ini atas ide siapa? Kata Agus. Kok bisa pindah dari Jepang ke Cina itu dan biayanya besar? Atas ide saya, kata Jokowi. Kata Presiden: Atas ide saya sendiri gitu,” papar Mahfud.

Agus, kata Mahfud lalu menjawab karena ide Presiden dan mau dijadikan kebijakan, maka Agus mengaku tidak bisa berbuat apa-apa.

“Dan pergi si Agus. Ternyata sekarang benar gak mampu bayar,” ujar Mahfud.

Mahfud mengatakan megaproyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang diberi nama Whoosh, diduga kuat anggarannya dimark-up beberapa kali lipat, berdasarkan informasi terpercaya yang didapatnya.

Menurut Mahfud dugaan itu diperkuat lagi dari pernyataan pengamat ekonomi Agus Pambagyo dan Anthony Budiawan di salah satu televisi swasta beberapa waktu lalu, yang akhirnya mengkonfirmasi apa yang dulu sudah didengarnya dan terberitakan sejak 5 tahun lalu.

“Apa-apa yang dulu sudah terberitakan atau 5 tahun lalu sudah terberitakan luas, sekarang dikonfirmasi langsung,” kata Mahfud MD dalam channel YouTube Mahfud MD Official miliknya yang tayang, Selasa (14/10?2025) malam.

Awalnya Mahfud menyambut baik dan mendukung keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh yang menembus Rp 116 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya menegaskan, tanggung jawab pembayaran berada di tangan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), lembaga yang kini mengelola KCIC bersama sejumlah BUMN strategis. Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, di Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), pada Kamis (27/2/2025). (KOMPAS.COM/Fristin Intan Sulistyowati)

Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, di Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), pada Kamis (27/2/2025). (KOMPAS.COM/Fristin Intan Sulistyowati)

“Saya mendukung Purbaya dalam hal ini. Jadi begini, ini masalahnya yang harus dicari secara hukum,” kata Mahfud.

Menurut Mahfud, keputusan Menkeu Purbaya yang enggan membayar utang proyek Whoosh dari APBN adalah benar.

“Menurut saya benar Purbaya. Karena apa, Mas? Ini masalahnya sangat memberatkan bangsa. Kita membangun itu menghilangkan pembangunan-pembangunan untuk rakyat yang lain, kan hanya disedot untuk ini,” ungkap Mahfud.

Mahfud menjelaskan jika pemerintah tidak mampu membayar maka kerjasama B2B itu bisa dipailitkan.

“Atau itu diserahkan ke Danantara. Tapi apa mau dibail out oleh negara terus terus-terusan. Nah, ini yang harus diteliti karena ada dugaan markup,” ungkap Mahfud.

Ia menjelaskan dugaan mark-up yang dimaksud.

“Dugaan mark upnya gini. Itu harus diperiksa ini uang lari ke mana. Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 km kereta Whoosh itu 52 juta US dolar. Tapi di Cina sendiri hitungannya hanya 17 sampai 18 juta US dolar. Jadi naik tiga kali lipat kan. Ini yang menaikkan siapa? Uangnya ke mana?” kata Mahfud,

Apalagi menurut Mahfud naiknya atau dugaan mark-up sampai 3 kali lipat.

“Nah, itu markup. Harus diteliti siapa dulu yang melakukan ini,” kata Mahfud.

Mahfud menjelaskan proyek Whoosh ini juga bisa mengancam masa depan dan kedaulatan bangsa dan rakyat, akibat utang yang sangat besar.

“Karena misalnya kita gagal bayar, itu kan berarti Cina harus mengambil, tapi kan gak mungkin ngambil barang di tengah kota. Pasti dia minta kompensasi ke samping misalnya Laut Natuna Utara. Karena itu pernah terjadi ke Sri Lanka. Sri Lanka juga melakukan kayak gini ya. Membangun pelabuhan gak mampu bayar pelabuhannya diambil sampai sekarang oleh Cina” ujar Mahfud.

Sementara di Indonesia, kata Mahfud, Cina bisa meminta kompensasi menguasai Laut Natuna Utara dan  membangun pangkalan di sana selama 80 tahun.

“Nah, itu masalahnya. Jadi betul Pak Purbaya, Anda didukung oleh rakyat jangan bayar Whoosh dengan APBN. Kemudian carikan jalan keluar agar tidak disita karena pailit atau dikuasainya Natuna,” ujarnya.

Mahfud mengatakan utang yang sangat besar dalam proyek Whoosh ini sangat aneh.

“Sangat aneh karena ini merupakan satu bisnis B2B, bisnis to bisnis, BUMN dan BUMN sana. Tetapi sekarang hutangnya bertambah terus. Bunga hutangnya saja setahun itu Rp 2 triliun. Bunga hutang saja. Sementara dari tiket hanya mendapat maksimal 1,5 triliun. Jadi setiap tahun bertambah kan, bunga berbunga terus, negara nomboki terus,” ujarnya.

