Monitorday.com – Sidang parlemen Serbia yang digelar pada Selasa (4/3) mendadak ricuh setelah anggota parlemen oposisi menyalakan suar dan melempar gas air mata untuk mengganggu jalannya rapat.

Insiden tersebut terjadi ketika koalisi yang berkuasa memaparkan agenda sidang yang mencakup usulan serangkaian undang-undang yang memberikan keringanan bagi mahasiswa dan pemuda.

Oposisi menentang agenda tersebut, dengan alasan bahwa undang-undang ini diusulkan pada saat Perdana Menteri Serbia, Miloš Vučević, baru saja mengumumkan pengunduran dirinya. Pengumuman tersebut menandai keruntuhan kabinet pemerintah Serbia yang telah dipimpin oleh Vučević.

Koalisi yang berkuasa kemudian mengonfirmasi bahwa Vučević mengundurkan diri, setelah protes berbulan-bulan yang dipicu oleh kecelakaan tragis di stasiun kereta api Novi Sad pada November 2024.

Kejadian tersebut menewaskan 15 orang akibat ambruknya atap beton stasiun yang baru saja direnovasi. Proyek renovasi yang buruk dan kurangnya transparansi mengenai dana yang digunakan memicu kemarahan publik dan seruan mahasiswa untuk mendesak pengusutan lebih lanjut.

Meskipun pengunduran diri Vučević sudah terdengar sejak 28 Januari, baru pada sidang Selasa lalu pihak pemerintah mengonfirmasi kabar tersebut.

Para mahasiswa yang marah atas insiden itu pun menggelar aksi protes untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah dan meminta siapa pun yang terbukti bersalah diadili.

Oposisi yang tidak setuju dengan agenda sidang menanggapi dengan aksi protes keras, termasuk menyalakan suar, melemparkan granat asap, serta meniup terompet vuvuzela plastik yang biasa digunakan oleh penggemar sepak bola untuk mengganggu jalannya persidangan.

Monitorday.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini mengumumkan penyesuaian jadwal pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) yang direncanakan akan dilakukan pada Oktober 2025 untuk CPNS dan Maret 2026 untuk PPPK.

Keputusan ini merupakan hasil rapat antara Rini dan Komisi II DPR RI pada Rabu, 5 Maret 2025.

Dalam rapat tersebut, Rini menyampaikan bahwa pemerintah mengusulkan penyesuaian jadwal pengangkatan tersebut dengan memperkirakan pengangkatan dilakukan pada akhir 2025 atau awal 2026.

Meskipun ada perubahan jadwal, Rini menegaskan bahwa semua pelamar yang telah lulus seleksi CASN akan tetap diangkat sebagai pegawai ASN.

“Saya memastikan bagi pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi CASN tetap diangkat sebagai pegawai ASN,” ujar Rini.

Selain itu, Komisi II DPR RI juga meminta KemenPAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menyelesaikan pengangkatan CPNS pada Oktober 2025 dan PPPK pada Maret 2026.

Rini menegaskan bahwa pengangkatan ini bukanlah penundaan, melainkan penyesuaian agar seluruh proses pengangkatan dapat terlaksana dengan lancar.

“Bukan ditunda sebenarnya, tapi untuk menyelesaikan agar semuanya bisa terangkat,” kata Rini.

Rini juga membantah spekulasi bahwa penyesuaian ini terkait dengan efisiensi anggaran, dengan menegaskan bahwa pemerintah masih memiliki cukup anggaran untuk melanjutkan proses pengangkatan CASN yang belum selesai.

Keputusan ini telah disepakati bersama oleh Komisi II DPR RI untuk memastikan kelancaran proses pengangkatan CASN pada tahun-tahun mendatang.

Monitorday.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan tidak ada bukti yang mendukung tuduhan keterlibatan Menteri BUMN Erick Thohir serta kakaknya, Giribaldi ‘Boy’ Thohir, dalam kasus korupsi minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada informasi yang menyebutkan keterlibatan kedua tokoh tersebut dalam penyidikan kasus ini. Pernyataan ini disampaikan oleh Harli pada Rabu, 5 Maret 2025, melalui pesan singkat kepada wartawan.

