Monitorday.com – Pemerintah Iran memperingatkan warganya untuk berhenti menggunakan aplikasi pesan populer seperti WhatsApp, Telegram, serta aplikasi berbasis lokasi lainnya. Peringatan ini dikaitkan dengan kekhawatiran bahwa Israel memanfaatkan teknologi tersebut untuk mengidentifikasi dan menargetkan individu di Iran.

Peringatan resmi itu disampaikan oleh IRIB, lembaga penyiaran milik pemerintah Iran, seperti dilaporkan CNN pada Rabu (18/6). IRIB menyebut bahwa teknologi pelacakan ponsel diduga telah digunakan oleh Israel dalam serangkaian pembunuhan bertarget, termasuk terhadap ilmuwan Iran.

“Setelah pembunuhan yang ditargetkan baru-baru ini, termasuk pembunuhan ilmuwan, laporan menunjukkan bahwa rezim (Israel) menggunakan pelacakan ponsel untuk menargetkan orang-orang di Iran,” tulis IRIB dalam laporan keamanannya.

Laporan tersebut menyarankan masyarakat untuk mematikan ponsel sebelum berpindah lokasi dan tidak membawa perangkat ke tempat-tempat yang dikategorikan sensitif. “Orang-orang harus menahan diri untuk tidak membawa ponsel mereka ke tempat-tempat yang sensitif,” tambah IRIB.

Selain itu, peringatan juga ditujukan secara khusus kepada pegawai yang bekerja di institusi-institusi penting. Mereka diminta untuk menggunakan jalur komunikasi yang aman dan menghindari perangkat lunak yang dianggap tidak aman.

Menanggapi peringatan tersebut, WhatsApp menyatakan kekhawatirannya bahwa tuduhan dari pihak Iran bisa menjadi alasan untuk pemblokiran layanan mereka.

“Kami khawatir laporan palsu ini akan menjadi alasan untuk memblokir layanan kami pada saat orang-orang sangat membutuhkannya,” kata juru bicara WhatsApp.

Pihak WhatsApp menegaskan bahwa mereka tidak melacak lokasi pengguna secara spesifik dan bahwa semua komunikasi dalam aplikasi dilindungi oleh enkripsi menyeluruh (end-to-end encryption).

“Semua pesan yang Anda kirim ke keluarga dan teman di WhatsApp dienkripsi secara menyeluruh, artinya tidak seorang pun kecuali pengirim dan penerima yang memiliki akses ke pesan tersebut, bahkan WhatsApp,” jelas juru bicara itu.

Ia juga menambahkan bahwa WhatsApp tidak menyimpan log pesan, tidak melacak pesan pribadi, dan tidak memberikan data pengguna secara massal kepada pemerintah mana pun.

“Selama lebih dari satu dekade, Meta telah memberikan laporan transparansi yang konsisten yang mencakup keadaan terbatas saat informasi WhatsApp diminta,” pungkasnya.

Monitorday.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bertemu dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti di Jakarta pada Selasa (17/6/2025), membahas sejumlah kebijakan pendidikan yang telah diterapkannya di Jawa Barat.

Dalam pertemuan tersebut, Dedi menyampaikan permintaan maaf sekaligus klarifikasi atas berbagai terobosan pendidikan yang dianggap cukup berani dan kontroversial.

“Saya minta maaf ke Pak Menteri karena kebijakan saya terkesan terlalu banyak gebrakan. Tapi beliau justru bilang, orang cerdas itu memang idenya banyak. Beliau sangat menghargai upaya yang kita lakukan di Jawa Barat,” ujar Dedi.

Beberapa kebijakan yang menjadi sorotan dalam diskusi tersebut antara lain larangan membawa pekerjaan rumah (PR), pemberlakuan lima hari sekolah, serta jam masuk sekolah yang dimajukan menjadi pukul 06.30 pagi. Dedi memastikan, kebijakan-kebijakan itu tetap akan diberlakukan mulai Tahun Ajaran Baru 2025/2026.

“Pada prinsipnya, Pak Menteri sangat peduli dengan Jawa Barat dan mendukung upaya kami meningkatkan kualitas pendidikan,” imbuhnya.

