Monitorday.com – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menyampaikan bahwa puluhan Warga Negara Indonesia (WNI) tertahan di sejumlah negara Timur Tengah menyusul meningkatnya konflik antara Iran dan Israel.

Ketegangan yang disertai aksi saling serang rudal sejak pekan lalu menyebabkan penutupan wilayah udara dan gangguan penerbangan.

Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Judha Nugraha, dalam keterangan resmi pada Senin malam (16/6/2025), menyebutkan bahwa terdapat 42 WNI peziarah yang tertahan di Israel, delapan WNI jamaah haji di Yordania, dan dua WNI peziarah di Teheran, Iran.

“Para WNI yang melakukan perjalanan singkat tersebut terdampar karena tutupnya wilayah udara dan terhentinya penerbangan,” ujar Judha. Ia menegaskan bahwa seluruh WNI yang terdampak telah mendapat bantuan dan pendampingan dari Kedutaan Besar RI (KBRI) di Amman dan Teheran.

Kemlu RI bersama perwakilan RI di kawasan juga terus memantau perkembangan situasi di Iran dan Israel. Judha memastikan bahwa hingga saat ini tidak ada laporan WNI yang menjadi korban dalam eskalasi konflik tersebut.

Menanggapi kondisi yang memanas, Menteri Luar Negeri Sugiono menyerukan agar ketegangan antara kedua negara dapat segera mereda.

“Saya berharap ketegangan ini bisa segera selesai dan masing-masing pihak bisa menahan diri demi mencegah memburuknya situasi di kawasan,” ujar Sugiono dalam pernyataan resminya pada hari yang sama.

Konflik antara Iran dan Israel semakin memanas setelah serangan udara terkoordinasi dilancarkan Israel terhadap sejumlah target strategis di Teheran, termasuk fasilitas militer dan nuklir, pada Jumat (13/6/2025).

Aksi tersebut memicu balasan dari pihak Iran dan menyebabkan kekhawatiran internasional akan meluasnya konflik di kawasan Timur Tengah.

Monitorday.com – Iran secara tegas menolak membuka pintu negosiasi gencatan senjata dengan Israel sebelum mereka menyelesaikan respons militer terhadap serangan pendahuluan yang dilakukan Tel Aviv. Sikap ini disampaikan Iran kepada mediator dari Qatar dan Oman, yang berupaya menjembatani ketegangan antara dua kekuatan regional tersebut.

Dalam laporan eksklusif yang diterima Reuters pada Minggu (15/6/2025), seorang pejabat yang mengetahui langsung isi komunikasi diplomatik menyatakan bahwa Iran menegaskan posisinya tanpa kompromi. “Iran memberi tahu mediator Qatar dan Oman bahwa mereka hanya akan melakukan negosiasi serius setelah Iran menyelesaikan tanggapannya terhadap serangan pendahuluan Israel,” ujar pejabat tersebut, yang enggan disebutkan namanya karena sensitifnya isu ini.

Langkah Iran menolak gencatan senjata sebelum menyelesaikan tanggapan militernya menunjukkan betapa tingginya tensi konflik yang sedang berlangsung di kawasan Timur Tengah. Menurut sumber yang sama, keputusan ini bukan hanya soal strategi, tetapi juga prinsip bahwa tidak ada pembicaraan damai yang masuk akal saat Iran berada dalam posisi diserang.

“Mereka tidak akan berunding saat diserang,” tegas sang pejabat, memperjelas bahwa Iran tidak akan memberi celah diplomatik sebelum merespons secara penuh terhadap serangan Israel.

Penolakan ini menambah rumit upaya mediasi yang tengah dilakukan oleh negara-negara Teluk. Qatar dan Oman, dua negara yang sering berperan sebagai jembatan dalam konflik regional, kini menghadapi tantangan berat dalam mempertemukan dua pihak yang saling mengunci dalam siklus kekerasan.

Israel sendiri belum memberikan tanggapan resmi terhadap sikap keras Iran ini. Namun, ketegangan antar kedua negara telah meningkat sejak terjadinya serangan mendadak dari pihak Israel yang memicu gelombang reaksi dari Teheran. Komunitas internasional mengamati situasi ini dengan cemas, khawatir konflik akan meluas ke wilayah lain.

