Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu’ti, menegaskan pentingnya menciptakan generasi pelajar Indonesia yang mampu bersaing di tingkat global tanpa mengesampingkan jati diri kebangsaannya.

Menurutnya, menjadi pelajar internasional tidak berarti harus melepaskan identitas sosial atau nasional.

“Dengan identitas nasional yang kuat, kita lebih siap untuk menjadi warga dunia,” ungkap Mendikdasmen dalam acara peresmian International Class Program di SMA Muhammadiyah Gombong, Kebumen, Jawa Tengah, pada Minggu (20/4/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasmen menjelaskan dua hal penting agar siswa Indonesia memiliki kompetensi sebagai warga global. Pertama adalah pengetahuan dan keterampilan yang kokoh, khususnya dalam menghadapi tantangan kompetensi abad ke-21. Kedua, kemampuan berbahasa asing yang menjadi langkah awal untuk membuka akses ke berbagai peluang internasional.

Mendikdasmen juga menyebutkan empat keterampilan utama abad ke-21 yang perlu dimiliki, yaitu komunikasi, berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Selain itu, ia menekankan bahwa karakter dan kewarganegaraan juga tak kalah penting.

“Dengan semua keterampilan ini, kita mampu beradaptasi dalam berbagai situasi dan mencapai kesuksesan di masa depan,” jelasnya.

Mendikdasmen menambahkan, penting bagi setiap individu untuk mengembangkan growth mindset atau pola pikir perkembangan, yang memungkinkan seseorang untuk terus belajar dan beradaptasi.

“Dengan growth mindset ini, kita bisa mengubah diri kita dan masyarakat, serta membangun kompetensi masa depan, sambil tetap memperkuat identitas pribadi,” tandasnya.

Ketua International Class Program, Rashif Arka Muhammad, mengungkapkan bahwa program ini telah berjalan sejak 2021 dan saat ini diikuti oleh 130 siswa. Sebagian besar mata pelajaran diajarkan dalam bahasa Inggris, tidak hanya sebagai bahasa pengantar, tetapi juga dalam seluruh kegiatan seperti ujian, tugas, dan penulisan makalah.

Program ini berfokus pada tiga kompetensi utama: pembuatan produk teknologi berbasis sains terapan, magang di bidang coding/pemrograman, desain, serta elektronika dan instrumentasi, dan kemampuan public speaking.

“Tujuan utama program ini adalah memberikan pendidikan internasional berkualitas yang terjangkau dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Kebumen,” jelas Rashif.

Siswa kelas 12 SMA Muhammadiyah Gombong, Lintang Nariswari, berbagi pengalamannya mengikuti program ini. Ia mengaku telah mendapatkan banyak manfaat, mulai dari pelatihan hingga kesempatan magang. Bahkan, ia pernah meraih juara 2 lomba debat Bahasa Inggris tingkat kabupaten.

“Program ini benar-benar menjadi perubahan besar dalam hidup saya. Kemampuan berbahasa Inggris saya berkembang pesat—dari yang awalnya hanya menjadi pendengar, kini saya lebih percaya diri berbicara. Saya juga bertemu dengan orang-orang hebat yang membuka wawasan dan menginspirasi saya,” ujar Lintang.

Ia berharap program ini terus berkembang dan menjadi wadah bagi anak-anak lain untuk menggali potensi mereka.

Monitorday.com – Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas) yang mulai berlaku pada 28 Maret 2025 tidak hanya menjadi landasan hukum di Indonesia, tetapi juga menginspirasi negara tetangga, seperti Malaysia, untuk mengadopsi kebijakan serupa.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, dalam acara Hybrid Community Gathering bertajuk “Like, Share, Protect Anak Kita di Dunia Digital” yang diselenggarakan di IDN Media HQ, Jakarta, pada Senin (21/4/2025).

Dalam sambutannya, Meutya menyatakan bahwa Indonesia telah menjalin komunikasi dengan berbagai negara, termasuk Malaysia, yang tertarik untuk mempelajari PP Tunas lebih dalam. “Menkominfo Malaysia bahkan telah menghubungi kami untuk memahami regulasi ini,” ungkap Meutya.

Menkomdigi juga menambahkan bahwa semakin banyak negara yang mengadopsi kebijakan serupa akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pelopor kebijakan perlindungan anak di ruang digital. Ia menekankan, keberhasilan PP Tunas dalam membatasi akses media sosial bagi anak di bawah umur serta meningkatkan literasi digital orang tua menjadi nilai tambah yang semakin menarik perhatian dunia internasional.

