Monitorday.com – Mudik di Indonesia itu bukan sekadar tradisi, tapi uji nyali tingkat dunia. Ketahanan fisik, mental, serta kreativitas dalam menyusun barang di atas motor adalah skill yang tak bisa dipelajari di bangku sekolah. Dari tahun ke tahun, jalan tol yang katanya solusi justru ikut merayakan macet bersama jutaan pemudik. Dan kini, di tengah kebuntuan transportasi, muncullah sosok penyelamat tak terduga: Vladimir Putin. Loh kosa bisa?

Konon, Presiden Rusia ini tak tahan melihat pemotor Indonesia berjuang melawan macet. Empat penumpang di atas satu motor plus tumpukan barang yang lebih tinggi dari menara Eiffel miniatur memang sesuatu yang tak ada duanya. Jika negara lain mengirim kapal induk untuk membantu, Putin malah ingin mengirim kapal selam supersonik! Logikanya sederhana, jika darat macet dan udara penuh pesawat delay, maka laut dan bawahnya adalah harapan terakhir.

Tentu, ide Putin ini bisa jadi solusi anti-mainstream bagi pemudik. Bayangkan, para pemotor dengan muatan maksimal bisa menyelam melewati kemacetan dengan kecepatan supersonik. Bukan hanya lebih cepat, pemudik juga tak perlu lagi berjibaku dengan teriknya matahari atau hujan deras. Bisa langsung nyelam, muncul di kampung halaman, dan disambut keluarga dengan tumpukan ketupat yang masih hangat.

Namun, sebelum kapal selam supersonik beroperasi, ada hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, bagaimana teknis memasukkan motor ke dalam kapal selam? Haruskah ada palka khusus untuk pemotor dengan bambu penyangga barang bawaan? Kedua, apakah pemudik harus punya sertifikat menyelam sebelum naik? Jangan sampai di tengah perjalanan, ada yang panik lalu membuka jendela kapal selam!

Di sisi lain, jika rencana ini berhasil, Putin akan semakin dicintai pemudik Indonesia. Bisa jadi, di musim mudik berikutnya, poster Putin akan lebih banyak menghiasi truk-truk di Indonesia, dengan nada satrikal ” Gimana Jika tukaran Presiden”.

Bahkan, bukan tak mungkin, para pemudik akan mengganti klakson motor mereka dengan suara khas Putin “Uraaaaa, Uraaaaaaa,”.

Namun, tak semua pihak setuju dengan ide cemerlang ini. Pejabat Indonesia bisa merasa tersaingi, karena selama ini hanya mereka yang bisa melawan macet dengan mudah—entah dengan pengawalan, valet rider, atau kalau kepepet, pura-pura jadi ambulans. Jika kapal selam Putin benar-benar beroperasi, bisa jadi para pejabat harus mencari cara baru agar tetap eksklusif. Misalnya, pindah ke kendaraan luar angkasa agar bisa langsung teleportasi ke rumah masing-masing.

Di balik humor ini, ada realitas yang perlu digarisbawahi: sistem transportasi kita memang tak pernah benar-benar tuntas mengatasi mudik. Setiap tahun, pemudik masih harus menghadapi kemacetan yang sama, jalan tol yang justru jadi lautan kendaraan, serta aturan lalu lintas yang sekadar wacana. Putin mungkin hanya bercanda (atau tidak?), tapi idenya menggambarkan betapa lucu sekaligus mirisnya kondisi mudik kita.

Maka, jika kapal selam Putin akhirnya batal beroperasi, pemudik Indonesia harus tetap kreatif. Siapkan fisik, mental, dan jangan lupa bawa camilan super banyak. Karena di negeri ini, mudik bukan sekadar perjalanan pulang—ini adalah petualangan epik yang bisa mengalahkan cerita superhero manapun!

Monitorday.com – Coba bayangkan, saat jutaan pemudik bersiap mengarungi pulang kampung, tiba-tiba terdengar kabar mengejutkan: Presiden Donald Trump akan mengirim “kepala induk” untuk membantu Mudik Lebaran 2025 di Indonesia.

Kepala induk? Apa itu, ayam petelur raksasa? Atau mungkin kepala negara cadangan? Tidak ada yang tahu pasti, karena pernyataan ini jelas-jelas hanya ilusi dan guyonan. Tapi, justru di situlah letak keasyikannya. Bisa-bisanya, Trump yang sedang sibuk dengan segala urusan dalam negerinya, kepikiran mau ngurusin mudik di Indonesia? Ini seperti berharap badut sirkus jadi navigator Formula 1, seru tapi absurd.

Namun, jangan salah, isu ini menjadi cermin kocak betapa “ajaibnya” tradisi mudik kita. Setiap tahun, jalan tol yang katanya bebas hambatan itu malah penuh dengan hambatan, mulai dari mobil mogok, truk parkir sembarangan, sampai manusia-manusia super yang nekat putar balik lawan arah. Jalan tol berubah jadi panggung sandiwara raksasa, tempat drama kemacetan dan komedi kehidupan dipentaskan tanpa henti. Semua pemudik sudah hafal, tapi tetap saja, setiap tahun mereka rela ikut dalam “festival macet” yang entah kenapa terasa wajib.