Menurut Mahfud kalau melihat termnya, maka hal itu bisa terjadi sampai 70 atau 80 tahun, baru Indonesia melunasi utang Whoosh dari Cina.

Karenanya Mahfud mengusulkan selain Menkeu Purbaya mencari jalan lain membayar utang bukan dari APBN, maka negara harus menyelesaikan secara hukum.

“Negara harus menyelesaikan secara hukum. Hukum pidananya bisa ada, kalau itu betul mark up. Karena menurut Pak Agus ee Pak Antoni Budiawan di Cina itu harganya dulunya hanya disebutkan 17 sampai 18 US Dolar kok per kilometer. Sekarang jadi 53 juta US dolar. Nah, ini harus diselidiki. Kalau itu benar terjadi, maka itu pidana dan harus dicari. Tapi juga ada perdatanya nantinya,” kata Mahfud.

Masalah perdata katanya berhubungan antara yang bersangkutan dengan uang negara.

“Tapi saya lebih cenderung selesaikan pidananya, agar bangsa ini tidak terbiasa membiarkan orang bersalah, ya sudah lewat kita maafkan. Itu kan selalu terjadi begitu dari waktu ke waktu. Padahal ini lebih gila lagi ini ya. Sehingga menurut saya, saya acungi jempol Pak Purbaya,” ujarnya.

Menurut Mahfud, saat ia masuk di kabinet Jokowi pada 2019, semua rencana Whoosh sudah jadi dan bahkan mulai dibangun pada 21 Januari 2016.

Proyek kereta cepat Whossh ini lalu diluncurkan ke publik pada 2023.

“Tapi kita harus beri kesempatan untuk menjelaskan karena bagaimanapun, pemerintah waktu itu kan, punya alasan-alasan sendiri, bahwa ini penting, bahwa ini visibel, dan seterusnya dan seterusnya. Itu pelaku-pelakunya kan sekarang masih ada semua untuk diurai,” katanya.

Hal ini kata Mahfud juga sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo yang mau membuka kasus-kasus yang dianggap punya potensi korupsi atau pernah terjadi korupsi.

“Prabowo melangkah mencari penyelesaian agar kedaulatan kita tidak terjajah oleh Cina, sekaligus melakukan penyelesaian hukum tanpa pandang bulu,” harap Mahfud.

Sebelumnya besaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh senilai Rp 116 triliun kembali mencuat.

Pemerintah memastikan, beban utang kereta cepat Jakarta-Bandung itu tidak akan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, tanggung jawab pembayaran berada di tangan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), lembaga yang kini mengelola KCIC bersama sejumlah BUMN strategis.Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamaman Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat pada Jumat (3/1/2020). (Tribunnews.com/Gita Irawan)

Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamaman Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat pada Jumat (3/1/2020). (Tribunnews.com/Gita Irawan)

“Kan KCIC di bawah Danantara ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa dapat Rp80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage (utang KCJB) dari situ. Jangan kita lagi,” ujar Purbaya, Jumat (10/10/2025).

Purbaya menjelasan pengelolaan BUMN di bawah Danantara seharusnya membuat perusahaan-perusahaan tersebut tidak lagi bergantung penuh pada intervensi pemerintah dan APBN.

Sebab katanya kini dividen BUMN tidak lagi masuk ke kas negara melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP), melainkan dikelola langsung oleh Danantara.

Karena itu, tanggung jawab penyelesaian utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung juga berada di tangan lembaga tersebut. 

Seperti diketahui proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mulai dibangun pada 2016 dan resmi beroperasi pada Oktober 2023.

Total nilai investasinya mencapai 7,27 miliar dollar AS atau sekitar Rp 118,37 triliun dengan kurs Rp 16.283 per dollar AS.

Nilai tersebut sudah termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dollar AS.

Sekitar 75 persen pendanaan proyek ini berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB), sementara sisanya berasal dari ekuitas konsorsium KCIC.

Kereta Cepat ini bisa melaju hingga 350 km/jam yang menjadikannya kereta cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara (ASEAN). Dengan kecepatan itu Kereta Cepat Whoosh bisa menghubungkan Jakarta (Halim)-Bandung (Tegalluar) dengan waktu kurang dari sejam.

“Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan juga pertama di Asia Tenggara,” ungkap Jokowi saat meresmikan proyek Kereta Cepat Whoosh di Stasiun Kereta Cepat Halim, Jakarta, Senin (2/10/2023).

Namun dengan nilai investasi yang sebesar itu, proyek ini kini menghadapi tekanan besar. 