“Dengan banyaknya negara yang mengadopsi prinsip serupa, daya tawar kita terhadap platform digital akan semakin kuat,” tegasnya.

Uni Lubis, Pemimpin Redaksi IDN Times, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyatakan bahwa perlindungan anak di dunia digital adalah isu global yang semakin mendapat perhatian. Ia menyebutkan contoh Australia, yang meski dikenal dengan kebebasan tinggi, justru menerapkan kebijakan ketat terkait akses anak ke media sosial.

“Para pemimpin redaksi Australia yang baru berkunjung ke Indonesia sepakat bahwa perlindungan anak dari konten negatif adalah prioritas global,” jelas Uni.

Uni berharap orang tua dapat berperan aktif dalam menyosialisasikan PP Tunas di tingkat keluarga dan mengimplementasikan kebijakan ini untuk melindungi anak-anak mereka dari bahaya dunia digital.

“Orang tua adalah garda terdepan dalam memastikan keamanan digital anak-anak mereka,” pungkasnya.

Dengan semakin banyak negara yang mengadopsi prinsip PP Tunas, Indonesia tidak hanya melindungi generasi mudanya, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai pemimpin regulasi digital di kawasan ASEAN.

Monitorday.com – Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menegaskan bahwa skema pembiayaan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian BUMN.

Sementara itu, Kementerian Koperasi akan fokus pada aspek legalitas dan pengawasan kelembagaan.

“Soal skema pembiayaan, sesuai Instruksi Presiden, itu kita serahkan ke Menteri Keuangan dan Menteri BUMN. Tanya ke mereka saja kalau soal dana,” ujar Budi Arie dalam Konferensi Pers Peluncuran Website Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Gedung Kementerian Koperasi, Senin (21/4/2025).

Budi menegaskan bahwa pihaknya akan memastikan setiap koperasi memiliki kelembagaan yang kuat dan menjalankan bisnis secara sehat.

“Bisnisnya tetap jalan, orangnya oke, sistemnya kuat,” katanya.

Pada tahap awal, Kementerian Koperasi akan memprioritaskan legalitas. Setelah itu, akan dilanjutkan dengan pembangunan dan pengoperasian koperasi yang masing-masing diproyeksikan membutuhkan dana antara Rp3 hingga Rp5 miliar.

“Kita akan hati-hati, belajar dari pengalaman. Semua usulan dan susunan pengurus akan diperiksa secara menyeluruh,” jelas Budi.

Program ini merupakan bagian dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 27 Maret 2025. Total dana yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp400 triliun untuk membentuk 80.000 koperasi, dengan rata-rata kebutuhan Rp5 miliar per unit.

Pemerintah menargetkan pembentukan kelembagaan rampung pada akhir Juni 2025, sebelum pembangunan fisik koperasi dimulai.

“Ibaratnya akta-nya belum ada, bagaimana mau ada bangunan dan pinjaman? Target kami, seluruh pembentukan legalitas 80 ribu koperasi harus selesai pada akhir Juni,” ujar Budi.

Guna menjamin tata kelola koperasi yang profesional dan menghindari risiko gagal bayar, pemerintah menggandeng perbankan untuk memberikan pelatihan dan pengawasan keuangan.

“Nanti misalnya bank bantu pelatihan, awasi keuangannya. Pinjaman bisa lewat Himbara dan lain-lain. Tapi bukan saya yang ngomong soal itu. Makanya perlu ada pendampingan,” katanya.

Agar implementasi berjalan optimal, Kementerian Koperasi juga tengah menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) pembentukan koperasi. Budi menyebut, rapat internal kementerian untuk finalisasi juklak-juknis dijadwalkan pada Senin siang.

“Saya sudah bilang, nanti jam 2 siang ini kita rapat internal untuk bahas dan putuskan juklak juknis pembentukan Kopdes Merah Putih,” tandasnya.

Monitorday.com – Setelah sehari sebelumnya Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyambangi Kebumen, kini giliran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti yang melakukan kunjungan ke kota ini pada Ahad (20/4/2025).

Kedatangan Abdul Mu’ti dalam rangka menghadiri Pengajian Akbar dan Silaturahmi Keluarga Besar Muhammadiyah Gombong yang digelar di Universitas Muhammadiyah Gombong (Unimugo).