Lucunya lagi, selalu ada yang berharap mudik tahun ini lebih lancar. Menteri, polisi, sampai tukang cilok di pinggir jalan ikut optimis. Tapi faktanya? Setiap Lebaran, kemacetan justru seperti mendapat promosi jabatan: makin tinggi pangkatnya, makin parah macetnya. Jalan tol yang dibanggakan itu akhirnya berubah fungsi, bukan lagi jalur cepat, tapi ruang tunggu raksasa. Bedanya, kalau di bandara ada ruang tunggu dengan AC dan kursi empuk, di tol hanya ada panas, klakson yang tak pernah berhenti, dan aroma bumbu rendang dari bekal pemudik yang mulai menggoda.

Nah, di sinilah sesungguhnya letak keunikan Indonesia. Alih-alih marah atau kapok, pemudik justru menjadikan macet sebagai bagian dari perjalanan. Ada yang buka tikar di bahu jalan, bakar jagung, main kartu, sampai karaoke bareng dari mobil ke mobil. Bisa dibilang, hanya di Indonesia kemacetan tol menjadi ajang silaturahmi dadakan yang tak dirancang, tapi dinikmati.

Jika Donald Trump betulan datang dan melihat langsung pemandangan ini, mungkin dia akan mengeluarkan kebijakan baru: mengakui tol Indonesia sebagai World Heritage Site atas nama “kemacetan abadi yang penuh kehangatan”. Siapa tahu? Tapi ya, tentu saja ini hanya khayalan. Amerika tak akan pernah serius mengurus mudik kita, karena sejatinya, hanya orang Indonesia yang mengerti cara menikmati macet, dengan sabar dan tetap tersenyum, sambil nyengir menertawakan nasibnya sendiri.

Maka dari itu, mau Trump kirim kepala induk atau kepala negara sekalipun, selama budaya mudik masih melekat kuat, dan sistem transportasi kita belum bertransformasi total, kemacetan akan tetap menjadi tradisi tahunan yang tak bisa dihindari. Tapi itulah Indonesia, negara dengan rakyat paling tabah dan paling kreatif dalam menghadapi cobaan, termasuk cobaan bernama mudik.

Jadi, selamat mudik, nikmati macetnya, karena siapa tahu di tengah kemacetan, justru kamu menemukan cerita unik yang bisa diceritakan nanti saat Lebaran.

Monitorday.com – Pernahkah kamu mendengar cerita tentang seorang perawat dari Indonesia yang bisa menghasilkan lebih dari Rp 20 juta per bulan di Jepang? Mungkin ini terdengar seperti impian yang terlalu tinggi, tetapi dengan pelatihan dan sertifikasi yang tepat, cerita semacam ini menjadi kenyataan bagi banyak lulusan vokasi Indonesia yang kini berkarier di luar negeri.

Di Indonesia, angka pengangguran terus menjadi masalah serius. Dari sekitar 7,5 juta orang penganggur di Indonesia, 3 juta di antaranya adalah lulusan SMA/SMK. Namun, meski banyak yang menganggur, di sisi lain, permintaan tenaga kerja di luar negeri semakin tinggi, khususnya bagi mereka yang memiliki keterampilan vokasi.

Fenomena ini memunculkan peluang besar bagi para lulusan pendidikan vokasi untuk mengembangkan karier di luar negeri. Pemerintah Indonesia kini tengah mempersiapkan strategi agar lulusan vokasi, terutama dari SMK dan lembaga kursus, memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar global.

Baru-baru ini, tiga kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), menjalin kerja sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi. Langkah ini diambil guna menanggulangi masalah pengangguran dan memenuhi permintaan besar pasar tenaga kerja luar negeri. Kolaborasi ini bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja Indonesia yang terampil, profesional, dan siap bersaing di pasar global.

Peningkatan kualitas pendidikan vokasi tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga pada pembekalan soft skills yang sangat dibutuhkan di tempat kerja internasional. Melalui berbagai pelatihan dan sertifikasi, lulusan SMK dan lembaga pelatihan kini bisa memiliki peluang yang lebih besar untuk bekerja di negara-negara maju, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Jerman.

Bahkan, beberapa lulusan yang telah bekerja di luar negeri mendapatkan gaji yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan gaji rata-rata di Indonesia. Misalnya, seorang perawat di Jepang bisa mendapatkan gaji antara Rp 20 juta hingga Rp 25 juta per bulan. Gaji yang jauh melampaui Upah Minimum Kota (UMK) di Indonesia, yang hanya berkisar antara Rp 3 juta hingga Rp 5 juta.

Namun, tak hanya soal gaji yang menarik. Keberadaan pekerja migran Indonesia juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian negara. Misalnya, negara seperti Filipina yang mengandalkan pekerja migran untuk menyumbang devisa negara. Dalam hal ini, pekerja migran Indonesia juga memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk lebih memaksimalkan penempatan tenaga kerja ke luar negeri dengan mempersiapkan mereka secara matang melalui berbagai pelatihan vokasi.