Pendapatan tiket belum cukup untuk menutup biaya bunga, cicilan pinjaman, dan biaya operasional harian.

Hal itu membuat restrukturisasi menjadi langkah penting agar proyek tetap berlanjut tanpa membebani keuangan negara.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News

Rismon Klarifikasi, Sains Mengoreksi Diri?

Klarifikasi Rismon Sianipar menunjukkan bahwa dalam sains, kebenaran adalah proses yang terus diuji, bukan kesimpulan instan.

Amalan Saliha

Published

on

Monitorday.com– Fenomena klarifikasi yang dilakukan Rismon Sianipar atas analisis ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir. Peristiwa ini terjadi di tengah derasnya arus informasi di media sosial yang sering kali mendahului proses verifikasi ilmiah. Menurut berbagai sumber media yang mengulas kasus ini, perdebatan bermula dari analisis awal yang menimbulkan keraguan publik, sebelum akhirnya dikoreksi oleh penelitinya sendiri.

Kasus ini bermula ketika Rismon melakukan analisis terhadap dokumen ijazah Joko Widodo. Temuan awalnya memunculkan spekulasi di ruang publik mengenai keaslian dokumen tersebut. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, Rismon kembali melakukan penelitian ulang dengan metode yang lebih komprehensif dan menyatakan bahwa kesimpulan awalnya tidak tepat. Klarifikasi ini menjadi momen penting yang jarang terjadi di ruang publik digital.

Dalam kajian ilmiah, khususnya bidang Digital Image Processing, sebuah citra tidak hanya dilihat sebagai gambar statis, melainkan hasil interaksi kompleks antara cahaya, sudut pengambilan, resolusi, dan perangkat perekam. Perubahan kecil pada variabel-variabel tersebut dapat menghasilkan interpretasi yang berbeda. Menurut penjelasan yang dikutip dari berbagai analisis media, kesalahan awal diduga terjadi karena keterbatasan dalam mengontrol variabel seperti pencahayaan dan resolusi, yang menyebabkan fenomena false negative—yakni objek yang sebenarnya ada tetapi tidak terdeteksi.

Setelah melakukan perbaikan metode, Rismon menggunakan pendekatan yang lebih menyeluruh, seperti analisis gradien, rekonstruksi citra, serta verifikasi multi-metode. Hasilnya menunjukkan bahwa elemen-elemen yang sebelumnya dianggap tidak ada, seperti watermark dan emboss, justru dapat teridentifikasi dengan jelas. Hal ini menegaskan bahwa perubahan hasil bukan berasal dari objek yang dianalisis, melainkan dari cara analisis itu dilakukan.

Peristiwa ini menjadi contoh konkret bagaimana sains bekerja melalui mekanisme koreksi diri. Kesalahan dalam penelitian bukanlah kegagalan akhir, melainkan bagian dari proses menuju pemahaman yang lebih akurat. Namun, di sisi lain, dinamika media sosial sering kali mempercepat penyebaran kesimpulan awal dibandingkan klarifikasi yang lebih valid.

Kasus ini juga membuka pertanyaan lebih luas tentang literasi publik dalam memahami proses ilmiah. Di era digital, masyarakat dihadapkan pada pilihan antara mempercayai informasi secara instan atau menunggu proses verifikasi yang lebih mendalam. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kebenaran ilmiah membutuhkan waktu, metode, dan keterbukaan untuk dikoreksi.

Pada akhirnya, klarifikasi Rismon Sianipar bukan hanya soal satu kasus, melainkan refleksi tentang bagaimana masyarakat memaknai kebenaran. Pertanyaannya kini, apakah publik siap memahami bahwa kebenaran dalam sains adalah proses yang terus diuji, bukan sesuatu yang selesai dalam satu kesimpulan.

Continue Reading

News

Investasi Aset Digital Menurut Islam

Langkah ini menjadi respons terhadap perkembangan pesat teknologi finansial dan meningkatnya minat masyarakat terhadap aset kripto

Amalan Saliha

Published

on

Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menegaskan bahwa kripto sebagai aset digital belum memenuhi kriteria syariah, baik sebagai alat tukar maupun instrumen investasi. Kripto dinilai tidak sah digunakan sebagai mata uang karena tidak memiliki otoritas resmi, stabilitas nilai, serta mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dan maysir (spekulasi) yang tinggi. Selain itu, kripto juga dianggap tidak memiliki underlying asset yang jelas dan tidak terhubung langsung dengan sektor riil yang produktif.