Kehadiran Abdul Mu’ti disambut langsung oleh Bupati Kebumen Lilis Nuryani, jajaran Forkopimda, serta civitas akademika Unimugo. Dalam ceramahnya, Abdul Mu’ti yang juga menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menekankan pentingnya keteladanan dan gaya hidup sederhana, khususnya bagi para pejabat publik.

“Seorang pejabat harus mampu menjadi teladan, salah satunya melalui hidup sederhana. Ini bagian dari ajaran Islam,” ujar Mu’ti di hadapan ribuan peserta pengajian.

Ia mencontohkan kebijakan internal di kementeriannya, yang menerapkan pola hidup hemat dan efisien. Di antaranya, seluruh perjalanan dinas dilakukan dengan penerbangan kelas ekonomi dan menginap di balai milik kementerian. Jika terpaksa harus menginap di hotel, maka dibatasi hanya hotel bintang empat dengan tipe kamar ekonomis.

“Saya hanya membawa maksimal dua pendamping dalam setiap perjalanan dinas. Ini sejalan dengan kebijakan efisiensi Presiden,” tambahnya.

Abdul Mu’ti juga menegaskan bahwa pejabat publik seharusnya bekerja dengan niat tulus melayani, bukan sekadar mengejar keuntungan pribadi.

Bupati Lilis: “Pak Menteri Ini Sosok Sederhana Sejak Dulu”
Menanggapi kunjungan tersebut, Bupati Lilis mengungkapkan kekagumannya terhadap sosok Abdul Mu’ti yang dikenal sederhana jauh sebelum menjabat sebagai menteri.

“Saya tahu beliau kalau rapat cukup dengan menggelar tikar dan makan nasi bungkus. Kalau menteri saja bisa seperti itu, kita juga harus bisa,” ujar Lilis dalam keterangan resminya pada Senin (21/4/2025).

Bupati juga menyatakan bahwa kehadiran Abdul Mu’ti di Gombong terasa seperti keluarga yang pulang kampung, mengingat keduanya aktif dalam organisasi Muhammadiyah dan Aisyiyah.

“Muhammadiyah dan Aisyiyah bukan sekadar organisasi, tapi rumah perjuangan dan pengabdian bagi kita semua,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lilis turut menyampaikan harapannya agar kunjungan Mendikdasmen membawa perhatian lebih besar terhadap dunia pendidikan di Kebumen. Saat ini, Kabupaten Kebumen memiliki 863 Sekolah Dasar, 204 SMP, 51 SMA, dan 66 SMK.

Pemerintah daerah, lanjutnya, terus berupaya menciptakan lingkungan kerja yang humanis bagi guru-guru, di antaranya dengan kebijakan agar guru dapat mengajar di sekolah yang dekat dengan domisili mereka.

“Ini untuk menghemat waktu dan biaya transportasi, serta meningkatkan kualitas hidup para guru,” katanya.

Selain itu, Kebumen juga tengah menerapkan sistem kerja fleksibel bagi ASN di sektor pendidikan, terutama saat libur sekolah, agar tetap produktif tanpa kehilangan keseimbangan hidup.

“Harapannya, para guru bisa lebih bahagia dan tetap maksimal dalam mendidik,” tandas Bupati.

Monitorday.com – Rusia dikenal sebagai salah satu kekuatan militer terbesar di dunia. Namun, sejarah mencatat Negeri Beruang Merah pernah menelan kekalahan pahit dari sebuah republik kecil bernama Chechnya dalam konflik bersenjata yang berlangsung sengit pada era 1990-an.

Konflik tersebut dikenal sebagai Perang Chechnya Pertama yang berlangsung dari 1994 hingga 1996. Dalam perang ini, pasukan Rusia dipaksa mundur oleh perlawanan gigih dari kelompok separatis Chechnya yang dipimpin oleh Dzhokhar Dudayev, mantan jenderal Uni Soviet.

Akar konflik bermula pada tahun 1991, ketika Chechnya secara sepihak memproklamasikan kemerdekaannya dari Rusia. Dudayev berhasil merebut kekuasaan dan mengusir pengaruh Kremlin dari Grozny, ibu kota Chechnya. Presiden Rusia saat itu, Boris Yeltsin, sempat mengerahkan pasukan untuk merebut kembali kota tersebut, namun upaya itu gagal.