“Enggak ada informasi fakta soal itu,” ujar Harli Siregar, merespon isu yang beredar di media sosial mengenai keterlibatan keduanya.

Harli juga mempertanyakan asal-usul informasi yang menuding pihak-pihak tertentu dalam kasus tersebut, yang menurutnya tidak didasarkan pada fakta penyidikan yang valid.

“Darimana sebenarnya informasi-informasi seperti itu?” lanjutnya.

Sebelumnya, Kejagung juga membantah adanya kabar terkait bocornya dokumen catatan hasil sitaan dari rumah saudagar minyak, Riza Chalid, yang beredar luas di media sosial. Harli menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar dan dapat menyesatkan publik.

“Itu tidak benar, bocor apanya, dan gesekan apa,” tegasnya, merespon video viral di TikTok yang menyebutkan adanya dokumen penyidik yang bocor.

Kasus ini sendiri telah menetapkan sembilan orang tersangka, yang terdiri dari enam pegawai Pertamina dan tiga pihak swasta, termasuk Riva Siahaan (Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga) serta sejumlah pejabat lainnya. Total kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus ini mencapai Rp193,7 triliun.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) baru saja menerbitkan aturan baru terkait pembelajaran selama bulan Ramadan 2025.

Keputusan ini mengikuti hasil Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang membahas persiapan arus mudik Lebaran 2025 pada 21 Februari 2025. Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dalam surat edaran bersama yang diterbitkan oleh ketiga kementerian, yaitu Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 4, 9, dan 400.6/1432.A/SJ, disepakati penyesuaian jadwal pembelajaran selama bulan Ramadan Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi.

Sesuai dengan ketentuan SEB, pada 27 dan 28 Februari serta 3, 4, dan 5 Maret 2025, kegiatan pembelajaran akan dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan dari sekolah atau madrasah.

Sementara itu, mulai 6 hingga 20 Maret 2025, pembelajaran akan dilaksanakan kembali di sekolah atau madrasah.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa selain kegiatan pembelajaran, selama bulan Ramadan, diharapkan siswa juga melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan iman dan takwa, akhlak mulia, serta kepemimpinan dan karakter sosial yang baik.

“Kami berharap agar kegiatan ini dapat membentuk kepribadian mulia bagi generasi muda Indonesia,” ujar Abdul Mu’ti dalam keterangan pers di Jakarta pada Rabu (5/3/2025).

Selain itu, SEB juga menetapkan libur bersama untuk Idul Fitri pada 21, 22, 24, 25, 26, 27, dan 28 Maret serta 2, 3, 4, 5, 7, dan 8 April 2025.

Pada periode ini, siswa diharapkan dapat memanfaatkan waktu libur untuk bersilaturahmi dengan keluarga dan masyarakat, guna memperkuat tali persaudaraan dan persatuan. Pembelajaran di sekolah/madrasah akan dimulai kembali pada 9 April 2025.

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, mengungkapkan apresiasinya terhadap keputusan ini, yang dinilai sangat penting untuk kelancaran arus mudik Lebaran 2025.

Dengan adanya libur sekolah selama periode tersebut, Dudy berharap dapat mengurangi kepadatan lalu lintas dan memperlancar perjalanan masyarakat yang akan merayakan Lebaran bersama keluarga di kampung halaman.

“Kerja sama antar kementerian ini sangat membantu dalam menciptakan mudik Lebaran yang aman, nyaman, dan lancar. Kami sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh Menteri Pendidikan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri,” kata Dudy.

Monitorday.com – Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan keinginannya untuk memperbaiki hubungan dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump setelah AS menghentikan bantuan militer kepada Ukraina.

Dalam pernyataan yang disampaikan melalui akun media sosialnya, Zelensky menegaskan kesiapannya untuk bekerja di bawah kepemimpinan Trump demi mencapai perdamaian abadi bagi negaranya.

Zelensky menekankan bahwa perang yang berlarut-larut tidak menguntungkan siapa pun, dan karena itu Ukraina siap untuk melaksanakan pembicaraan perdamaian yang lebih konstruktif.