Meskipun di Indonesia kripto diakui sebagai komoditas oleh negara, fatwa tersebut menegaskan bahwa legalitas formal tidak otomatis menjadikannya halal secara syariah. Tingginya volatilitas dan potensi manipulasi pasar memperkuat risiko yang melekat pada kripto. Karena itu, Muhammadiyah mengimbau umat Islam untuk berhati-hati dan cenderung menghindari praktik investasi spekulatif, serta mengarahkan pilihan pada instrumen yang lebih jelas, produktif, dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dikabarkan telah mengeluarkan fatwa mengenai status mata uang kripto sebagai aset digital. Keputusan ini diharapkan dapat memberikan panduan syariah bagi umat Islam di Indonesia terkait investasi dan transaksi menggunakan aset digital yang semakin populer.

Langkah ini menjadi respons terhadap perkembangan pesat teknologi finansial dan meningkatnya minat masyarakat terhadap aset kripto, yang selama ini masih menjadi perdebatan dalam berbagai perspektif, termasuk dari sisi agama dan hukum Islam. Fatwa ini diharapkan mengisi kekosongan panduan resmi dari salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia.

Penyusunan fatwa ini diduga melibatkan kajian mendalam dari berbagai aspek, mulai dari karakteristik teknologi blockchain, volatilitas nilai, hingga potensi risiko dan manfaatnya sesuai prinsip-prinsip syariah. Tujuannya adalah memastikan bahwa aktivitas ekonomi umat Islam selaras dengan nilai-nilai keagamaan.

Meskipun detail spesifik mengenai isi fatwa belum dirilis secara luas, publik menantikan kejelasan apakah aset kripto dikategorikan sebagai māl (harta) yang sah secara syariah, atau terdapat batasan-batasan tertentu dalam penggunaannya sebagai alat investasi atau tukar.

Keputusan Tarjih Muhammadiyah ini diperkirakan akan memiliki implikasi signifikan terhadap perilaku investasi dan ekonomi syariah di Indonesia. Ini juga dapat memicu diskusi lebih lanjut di kalangan ulama dan pakar ekonomi syariah mengenai adaptasi hukum Islam terhadap inovasi finansial modern.

Adanya fatwa ini menunjukkan komitmen Muhammadiyah dalam memberikan bimbingan keagamaan yang relevan dan kontekstual terhadap isu-isu kontemporer. Diharapkan, fatwa tersebut dapat menjadi rujukan penting bagi umat dalam mengambil keputusan finansial di era digital.

Continue Reading

News

Jurus Prabowo Tangkis Dampak Perang Timur Tengah Pajak hingga WFH Disiapkan

Pemerintah siapkan langkah strategis dari pajak batu bara hingga skema WFH demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Amalan Saliha

Published

on

Monitorday.com– Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/3/2026), untuk merespons dampak dinamika global, khususnya perang di Timur Tengah yang berimbas pada kenaikan harga energi dan komoditas. Langkah ini diambil guna menjaga stabilitas ekonomi nasional agar tidak membebani masyarakat.

Dalam rapat tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan defisit APBN tetap berada di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Upaya ini dilakukan melalui efisiensi belanja kementerian dan lembaga (K/L) agar kondisi fiskal tetap terkendali di tengah tekanan global.

Salah satu kebijakan yang disiapkan adalah peningkatan produksi batu bara melalui penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Selain itu, pemerintah juga mengkaji penyesuaian pajak ekspor batu bara guna meningkatkan penerimaan negara, seiring tren kenaikan harga komoditas. Kebijakan ini diharapkan menjadi bantalan fiskal menghadapi ketidakpastian global.

Di sektor energi, pemerintah mendorong percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Langkah ini merupakan strategi efisiensi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak yang harganya tengah melonjak akibat konflik geopolitik.

Tak hanya itu, pemerintah juga mengkaji penerapan skema Work From Home (WFH) satu hari dalam lima hari kerja. Kebijakan ini bertujuan menghemat konsumsi bahan bakar dari mobilitas harian. Rencana ini tidak hanya berlaku bagi ASN, tetapi juga diharapkan dapat diadopsi sektor swasta dan pemerintah daerah, dengan target implementasi setelah Idulfitri 2026.

Meski berbagai kebijakan disiapkan, pemerintah memastikan tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Langkah-langkah tersebut menunjukkan respons adaptif pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional di tengah gejolak global yang masih berlangsung.

Continue Reading

News

Prabowo Ajak Bangsa Eratkan Persatuan di Momen Lebaran

Published

on

Monitorday.Com – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ia mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan momen kemenangan ini sebagai ajang memperkuat persatuan nasional.

Dalam pesannya, Prabowo mengungkapkan rasa syukur atas pertemuan kembali umat Muslim dengan Idul Fitri, serta menyampaikan ucapan selamat atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah Republik Indonesia.

“Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita manfaatkan momen Idul Fitri ini untuk saling memaafkan, mempererat silaturahmi dan memperkuat persatuan sebagai satu bangsa di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi,” ujar Prabowo.