Analis politik menyebut keputusan Iran sebagai bentuk “penegasan kedaulatan dan harga diri nasional,” sementara pihak-pihak lain menilai hal ini dapat memperpanjang penderitaan warga sipil yang berada di tengah-tengah konflik. Meski begitu, Iran tampaknya tidak bergeming terhadap tekanan internasional, dengan tetap memprioritaskan respons militer atas jalan damai.

Sementara mediator terus berupaya membuka jalur dialog, Iran justru memperlihatkan bahwa mereka lebih memilih konfrontasi ketimbang kompromi. Dalam iklim diplomatik yang tegang ini, belum ada tanda-tanda bahwa negosiasi akan terjadi dalam waktu dekat.

Dengan Iran yang bersikukuh menyelesaikan respons militer sebelum melangkah ke meja perundingan, dan Israel yang terus mempertahankan postur ofensifnya, krisis Timur Tengah berpotensi memasuki babak baru yang lebih panas. Dunia menunggu dengan napas tertahan, berharap diplomasi masih bisa menemukan celah di antara suara ledakan dan ancaman perang terbuka.

Monitorday.com –  Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri MS, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, kembali menggaungkan semangat keadilan sosial untuk masyarakat pesisir. Dalam pernyataan resminya, Selasa (17/6), Rokhmin menegaskan bahwa negara berkembang seperti Indonesia harus mendapatkan akses adil terhadap teknologi mutakhir, pendanaan hijau, dan pelatihan berbasis komunitas untuk nelayan. Tujuannya jelas: agar nelayan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tapi berubah menjadi penjaga laut yang tangguh, mandiri, dan berdaulat.

“Keadilan sosial harus hadir di desa-desa pesisir, bukan sekadar slogan,” tegas Rektor Universitas UMMI Bogor itu. Baginya, pembangunan kelautan yang adil dimulai dari memberikan akses yang setara kepada nelayan dan pembudidaya kecil. Tak hanya soal alat dan teknologi, tapi juga jaminan perlindungan, penghidupan yang layak, serta martabat yang terjaga.

Sebagai mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Rokhmin tak henti memperjuangkan kebijakan yang berpihak. Ia aktif menggunakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan di DPR RI untuk memastikan nelayan memiliki fasilitas yang mereka butuhkan. Dalam pandangannya, nelayan adalah pilar penting dalam menjaga ketahanan pangan dan ekosistem laut nasional, bukan sekadar kelompok marjinal yang ditinggalkan pembangunan.

Lebih jauh, Rokhmin menyebut bahwa Indonesia tidak bisa berbicara tentang ekonomi biru tanpa membangun kesejahteraan nelayan. Ia menyoroti pentingnya transfer teknologi dan pembiayaan dari negara maju kepada negara berkembang. Tanpa akses tersebut, nelayan lokal akan terus tertinggal dan menjadi korban eksploitasi laut.

Pesan ini juga ia bawa ke panggung global. Dalam Konferensi Kelautan Dunia PBB ke-3 (UNOC-3) di Nice, Prancis (8–13 Juni 2025), Rokhmin bersama Titiek Soeharto dan Alin Mus memperjuangkan tata kelola laut yang adil dan kolaboratif. Ia menyerukan kerja sama internasional untuk restorasi ekosistem laut, penghentian praktik IUU Fishing, dan pengembangan kawasan lindung laut minimal 30% dari luas lautan dunia pada 2030 atau 2045.

Di hadapan ratusan delegasi negara, Rokhmin tak ragu menegaskan: “Negara berkembang seperti Indonesia harus menjadi pemain utama dalam menyelamatkan laut dunia, bukan hanya penonton atau korban.” Ia menyebut laut sebagai penentu masa depan umat manusia. Jika dijaga, laut menjadi penyelamat peradaban. Jika diabaikan, kehancuran hanya tinggal menunggu waktu.

Dengan suara yang lantang dan visi yang kuat, Rokhmin Dahuri ingin mengubah cara dunia memperlakukan nelayan—bukan sebagai beban, melainkan sebagai pahlawan laut yang layak mendapat hak, perlindungan, dan masa depan cerah.

Monitorday.com – Ketegangan antara Iran dan Israel kian memuncak. Di tengah konflik yang belum mereda, Amerika Serikat mengerahkan kapal induk USS Nimitz menuju kawasan Timur Tengah. Langkah ini diambil setelah serangan rudal Iran turut berdampak pada Kedutaan Besar AS di Tel Aviv, Israel, pada Senin (16/6) pagi.

Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee, mengonfirmasi bahwa tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Namun, bangunan Kedubes mengalami sejumlah kerusakan ringan akibat dampak serangan.

“Beberapa kerusakan kecil terjadi akibat rudal Iran di dekat cabang Kedutaan di Tel Aviv, tetapi tidak ada personel AS yang terluka,” kata Huckabee melalui akun media sosial X.

Ia menambahkan bahwa Kedubes AS akan ditutup sementara mulai hari ini. Belum diketahui kapan operasional kedutaan akan kembali dibuka.

Sementara itu, kapal induk USS Nimitz yang sebelumnya dijadwalkan melakukan kunjungan ke pelabuhan Vietnam, dilaporkan telah meninggalkan Laut China Selatan pada Senin pagi dan kini bergerak ke arah barat menuju Timur Tengah.

Menurut sejumlah sumber yang dikutip Reuters, pembatalan kunjungan ke Vietnam disebabkan oleh eskalasi situasi di Timur Tengah. Kedubes AS di Hanoi menyebutkan bahwa pembatalan dilakukan karena adanya “kebutuhan operasional mendesak”.

Langkah ini memperkuat indikasi bahwa AS tengah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan keterlibatan lebih jauh dalam konflik Iran-Israel. Presiden AS saat itu, Donald Trump, telah mengeluarkan peringatan keras bahwa kekuatan militer penuh AS akan dikerahkan jika Iran menyerang kepentingan Amerika di kawasan.

Sejak konflik terbuka pecah pada Jumat lalu, AS diketahui telah mengirimkan sejumlah aset militer tambahan ke Timur Tengah. AS juga berperan dalam membantu sistem pertahanan Israel dalam menghadapi gempuran udara besar-besaran dari Iran.

Sumber terpisah juga melaporkan reposisi besar-besaran pesawat pengisian bahan bakar milik militer AS. Formasi udara dalam jumlah besar terpantau melintasi Samudra Atlantik pada Minggu malam, sebuah langkah yang dinilai tidak lazim dan mencerminkan kesiapsiagaan tinggi AS di tengah memanasnya situasi regional.

Monitorday.com – Pertemuan tahunan Leaders’ Retreat antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong pada Senin, 16 Juni 2025, berlangsung sangat produktif dengan capaian konkret menghasilkan 19 kesepakatan strategis di berbagai sektor.

“Leaders’ Retreat kali ini menurut saya sangat produktif dan sangat sukses. Kami mengadakan pertemuan yang sangat produktif, empat mata, dan kami menghasilkan 19 hasil di banyak sektor kerja sama dalam retret tahun ini,” ujar Presiden Prabowo pada pernyataan pers bersama usai kegiatan.

Di bidang politik dan keamanan, kedua negara menegaskan kembali komitmen untuk mengimplementasikan sepenuhnya perjanjian kerja sama pertahanan serta percepatan finalisasi teknis wilayah pelatihan militer. Selain itu, kemajuan juga dicapai dalam mekanisme perjanjian ekstradisi, termasuk pembaruan MoU antara Jaksa Agung kedua negara.

“Di bidang politik dan keamanan, kami menegaskan kembali komitmen kami untuk sepenuhnya melaksanakan perjanjian kerja sama pertahanan dan menyelesaikan semua rincian teknis untuk area pelatihan militer. Dan saya berharap ini akan dipercepat dengan sangat cepat. Kami juga membuat kemajuan dalam mekanisme perjanjian ekstradisi,” ungkap Presiden Prabowo.

Secara ekonomi, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas posisi Singapura sebagai salah satu investor utama di Indonesia.

“Terima kasih atas kepercayaan yang Anda berikan kepada kami dan kami ingin terus memperkuat kolaborasi dan kemitraan ini,” ucap Presiden.

Kemajuan turut dicatat di enam bilateral economic working groups, antara lain pengembangan kawasan ekonomi khusus, pertanian, pariwisata, tenaga kerja, dan transportasi. Presiden juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara Temasek dan Danantara, khususnya dalam sektor energi terbarukan dan pengembangan kawasan rendah karbon di Batam, Bintan, dan Karimun.