Pertemuan ini juga menjadi langkah sinergis antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kemendikdasmen dalam meningkatkan mutu dan akses pendidikan. Salah satu fokus utama adalah komitmen untuk mendorong pendidikan minimal 12 tahun bagi seluruh warga Jawa Barat.

“Kami ingin setiap anak di Jawa Barat minimal menamatkan pendidikan hingga SMA, SMK, atau MA. Maka ketersediaan sekolah jenjang atas harus ditingkatkan. Anak-anak miskin juga akan kami bantu dengan beasiswa,” jelas Dedi.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyatakan dukungannya terhadap misi Pemprov Jabar. Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan daya tampung SMA sebagai respons atas tingginya minat melanjutkan pendidikan, namun terbatasnya fasilitas.

Di akhir pertemuan, Dedi menegaskan target besar pemerintahannya lima tahun ke depan adalah meningkatkan rata-rata pendidikan masyarakat Jawa Barat hingga setara SMA.

“Kita bertekad, dalam lima tahun ke depan, rata-rata pendidikan warga Jabar adalah 12 tahun,” pungkasnya.

Monitorday.com – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menyampaikan bahwa puluhan Warga Negara Indonesia (WNI) tertahan di sejumlah negara Timur Tengah menyusul meningkatnya konflik antara Iran dan Israel.

Ketegangan yang disertai aksi saling serang rudal sejak pekan lalu menyebabkan penutupan wilayah udara dan gangguan penerbangan.

Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Judha Nugraha, dalam keterangan resmi pada Senin malam (16/6/2025), menyebutkan bahwa terdapat 42 WNI peziarah yang tertahan di Israel, delapan WNI jamaah haji di Yordania, dan dua WNI peziarah di Teheran, Iran.

“Para WNI yang melakukan perjalanan singkat tersebut terdampar karena tutupnya wilayah udara dan terhentinya penerbangan,” ujar Judha. Ia menegaskan bahwa seluruh WNI yang terdampak telah mendapat bantuan dan pendampingan dari Kedutaan Besar RI (KBRI) di Amman dan Teheran.

Kemlu RI bersama perwakilan RI di kawasan juga terus memantau perkembangan situasi di Iran dan Israel. Judha memastikan bahwa hingga saat ini tidak ada laporan WNI yang menjadi korban dalam eskalasi konflik tersebut.

Menanggapi kondisi yang memanas, Menteri Luar Negeri Sugiono menyerukan agar ketegangan antara kedua negara dapat segera mereda.

“Saya berharap ketegangan ini bisa segera selesai dan masing-masing pihak bisa menahan diri demi mencegah memburuknya situasi di kawasan,” ujar Sugiono dalam pernyataan resminya pada hari yang sama.

Konflik antara Iran dan Israel semakin memanas setelah serangan udara terkoordinasi dilancarkan Israel terhadap sejumlah target strategis di Teheran, termasuk fasilitas militer dan nuklir, pada Jumat (13/6/2025).

Aksi tersebut memicu balasan dari pihak Iran dan menyebabkan kekhawatiran internasional akan meluasnya konflik di kawasan Timur Tengah.

Monitorday.com – Kilang minyak terbesar di Israel, Bazan Group, resmi menutup seluruh operasinya di Pelabuhan Haifa pada Senin malam (16/6) waktu setempat, menyusul serangan rudal dari Iran yang menyebabkan kerusakan parah pada fasilitas tersebut.

Serangan yang terjadi sebelum fajar itu menewaskan tiga karyawan dan memicu kebakaran besar di kompleks kilang strategis. Video amatir yang beredar menunjukkan kobaran api besar yang masih belum berhasil dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran hingga Senin malam, menurut laporan harian Ha’aretz.

Dalam pernyataan resminya kepada Bursa Efek Tel Aviv, Bazan menyebutkan bahwa pembangkit listrik internal yang memasok sebagian besar uap dan listrik untuk fasilitas grup mengalami kerusakan signifikan.

“Pada saat ini, semua fasilitas kilang dan anak perusahaan telah ditutup,” tulis Bazan dalam dokumen resmi tersebut.

Perusahaan masih melakukan evaluasi menyeluruh terhadap skala kerusakan dan dampaknya terhadap operasional serta mencari langkah-langkah penanggulangan terbaik.

