Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI memastikan sebanyak 85 persen sekolah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara siap melaksanakan pembelajaran semester genap pada 5 Januari 2026.
Pembelajaran akan tetap berlangsung secara aman dan adaptif, dengan berorientasi pada pemulihan layanan pendidikan. Kemendikdasmen menegaskan bahwa keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan menjadi prioritas utama, disertai penyesuaian metode belajar sesuai kondisi di masing-masing wilayah terdampak.
Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti, dalam taklimat media di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Selasa (30/12/2025).
Ia menegaskan Kemendikdasmen memberikan keleluasaan bagi satuan pendidikan untuk menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran di tengah proses pemulihan pascabencana.
“Seluruh satuan pendidikan di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara siap melaksanakan pembelajaran semester genap pada 5 Januari 2026. Per 30 Desember 2025, Kemendikdasmen mencatat terdapat 4.149 satuan pendidikan terdampak bencana, dengan rincian 3.508 sekolah sudah beroperasi, 587 sekolah dalam proses pembersihan, dan 54 sekolah melaksanakan pembelajaran di tenda darurat,” ujar Abdul Mu’ti.
Untuk mendukung kelancaran pembelajaran, Kemendikdasmen telah menyalurkan berbagai bantuan, mulai dari bantuan pembersihan sekolah hingga pendirian tenda dan ruang kelas darurat. Selain itu, bantuan juga diberikan dalam bentuk peralatan sekolah, buku bacaan, dukungan psikososial, serta dana operasional.
“Total peralatan sekolah yang telah disalurkan mencapai 27.000 unit, tenda 147 unit, ruang kelas darurat 160 unit, buku bacaan 212.000 eksemplar, dukungan psikososial sebesar Rp700 juta, serta dana operasional lebih dari Rp25 miliar,” jelas Abdul Mu’ti.
Dari sisi kebijakan pembelajaran, Kemendikdasmen menerapkan Kurikulum Penanggulangan Dampak Bencana yang disesuaikan dengan fase pemulihan. Pada fase tanggap darurat (0–3 bulan), kurikulum difokuskan pada literasi dasar, numerasi dasar, dukungan psikososial, dan edukasi mitigasi bencana.
Memasuki fase pemulihan dini (3–12 bulan), kurikulum disesuaikan secara bertahap ke mata pelajaran relevan, dengan penyesuaian jadwal pembelajaran serta pelaksanaan asesmen transisi. Sementara pada fase pemulihan lanjutan (1–3 tahun), kurikulum diarahkan pada integrasi pendidikan kebencanaan, penguatan kualitas pembelajaran, pendidikan inklusif berbasis ketahanan, serta sistem monitoring dan evaluasi pendidikan darurat.
Sebagai bagian dari upaya pemulihan, Kemendikdasmen juga menyalurkan Tunjangan Khusus bagi guru dan tenaga kependidikan terdampak bencana. Di Aceh, total bantuan mencapai Rp15,7 miliar untuk 7.861 sasaran. Di Sumatra Barat sebesar Rp5,5 miliar untuk 2.795 sasaran, dan di Sumatra Utara Rp11,5 miliar untuk 5.783 sasaran.
Kemendikdasmen mengimbau seluruh satuan pendidikan untuk terus memantau kondisi lingkungan sekolah, berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis (UPT) Kemendikdasmen, Dinas Pendidikan, serta pihak terkait di daerah masing-masing, serta selalu mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas pembelajaran.
Dengan berbagai langkah tersebut, Kemendikdasmen optimistis proses pembelajaran di daerah terdampak bencana dapat tetap berjalan dan menjadi bagian dari upaya membangun kembali layanan pendidikan yang tangguh dan berkelanjutan.