Terkait ketahanan pangan, Presiden menyambut baik tawaran Singapura dalam transfer teknologi pertanian modern, termasuk urban farming dan praktik pascapanen berkelanjutan.

“Kami menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman sebagai landasan kerja sama strategis di bidang keamanan pangan dan teknologi pertanian,” ujar Presiden.

Dalam sektor kesehatan, Presiden Prabowo mengundang partisipasi aktif Singapura untuk mendukung transformasi sistem kesehatan Indonesia, termasuk pendirian fakultas kedokteran dan keperawatan baru. Sementara itu, kerja sama penempatan tenaga kerja terampil asal Indonesia juga dibahas, terutama di bidang perawatan lansia dan caregiving.

Dalam hal konektivitas, Indonesia berkomitmen menambah penerbangan langsung dengan Singapura dan memperbaiki infrastruktur bandara.

“Pada prinsipnya saya ingin melihat akses yang lebih mudah dan cepat ke bandara kita,” ucap Presiden.

Menutup pernyataannya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kemitraan strategis Indonesia–Singapura yang telah terjalin selama lebih dari lima dekade.

“Saya sangat yakin bahwa hubungan bilateral ini akan terus tumbuh semakin kuat dengan semakin banyaknya kepercayaan dan keyakinan satu sama lain seiring berjalannya waktu. Saya berharap dapat menyambut Anda dan delegasi Anda di Leaders’ Retreat tahun depan di Indonesia,” tutur Presiden Prabowo.

Monitorday.com – Indonesian Traditional Karate Federation (INATKF) Provinsi Kalimantan Timur optimis bakal mencetak generasi emas melalui pelantikan pengurus baru cabang Balikpapan dalam gelaran akbar yang juga dirangkai dengan Ujian Kenaikan Tingkat (UKT) semester pertama tahun 2025. Acara ini digelar di Mall Living Plaza Balikpapan, Minggu (15/6/2025), mulai pukul 10.00 hingga 15.00 WITA.

Bertema “Bersama Menuju Generasi Gemilang dan Berprestasi,” kegiatan ini tak hanya meriah, tetapi juga menyuntikkan semangat baru bagi dunia olahraga karate tradisional di Kalimantan Timur.

Kegiatan semakin semarak dengan penampilan kategori kata dari para atlet remaja yang menyedot perhatian publik. Momentum ini menjadi ajang pembuktian bahwa karate tradisional tidak hanya menjaga warisan budaya, tapi juga menjadi arena pembinaan karakter dan prestasi generasi muda.

Ketua Umum INATKF, Dr. Muchlas Rowi mengapresiasi INATKF Provinsi Kaltim yang telah sukses menggelar event tersebut.

Menurutnya, INTAKF patut berbangga karena posisinya sebagai anggota resmi KORMI dan juga anggota TAFISA (The Association for International Sport for All). Apalagi prestasi INATKF sudah tak terhitung. Salah satu yang membanggakan adalah keikutsertaannya di 3rd Asia Oceania Traditional Karate Cup 2022 yang diadakan di Tashkent, Uzbekistan, pada tanggal 8-11 Desember 2022.

Tim INATKF berhasil meraih Juara Umum Kedua dalam kompetisi tersebut, dengan meraih lima medali emas dan dua medali perak.

Muchlas yang juga menjabat Sekjen International Traditional Karate Federation (ITKF) Asia, menambahkan bahwa peluang untuk mencetak prestasi internasional sangat terbuka lebar.

Terkait prestasi INATKF, Wakil Wali Kota Balikpapan, Dr. Ir. H. Bagus Susetyo, M.M, juga menyampaikan dukungan penuh terhadap pengembangan olahraga rekreasi seperti karate tradisional. Di bawah INATKF, prestasi demi prestasi bisa terukir dengan apik.

“Kegiatan ini bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi juga pembentukan mental dan disiplin generasi muda ,” ujarnya.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Balikpapan, Ratih Kusuma, menegaskan bahwa pihaknya siap bersinergi dalam membina atlet muda dan mencetak prestasi hingga ke tingkat nasional maupun internasional.