Kerja sama antara Kemendikdasmen, Kemnaker, dan BP2MI juga melibatkan upaya untuk memetakan potensi dan kebutuhan pasar tenaga kerja di luar negeri. Dengan pemetaan yang lebih sistematis, calon pekerja migran dapat disiapkan lebih baik, mulai dari peningkatan kompetensi hingga penempatan kerja yang sesuai dengan kebutuhan negara tujuan. Selain itu, keberlanjutan program pelatihan ini juga memastikan para pekerja migran mendapat perlindungan yang maksimal selama bekerja di luar negeri.

Langkah ini juga didukung oleh keberhasilan sekolah-sekolah vokasi dan lembaga kursus yang terus berinovasi dan beradaptasi dengan tuntutan pasar kerja global. Sebagai contoh, SMKN 2 Subang di Jawa Barat sudah mengirimkan lebih dari 500 alumninya bekerja di Jepang, Korea, dan negara lainnya. Dengan membuka kesempatan bagi lulusan SMK untuk bekerja di luar negeri, pemerintah berharap ini akan menjadi solusi untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Kerja sama ini bukan hanya tentang mengirimkan tenaga kerja, tetapi juga tentang menciptakan ekosistem vokasi yang sehat dan berkelanjutan, yang mampu menghasilkan tenaga kerja terampil yang siap bersaing di pasar global. Melalui kerja sama ini, pemerintah Indonesia berupaya memastikan bahwa tenaga kerja migran Indonesia bukan hanya menjadi pekerja biasa, tetapi juga profesional yang diakui dan dihargai di dunia internasional.

Monitorday.com – Langit politik Indonesia perlahan berpendar. Di ufuk timur, sinar harapan merayap perlahan, membentuk siluet dua sosok yang gagah dan berkarisma: Prabowo Subianto dan Dedi Mulyadi. Tahun 2029, panggung demokrasi kembali bergemuruh. Prabowo, sang patriot dengan jiwa baja, bersiap melangkah ke medan laga terakhirnya. Namun, perjalanan ini membutuhkan sosok pendamping yang tak sekadar pengisi kursi, melainkan pejuang yang mampu menyalakan api semangat rakyat. Di sinilah Dedi Mulyadi, sang pembaru dari tanah Sunda, muncul sebagai bintang yang bersinar terang.

Dedi Mulyadi, kini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, telah menorehkan sejarah emas. Dengan pendekatan budaya yang khas, ia mengangkat kearifan lokal menjadi fondasi kebijakan yang membumi. Inovasi di bidang lingkungan, pemberdayaan petani, hingga digitalisasi UMKM membuat Jawa Barat melesat menjadi provinsi yang maju dan sejahtera. Rakyat merasakan kehangatan pemimpin yang berjalan di tengah sawah, mendengarkan keluh kesah nelayan, dan menari bersama seni tradisional di pelosok desa.

Prabowo Subianto, dengan pengalaman militer dan politik yang matang, adalah simbol ketegasan dan keberanian. Namun, untuk memenangkan hati rakyat yang semakin kritis dan cerdas, ia membutuhkan sosok yang mampu merangkul dari akar rumput. Dedi Mulyadi adalah jawabannya. Kombinasi ini bagaikan harmoni gamelan yang menggetarkan jiwa, memadukan kekuatan strategi dan kelembutan budaya.

Ketika bayang-bayang Anies Baswedan, kembali mencuat sebagai penantang yang di gadang-gadang bakal maju di 2029, Prabowo harus bersiap menghadapi duel yang cukup menguras energi. Anies, dengan daya tarik tersendiri di kalangan pemilih muda dan kelas menengah. Di sinilah peran Dedi menjadi krusial. Ia adalah jembatan yang menghubungkan elite politik dengan rakyat jelata, menjalin simpati dari desa hingga kota.

Dengan Dedi di sisinya, Prabowo dapat menembus benteng suara di Jawa Barat yang dikenal sebagai lumbung suara strategis. Selain itu, Dedi juga mampu menarik dukungan dari kalangan seniman, petani, hingga aktivis lingkungan yang merasakan dampak positif dari kepemimpinannya.

Politik adalah seni merangkai harapan dan mimpi. Prabowo-Dedi adalah duet yang bukan hanya menjanjikan stabilitas dan kekuatan, tetapi juga membawa narasi kemanusiaan yang tulus. Di tengah derasnya arus politik identitas dan polarisasi, keduanya hadir sebagai simbol persatuan dan keberagaman.

Visi Prabowo untuk membangun Indonesia yang berdaulat dan mandiri akan semakin kokoh dengan sentuhan Dedi yang merakyat. Mereka bagaikan dua sungai besar yang bertemu di samudera luas, menyatu dalam arus yang deras namun harmonis.

Dengan dukungan rakyat yang solid, Prabowo-Dedi bukan sekadar pasangan calon, melainkan representasi mimpi bangsa yang rindu akan pemimpin yang kuat, adil, dan berjiwa rakyat. Dan ketika lonceng demokrasi berdentang di tahun 2029, duet ini siap mengguncang Nusantara dan menorehkan sejarah baru bagi Indonesia.