Ketegangan meningkat hingga pada 1994, Moskow melancarkan invasi militer besar-besaran. Meski unggul dalam jumlah dan perlengkapan, militer Rusia menghadapi tantangan besar dari taktik gerilya yang digunakan oleh pasukan Chechnya.

Pertempuran sengit terjadi di Grozny, dan pada akhirnya Rusia terpaksa menarik mundur pasukannya. Gencatan senjata pun ditandatangani pada 1996.

Menurut New World Encyclopedia, sejumlah tokoh Soviet dibunuh dan pemerintahan Chechnya-Ingush dibubarkan secara de facto oleh kelompok separatis di masa awal kemerdekaan tersebut.

Perang Chechnya Pertama menyebabkan kehancuran besar. Diperkirakan 50.000 hingga 100.000 warga sipil tewas, lebih dari 200.000 orang terluka, dan lebih dari setengah juta lainnya mengungsi. Infrastruktur kota dan desa di Chechnya hancur lebur akibat pertempuran yang berlangsung selama dua tahun lebih.

Tiga tahun setelah gencatan senjata, Rusia kembali melancarkan serangan militer ke Chechnya pada tahun 1999. Kali ini, Perdana Menteri Vladimir Putin yang memimpin operasi setelah serangkaian pengeboman di Moskow dikaitkan dengan militan Chechnya.

Putin mengambil pendekatan militer yang jauh lebih keras. Ia terkenal dengan pernyataannya yang menggemparkan:

“Kami akan kejar mereka bahkan sampai ke toilet,” — History.com.

Pada Februari 2000, Rusia berhasil merebut kembali Grozny. Pemerintah Kremlin kemudian menunjuk Akhmad Kadyrov, mantan pemimpin separatis yang berbalik mendukung Moskow, sebagai kepala pemerintahan.

Setelah Akhmad terbunuh dalam serangan bom pada 2004, posisi tersebut diisi oleh putranya, Ramzan Kadyrov, yang hingga kini masih menjabat sebagai pemimpin Chechnya pro-Kremlin.

Perang Chechnya Kedua secara resmi dinyatakan berakhir pada April 2009. Meski begitu, konflik tersebut menyisakan luka mendalam dengan jumlah korban tewas yang diperkirakan mencapai 50.000 hingga 80.000 orang, sebagian besar warga sipil.

Kini, Chechnya menjadi salah satu wilayah Federasi Rusia yang paling dikontrol ketat oleh Moskow. Ramzan Kadyrov menjadi tokoh kunci dalam menjaga stabilitas wilayah tersebut, sekaligus menjadi simbol loyalitas mutlak kepada Presiden Vladimir Putin.

Monitorday.com – Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) telah menyepakati percepatan pembahasan negosiasi tarif perdagangan dalam waktu 60 hari.

Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan delegasi RI yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick dan perwakilan United States Trade Representative (USTR), Jamieson Greer, pada Kamis (17/4/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Airlangga menawarkan berbagai skema untuk menyeimbangkan defisit perdagangan AS terhadap Indonesia. Penawaran utama mencakup rencana pembelian produk energi seperti crude oil, LPG, dan gasoline, serta peningkatan impor produk agrikultur dari AS seperti kedelai, soybeans meal, dan gandum.

AS menyambut baik proposal Indonesia. Lutnick mengapresiasi tawaran tersebut sebagai langkah konkret dan saling menguntungkan. Ia juga mendukung target penyelesaian negosiasi dalam waktu 60 hari, serta menyarankan penyusunan jadwal pembahasan teknis yang lebih detail.

Tim teknis dari USTR langsung menindaklanjuti pertemuan tersebut dengan mengundang delegasi teknis Indonesia keesokan harinya, Jumat (18/4), guna mendalami isu-isu utama yang menjadi perhatian kedua negara, termasuk format, prosedur, dan tahapan negosiasi.