Presiden menekankan pentingnya memanfaatkan Idul Fitri sebagai momentum untuk saling memaafkan dan mempererat silaturahmi. Menurutnya, kebersamaan dan persatuan merupakan kunci esensial dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa di masa mendatang.

Prabowo juga menyoroti urgensi menjaga semangat gotong royong sebagai satu keluarga besar bangsa Indonesia.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bekerja keras dalam membangun negara yang lebih adil, sejahtera, dan kuat demi masa depan.

Continue Reading

News

Pesan Idul Fitri 1447 H, Muchlas Rowi: Kedewasaan Umat Diuji dalam Perbedaan

Published

on

Monitorday.com, Bandung — Idul Fitri sering dipahami sebagai puncak kemenangan. Namun bagi Dr. M. Muchlas Rowi, kemenangan itu bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari ujian yang lebih halus: bagaimana manusia menjaga kelapangan hati setelah sebulan ditempa.

Dalam khutbah Idul Fitri 1447 Hijriah di Kompleks Pendidikan Muhammadiyah Antapani, Kota Bandung pada Jum’at (20/3), Wakil Bendahara Majlis Diktilitbang PP Muhammadiyah ini mengajak jamaah melihat kembali satu peristiwa penting dalam sejarah Islam: Perang Uhud.

“Dari peristiwa Uhud kita belajar satu hal yang sangat penting: kemenangan dalam Islam bukan berarti perjalanan hidup tanpa ujian,” ujarnya.

Nada khutbahnya tidak meninggi, tetapi mengendap—seperti mengajak setiap orang bercermin.

Ramadhan, menurutnya, bukan sekadar ritual menahan lapar dan dahaga. Lebih dalam dari itu, ia adalah latihan pengendalian diri yang paling jujur.

“Ramadhan mengajarkan kita menahan diri—menahan amarah, menahan ego, menahan lisan dari kata-kata yang menyakiti orang lain,” kata Muchlas.

Namun refleksi itu tidak berhenti pada dimensi personal. Ia bergerak ke ruang sosial—ke sesuatu yang setiap tahun kembali hadir, dan setiap tahun pula menguji kedewasaan umat: perbedaan.

Dalam Ramadhan tahun ini, umat Islam di Indonesia kembali dihadapkan pada realitas yang sudah lama menjadi bagian dari kehidupan beragama: perbedaan dalam menentukan awal puasa dan hari Lebaran.

Sebagian memulai lebih awal. Sebagian menyusul. Sebagian merayakan hari ini. Sebagian lagi mungkin esok.

Bagi Staf Ahli Mendikdasmen Bidang Transformasi Digital dan Kecerdasan Artifisial ini, perbedaan itu bukan masalah. Cara menyikapinya lah yang menentukan kualitas keimanan.

“Namun perbedaan itu seharusnya tidak menjadikan hati kita sempit. Justru di situlah kedewasaan umat diuji,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa takwa tidak hanya diukur dari intensitas ibadah, tetapi dari keluasan hati dalam menerima realitas yang tidak selalu seragam.

“Orang yang bertakwa bukan hanya yang rajin beribadah, tetapi juga yang lapang hatinya dalam menyikapi perbedaan,” ujarnya.

Di tengah masyarakat yang kerap mudah terbelah oleh perbedaan kecil, pesan itu terasa relevan—bahkan mendesak.

Idul Fitri, dalam tafsir Muchlas, bukan sekadar momentum kembali ke fitrah secara spiritual, tetapi juga kesempatan memperluas ruang batin: menerima, memahami, dan tetap bersaudara di tengah perbedaan.

Sebab mungkin, kemenangan sejati bukan ketika semua menjadi sama, melainkan ketika perbedaan tidak lagi melahirkan jarak.

Continue Reading

News

Sekolah Bakal Terapkan Pembelajaran Hybrid Imbas Kebijakan Hemat Energi, Mulai Kapan?

Hendi Firdaus

Published

on

Monitorday.com — Pemerintah memastikan kebijakan penghematan energi nasional akan berdampak langsung pada sistem kegiatan belajar mengajar di Indonesia. Mulai April 2026, sekolah di berbagai daerah akan menerapkan penyesuaian metode pembelajaran, termasuk kombinasi daring dan tatap muka.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi efisiensi energi nasional menyusul kenaikan harga minyak dunia. Sektor pendidikan menjadi salah satu fokus utama selain kesehatan dan layanan publik lainnya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyatakan bahwa penyesuaian metode pembelajaran akan dilakukan secara fleksibel, menyesuaikan karakteristik setiap mata pelajaran.

“Penyesuaian metode pembelajaran daring dan luring akan dilakukan sesuai karakteristik mata pelajaran,” ujar Pratikno dalam keterangannya di Jakarta.