Ketua Harian KORMI Kalimantan Timur, H.M Ali Anafiah, menyambut baik pelantikan ini sebagai bukti konsistensi INATKF dalam memajukan olahraga tradisional. Ia berharap kolaborasi antara KORMI dan INATKF terus diperkuat, terutama dalam menghadapi ajang-ajang olahraga rakyat berskala besar.

Ketua INATKF Provinsi Kaltim, Teddy Bayu Indrawan, menyampaikan optimisme bahwa pengurus baru mampu membawa warna segar dan lebih progresif dalam menjalankan program-program pembinaan.

“Kami ingin karate tradisional menjadi kebanggaan daerah,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum INATKF, Dr. Muchlas Rowi, menegaskan posisi INATKF sebagai anggota resmi KORMI dan juga anggota TAFISA (The Association for International Sport for All). Ia menyebut bahwa keikutsertaan INATKF di berbagai event internasional seperti Afro-Asia Online 2020 membuahkan hasil membanggakan 3 medali emas, 2 perak, dan 7 perunggu.

Sekjen INATKF, Bachtiar Effendy, turut menyoroti antusiasme masyarakat yang terus meningkat untuk bergabung dalam karate tradisional.

Bachtiar berharap, dengan pelantikan pengurus baru dan semangat pembinaan atlet muda yang semakin kokoh, Balikpapan kini menjadi salah satu pusat pengembangan karate tradisional yang patut diperhitungkan di kancah nasional.

Monitorday.com – Solusi Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang yang kini menjadi objek sengketa antara Sumatera Utara (Sumut) dari Aceh agar dikelola bersama oleh dua pemerintahan daerah dinilai tak masuk akal. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, keempat pulau tersebut konstitusionalitas maupun riwayatnya adalah dalam teritorial Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh.

Tawaran Gubernur Sumut Bobby Nasution kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf tentang pengelolaan bersama keempat pulau tersebut, kata JK, justru tak menyelesaikan persoalan. “Setahu saya, tidak ada pulau atau daerah yang dikelola bersama. Tidak ada,” kata JK di kediamannya di Jakarta, Jumat (13/6/2025) lalu.

Menurut JK, pengelolaan bersama dua pemerintahan daerah atas satu kewilayahan akan semakin membingungkan. Karena, kata JK, akan memunculkan dualisme otoritas.

“Tidak bisa. Masak dua bupatinya. Masak dua bayar pajaknya, ke mana?,” ujar JK.

Menurut Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 itu satu-satunya cara mengakhiri polemik atas perebutan empat pulau tersebut adalah mengembalikan ke otoritas pemiliknya dengan mengacu ke Undang-undang (UU). Pun dengan melihat latar belakang kesejarahan wilayah keempat pulau tersebut.

JK menjelaskan, mengacu UU 24/1956 tentang Otonomi Khusus Aceh, keberadaan Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang masuk ke dalam wilayah Aceh. UU pada era Presiden Sukarno itu pun menjadi tumpuan batas kewilayahan yang tegas dalam perjanjian damai antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melalui Perjanjian Helsinki pada Agustus 2005.

JK adalah tokoh utama wakil Indonesia dalam perjanjian damai dengan GAM ketika itu. Menurut JK, ada klausul di dalam Perjanjian Helsinki tersebut yang menegaskan batas-batas kewilayahan Aceh mengacu pada UU 24/1956. Dan dalam UU tersebut, keempat pulau itu masuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil.

“Itu pulaunya kan tidak terlalu besar. Bagi Aceh itu harga diri, kenapa diambil?,” kata JK.

Ia khawatir perebutan empat pulau dengan Sumut itu, memicu kembali ketidakpercayaan masyarakat Aceh terhadap pemerintahan Indonesia. “Jadi saya kira ini agar diselesaikan dengan sebaik-baiknya demi kemaslahatan bersama. Karena ini juga menyangkut kepercayaan (Aceh) terhadap pemerintah pusat,” ujar JK.

Dan JK percaya, tak ada faktor yang terlalu penting untuk berpolemik panjang tentang kepemilikan empat pulau tersebut. Karena konstitusionalitasnya yang mapan berada dalam kewenangan Pemerintah Provinsi Aceh. Pun aspek sejarah atas keempat pulau itu yang diakui sejak lama menjadi bagian dari Aceh.

Polemik kewilayahan Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang mencuat lantaran terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) 300.2.2-2138/2025. Kepmendagri yang ditetapkan pada 25 April 2025 tersebut mengatur soal Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.