Berikut adalah 10 poin utama hasil negosiasi RI-AS:

1. Komitmen Impor Energi dari AS
   Indonesia menyampaikan niat untuk meningkatkan impor LNG dan sweet crude oil dari AS guna menyeimbangkan neraca perdagangan bilateral.
2. Peningkatan Impor Produk Agrikultur
   Indonesia siap memperluas impor gandum dan produk hortikultura, yang merupakan komoditas andalan ekspor AS.
3. Kemudahan Investasi Perusahaan AS di Indonesia
   Pemerintah RI menjanjikan percepatan perizinan dan insentif investasi bagi perusahaan AS yang ingin menanamkan modalnya.
4. Kerja Sama Mineral Kritis
   RI mengusulkan kolaborasi strategis dalam rantai pasok global mineral penting, terutama dalam hilirisasi dan pengelolaan berkelanjutan.
5. Kemitraan SDM dan Ekonomi Digital
   Kedua negara sepakat memperkuat kerja sama di bidang pendidikan, teknologi digital, dan pengembangan talenta di sektor sains dan engineering.
6. Evaluasi Tarif Ekspor RI
   RI meminta penurunan tarif bagi produk ekspor utama seperti tekstil, garmen, alas kaki, furnitur, dan udang, yang selama ini dikenakan tarif lebih tinggi dibanding negara kompetitor.
7. Target Penyelesaian Negosiasi 60 Hari
   Negosiasi ditargetkan selesai dalam 60 hari, menyisakan waktu 30 hari untuk implementasi dari total 90 hari masa penundaan tarif.
8. Relaksasi Aturan TKDN
   AS meminta pelonggaran aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). RI tengah menyusun format baru berbasis insentif guna mendorong efisiensi tanpa mengorbankan industri lokal.
9. Paket Deregulasi untuk Industri Terdampak
   Pemerintah RI menyiapkan paket kebijakan deregulasi bagi sektor industri padat karya dan perikanan. Tiga satuan tugas dibentuk untuk fokus pada efisiensi, daya saing, dan kemudahan regulasi.
10. Diversifikasi Pasar Ekspor
    RI menegaskan komitmennya untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS (10% dari total ekspor), dan mulai mengeksplorasi pasar alternatif seperti Meksiko, Inggris, Uni Eropa, dan ASEAN.

Monitorday.com – Pemerintah Kirgistan tengah menggelar sayembara nasional untuk mencari lagu kebangsaan baru, sebagai bagian dari upaya meninggalkan warisan Uni Soviet dan memperkuat identitas nasional.

Keputusan ini menandai langkah simbolik penting bagi negara Asia Tengah tersebut yang pernah menjadi bagian dari kekaisaran Tsar dan Uni Soviet.

Kirgistan telah menggunakan lagu kebangsaan yang diadopsi pada tahun 1992, tak lama setelah merdeka dari Uni Soviet. Namun, lagu tersebut dinilai masih memiliki nuansa kuat era Soviet dan dianggap tidak mewakili jati diri bangsa Kirgistan yang berakar pada sejarah kuno masyarakat nomaden.

“Lagu kebangsaan saat ini tidak mencerminkan realitas sejarah kita. Kita sudah merdeka selama lebih dari 30 tahun. Masa kita terus bernyanyi bahwa kita menuju kebebasan?” ujar Presiden Sadyr Japarov dalam sebuah pernyataan tahun lalu. “Kita butuh lagu yang bisa menginspirasi generasi muda dan generasi mendatang.”

Kompetisi ini telah menarik ratusan peserta dari seluruh negeri, termasuk Balasaguyn Musayev, seorang komposer berusia 36 tahun. Ia menyebutkan bahwa karyanya disusun hanya dalam dua hari setelah sebulan mencari inspirasi. Lirik lagunya ditulis oleh seorang teman penyair.

“Memenangkan kompetisi ini akan menjadi kesuksesan besar,” ujar Musayev kepada AFP saat berlatih di konservatori musik di ibu kota Bishkek. “Lagu kebangsaan yang baru harus lebih baik dalam segala hal. Jika tidak, orang akan mempertanyakan kenapa harus diganti.”

Meski pengumuman pemenang awalnya dijadwalkan pada April, peraturan kontes yang berubah membuat tanggal pastinya kini belum jelas.

Langkah Kirgistan ini tergolong tidak lazim, baik di kawasan Asia Tengah yang cenderung otoriter maupun di panggung global. Negara-negara seperti Australia, Austria, dan Kanada baru-baru ini hanya mengganti sebagian kata dari lagu kebangsaan mereka untuk alasan inklusivitas, bukan mengganti secara keseluruhan.