Serangan ini merupakan bagian dari eskalasi konflik yang telah berlangsung selama empat hari terakhir antara Iran dan Israel. Bentrokan udara antara kedua negara telah menewaskan sedikitnya 244 orang di Iran dan 24 orang di Israel. Ketegangan memuncak setelah Israel meluncurkan serangan mendadak ke sejumlah wilayah di Iran pada Jumat (13/6) lalu.

Pemerintah Israel belum memberikan pernyataan resmi terkait kerusakan infrastruktur energi nasional akibat serangan ini, namun situasi di Haifa menunjukkan potensi gangguan besar terhadap pasokan energi dalam negeri.

Monitorday.com – Iran secara tegas menolak membuka pintu negosiasi gencatan senjata dengan Israel sebelum mereka menyelesaikan respons militer terhadap serangan pendahuluan yang dilakukan Tel Aviv. Sikap ini disampaikan Iran kepada mediator dari Qatar dan Oman, yang berupaya menjembatani ketegangan antara dua kekuatan regional tersebut.

Dalam laporan eksklusif yang diterima Reuters pada Minggu (15/6/2025), seorang pejabat yang mengetahui langsung isi komunikasi diplomatik menyatakan bahwa Iran menegaskan posisinya tanpa kompromi. “Iran memberi tahu mediator Qatar dan Oman bahwa mereka hanya akan melakukan negosiasi serius setelah Iran menyelesaikan tanggapannya terhadap serangan pendahuluan Israel,” ujar pejabat tersebut, yang enggan disebutkan namanya karena sensitifnya isu ini.

Langkah Iran menolak gencatan senjata sebelum menyelesaikan tanggapan militernya menunjukkan betapa tingginya tensi konflik yang sedang berlangsung di kawasan Timur Tengah. Menurut sumber yang sama, keputusan ini bukan hanya soal strategi, tetapi juga prinsip bahwa tidak ada pembicaraan damai yang masuk akal saat Iran berada dalam posisi diserang.

“Mereka tidak akan berunding saat diserang,” tegas sang pejabat, memperjelas bahwa Iran tidak akan memberi celah diplomatik sebelum merespons secara penuh terhadap serangan Israel.

Penolakan ini menambah rumit upaya mediasi yang tengah dilakukan oleh negara-negara Teluk. Qatar dan Oman, dua negara yang sering berperan sebagai jembatan dalam konflik regional, kini menghadapi tantangan berat dalam mempertemukan dua pihak yang saling mengunci dalam siklus kekerasan.

Israel sendiri belum memberikan tanggapan resmi terhadap sikap keras Iran ini. Namun, ketegangan antar kedua negara telah meningkat sejak terjadinya serangan mendadak dari pihak Israel yang memicu gelombang reaksi dari Teheran. Komunitas internasional mengamati situasi ini dengan cemas, khawatir konflik akan meluas ke wilayah lain.

Analis politik menyebut keputusan Iran sebagai bentuk “penegasan kedaulatan dan harga diri nasional,” sementara pihak-pihak lain menilai hal ini dapat memperpanjang penderitaan warga sipil yang berada di tengah-tengah konflik. Meski begitu, Iran tampaknya tidak bergeming terhadap tekanan internasional, dengan tetap memprioritaskan respons militer atas jalan damai.

Sementara mediator terus berupaya membuka jalur dialog, Iran justru memperlihatkan bahwa mereka lebih memilih konfrontasi ketimbang kompromi. Dalam iklim diplomatik yang tegang ini, belum ada tanda-tanda bahwa negosiasi akan terjadi dalam waktu dekat.

Dengan Iran yang bersikukuh menyelesaikan respons militer sebelum melangkah ke meja perundingan, dan Israel yang terus mempertahankan postur ofensifnya, krisis Timur Tengah berpotensi memasuki babak baru yang lebih panas. Dunia menunggu dengan napas tertahan, berharap diplomasi masih bisa menemukan celah di antara suara ledakan dan ancaman perang terbuka.

Monitorday.com –  Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri MS, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, kembali menggaungkan semangat keadilan sosial untuk masyarakat pesisir. Dalam pernyataan resminya, Selasa (17/6), Rokhmin menegaskan bahwa negara berkembang seperti Indonesia harus mendapatkan akses adil terhadap teknologi mutakhir, pendanaan hijau, dan pelatihan berbasis komunitas untuk nelayan. Tujuannya jelas: agar nelayan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tapi berubah menjadi penjaga laut yang tangguh, mandiri, dan berdaulat.