Monitorday.com – Israel, yang selama beberapa dekade menggunakan narasi Holocaust sebagai alat legitimasi politik dan moral, kini menghadapi krisis kepercayaan global yang semakin dalam.

Tindakan brutal yang dilakukan Israel terhadap Palestina, khususnya di Gaza, telah membuka mata masyarakat internasional terhadap realitas penjajahan yang berlangsung selama puluhan tahun. Dunia pun mulai berani bersuara, menuding Israel sebagai pelaku genosida yang melanggar hak asasi manusia.

Selama bertahun-tahun, Israel menggunakan tragedi Holocaust sebagai tameng untuk meraih simpati global. Namun, dengan semakin banyaknya bukti kekejaman yang dilakukan terhadap warga Palestina, narasi ini mulai kehilangan daya tariknya. Masyarakat internasional tidak lagi melihat Israel sebagai korban, melainkan sebagai agresor yang merampas tanah dan hak-hak rakyat Palestina.

Dalam berbagai forum internasional, seperti PBB dan organisasi HAM global, Israel semakin terpojok. Negara-negara yang sebelumnya mendukung Israel, seperti negara-negara Eropa, mulai berbalik arah dan mengkritik tindakan kekerasan yang dilakukan oleh militer Israel di Gaza.

Bukti Genosida yang Mengguncang Dunia

Laporan dari organisasi kemanusiaan dan jurnalis independen menunjukkan bahwa Israel telah melakukan serangan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil Palestina. Rumah-rumah dihancurkan, rumah sakit dibom, dan ribuan anak-anak serta wanita tak bersalah menjadi korban. Bahkan, akses terhadap kebutuhan dasar seperti air bersih dan obat-obatan dibatasi, yang memperburuk kondisi kemanusiaan di Gaza.

Kejahatan perang ini memicu gelombang protes global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dari New York hingga Jakarta, jutaan orang turun ke jalan untuk menyerukan keadilan bagi Palestina dan menuntut sanksi internasional terhadap Israel.

Reaksi Dunia Arab dan Muslim

Negara-negara di kawasan Timur Tengah dan dunia Muslim semakin bersatu dalam mendukung Palestina. Iran, Turki, dan Qatar menjadi suara vokal yang mengecam agresi Israel dan menyerukan boikot produk Israel. Bahkan, negara-negara yang sebelumnya memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain, mulai mempertimbangkan kembali hubungan mereka.

Peran Media Sosial

Kebangkitan kesadaran global ini juga didorong oleh media sosial. Aktivis dan jurnalis independen membagikan video dan foto kekejaman Israel di Gaza secara real-time, membangkitkan empati dan kemarahan masyarakat global. Tagar #FreePalestine dan #StopGazaGenocide menjadi tren di berbagai platform, memperkuat tekanan terhadap pemerintah dan lembaga internasional untuk bertindak.

Israel Terisolasi

Dengan meningkatnya tekanan dari masyarakat sipil dan negara-negara berkembang, Israel kini semakin terisolasi di panggung internasional. Sanksi ekonomi dan embargo senjata mulai dipertimbangkan oleh beberapa negara Eropa, sementara Afrika Selatan telah membawa kasus genosida Israel ke Mahkamah Internasional.

Harapan Baru untuk Palestina

Meski perjalanan menuju keadilan masih panjang, solidaritas global yang semakin kuat memberikan harapan baru bagi rakyat Palestina. Dengan dukungan internasional yang terus meningkat, Palestina memiliki peluang lebih besar untuk meraih kemerdekaan dan mengakhiri pendudukan yang telah berlangsung selama lebih dari tujuh dekade.

Israel kini dihadapkan pada pilihan sulit: mengubah kebijakan agresifnya atau terus kehilangan dukungan global yang selama ini menjadi pilar kekuatannya.

Monitorday.com – Bayangkan sebuah partai politik yang benar-benar dimiliki oleh rakyat. Bukan sekadar slogan, bukan hanya janji manis saat kampanye, tetapi sistem yang benar-benar memungkinkan anggotanya menjadi pemilik sah dari partai itu sendiri.

Inilah gagasan yang dilontarkan oleh mantan Presiden Joko Widodo, atau yang akrab disapa Jokowi.

Dalam sebuah wawancara dengan Najwa Shihab, Jokowi mencetuskan ide tentang “Partai Super Tbk,” partai politik yang konsepnya seperti perusahaan terbuka—dimiliki oleh semua anggotanya, dengan mekanisme pemilihan yang benar-benar terbuka.

Bukan tanpa alasan ide ini muncul. Setelah didepak dari PDIP pada Desember 2024, banyak yang berspekulasi ke mana arah politik Jokowi selanjutnya. Beberapa partai dikabarkan ingin menggaetnya, tetapi Jokowi tampaknya memiliki visi lebih besar.

Dalam pertemuan dengan para relawan di Jakarta, ia menegaskan bahwa konsep ini adalah bentuk nyata dari demokrasi partisipatif, di mana kepemimpinan dan kebijakan tidak lagi ditentukan oleh segelintir elite, melainkan oleh seluruh anggota.