Sayembara lagu kebangsaan menjadi bagian dari serangkaian reformasi simbol negara di bawah pemerintahan Presiden Japarov. Setelah memperkuat kekuasaannya melalui amandemen konstitusi pada 2021, Japarov juga mengubah desain matahari pada bendera nasional di akhir 2023 agar tidak lagi menyerupai bunga matahari, sebagai simbol penguatan kedaulatan nasional.

Meski Japarov menuai pujian atas keberhasilan ekonomi dan upaya pemberantasan korupsi, kebijakannya juga menimbulkan kekhawatiran dari kelompok hak asasi manusia terkait meningkatnya tekanan terhadap masyarakat sipil.

Sayembara lagu kebangsaan ini menjadi langkah langka di Asia Tengah dan mencerminkan sistem politik Kirgistan yang relatif lebih terbuka dibandingkan negara-negara tetangganya.

Monitorday.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meluruskan informasi terkait potongan video pidatonya yang sempat viral dan menimbulkan kesalahpahaman publik.

Dalam video tersebut, Amran sempat menyebut pernah ditegur oleh Wakil Presiden terkait pemberantasan mafia pangan.

Amran menegaskan bahwa peristiwa yang dimaksud terjadi di masa lalu dan tidak berkaitan dengan Wakil Presiden saat ini, Gibran Rakabuming Raka.

“Perlu saya klarifikasi, teguran itu terjadi dulu, bukan dari Wapres saat ini. Dulu saya anggap sebagai teguran yang sangat positif, yang membuat saya makin hati-hati dan makin berani dalam memberantas mafia pangan,” kata Amran di Makassar, Jumat (18/4).

Ia menekankan bahwa Wapres Gibran justru memberikan dukungan penuh terhadap langkah bersih-bersih mafia pangan dan korupsi yang kini dijalankan Kementerian Pertanian (Kementan).

“Pak Gibran sangat mendukung. Presiden dan Wapres solid mendukung kita untuk bersih-bersih pangan dan membela petani,” ujarnya.

Amran menjelaskan bahwa pernyataannya dalam video viral tersebut disampaikan dalam konteks akademik, sebagai refleksi atas pengalaman masa lalu dalam perjuangan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Menurutnya, komitmen pemberantasan mafia pangan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran sudah menunjukkan hasil signifikan.

“Selama ini saya mendapat dukungan penuh dari para Presiden dan Wakil Presiden, termasuk Presiden Prabowo dan Wapres Gibran hari ini,” ujarnya.

Amran merinci bahwa dalam periode sebelumnya, terdapat 784 kasus mafia pangan yang berhasil diungkap, dengan 411 orang ditetapkan sebagai tersangka. Kasus tersebut meliputi pelanggaran di sektor pupuk, hortikultura, peternakan, hingga distribusi beras.

Tak hanya itu, Kementan juga mengambil langkah tegas di internal lembaga. Lebih dari 1.500 pegawai dikenai demosi dan mutasi karena melanggar disiplin dan integritas.

Dalam 130 hari pertama Kabinet Merah Putih, Kementan terus melanjutkan langkah tegas dengan menetapkan 20 tersangka baru dan memproses hukum 50 perusahaan yang dinilai merugikan negara dan petani.

Amran mengingatkan semua pihak agar tidak memelintir pernyataannya untuk menciptakan konflik di internal pemerintahan.

“Saya tegaskan, jangan coba-coba adu domba saya dengan Wapres. Semua Presiden dan Wapres yang pernah saya dampingi, termasuk Wapres Gibran, punya semangat yang sama: bersih-bersih mafia pangan dan bela petani,” katanya dengan tegas.

Ia juga mengirim peringatan keras kepada para mafia pangan dan simpatisannya untuk tidak mengganggu stabilitas ketahanan pangan nasional.

“Saat ini jalan menuju swasembada terang benderang. Jangan kalian para mafia dan simpatisannya mengadu domba. Kami tegak lurus pada Presiden dan Wapres. Kami solid untuk kedaulatan dan ketahanan pangan Indonesia,” tutupnya.

Monitorday.com – Jurusan IPA, IPS, dan Bahasa kembali diterapkan di jenjang SMA berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti.

Keputusan ini mendapat tanggapan dari berbagai pihak, termasuk Pengamat Pendidikan dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Aulia Luqman Aziz.

Aulia Luqman menilai penerapan kembali penjurusan di SMA adalah langkah yang tepat.