“Tim saya dan saya siap bekerja di bawah kepemimpinan kuat Presiden Trump untuk mewujudkan perdamaian yang langgeng,” tulis Zelensky dalam unggahan di akun X @ZelenskyyUa, Rabu (5/3).

Dalam upaya untuk mempercepat penyelesaian konflik, Zelensky mengusulkan beberapa langkah awal, termasuk pembebasan tahanan dan gencatan senjata udara yang melibatkan larangan penggunaan rudal, pesawat nirawak jarak jauh, serta bom yang mengancam energi dan infrastruktur sipil.

Ia juga mengusulkan gencatan senjata di laut, dengan harapan Rusia dapat berkomitmen pada kesepakatan tersebut.

Zelensky mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dukungan yang telah diberikan AS untuk mempertahankan kedaulatan Ukraina, namun ia juga menyatakan kekecewaannya atas ketegangan yang terjadi dalam pertemuannya dengan Trump di Gedung Putih pekan lalu.

Menurutnya, pertemuan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan ia berharap dapat memperbaiki hubungan dengan AS.

“Saatnya untuk memperbaiki keadaan. Kami ingin kerja sama yang lebih konstruktif di masa depan,” ujar Zelensky.

Selain itu, Presiden Ukraina itu juga mengungkapkan kesiapan Ukraina untuk menandatangani perjanjian yang dapat meningkatkan keamanan, termasuk perjanjian terkait sumber daya mineral penting.

Ia menyatakan bahwa Ukraina siap menandatangani kesepakatan tersebut kapan saja, dalam format apapun yang diperlukan.

Terkait dengan keputusan Trump untuk menghentikan bantuan militer, Zelensky sempat memerintahkan kepala pertahanan dan intelijennya untuk menghubungi pihak AS guna memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai kebijakan tersebut.

Keputusan ini menambah ketegangan di Kiev dan Uni Eropa, yang khawatir AS akan semakin menjauh dari sekutunya dan lebih berpihak pada Rusia.

Uni Eropa telah berusaha keras untuk memperkuat dukungan bagi Ukraina, dengan Kepala Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengumumkan rencana untuk memobilisasi sekitar 800 miliar euro untuk memperkuat pertahanan Eropa.

Sementara itu, calon kanselir Jerman, Friedrich Merz, mendukung persetujuan paket bantuan senilai 3 miliar euro untuk Ukraina yang saat ini masih tertahan di parlemen Jerman.

Kamis besok, Uni Eropa akan mengadakan pertemuan puncak darurat untuk membahas langkah-langkah selanjutnya dalam mendukung Ukraina di tengah ketegangan yang terus berkembang dengan AS.

Monitorday.com – Pemerintah akan merumuskan aturan terkait tugas-tugas Kementerian dan Lembaga (K/L) dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) ataupun Peraturan Presiden (Perpres).

“Tadi kita sepakat akan dirumuskan nanti bareng-bareng apakah dalam bentuk Inpres atau Perpres, sehingga semua pihak bisa melakukan tugasnya sesuai yang sudah diatur oleh aturan ini. Nanti Inpres yang diperlukan untuk mengatur masing-masing lembaga itu apa tugasnya. Karena kalau nggak diatur, (K/L) ragu-ragu masing-masing,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan saat konferensi pers di Jakarta, Senin (3/3).

Menko Pangan menilai, aturan-aturan ini sangat diperlukan agar kementerian dan lembaga mengetahui tugasnya masing-masing, sehingga tidak saling berbenturan.

Tugas-tugas tersebut, nantinya akan diteruskan kepada para pemerintah daerah, khususnya dalam hal pendistribusian. Selain itu, aturan-aturan tersebut juga akan merinci secara detail terkait teknis dari pelaksanaan MBG.

Pada kesempatan itu, Menko Pangan mengungkapkan bahwa mulai Maret 2025 pemerintah akan menyerap anggaran Rp1-2 triliun untuk program MBG. Menurutnya diperlukan persiapan dan ketersediaan pasok dalam jumlah sangat besar yang disesuaikan kebutuhan masing-masing daerah.