Gagasan ini bisa menjadi game changer dalam perpolitikan Indonesia yang selama ini didominasi oleh partai-partai dengan struktur kepemimpinan tertutup. Transparansi dalam pemilihan ketua, keterbukaan dalam pengelolaan partai, serta kepemilikan yang bersifat kolektif berpotensi mendobrak tradisi oligarkis yang sudah mengakar kuat.

Namun, seberapa realistis konsep ini untuk diwujudkan?

Membentuk partai politik di Indonesia bukanlah perkara mudah. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mensyaratkan sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi, mulai dari minimal 50 pendiri dengan usia di atas 21 tahun, keterwakilan perempuan 30 persen, hingga kepemilikan kantor tetap. Di samping itu, partai harus memiliki struktur kepengurusan di tingkat pusat dan daerah, serta visi dan misi yang jelas.

Lebih dari itu, untuk bisa berpartisipasi dalam pemilu, sebuah partai harus memiliki kepengurusan di minimal 75 persen kabupaten/kota dan 50 persen kecamatan. Dengan kata lain, membentuk partai baru tidak hanya membutuhkan ide brilian, tetapi juga sumber daya yang besar dan dukungan luas dari masyarakat.

Kendati demikian, jika ada sosok yang mampu merealisasikan gagasan ini, Jokowi adalah salah satu kandidat terkuat. Pengalamannya selama dua periode sebagai presiden, jejaring politik yang luas, serta basis pendukung yang loyal, bisa menjadi modal besar untuk mendorong lahirnya Partai Super Tbk. Apalagi, di tengah ketidakpuasan publik terhadap sistem politik yang ada, ide ini bisa menjadi angin segar bagi mereka yang mendambakan perubahan nyata.

Namun, tantangan terbesar bukan hanya soal regulasi atau infrastruktur. Mentalitas politik di Indonesia yang masih sangat transaksional bisa menjadi batu sandungan. Politik uang, budaya patronase, serta resistensi dari partai-partai mapan bisa menjadi penghalang bagi partai baru yang mengusung transparansi dan keterbukaan. Selain itu, apakah masyarakat benar-benar siap untuk terlibat secara aktif dalam sistem yang lebih demokratis? Ataukah mereka masih nyaman dengan pola lama di mana keputusan diambil oleh segelintir elite?

Jika Partai Super Tbk benar-benar terealisasi, dampaknya bisa sangat besar. Tidak hanya akan mengubah cara partai politik dikelola, tetapi juga dapat mempengaruhi dinamika politik nasional secara keseluruhan. Partai-partai lain mungkin akan terpaksa menyesuaikan diri dengan tuntutan transparansi dan keterbukaan jika ingin tetap relevan di mata pemilih. Dengan kata lain, keberadaan Partai Super Tbk bisa menjadi katalisator reformasi politik di Indonesia.

Bagaimanapun juga, politik adalah tentang kekuatan dan kepentingan. Sebuah ide besar tidak akan berarti tanpa eksekusi yang tepat. Jokowi telah melempar bola ke tengah lapangan. Pertanyaannya sekarang, apakah ada cukup banyak orang yang bersedia menangkap dan menjalankan visi ini? Ataukah Partai Super Tbk hanya akan menjadi angan-angan yang tidak pernah benar-benar terwujud?

Satu hal yang pasti, gagasan ini telah memantik diskusi dan membuka peluang bagi kemungkinan baru dalam demokrasi Indonesia. Jika benar-benar terwujud, Partai Super Tbk bisa menjadi tonggak sejarah dalam perpolitikan negeri ini. Sebuah revolusi yang bukan hanya sekadar retorika, tetapi sebuah perubahan nyata yang mengembalikan kekuasaan ke tangan rakyat.

KITA marah kepada oknum Pertamina, karena sekian besar uang negara dicuri untuk bergaya hidup dan foya-foya. Sekaligus kita patut berduka pada  upaya pencegahan korupsi dalam lingkungan Pertamina.

Negara dan Pertamina, ibarat dua sisi mata uang. Pada awalnya, semangat berdirinya Permina adalah sebuah sikap Nasionalisme rakyat Indonesia dalam rangka kedaulatan Indonesia Raya. Hingga bertransformasi menjadi Pertamina, perusahaan ini juga turut serta membiayai kebutuhan negara.

Pertamina lahir dan hadir bukan semata-mata perusahaan minyak negara. Ia juga hadir sebagai penyokong ekonomi dan sumber pembiayaan Negara. Pertamina juga menjadi salah satu perusahaan negara yang menjadi penjamin keuangan nasional dalam tatanan global.

Hari-hari ini rakyat kita marah dan kecewa atas terbongkarnya isu mega korupsi dilingkungan Pertamina. Itu juga hal yang begitu fundamental mendorong Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri untuk meminta maaf secara tulus kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan kita menyambut baik hal itu. Karena tentu, melakukan transformasi kemajuan dalam segala hal di Pertamina, bukan lah hal mudah.