“Keadilan sosial harus hadir di desa-desa pesisir, bukan sekadar slogan,” tegas Rektor Universitas UMMI Bogor itu. Baginya, pembangunan kelautan yang adil dimulai dari memberikan akses yang setara kepada nelayan dan pembudidaya kecil. Tak hanya soal alat dan teknologi, tapi juga jaminan perlindungan, penghidupan yang layak, serta martabat yang terjaga.

Sebagai mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Rokhmin tak henti memperjuangkan kebijakan yang berpihak. Ia aktif menggunakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan di DPR RI untuk memastikan nelayan memiliki fasilitas yang mereka butuhkan. Dalam pandangannya, nelayan adalah pilar penting dalam menjaga ketahanan pangan dan ekosistem laut nasional, bukan sekadar kelompok marjinal yang ditinggalkan pembangunan.

Lebih jauh, Rokhmin menyebut bahwa Indonesia tidak bisa berbicara tentang ekonomi biru tanpa membangun kesejahteraan nelayan. Ia menyoroti pentingnya transfer teknologi dan pembiayaan dari negara maju kepada negara berkembang. Tanpa akses tersebut, nelayan lokal akan terus tertinggal dan menjadi korban eksploitasi laut.

Pesan ini juga ia bawa ke panggung global. Dalam Konferensi Kelautan Dunia PBB ke-3 (UNOC-3) di Nice, Prancis (8–13 Juni 2025), Rokhmin bersama Titiek Soeharto dan Alin Mus memperjuangkan tata kelola laut yang adil dan kolaboratif. Ia menyerukan kerja sama internasional untuk restorasi ekosistem laut, penghentian praktik IUU Fishing, dan pengembangan kawasan lindung laut minimal 30% dari luas lautan dunia pada 2030 atau 2045.

Di hadapan ratusan delegasi negara, Rokhmin tak ragu menegaskan: “Negara berkembang seperti Indonesia harus menjadi pemain utama dalam menyelamatkan laut dunia, bukan hanya penonton atau korban.” Ia menyebut laut sebagai penentu masa depan umat manusia. Jika dijaga, laut menjadi penyelamat peradaban. Jika diabaikan, kehancuran hanya tinggal menunggu waktu.

Dengan suara yang lantang dan visi yang kuat, Rokhmin Dahuri ingin mengubah cara dunia memperlakukan nelayan—bukan sebagai beban, melainkan sebagai pahlawan laut yang layak mendapat hak, perlindungan, dan masa depan cerah.

Monitorday.com – Ketegangan antara Iran dan Israel kian memuncak. Di tengah konflik yang belum mereda, Amerika Serikat mengerahkan kapal induk USS Nimitz menuju kawasan Timur Tengah. Langkah ini diambil setelah serangan rudal Iran turut berdampak pada Kedutaan Besar AS di Tel Aviv, Israel, pada Senin (16/6) pagi.

Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee, mengonfirmasi bahwa tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Namun, bangunan Kedubes mengalami sejumlah kerusakan ringan akibat dampak serangan.

“Beberapa kerusakan kecil terjadi akibat rudal Iran di dekat cabang Kedutaan di Tel Aviv, tetapi tidak ada personel AS yang terluka,” kata Huckabee melalui akun media sosial X.

Ia menambahkan bahwa Kedubes AS akan ditutup sementara mulai hari ini. Belum diketahui kapan operasional kedutaan akan kembali dibuka.

Sementara itu, kapal induk USS Nimitz yang sebelumnya dijadwalkan melakukan kunjungan ke pelabuhan Vietnam, dilaporkan telah meninggalkan Laut China Selatan pada Senin pagi dan kini bergerak ke arah barat menuju Timur Tengah.

Menurut sejumlah sumber yang dikutip Reuters, pembatalan kunjungan ke Vietnam disebabkan oleh eskalasi situasi di Timur Tengah. Kedubes AS di Hanoi menyebutkan bahwa pembatalan dilakukan karena adanya “kebutuhan operasional mendesak”.