“Kenapa selama ini (pelaksanaan programMG) masih kecil, karena urusan anggaran baru selesai, baru minggu kemarin, baru seminggu. Selama ini dapus-dapur yang dibangun itu bermitra, oleh karena itu perlu kita siapkan rantai pasok karena kebutuhannya besar sekali. Di jawa tentu berbeda dengan Sumatera, di Sumatera tentu beda dengan Indonesia Timur makanannya oleh karena itu perlu kita siapkan dan juga ketersedian pasokannya harus dijaga,” jelas Menko Pangan

Monitorday.com – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2025 dengan meluncurkan program mudik gratis.

Sebanyak 1.060 tiket kapal disediakan untuk masyarakat di sembilan lintasan penyeberangan. Program ini ditujukan untuk mempermudah akses transportasi bagi pemudik, khususnya dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.

Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin, menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari program Kementerian BUMN yang bertujuan menciptakan mudik yang aman, nyaman, dan kondusif.

“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat, terutama yang kurang mampu, bisa mudik dan berkumpul dengan keluarga tanpa terkendala biaya transportasi,” ujar Shelvy pada Selasa (4/3/2025).

Program ini juga mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) No. 11 tentang kota dan permukiman yang berkelanjutan, serta bertujuan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang dapat berisiko menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan data Korps Lalu Lintas Polri, pada 2024 tercatat 1.150.000 kecelakaan yang menelan korban jiwa lebih dari 27 ribu orang.

“ASDP berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam menekan angka kecelakaan dan memastikan Angkutan Lebaran 2025 berjalan lancar, aman, dan selamat,” tambah Shelvy.

Pendaftaran untuk program mudik gratis ini akan dibuka pada 3-17 Maret 2025, dengan keberangkatan pertama pada 27 Maret 2025 dari Jakarta menuju Bandar Lampung.

Untuk rute ini, ASDP menyediakan 60 kuota, yang akan diberangkatkan menggunakan bus setelah melakukan daftar ulang pada 24-25 Maret 2025 di Kantor Pusat ASDP.

Selain rute Jakarta-Lampung, ASDP juga menyediakan program mudik gratis di Cabang Bajoe dan Cabang Baubau, dengan berbagai lintasan yang meliputi Bajoe-Kolaka, Siwa-Tobaku, dan Sabutung-Balanglompo, serta sejumlah rute di Baubau seperti Kendari-Langara dan Tampo-Torobulu.

Informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran dan teknis keberangkatan dapat diakses melalui akun Instagram resmi ASDP di @asdp_id dan @asdp191.

Shelvy berharap program ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan turut mendukung kelancaran arus mudik Lebaran yang lebih aman dan nyaman.

“ASDP terus berkomitmen untuk menghadirkan layanan transportasi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat,” tutup Shelvy.

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu’ti, mengumumkan perubahan jadwal libur sekolah menyambut Idul Fitri 2025. Libur yang sebelumnya dijadwalkan mulai 26 Maret 2025, kini dipercepat menjadi 21 Maret 2025.

Mu’ti menyampaikan, “Libur Idul Fitri untuk sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan keagamaan akan berlangsung dari 21 hingga 28 Maret 2025, dan dilanjutkan lagi pada 2 hingga 8 April 2025.

Kegiatan belajar mengajar akan kembali dimulai pada 9 April 2025,” ungkapnya saat konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

Perubahan jadwal ini, menurut Mu’ti, telah disepakati bersama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, dan kini tinggal menunggu tanda tangan dalam Surat Edaran Bersama 3 Menteri.

Mu’ti juga menjelaskan bahwa perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebijakan Kementerian Perhubungan yang mengatur Work From Anywhere (WFA) mulai 24 Maret 2025.

“Perubahan ini merupakan hasil koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, sesuai dengan aturan terkait WFA,” tambahnya.