Namun, tiba-tiba muncul bak preman kampung bicara kesana-kemari yang seakan-akan sudah khatam hal-ikhwal Pertamina. Tapi sebenarnya yang dikatakan adalah kemarahan membabi-buta, bahkan seperti pengangguran yang sedang “Mencari Muka”.

Ahok, seakan-akan ingin tampil sebagai pahlawan kesorean yang masih bau badan. Jika kita sebagai publik kembali bertanya, apa sesungguhnya yang sudah dia berikan dalam pengawasan dan kemajuan dalam lingkungan Pertamina? Pasti serentak orang menjawab, disaat Presiden Jokowi punya prinsip kepemimpinan; Kerja, Kerja dan Kerja. Lantas, Ahok model kepemimpinan Marah, Marah dan Marah.

Jika hanya Ibu Mega yang bisa membungkam Ahok, dan itu dia banggakan. Jadi, apa gunanya dia ditugaskan dalam Pertamina?

Ahok juga merasa pantas untuk semestinya, ada pada posisi Direktur Utama Pertamina. Yang benar saja, baru menjadi Gubernur Jakarta, dia  hampir membuat pecah belah negara. Barangkali Ahok lupa, bahwa Pertamina adalah perusahaan milik negara, bukan warung bakmi. Ya tentu berbeda, antara mengelola bisnis energi dan warung bakmi babi.

Sekarang mari kita bertanya, apakah ada dokumen resmi yang bisa ditunjukan Ahok secara publik bahwa dirinya sudah melakukan upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pertamina. Karena, ini adalah organisasi perusahaan maka apa yang Ahok lontarkan semestinya beserta data dan fakta yang valid.

Ahok semestinya merenung, bahwa setiap amarah yang dia luapkan terkait pertamina, berdampak negatif pada perwira-perwira muda Pertamina yang masih taat menjalankan visi-misi Negara. Jangan lupa, ada ribuan perwira muda yang kelak memangku estafet tugas negara.

Pribahasa lama berkata, ‘Nila setitik, rusak susu sebelanga’. Namun, kita juga perlu jujur bahwa susu tetaplah susu.

Apa yang perlu kita bela? Pertamina adalah fondasi negara. Kita tidak boleh meninggalkan Pertamina apalagi membenci secara membabi buta. Masih banyak anak-anak dalam lingkungan Pertamina yang masih memiliki idealisme kepentingan negara. Mereka adalah mimpi besar masa depan Indonesia.

Sepantasnya, jika Ahok pernah menjadi bagian formil Pertamina. Yang perlu dia ucapkan adalah pertanyaan yang Objektif. Bahwa kasus korupsi ini bukanlah wajah Pertamina sesungguhnya. Ini adalah wajah kelam perusahaan energi negara.

Senyatanya, kita harus berani mengucapkan bahwa Pertamina adalah pondasi negara. Pertamina tidak sedang baik-baik saja. Pertamina membutuhkan segenap dukungan rakyat Indonesia. Pertamina juga membutuhkan, untuk kembalinya reputasi dikalangan kaum muda Indonesia.

Kita yakin dan percaya, bahwa Tuhan memberikan mata bukan untuk bergelap-gelapan. Justru, penegasan bahwa cahaya bukan hanya di bulan purnama.

Monitorday.com – Ruang kelas itu terasa hidup ketika Prof. Dr. Ifan Iskandar membuka kuliah perdana mata kuliah Isu-Isu Kritis Penelitian Linguistik Terapan di Sekolah Pascasarjana UNJ, Kamis (6/3). Ia pun melontarkan pertanyaan-pertanyaan mendalam yang menusuk nalar mahasiswa. Bukan sekadar memancing diskusi, melainkan membangkitkan hasrat berpikir kritis yang menjadi nafas utama pendidikan transformatif.

Prof. Ifan merajut benang pemikiran praksis pendidikan, bahwa ilmu bukan hanya sebatas teori yang menggantung di langit-langit akademik, melainkan api yang menyala di dalam tindakan reflektif.

Ia menekankan bahwa linguistik terapan bukan sekadar studi bahasa, tetapi sebuah lanskap pemikiran yang menjembatani pengetahuan dan perubahan sosial.

Pendidikan transformatif, katanya, adalah kekuatan yang menyalakan kesadaran untuk menelisik realitas sosial sekaligus menawarkan solusi.

Dalam pemaparannya, Wakil Rektor 1 UNJ itu mendobrak pemikiran bawah sadar mahasiswa akan kebermanfaatan gelar doktoral yang akan disandang.