Ia menegaskan bahwa kegiatan pembelajaran yang membutuhkan praktik langsung tetap dilaksanakan secara tatap muka guna menjaga kualitas dan capaian kompetensi siswa.

Meski pembelajaran daring akan diperluas, pemerintah memastikan kualitas pendidikan tidak akan dikorbankan. Mata pelajaran berbasis praktikum akan tetap berlangsung secara langsung di sekolah.

Menurut Pratikno, kebijakan ini dirancang secara hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan di masyarakat. Pendekatan yang digunakan berbasis data konsumsi energi dan tingkat mobilitas di tiap sektor.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang meminta kementerian dan lembaga menyusun strategi penghematan energi lintas sektor secara responsif dan berbasis data.

Pembahasan teknis dilakukan melalui Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kebijakan Penghematan BBM yang digelar secara daring dan melibatkan sejumlah kementerian terkait.

Dalam rapat tersebut, pemerintah menyepakati lima strategi utama penghematan energi, yaitu:

  1. Penerapan skema kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN)
  2. Optimalisasi platform digital dalam layanan publik
  3. Pembatasan mobilitas perjalanan dinas
  4. Efisiensi operasional gedung perkantoran dan sekolah
  5. Penyesuaian pembelajaran daring dan luring

Khusus sektor pendidikan, implementasi pembelajaran daring akan mempertimbangkan kebutuhan tiap jenjang serta jenis mata pelajaran.

Pemerintah juga mencermati sejumlah isu lanjutan, seperti kemungkinan penyesuaian distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) apabila terjadi perubahan pola kehadiran siswa di sekolah.

Selain itu, opsi skema pembiayaan alternatif tengah dikaji guna memastikan akses internet bagi peserta didik tetap terjamin selama penerapan pembelajaran daring.

Koordinasi lintas kementerian disebut menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini agar tidak mengganggu pelayanan publik.

Sebagai tindak lanjut, hasil rapat akan dirumuskan dalam laporan resmi kepada Presiden yang memuat analisis konsumsi energi sektor pembangunan manusia serta rekomendasi langkah penghematan dari masing-masing kementerian.

Pemerintah menargetkan kebijakan penghematan energi lintas sektor ini mulai diterapkan pada April 2026. Sejumlah kementerian yang terlibat antara lain Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Agama, Kementerian PAN-RB, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Dengan pendekatan berbasis data serta pengalaman pengaturan mobilitas selama pandemi COVID-19, pemerintah optimistis efisiensi energi dapat berjalan tanpa mengorbankan mutu pendidikan nasional.

Continue Reading

News

Trump dan Putin Sampaikan Ucapan Idulfitri 2026, Tekankan Nilai Kebersamaan dan Spiritual

Hendi Firdaus

Published

on

Monitorday.com – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idulfitri 2026 kepada umat Islam di negaranya. Dalam pernyataan resmi Gedung Putih yang dirilis pada Rabu (18/3), Trump menekankan bahwa Idulfitri merupakan momen penting untuk mempererat hubungan keluarga, sahabat, dan komunitas setelah menjalani ibadah selama bulan Ramadan.

Ia juga menyebut hari raya tersebut sebagai pengingat akan prinsip dasar Amerika Serikat, khususnya kebebasan beragama yang menurutnya terus diperjuangkan pemerintahannya.

“Saya dan Ibu Negara menyampaikan ucapan selamat terbaik kami kepada setiap warga Amerika yang merayakan Idulfitri. Kami juga mengirimkan salam hangat untuk Idulfitri yang penuh berkah kepada semua yang merayakan,” ujar Trump dalam pernyataannya.

Ucapan serupa juga datang dari Presiden Rusia, Vladimir Putin, yang menyampaikan pesan kepada umat Islam di negaranya melalui pernyataan resmi Kedutaan Besar Rusia di Indonesia. Putin menilai Idulfitri sebagai simbol upaya spiritual umat Islam dalam mencapai kesempurnaan moral, sekaligus menjunjung tinggi nilai kemurahan hati dan kasih sayang.

Ia menambahkan bahwa umat Islam di Rusia terus menjaga tradisi sejarah dan spiritual warisan leluhur serta merayakan hari raya tersebut secara luas, baik di lingkungan keluarga maupun komunitas.

Putin juga menyoroti berbagai kegiatan selama bulan Ramadan, seperti acara amal, budaya-edukatif, hingga kegiatan untuk anak-anak, yang dinilai telah menjadi tradisi positif. Menurutnya, organisasi-organisasi Islam di Rusia berperan penting dalam memperkuat institusi keluarga, membina generasi muda, serta membangun dialog konstruktif dengan negara dan masyarakat.

Lebih lanjut, Putin memberikan apresiasi khusus kepada umat Islam yang turut berkontribusi dalam membela negara dan mendukung keluarga para pahlawan.