Menurutnya, semakin lama proses pendidikan akan semakin mengerucut pada keilmuan tertentu.

Ia mencontohkan bahwa seorang profesor memiliki bidang ilmu yang sangat spesifik dan mendalam.

Luqman menjelaskan bahwa pengelompokan minat dan keilmuan siswa memang sebaiknya dimulai di jenjang SMA.

Pengelompokan ini secara umum berdasarkan grup besar ilmu yaitu life science, social science, dan arts and humanities.

Meskipun dinamai IPA, IPS, dan Bahasa, Aulia menilai langkah ini sudah tepat untuk membentuk pola pikir siswa.

Di negara maju seperti Jerman, penjurusan di tingkat SMA juga sudah dilakukan, baik ke arah saintifik maupun vokasional.

Luqman berpendapat bahwa kurikulum merdeka justru menimbulkan kebingungan bagi siswa yang ingin mendalami bidang tertentu di perguruan tinggi.

Kurikulum merdeka memang bertujuan membentuk pola pikir interdisipliner, namun menurutnya justru membuat fokus siswa melemah.

Ia menjelaskan bahwa interdisipliner sebenarnya berarti kolaborasi dengan ahli dari bidang lain untuk menyelesaikan masalah.

Luqman juga menyoroti adanya stigma bahwa siswa jurusan IPA lebih pintar dibandingkan jurusan IPS atau Bahasa.

Menurutnya, stigma tersebut keliru dan perlu diluruskan.

Penjurusan ini, kata Luqman, seharusnya dilihat sebagai spesifikasi minat dan bakat siswa terhadap bidang keilmuan.

Ia menambahkan bahwa siswa IPA yang ingin mempelajari IPS tetap boleh melakukannya sebatas dasar.

Namun, fokus utama siswa tetap perlu diarahkan sesuai peminatan awal yang dipilih.

Fleksibilitas itu bisa difasilitasi melalui mata pelajaran pilihan atau peminatan.

Dengan demikian, penjurusan ini bukan membatasi, melainkan mengarahkan potensi siswa secara lebih fokus.

Kebijakan ini diharapkan mampu mengoptimalkan perkembangan akademik siswa sejak SMA.

Monitorday.com – Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Bambang Pramujati, menyampaikan pandangannya terkait wacana penjurusan kembali di jenjang SMA.

Ia menilai kebijakan ini penting untuk meningkatkan efektivitas pendidikan dan menyiapkan SDM unggul.

Menurut Bambang, penjurusan kembali akan memberikan manfaat strategis bagi masa depan pendidikan Indonesia.

Salah satu manfaatnya adalah menyelaraskan pendidikan menengah dengan kebutuhan perguruan tinggi.

Ia mencontohkan bahwa program studi bidang sains dan teknologi membutuhkan dasar kuat di fisika dan matematika.

Dengan penjurusan, transisi siswa dari SMA ke perguruan tinggi akan lebih lancar dan terarah.

Penjurusan juga dapat mengurangi risiko siswa mengalami kesulitan belajar di perkuliahan.

Selain itu, penjurusan membantu siswa lebih fokus dalam memilih jalur pendidikan sesuai minat dan bakatnya.

Bambang menegaskan pentingnya siswa memilih bidang berdasarkan passion, bukan sekadar ikut tren atau FOMO.

Ia menambahkan bahwa semua bidang, baik STEM maupun non-STEM, sama-sama membutuhkan kecerdasan dan dedikasi tinggi.

Penjurusan dinilai akan meningkatkan efektivitas pembelajaran di tingkat SMA.

Siswa akan mendalami materi yang relevan dengan jalur pilihannya.

Guru pun bisa mengajar lebih optimal sesuai bidang keahliannya kepada siswa yang berminat.

Fasilitas pendukung seperti laboratorium bisa dimanfaatkan lebih maksimal untuk pengembangan kompetensi.

Penjurusan juga mendorong terbentuknya komunitas belajar yang solid di antara siswa.

Bambang menilai bahwa langkah ini strategis untuk membina talenta-talenta terbaik bangsa.

Ia menyebut penjurusan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju kemajuan nasional.

Langkah ini sejalan dengan visi besar Indonesia Emas 2045.

Bambang mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan pentingnya kesiapan SDM unggul untuk masa depan.

Dengan begitu, penjurusan menjadi langkah penting dalam pembangunan pendidikan dan bangsa.