Dalam Kepmendagri itu disebutkan Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang yang semula berada dalam teritorial dan bagian dari wilayah Pemprov Aceh dimasukkan ke dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng) di Sumut.

Pemprov Aceh, dan masyarakat Aceh, hingga saat ini menentang keras keputusan Mendagri Tito Karnavian tersebut.

Namun negosiasi di level daerah pun dilakukan oleh elite-elite kedua provinsi itu. Pekan lalu Gubernur Sumut Bobby Nasution menyambangi Aceh, sengaja bertemu dengan Gubernur Muzakir Manaf membicarakan tentang keempat pulau itu.

Tetapi, Muzakir Manaf tak tertarik membahas pulau-pulau yang memang diyakininya bagian dari kedaulatan Aceh. Bobby lalu menyampaikan bukan kehendak Pemprov Sumut untuk menguasai keempat pulau itu.

Akan tetapi, kata menantu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu keputusan peralihan wilayah keempat pulau itu berdasarkan keputusan Kemendagri. Dan Bobby menawarkan jalan tengah kepada Pemprov Aceh untuk bersedia mengelola bersama-sama keempat pulau tersebut.

“Kita ingin sama-sama potensinya dikolaborasikan. Artinya kalaupun ada sumber daya alam, ada potensi pariwisita, semuanya kita harapkan bisa dikelola bersama-sama,” ujar Bobby.

Monitorday.com – Mantan ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Emron Pangkapi, mengatakan, tak hanya masyarakat Aceh yang meminta empat pulau milik mereka dikembalikan, masyarakat juga merasa menjadi korban Permendagri dan meminta tujuh pulau milik mereka dikembalikan.

“Babel juga menjadi korban pencaplokan atas tujuh pulau kawasan Pekajang di perbatasan dengan Kepulauan Riau,” kata Emron, dalam pesan tertulisnya, Senin (16/6/2025).

Menurut Emron, sebelumnya tujuh pulau itu adalah milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Ketika terjadi pemekaran pembentukan Provinsi Kep. Babel berdasarkan UU No. 27 Tahun 2000 kawasan Pekajang otomatis masuk Provinsi Kep. Babel. 

“Lampiran peta daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang  secara terang benderang Pulau Tujuh masuk Babel” tegas Emron Pangkapi.

Tujuh pulau di kawasan Pekajang tersebut dikenal sebagai pulau Tujuh. Gugusan Pulau Tujuh berada di Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka di posisi laut Utara, yang berbatasan dengan laut Kabupaten Lingga Kepri. 

Pulau Tujuh lebih dekat ke Pulau Bangka. Baik administratif dan  kegiatan ekonomi masyarakat nelayan berkiblat ke pulau Bangka.  Dari daratan pulau Bangka (Belinyu), ditempuh 5 jam pelayaran perahu nelayan. Sebaliknya dari daratan Pulau Lingga/Singkep harus ditempuh dalam 9 jam.

Sebelum dicaplok Kepri, seluruh KTP dan administratif dikeluarkan pemerintah Kecamatan Belinyu Kab. Bangka. Bahkan Camat Belinyu th 90-an Sofyan Rebuin secara teratur mengunjungi wilayah tersebut. Dari tujuh pulau gugusan Pekajang, hanya satu pulau berpenghuni. Selebihnya hanya tempat istirahat nelayan. Kawasan ini terkenal sebagai pemasok utama Siput Gonggong, makanan laut khas Bangka yang diproduksi turun temurun hingga kini.

Emron mrnjelaskan ketika DPR RI membahas RUU ttg Babel dan sekaligus RUU pembentukan Provinsi Kepri, masalah perbatasan ini sudah dibahas tuntas oleh Pansus kedua RUU. Kebetulan RUU kedua provinsi dibahas bersamaan pada tahun 2000. Hanya saja Babel selesai lebih cepat disahkan pada 21 November 2000 sedang Kepri molor ke tahun 2002, karena ada penolakan Provinsi induk Riau serta DPOD.

Menurut Emron Pangkapi, yang juga mantan Kordinator Badan Pekerja Pembentukan Provinsi Babel,  kekisruhan terjadi pasca terbentuknya UU tentang Pembentukan Kabupaten Lingga yang mencantumkan batas daerahnya dengan laut Bangka. 