Langkah ini memperkuat indikasi bahwa AS tengah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan keterlibatan lebih jauh dalam konflik Iran-Israel. Presiden AS saat itu, Donald Trump, telah mengeluarkan peringatan keras bahwa kekuatan militer penuh AS akan dikerahkan jika Iran menyerang kepentingan Amerika di kawasan.

Sejak konflik terbuka pecah pada Jumat lalu, AS diketahui telah mengirimkan sejumlah aset militer tambahan ke Timur Tengah. AS juga berperan dalam membantu sistem pertahanan Israel dalam menghadapi gempuran udara besar-besaran dari Iran.

Sumber terpisah juga melaporkan reposisi besar-besaran pesawat pengisian bahan bakar milik militer AS. Formasi udara dalam jumlah besar terpantau melintasi Samudra Atlantik pada Minggu malam, sebuah langkah yang dinilai tidak lazim dan mencerminkan kesiapsiagaan tinggi AS di tengah memanasnya situasi regional.

Monitorday.com – Pertemuan tahunan Leaders’ Retreat antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong pada Senin, 16 Juni 2025, berlangsung sangat produktif dengan capaian konkret menghasilkan 19 kesepakatan strategis di berbagai sektor.

“Leaders’ Retreat kali ini menurut saya sangat produktif dan sangat sukses. Kami mengadakan pertemuan yang sangat produktif, empat mata, dan kami menghasilkan 19 hasil di banyak sektor kerja sama dalam retret tahun ini,” ujar Presiden Prabowo pada pernyataan pers bersama usai kegiatan.

Di bidang politik dan keamanan, kedua negara menegaskan kembali komitmen untuk mengimplementasikan sepenuhnya perjanjian kerja sama pertahanan serta percepatan finalisasi teknis wilayah pelatihan militer. Selain itu, kemajuan juga dicapai dalam mekanisme perjanjian ekstradisi, termasuk pembaruan MoU antara Jaksa Agung kedua negara.

“Di bidang politik dan keamanan, kami menegaskan kembali komitmen kami untuk sepenuhnya melaksanakan perjanjian kerja sama pertahanan dan menyelesaikan semua rincian teknis untuk area pelatihan militer. Dan saya berharap ini akan dipercepat dengan sangat cepat. Kami juga membuat kemajuan dalam mekanisme perjanjian ekstradisi,” ungkap Presiden Prabowo.

Secara ekonomi, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas posisi Singapura sebagai salah satu investor utama di Indonesia.

“Terima kasih atas kepercayaan yang Anda berikan kepada kami dan kami ingin terus memperkuat kolaborasi dan kemitraan ini,” ucap Presiden.

Kemajuan turut dicatat di enam bilateral economic working groups, antara lain pengembangan kawasan ekonomi khusus, pertanian, pariwisata, tenaga kerja, dan transportasi. Presiden juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara Temasek dan Danantara, khususnya dalam sektor energi terbarukan dan pengembangan kawasan rendah karbon di Batam, Bintan, dan Karimun.

Terkait ketahanan pangan, Presiden menyambut baik tawaran Singapura dalam transfer teknologi pertanian modern, termasuk urban farming dan praktik pascapanen berkelanjutan.

“Kami menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman sebagai landasan kerja sama strategis di bidang keamanan pangan dan teknologi pertanian,” ujar Presiden.

Dalam sektor kesehatan, Presiden Prabowo mengundang partisipasi aktif Singapura untuk mendukung transformasi sistem kesehatan Indonesia, termasuk pendirian fakultas kedokteran dan keperawatan baru. Sementara itu, kerja sama penempatan tenaga kerja terampil asal Indonesia juga dibahas, terutama di bidang perawatan lansia dan caregiving.

Dalam hal konektivitas, Indonesia berkomitmen menambah penerbangan langsung dengan Singapura dan memperbaiki infrastruktur bandara.

“Pada prinsipnya saya ingin melihat akses yang lebih mudah dan cepat ke bandara kita,” ucap Presiden.

Menutup pernyataannya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kemitraan strategis Indonesia–Singapura yang telah terjalin selama lebih dari lima dekade.

“Saya sangat yakin bahwa hubungan bilateral ini akan terus tumbuh semakin kuat dengan semakin banyaknya kepercayaan dan keyakinan satu sama lain seiring berjalannya waktu. Saya berharap dapat menyambut Anda dan delegasi Anda di Leaders’ Retreat tahun depan di Indonesia,” tutur Presiden Prabowo.