Umat Islam di Amerika Serikat dan Rusia diketahui merayakan Idulfitri pada Jumat (20/3). Di AS, sejumlah masjid, termasuk yang dikelola oleh North American Foundation of Islamic Services di Chicago, menggelar salat Id berjamaah. Sementara itu, di Rusia, salat Id juga dilaksanakan secara serentak di berbagai wilayah, terutama di kawasan selatan yang mayoritas penduduknya Muslim.

Continue Reading

News

Haedar Nashir Imbau Elite Bangsa Beri Teladan

Amalan Saliha

Published

on

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyerukan kepada seluruh warga dan elite bangsa untuk menjadikan momentum Idulfitri 1447 H sebagai jalan mempererat persatuan nasional. Ia menekankan pentingnya menghadirkan nilai-nilai ihsan dalam setiap aspek kehidupan, baik personal maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pesan ini disampaikan Haedar Nashir setelah menunaikan dan menyampaikan Khutbah Idulfitri 1447 H di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada Jumat, 20 Maret. Dalam seruannya, Haedar secara khusus mengimbau masyarakat untuk tidak mempertajam perbedaan penetapan Idulfitri, melainkan melihatnya sebagai hal yang biasa dan tidak perlu menjadi sumber konflik.

Mengenai perbedaan penetapan Idulfitri, Haedar menekankan pentingnya menahan diri. “Tidak perlu kita mempertajam perbedaan, apalagi mencari pembenaran diri dengan menyalahkan pihak lain. Baik dalam konteks kewargaan maupun pemerintahan, semua pihak harus menahan diri,” ujarnya.

Ia juga mengimbau tokoh agama dan elite bangsa untuk menghindari pernyataan atau ujaran yang dapat memperkeruh suasana di tengah masyarakat, menekankan Idulfitri harus dijalani dengan kekhusyukan ibadah dan kejernihan jiwa serta pikiran. “Jalani Idulfitri dengan khusyuk, baik yang merayakan pada 20 maupun 21 Maret, bahkan yang lebih dahulu, agar kita tidak terjebak dalam hasrat perbedaan yang justru meretakkan persatuan,” imbuhnya.

Haedar Nashir menyatakan keyakinannya bahwa bangsa Indonesia memiliki kedewasaan dalam menyikapi perbedaan. Ia juga menyampaikan harapan untuk masa depan dunia Islam agar dapat memiliki kalender global tunggal guna meminimalisasi perbedaan penetapan hari besar keagamaan. “Ke depan, insyaallah perbedaan itu dapat diminimalisasi, jika ada keterbukaan hati dan pikiran, serta didasarkan pada ilmu pengetahuan yang tinggi,” katanya.

Harapan ini mencerminkan visi Muhammadiyah untuk menciptakan harmoni dan meminimalkan potensi konflik yang timbul dari perbedaan penafsiran keagamaan, sekaligus memperkuat fondasi persatuan nasional di tengah keragaman.

Continue Reading

News

Kemendikdasmen Perkuat Literasi dan Karakter Pelajar Melalui Pak Menteri Menyapa 

Kemendikdasmen mendorong para pelajar untuk menanamkan “growth mindset” atau pola pikir bertumbuh dalam keseharian mereka

Amalan Saliha

Published

on

Monitorday.com–Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperkuat karakter dan literasi digital pelajar melalui forum digital bertajuk “Pak Menteri Menyapa”. Kegiatan ini berlangsung di Jakarta pada Kamis, menjadi inisiatif strategis untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan.

Acara tersebut menjadi ruang dialog produktif antara jajaran pimpinan kementerian dengan sekitar 4.000 pelajar dari berbagai komunitas dan organisasi di seluruh Indonesia, mengusung tema “Liburan Pelajar Edukatif dan Bermutu”.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyapa para pelajar yang tetap antusias mengikuti kegiatan di masa liburan. Dalam kesempatan itu, Abdul Mu’ti menekankan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan karakter generasi muda saat ini akan menentukan wajah Indonesia pada tahun 2045.

Sejalan dengan visi tersebut, Kemendikdasmen mendorong para pelajar untuk menanamkan “growth mindset” atau pola pikir bertumbuh dalam keseharian mereka. Hal ini dianggap krusial untuk menghadapi dinamika kehidupan dan tantangan global.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyatakan, “Orang hebat bukan mereka yang tidak pernah jatuh, melainkan mereka yang mampu belajar dari setiap pengalaman yang pernah terjadi dalam dirinya.”

Penguatan literasi dan karakter melalui forum semacam ini diharapkan dapat membekali pelajar dengan kemampuan adaptasi dan resiliensi, memastikan mereka tumbuh menjadi individu yang kompeten dan berdaya saing tinggi.