” Buat apa dengan gelar doktor yang anda raih, jika tidak bisa berkontribusi untuk kepentingan umat yang lebih luas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Prof. Ifan menuturkan bahwa mahasiswa perlu melakukan unboxing pemikiran, melihat lebih dalam isu-isu kritis penelitian linguistik terapan yang mutakhir. Unboxing pemikiran ini menuntut mahasiswa untuk tidak hanya memahami konsep, tetapi juga membongkar cara pandang konvensional, membuka kemungkinan baru, dan menyoroti sisi tersembunyi dari fenomena bahasa. Pendekatan ini mendorong mahasiswa untuk mengaitkan isu linguistik dengan kehidupan nyata, sehingga manfaat penelitiannya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Sesi berlanjut dengan arahan Dr. Ratna Dewanti yang menekankan pentingnya metode SMART dalam perumusan indikator sub-CPMK. Mahasiswa ditantang untuk mengidentifikasi isu-isu lokal dan global terkait penggunaan bahasa, seperti keresahan Malaysia terhadap krisis bahasa Melayu dan kecenderungan generasi Z serta Alfa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia.

Tugas ini menempatkan mahasiswa sebagai aktor intelektual yang berkontribusi pada solusi linguistik dalam masyarakat modern.

Kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan kritis dalam menganalisis isu-isu linguistik yang kompleks. Penggunaan teknologi informasi menjadi elemen penting dalam memajukan penelitian linguistik terapan, sejalan dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang menitikberatkan pada penelitian transdisipliner, inovatif, dan berdampak sosial.

Mahasiswa diharapkan mampu menyusun kerangka teoretis, merancang metodologi penelitian, hingga mempublikasikan hasil riset di jurnal internasional bereputasi.

Dalam lingkup sub-CPMK, mahasiswa didorong untuk mengeksplorasi beragam topik, mulai dari analisis diskursus media sosial, pengembangan alat pembelajaran bahasa berbasis kecerdasan buatan, hingga deteksi ujaran kebencian dan berita bohong di dunia digital.

Pendekatan interdisipliner menjadi kunci, di mana linguistik, sosiologi, dan teknologi saling berkelindan untuk memahami dinamika bahasa dalam masyarakat modern.

Isu literasi digital pada generasi muda menjadi salah satu fokus penting. Mahasiswa diajak menganalisis dampak teknologi terhadap keterampilan komunikasi, sekaligus merancang strategi peningkatan literasi digital yang adaptif. Di sisi lain, variasi bahasa dalam komunitas digital juga menjadi bahan kajian, menyoroti bagaimana identitas sosial terbentuk dan terjalin dalam ruang-ruang virtual.

Untuk itu, mahasiswa didorong untuk menemukan teori baru yang mengintegrasikan teknologi terkini dalam studi linguistik. Mereka ditantang untuk menciptakan model prediktif keberhasilan pembelajaran bahasa kedua berbasis faktor individual dan sosial.

Apalagi ruang kelas itu bukan hanya arena diskusi, melainkan laboratorium pemikiran di mana kata-kata dijinakkan, dibedah, dan dihidupkan kembali dengan daya transformatif. Kuliah ini bukan sekadar pelajaran, tetapi perjalanan merajut nalar kritis—sebuah nyala api yang tak pernah padam di persimpangan bahasa dan kemanusiaan.

Dengan pendekatan yang energik dan dinamis, mata kuliah ini menjadi ruang akselerasi intelektual yang menghubungkan linguistik terapan dengan tantangan global.

Monitorday.com – Kasus pagar laut ilegal yang terjadi di perairan Tangerang dan Bekasi menjadi panggung kolaborasi luar biasa antara Kepolisian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan TNI Angkatan Laut.

Di tengah kompleksitas permasalahan lingkungan maritim, ketiga institusi ini menunjukkan energi sinergis yang dinamis, membuktikan bahwa kerja sama lintas sektor mampu menegakkan hukum secara efektif dan berkeadilan.

Berawal dari laporan masyarakat yang merasa dirugikan oleh pagar laut ilegal yang menghalangi akses nelayan tradisional, Kepolisian dengan sigap merespons aduan tersebut. Kecepatan aparat dalam memulai penyelidikan menjadi titik awal dari terungkapnya jaringan pelanggaran lingkungan yang merugikan masyarakat dan merusak ekosistem.

Keterlibatan KKP dalam proses ini memberikan kekuatan tambahan dengan menghadirkan data perizinan dan regulasi yang menjadi dasar analisis hukum. Kombinasi data empirik dan keahlian investigatif menjadi senjata ampuh dalam membongkar praktik ilegal ini.

Pendekatan ilmiah melalui linguistik forensik menambah dimensi baru dalam proses investigasi. Analisis terhadap komunikasi digital, dokumen administratif, dan pola bahasa pelaku berhasil membongkar keterlibatan pihak-pihak tertentu.

Forensik linguistik bukan sekadar alat bantu, melainkan kunci yang mempercepat proses identifikasi dan memperkuat bukti hukum. Kolaborasi ini menegaskan bahwa sains memiliki peran vital dalam mewujudkan penegakan hukum yang berbasis bukti.

KKP menunjukkan dedikasi tinggi dengan tidak hanya menyediakan data, tetapi juga aktif mengedukasi masyarakat pesisir. Sosialisasi mengenai pentingnya menjaga ekosistem laut dan melaporkan aktivitas ilegal membangun kesadaran kolektif yang berkelanjutan.

Peran ini memperkuat posisi KKP sebagai motor penggerak konservasi dan perlindungan sumber daya laut di tingkat masyarakat.

