Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengungkapkan bahwa pengumuman terkait sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2025 masih menunggu keputusan dari sidang kabinet yang akan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

“PPDB menunggu sidang kabinet. Jadi arahan Bapak Presiden, nanti keputusan PPDB akan dibahas secara khusus dalam sidang kabinet,” ujar Mu’ti di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (30/12/2024).

Namun, Abdul Mu’ti belum dapat memastikan jadwal pelaksanaan sidang kabinet tersebut, mengingat keputusan waktunya masih menunggu undangan dari Presiden.

“Menunggu undangan Pak Presiden,” tegasnya.

Sebelumnya, sistem zonasi dalam PPDB kerap menjadi sorotan dan menuai polemik di masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Abdul Mu’ti telah mengumpulkan para kepala dinas pendidikan untuk membahas lebih lanjut penerapan sistem zonasi ini.

Ia menyebutkan bahwa pendapat dari para kepala dinas pendidikan tingkat provinsi sangat penting sebagai bahan kajian.

“Soal zonasi juga tunggu dulu, tunggu waktunya. Dalam waktu yang mungkin tidak terlalu lama, kita akan mengundang kepala dinas pendidikan untuk bertemu dengan kami,” kata Mu’ti dalam acara ‘Silaturahmi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Media’ beberapa waktu lalu.

Mu’ti juga mengakui bahwa sistem zonasi masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Oleh karena itu, ia menilai penting untuk mendengarkan langsung masukan dari para kepala dinas terkait berbagai persoalan yang terjadi, baik yang menyangkut regulasi maupun hal teknis.

“Karena memang selama ini masih ada persoalan-persoalan, baik yang menyangkut regulasi maupun beberapa hal teknis yang membuat zonasi ini menjadi polemik di masyarakat,” pungkasnya.

Sebagai bagian dari upaya memperbaiki sistem PPDB, Abdul Mu’ti dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan terus mengkaji berbagai masukan dari masyarakat dan pihak terkait.

Harapannya, hasil dari sidang kabinet nanti dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik dan mengakomodasi kebutuhan semua pihak dalam pelaksanaan PPDB 2025.