Continue Reading

News

Pesan Politik Di Balik Prabowo-Megawati Bertemu di Istana Merdeka

Pesan kuat terpancar dari keduanya bahwa hubungan mereka baik-baik saja.

Amalan Saliha

Published

on

Monitorday.com–Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri, di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan akrab.

Interaksi yang terjadi pada Kamis, 19 Maret 2026, turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dari Partai Gerindra dan Ketua DPR RI Puan Maharani dari PDI Perjuangan. Kehadiran para tokoh tersebut menunjukkan dimensi penting dari pertemuan ini.

Prabowo, mengenakan baju safari berwarna cokelat, menyambut langsung Megawati sejak ia turun dari kendaraan. Ia kemudian menggandeng tangan Megawati saat menaiki tangga menuju Istana Merdeka. Di dalam istana, putra Prabowo, Didit Hediprasetyo, dan Sespri Prabowo, Rizky Irmansyah, juga turut menyambut kedatangan rombongan.

Megawati didampingi putrinya, Puan Maharani, yang keduanya kompak mengenakan batik bernuansa biru. Mereka kemudian terlihat mengobrol di ruangan tengah Istana Merdeka sebelum melanjutkan pertemuan formal. Prabowo, Megawati, Dasco, dan Puan terlihat duduk bersama di satu meja selama diskusi.

Terkait substansi pertemuan, Prabowo belum memberikan detail spesifik. Ia menyatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari silaturahmi antarpemimpin bangsa. “Pada hari ke-29 bulan Ramadan menjelang Idul Fitri 1447 H, saya menerima Presiden Ke-5 RI, Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri, di Istana Merdeka. Pertemuan ini melanjutkan silaturahmi antarpemimpin bangsa,” ujar Prabowo.

Momen pertemuan ini juga diunggah oleh Prabowo di akun Instagram pribadinya. Interaksi antara kedua pemimpin partai besar ini menjadi sorotan publik, mengingat dinamika politik nasional dan posisi kedua tokoh sebagai figur sentral dalam perpolitikan Indonesia. Pesan kuat terpancar dari keduanya bahwa hubungan mereka baik-baik saja.

Continue Reading

Monitor Saham BUMN



News1 hour ago

Rismon Klarifikasi, Sains Mengoreksi Diri?

News3 hours ago

Investasi Aset Digital Menurut Islam

News3 hours ago

Jurus Prabowo Tangkis Dampak Perang Timur Tengah Pajak hingga WFH Disiapkan

News8 hours ago

Prabowo Ajak Bangsa Eratkan Persatuan di Momen Lebaran

Review11 hours ago

Dialektika dalam Penetapan Awal dan Akhir Ramadhan: Keniscayaan atau Kelemahan

News16 hours ago

Pesan Idul Fitri 1447 H, Muchlas Rowi: Kedewasaan Umat Diuji dalam Perbedaan

News18 hours ago

Sekolah Bakal Terapkan Pembelajaran Hybrid Imbas Kebijakan Hemat Energi, Mulai Kapan?

News18 hours ago

Trump dan Putin Sampaikan Ucapan Idulfitri 2026, Tekankan Nilai Kebersamaan dan Spiritual

News19 hours ago

Haedar Nashir Imbau Elite Bangsa Beri Teladan

News1 day ago

Kemendikdasmen Perkuat Literasi dan Karakter Pelajar Melalui Pak Menteri Menyapa 

News1 day ago

Pesan Politik Di Balik Prabowo-Megawati Bertemu di Istana Merdeka

News1 day ago

PLN Siapkan Puluhan SPKLU di Jalur Mudik Trans Jawa

LakeyBanget1 day ago

Meksiko Buka Peluang Jadi Tuan Rumah Laga Iran di Piala Dunia 2026

News1 day ago

Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1447 H Bertepatan 21 Maret 2026

News2 days ago

Hasto Beberkan Hasil Pertemuan Prabowo–Megawati di Istana

LakeyBanget2 days ago

Umrah Tepat di Hari Ulang Tahun, Hamish Daud Bagikan Momen Haru dan Refleksi Hidup

LakeyBanget2 days ago

Sambut FIFA Series 2026, Menpora Erick Tinjau Stadion GBK dan Madya

News2 days ago

Sekolah 3T di NTT Rasakan Dampak Langsung Digitalisasi Pembelajaran

News2 days ago

Pemerintah Salurkan Tunjangan untuk 1,6 Juta Guru ASND di Awal 2026, Berapa?

LakeyBanget2 days ago

Rilis Teaser “SWIM”, BTS Comeback Lewat Album ARIRANG

Banner subscribe popup ×

Berlangganan Berita Terbaru Monitorday

Dapat memilih lebih dari satu.