Monitorday.com – Indonesian Traditional Karate Federation (INATKF) Provinsi Kalimantan Timur optimis bakal mencetak generasi emas melalui pelantikan pengurus baru cabang Balikpapan dalam gelaran akbar yang juga dirangkai dengan Ujian Kenaikan Tingkat (UKT) semester pertama tahun 2025. Acara ini digelar di Mall Living Plaza Balikpapan, Minggu (15/6/2025), mulai pukul 10.00 hingga 15.00 WITA.

Bertema “Bersama Menuju Generasi Gemilang dan Berprestasi,” kegiatan ini tak hanya meriah, tetapi juga menyuntikkan semangat baru bagi dunia olahraga karate tradisional di Kalimantan Timur.

Kegiatan semakin semarak dengan penampilan kategori kata dari para atlet remaja yang menyedot perhatian publik. Momentum ini menjadi ajang pembuktian bahwa karate tradisional tidak hanya menjaga warisan budaya, tapi juga menjadi arena pembinaan karakter dan prestasi generasi muda.

Ketua Umum INATKF, Dr. Muchlas Rowi mengapresiasi INATKF Provinsi Kaltim yang telah sukses menggelar event tersebut.

Menurutnya, INTAKF patut berbangga karena posisinya sebagai anggota resmi KORMI dan juga anggota TAFISA (The Association for International Sport for All). Apalagi prestasi INATKF sudah tak terhitung. Salah satu yang membanggakan adalah keikutsertaannya di 3rd Asia Oceania Traditional Karate Cup 2022 yang diadakan di Tashkent, Uzbekistan, pada tanggal 8-11 Desember 2022.

Tim INATKF berhasil meraih Juara Umum Kedua dalam kompetisi tersebut, dengan meraih lima medali emas dan dua medali perak.

Muchlas yang juga menjabat Sekjen International Traditional Karate Federation (ITKF) Asia, menambahkan bahwa peluang untuk mencetak prestasi internasional sangat terbuka lebar.

Terkait prestasi INATKF, Wakil Wali Kota Balikpapan, Dr. Ir. H. Bagus Susetyo, M.M, juga menyampaikan dukungan penuh terhadap pengembangan olahraga rekreasi seperti karate tradisional. Di bawah INATKF, prestasi demi prestasi bisa terukir dengan apik.

“Kegiatan ini bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi juga pembentukan mental dan disiplin generasi muda ,” ujarnya.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Balikpapan, Ratih Kusuma, menegaskan bahwa pihaknya siap bersinergi dalam membina atlet muda dan mencetak prestasi hingga ke tingkat nasional maupun internasional.

Ketua Harian KORMI Kalimantan Timur, H.M Ali Anafiah, menyambut baik pelantikan ini sebagai bukti konsistensi INATKF dalam memajukan olahraga tradisional. Ia berharap kolaborasi antara KORMI dan INATKF terus diperkuat, terutama dalam menghadapi ajang-ajang olahraga rakyat berskala besar.

Ketua INATKF Provinsi Kaltim, Teddy Bayu Indrawan, menyampaikan optimisme bahwa pengurus baru mampu membawa warna segar dan lebih progresif dalam menjalankan program-program pembinaan.

“Kami ingin karate tradisional menjadi kebanggaan daerah,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum INATKF, Dr. Muchlas Rowi, menegaskan posisi INATKF sebagai anggota resmi KORMI dan juga anggota TAFISA (The Association for International Sport for All). Ia menyebut bahwa keikutsertaan INATKF di berbagai event internasional seperti Afro-Asia Online 2020 membuahkan hasil membanggakan 3 medali emas, 2 perak, dan 7 perunggu.

Sekjen INATKF, Bachtiar Effendy, turut menyoroti antusiasme masyarakat yang terus meningkat untuk bergabung dalam karate tradisional.

Bachtiar berharap, dengan pelantikan pengurus baru dan semangat pembinaan atlet muda yang semakin kokoh, Balikpapan kini menjadi salah satu pusat pengembangan karate tradisional yang patut diperhitungkan di kancah nasional.

