Monitorday.com – Ketegangan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia kembali mencuat terkait wilayah sengketa di Laut Sulawesi.
Pemerintah Malaysia secara tegas menolak penggunaan istilah “Blok Ambalat” yang biasa digunakan oleh Indonesia untuk merujuk wilayah yang diklaim berada di tenggara negara bagian Sabah dan timur Kalimantan Utara.
Penolakan ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Mohamad Hasan, dalam pidatonya di parlemen Malaysia pekan lalu. Ia menyebut, wilayah yang dimaksud merupakan Blok ND-6 dan ND-7, dan secara tegas diklaim berada dalam kedaulatan Malaysia berdasarkan hukum internasional.
“Malaysia menegaskan bahwa Blok ND-6 dan ND-7 berada dalam wilayah kedaulatan kami, sebagaimana didukung oleh putusan Mahkamah Internasional tahun 2002,” ujarnya, dikutip dari Malay Mail, Jumat (8/8/2025).
Ia menambahkan bahwa penyebutan istilah Ambalat oleh Indonesia dianggap tidak akurat dan bernuansa politis, terutama menjelang pemilu negara bagian Malaysia.
“Kementerian akan memastikan kejelasan isu ini agar tidak dipolitisasi atau menyesatkan publik,” tegas Tok Mat, sapaan akrab Menlu Malaysia tersebut.
Menanggapi dinamika tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia menginginkan penyelesaian sengketa secara damai.
“Kita harus menyelesaikan ini secara damai antara kedua pihak. Ada itikad baik dari Malaysia dan Indonesia, dan itu yang perlu dikedepankan,” ujar Prabowo dalam keterangan resmi.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim juga menanggapi isu ini secara serius. Dalam forum konsultasi bilateral tahunan ke-13 antara Indonesia dan Malaysia pada 29 Juli lalu, Anwar menegaskan tidak akan menyerahkan satu jengkal pun wilayah Sabah, termasuk blok yang disengketakan.
“Kami akan melindungi setiap jengkal Sabah. Kami akan merundingkannya dengan baik, tapi tidak akan menyerah,” kata Anwar dalam kunjungannya ke Kota Kinabalu.
Anwar juga mengingatkan bahwa negosiasi ini merupakan bentuk dari hubungan baik kedua negara, bukan konflik terbuka.
“Diskusi kami dengan Indonesia adalah pertanda persahabatan. Presiden Prabowo adalah sahabat saya secara pribadi dan keluarga. Hubungan ini harus tetap baik,” tambahnya.
Namun, pernyataan Menlu Malaysia dikritik oleh akademisi Indonesia. Guru Besar Hubungan Internasional UI, Hikmahanto Juwana, menyebut Malaysia keliru dalam menyebut Blok ND6 dan ND7 berada dalam “kedaulatan” mereka.
“Wilayah tersebut tidak berada di laut teritorial Malaysia, melainkan di landas kontinen yang hanya dapat diklaim sebagai hak berdaulat (sovereign rights), bukan kedaulatan penuh,” jelas Hikmahanto.
Ia menegaskan bahwa bagi Indonesia, wilayah itu tetap disebut sebagai Blok Ambalat, karena klaim Malaysia atas ND6 dan ND7 tidak diakui.
“Ada tumpang tindih klaim (overlapping claim). Karena itu, kedua negara sepakat untuk mengeksplorasi opsi pengembangan bersama (joint development),” katanya.
Blok Ambalat adalah wilayah perairan di Laut Sulawesi yang diyakini kaya sumber daya energi, terutama minyak dan gas. Sejak lama, kawasan ini menjadi sengketa maritim antara Indonesia dan Malaysia, meski kedua negara telah sepakat menjaga situasi tetap kondusif sambil melanjutkan perundingan batas wilayah.
Kunjungan PM Anwar ke Jakarta pada 27 Juni 2025 juga menjadi bagian dari upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan. Dalam pertemuan itu, Anwar dan Prabowo membuka wacana kerja sama pengelolaan sumber daya di wilayah yang dipersengketakan.