Dalam aspek penertiban, TNI Angkatan Laut tampil dengan armada dan personel yang terlatih, TNI AL memastikan tidak ada lagi pagar laut ilegal yang berdiri di perairan tersebut. Kehadiran TNI AL tidak hanya memberikan rasa aman bagi nelayan, tetapi juga menunjukkan komitmen negara dalam melindungi hak-hak masyarakat pesisir. Operasi penertiban ini menegaskan bahwa kekuatan pertahanan negara berfungsi optimal dalam mendukung penegakan hukum.

Sinergi positif antara Kepolisian, KKP, dan TNI AL menjadi model penegakan hukum lintas sektor yang efektif. Masing-masing institusi memainkan perannya dengan dinamis dan saling melengkapi. Keberhasilan ini menjadi pesan tegas bahwa kejahatan lingkungan tidak akan ditoleransi, dan negara hadir secara nyata dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut serta hak masyarakat pesisir.

Kasus pagar laut di Tangerang dan Bekasi bukan hanya kemenangan dalam menegakkan hukum, tetapi juga momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antar-lembaga. Apresiasi tinggi layak diberikan kepada Kepolisian, KKP, dan TNI Angkatan Laut atas dedikasi, profesionalisme, dan sinergi dinamis yang ditunjukkan. Ke depan, penguatan kolaborasi berbasis ilmu pengetahuan diharapkan terus menjadi pilar utama dalam menjaga sumber daya laut Indonesia agar tetap lestari dan bermanfaat bagi generasi mendatang.

Monitorday.com – Debat panas antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di awal Maret 2025 mengungkapkan fakta mengejutkan yang selama ini tertutupi.

Kritik tajam Trump terhadap Zelensky menggema di tengah publik yang semakin muak dengan gaya politik pengemis yang diperlihatkan pemimpin Ukraina tersebut. Alih-alih menunjukkan martabat sebagai kepala negara, Zelensky justru tampil sebagai sosok yang tidak mampu menjaga harga diri bangsanya.

Selama bertahun-tahun, Zelensky berkeliling dunia meminta bantuan militer dan finansial tanpa menawarkan solusi konkret dalam negosiasi damai. Trump dengan lugas menyoroti kelemahan fatal Zelensky yang terus-menerus bergantung pada belas kasihan negara lain. Pernyataan Trump bahwa Zelensky “tidak punya kartu” menggambarkan betapa tidak kompetennya pemimpin Ukraina itu dalam diplomasi internasional.

Permintaan bantuan yang terus-menerus tanpa strategi nyata hanya memperlihatkan kebodohan Zelensky yang gagal memahami prinsip dasar perundingan politik.

Sikap Zelensky yang merasa berhak diundang dalam setiap pertemuan internasional menambah ironi dalam konflik ini. Kehadirannya dalam pertemuan selama tiga tahun tidak membuahkan hasil signifikan, tetapi ia masih berani mengeluh ketika tidak diundang. Kritik Trump menunjukkan bahwa dunia sudah mulai lelah dengan mentalitas pengemis yang diperlihatkan Zelensky. Pemimpin yang benar-benar cerdas seharusnya mampu memperkuat posisi negosiasinya tanpa harus merendahkan diri.

Trump juga menyinggung bahwa perang seharusnya tidak pernah terjadi jika Ukraina dipimpin oleh orang-orang yang tahu apa yang mereka lakukan. Ini adalah sindiran tajam yang patut mendapat apresiasi. Biden dan Zelensky memang gagal membaca situasi geopolitik dengan cermat, membiarkan Ukraina menjadi mangsa empuk bagi kekuatan yang lebih besar. Dalam konteks ini, Trump tampil sebagai sosok visioner yang memahami pentingnya mencegah konflik melalui negosiasi yang cerdas.

Keinginan AS untuk membuat perjanjian dengan Ukraina mengenai akses mineral tanah jarang dengan imbalan bantuan militer semakin memperjelas betapa Zelensky hanya mampu menawarkan sumber daya negaranya sebagai kompensasi. Ini bukanlah strategi diplomasi, melainkan bentuk eksploitasi yang disamarkan sebagai kerja sama. Zelensky telah menjual harga diri bangsanya demi mempertahankan kekuasaannya yang rapuh.

Trump, dengan segala kontroversinya, setidaknya menunjukkan sikap tegas untuk tidak tertipu oleh sandiwara Zelensky. Sikap ini patut diapresiasi di tengah arus besar propaganda yang berusaha menampilkan Zelensky sebagai pahlawan. Publik semakin sadar bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang mampu membangun kekuatan dari dalam, bukan mereka yang terus-menerus meminta belas kasihan dari luar.

Zelensky telah gagal membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang layak dihormati. Kegagalannya dalam membangun diplomasi yang efektif dan ketergantungannya pada bantuan asing hanya memperkuat narasi bahwa ia adalah pengemis politik tanpa harga diri. Kritik Trump menjadi pengingat bahwa dunia membutuhkan pemimpin yang cerdas, tegas, dan mampu memperjuangkan kepentingan bangsanya tanpa merendahkan martabat nasional.