Monitorday.com – Solusi Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang yang kini menjadi objek sengketa antara Sumatera Utara (Sumut) dari Aceh agar dikelola bersama oleh dua pemerintahan daerah dinilai tak masuk akal. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, keempat pulau tersebut konstitusionalitas maupun riwayatnya adalah dalam teritorial Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh.

Tawaran Gubernur Sumut Bobby Nasution kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf tentang pengelolaan bersama keempat pulau tersebut, kata JK, justru tak menyelesaikan persoalan. “Setahu saya, tidak ada pulau atau daerah yang dikelola bersama. Tidak ada,” kata JK di kediamannya di Jakarta, Jumat (13/6/2025) lalu.

Menurut JK, pengelolaan bersama dua pemerintahan daerah atas satu kewilayahan akan semakin membingungkan. Karena, kata JK, akan memunculkan dualisme otoritas.

“Tidak bisa. Masak dua bupatinya. Masak dua bayar pajaknya, ke mana?,” ujar JK.

Menurut Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 itu satu-satunya cara mengakhiri polemik atas perebutan empat pulau tersebut adalah mengembalikan ke otoritas pemiliknya dengan mengacu ke Undang-undang (UU). Pun dengan melihat latar belakang kesejarahan wilayah keempat pulau tersebut.

JK menjelaskan, mengacu UU 24/1956 tentang Otonomi Khusus Aceh, keberadaan Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang masuk ke dalam wilayah Aceh. UU pada era Presiden Sukarno itu pun menjadi tumpuan batas kewilayahan yang tegas dalam perjanjian damai antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melalui Perjanjian Helsinki pada Agustus 2005.

JK adalah tokoh utama wakil Indonesia dalam perjanjian damai dengan GAM ketika itu. Menurut JK, ada klausul di dalam Perjanjian Helsinki tersebut yang menegaskan batas-batas kewilayahan Aceh mengacu pada UU 24/1956. Dan dalam UU tersebut, keempat pulau itu masuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil.

“Itu pulaunya kan tidak terlalu besar. Bagi Aceh itu harga diri, kenapa diambil?,” kata JK.

Ia khawatir perebutan empat pulau dengan Sumut itu, memicu kembali ketidakpercayaan masyarakat Aceh terhadap pemerintahan Indonesia. “Jadi saya kira ini agar diselesaikan dengan sebaik-baiknya demi kemaslahatan bersama. Karena ini juga menyangkut kepercayaan (Aceh) terhadap pemerintah pusat,” ujar JK.

Dan JK percaya, tak ada faktor yang terlalu penting untuk berpolemik panjang tentang kepemilikan empat pulau tersebut. Karena konstitusionalitasnya yang mapan berada dalam kewenangan Pemerintah Provinsi Aceh. Pun aspek sejarah atas keempat pulau itu yang diakui sejak lama menjadi bagian dari Aceh.

Polemik kewilayahan Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang mencuat lantaran terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) 300.2.2-2138/2025. Kepmendagri yang ditetapkan pada 25 April 2025 tersebut mengatur soal Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.

Dalam Kepmendagri itu disebutkan Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang yang semula berada dalam teritorial dan bagian dari wilayah Pemprov Aceh dimasukkan ke dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng) di Sumut.

Pemprov Aceh, dan masyarakat Aceh, hingga saat ini menentang keras keputusan Mendagri Tito Karnavian tersebut.

Namun negosiasi di level daerah pun dilakukan oleh elite-elite kedua provinsi itu. Pekan lalu Gubernur Sumut Bobby Nasution menyambangi Aceh, sengaja bertemu dengan Gubernur Muzakir Manaf membicarakan tentang keempat pulau itu.

Tetapi, Muzakir Manaf tak tertarik membahas pulau-pulau yang memang diyakininya bagian dari kedaulatan Aceh. Bobby lalu menyampaikan bukan kehendak Pemprov Sumut untuk menguasai keempat pulau itu.

Akan tetapi, kata menantu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu keputusan peralihan wilayah keempat pulau itu berdasarkan keputusan Kemendagri. Dan Bobby menawarkan jalan tengah kepada Pemprov Aceh untuk bersedia mengelola bersama-sama keempat pulau tersebut.

“Kita ingin sama-sama potensinya dikolaborasikan. Artinya kalaupun ada sumber daya alam, ada potensi pariwisita, semuanya kita harapkan bisa dikelola bersama-sama,” ujar Bobby.