Kemudian oleh Kemendagri pada tahun 2022 Pulau Tujuh dimasukkan dalam kode daerah Kabupaten Lingga. “Sama dengan Aceh, penetapan batas wilayah diduga hasil negosiasi, bukan berdasarkan fakta undang-undang,” kata dia.

Berkali-kali tim dari Babel mempersoalkannya ke Kemendagri, tapi tidak mendapatkan respon yang layak. Tokoh Babel yang juga mantan Anggota MPR RI ini berharap Presiden Prabowo segera mengembalikan 4 pulau milik Aceh dan 7 pulau milik Kep. Babel. 

Monitorday.com – Kalau korupsi itu cabang olahraga, Indonesia pasti sudah dapat medali emas bertahun-tahun, bahkan sebelum olimpiade dimulai. Kita bukan cuma juara bertahan, tapi juga inovator ulung, menciptakan cabang baru seperti korupsi kitab suci dan korupsi satelit. Bayangkan, dari ayat suci sampai orbit luar angkasa, semua bisa dijamah. Jalan berlubang bukan karena alam, tapi karena dana pembangunan “menguap”, mungkin ikut naik haji juga.

Dikabarkan sebelumnya, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung (Jampidmil Kejagung) mengusut perkara dugaan korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat bujur timur pada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tahun 2012-2021. Ada seorang purnawirawan TNI yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

“Penyidik pada Jampidmil telah menetapkan tersangka pertama, Laksamana Muda TNI (Purn) L selaku Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kedua, ATVDH (selalu perantara). Ketiga, GK selaku CRO Navayo International AG,” kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar, dalam keterangannya, Rabu (7/5/2025).

“Bahwa penunjukan Navayo International AG sebagai pihak ketiga tanpa melalui proses pengadaan barang dan jasa,di mana Navayo International AG juga merupakan rekomendasi dari (tersangka) ATVDH,” jelasnya.

Navayo International AG mengakui telah mengirim barang kepada Kementerian Pertahanan RI. Kemudian ditandatangilah empat buah surat Certificate of Performance (CoP) atau sertifikat kinerja terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Navayo International AG.

“Di mana CoP tersebut yang telah disiapkan oleh ATVDH tanpa dilakukan pengecekan terhadap barang yang dikirim terlebih dahulu. Pihak Navayo International AG melakukan penagihan kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan mengirimkan empat invoice (permintaan pembayaran dan CoP),” tuturnya.

Sampai dengan tahun 2019, Kementerian Pertahanan RI tidak tersedia anggaran pengadaan satelit. Kemudian dilakukan pemeriksaan atas pekerjaan Navayo International AG oleh ahli satelit Indonesia atas permintaan penyidik koneksitas Jampidmil.

“Dengan kesimpulan pekerjaan Navayo International AG tidak dapat membangun sebuah Program User Terminal karena hasil pemeriksaan laboratorium terhadap handphone sebanyak 550 buah tidak ditemukan secure chip inti dari pekerjaan user terminal, hasil pekerjaan Navayo International AG terhadap user terminal tidak pernah diuji terhadap Satelit Artemis yang berada di Slot Orbit 1230 BT, dan barang-barang yang dikirim Navayo International AG tidak pernah dibuka dan diperiksa,” imbuhnya.

Kemudian Pertahanan RI diharuskan membayar USD 20.862.822 berdasarkan Final Award Putusan Arbitrase Singapura. Hal itu karena telah menandatangani Certificate of Performance (CoP). Sementara menurut perhitungan BPKP, kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Navayo International AG berdasarkan nilai kepabeanan sebesar IDR 1.92 miliar.

“Untuk memenuhi kewajiban pembayaran sejumlah USD 20.862.822 berdasarkan Final Award Putusan Arbitrase Singapura dan permohonan penyitaan Wisma Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia, rumah dinas Atase Pertahanan dan rumah dinas (apartemen) Koordinator Fungsi Politik KBRI di Paris oleh Juru Sita (Commissaires de justice) Paris terhadap Putusan Pengadilan Paris yang mengesahkan Putusan Tribunal Arbritase Singapura tanggal 22 April 2021 yang dimohonkan oleh Navayo International AG atas putusan Arbitrase International Commercial Court (ICC) Singapura, Penyidik pada Jampidmil telah menetapkan tersangka berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin 78A/PM/PMpd.1/05/2025 Tanggal 05 Mei 2025,” ungkapnya.