Berikut adalah rincian perubahan jadwal libur Ramadan dan Idul Fitri 2025 untuk sekolah dan lembaga pendidikan agama:

• 27 Februari – 5 Maret 2025: Belajar mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat.
• 6-20 Maret 2025: Belajar di sekolah, madrasah, atau satuan pendidikan keagamaan.
• 21-28 Maret dan 2-8 April 2025: Libur Idul Fitri bagi sekolah, madrasah, atau satuan pendidikan keagamaan.
• 9 April 2025: Kegiatan belajar mengajar kembali dimulai di sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan keagamaan.

Perubahan ini akan berlaku setelah surat keputusan resmi ditandatangani oleh ketiga kementerian terkait.

Monitorday.com – Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menyatakan bahwa harus ada sebuah negara Muslim dengan hak veto sebagai representasi yang adil bagi umat Islam di PBB.

Pernyataan tersebut disampaikan saat acara Buka Puasa Bersama dengan para Duta Besar ke-16 di Ankara pada Senin.

Erdogan menegaskan bahwa umat Islam, yang merupakan seperempat dari populasi dunia, harus diwakili dengan semestinya.

Dia berpendapat bahwa mekanisme pengambilan keputusan global sudah lama tidak mencerminkan kepentingan umat Islam.

Erdogan mengajak komunitas internasional untuk mempertimbangkan perlunya reformasi dalam struktur PBB.

Dia menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam representasi di forum internasional.

Erdogan berharap bahwa dengan adanya negara Muslim yang memiliki hak veto, suara umat Islam dapat lebih didengar.

Dia juga mengingatkan bahwa keberadaan negara Muslim dengan hak veto akan memperkuat posisi umat Islam di dunia.

Pernyataan ini mencerminkan keinginan Erdogan untuk meningkatkan peran dan pengaruh negara-negara Muslim dalam urusan global.

Erdogan mengajak semua pihak untuk bersatu dalam memperjuangkan hak-hak umat Islam di tingkat internasional.

Dia menekankan bahwa representasi yang adil di PBB adalah langkah penting menuju perdamaian dan stabilitas global.

Erdogan berharap bahwa inisiatif ini dapat membawa perubahan positif bagi umat Islam di seluruh dunia.

Dia mengajak negara-negara Muslim untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan ini.

Pernyataan ini juga menunjukkan komitmen Erdogan terhadap solidaritas umat Islam di seluruh dunia.

Erdogan percaya bahwa dengan adanya reformasi, PBB dapat lebih efektif dalam menangani isu-isu yang dihadapi umat Islam.

Dia menutup pernyataannya dengan harapan akan tercapainya keadilan bagi umat Islam di panggung dunia.

Monitorday.com – Ibadah puasa menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu`ti, berkaitan erat dengan pembentukan karakter manusia.

Melalui puasa, seorang manusia ditempa untuk menjadi makhluk yang berkarakter mulia.

SDM berkarakter unggul ini menjadi nilai luhur yang harus tercermin dalam diri seluruh insan pendidikan.

Dalam ceramahnya yang bertema Pendidikan Akhlak Menuju Generasi Emas 2045, Menteri Mu`ti menjelaskan pentingnya puasa sebagai syariat Islam.

Puasa bertujuan untuk membawa dan mendidik individu menjadi pribadi yang lebih baik.

Mendikdasmen menekankan bahwa puasa mengajarkan disiplin dan pengendalian diri.

Melalui pengalaman berpuasa, individu belajar untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan.

Puasa juga mengajarkan empati terhadap mereka yang kurang beruntung.

Menteri Mu`ti berharap bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam puasa dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dia menekankan bahwa pendidikan akhlak sangat penting untuk mencapai generasi emas 2045.

Dengan karakter yang baik, generasi mendatang diharapkan dapat menghadapi tantangan global.

Mendikdasmen mengajak semua pihak untuk bersama-sama membangun karakter bangsa.

Puasa, menurutnya, adalah salah satu cara untuk membentuk generasi yang berakhlak mulia.

Dia percaya bahwa pendidikan yang baik akan melahirkan pemimpin yang berkualitas.

Menteri Mu`ti menutup ceramahnya dengan harapan agar puasa dapat menjadi momentum untuk perbaikan diri.

Dengan demikian, puasa tidak hanya menjadi ritual, tetapi juga sarana untuk membangun karakter bangsa.