Kemudian ditetapkanlah ketiga tersangka seperti yang telah disebutkan di atas. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi.

“Pasal yang disangkakan Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat satu kesatu juncto Pasal 64 KUHP,” paparnya.

Tersangka juga dijerat dengan subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu, juncto Pasal 64 KUHP.

“Lebih subsider Pasal 8 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu juncto Pasal 64 KUHP,” pungkasnya.

Monitorday.com – Ketegangan di perbatasan Kamboja dan Thailand kembali mencuat ke permukaan dengan intensitas yang mengkhawatirkan. Setelah insiden bentrokan bersenjata yang menewaskan satu prajurit Kamboja, Phnom Penh mengambil langkah tegas dan memilih jalur hukum internasional. Pemerintah Kamboja secara resmi menggugat Thailand ke Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag guna menyelesaikan sengketa perbatasan yang telah berlangsung puluhan tahun.

Langkah ini diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Hun Manet melalui unggahan di akun Facebook resminya pada Minggu (15/6/2025). Ia menyatakan bahwa negaranya lebih memilih solusi damai berdasarkan hukum internasional dibanding konfrontasi bersenjata yang tidak berujung. Dalam unggahan tersebut, turut ditampilkan foto Wakil Perdana Menteri Prak Sokhonn yang memegang surat resmi pengajuan gugatan ke ICJ.

Sengketa perbatasan sepanjang 820 kilometer ini telah lama menjadi duri dalam hubungan dua negara bertetangga itu. Konflik terbaru yang terjadi pada 28 Mei lalu menewaskan seorang tentara Kamboja dalam bentrokan singkat di salah satu zona sengketa. Insiden ini kembali membuka luka lama dan mengancam stabilitas kawasan.

Hun Manet menegaskan bahwa terdapat empat titik di sepanjang perbatasan yang sangat rawan konflik. Wilayah-wilayah itu disebut “rumit dan berisiko tinggi” serta tidak bisa diselesaikan hanya melalui diplomasi dua arah. Kamboja pun mengusulkan agar Thailand bersama-sama membawa kasus ini ke ICJ. Namun, jika Thailand menolak, Phnom Penh tetap akan melanjutkan proses hukum secara sepihak.

Sayangnya, hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Thailand. Kementerian Luar Negeri Thailand memilih bungkam saat dimintai komentar, meski sebelumnya telah menegaskan bahwa mereka tidak mengakui yurisdiksi ICJ atas masalah ini. Bangkok tetap bersikukuh menyelesaikan sengketa melalui jalur bilateral.

Upaya perundingan terakhir pada akhir pekan lalu pun berakhir tanpa hasil. Kedua pihak memang menyuarakan komitmen untuk meredakan ketegangan, namun kesepakatan konkret belum tercapai. Thailand hanya menyebut akan “melanjutkan diskusi dan implementasi bersama,” dan menjadwalkan pembicaraan selanjutnya pada bulan September mendatang.

Sebagai bentuk tekanan diplomatik, Kamboja juga mengumumkan langkah-langkah ekonomi dan budaya yang mengejutkan. Pemerintah menyatakan akan menghentikan pembelian listrik, bandwidth internet, dan produk-produk dari Thailand. Bahkan, siaran film dan serial televisi Thailand di media lokal Kamboja juga dihentikan sepenuhnya.

Gugatan ini bukan yang pertama diajukan Kamboja ke ICJ. Pada tahun 1962, negara itu pernah memenangkan sengketa atas kuil Preah Vihear, dan kembali mengajukan klarifikasi wilayah sekitarnya pada 2013. Rekam jejak itu membuat Phnom Penh percaya diri untuk membawa masalah kali ini ke forum hukum internasional tertinggi.

Langkah Kamboja menggugat Thailand ini menjadi sinyal bahwa krisis perbatasan bukan hanya konflik lokal, tapi bisa merambah ke ranah geopolitik yang lebih luas. Dunia kini menanti bagaimana ICJ akan merespons dan apakah Thailand akan tetap pada pendiriannya atau bersedia duduk bersama dalam kerangka hukum internasional.