Monitorday.com, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, melakukan walk out atau keluar dari ruangan saat Duta Besar Israel untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Gilad Erdan, memberikan pernyataan dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB terkait konflik Palestina.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan bahwa Menlu Retno dan ketua delegasi beberapa negara lainnya meninggalkan ruangan pada saat perwakilan tetap Israel memberikan pernyataannya. “Walk out dilakukan Menlu Retno karena Dubes Israel juga tidak berada di ruangan saat delegasi Indonesia dan beberapa negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyampaikan pernyataan dalam pertemuan tersebut,” ujar Iqbal dalam pesan singkat pada Kamis.

Pertemuan Dewan Keamanan PBB mengenai Palestina-Israel berlangsung di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat, pada Selasa (23/1) waktu setempat. Menlu Retno dalam pertemuan tersebut menyampaikan penolakan keras Indonesia terhadap pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menolak pembentukan negara Palestina setelah perang berakhir.

“Indonesia menolak keras pernyataan tersebut. Pernyataan ini tidak dapat diterima. Hal ini menegaskan tujuan akhir Israel untuk menghapus Palestina dari peta dunia,” tegas Retno.

Guna mencegah potensi perang besar-besaran di Timur Tengah, Menlu Retno kembali mengajukan gencatan senjata permanen agar memberikan ruang bagi penanganan situasi kemanusiaan di Gaza. Ia juga mendesak pihak-pihak terkait untuk memulai upaya rekonstruksi pasca konflik dan melanjutkan proses solusi dua negara.

Retno menegaskan pentingnya memberikan Palestina status keanggotaan penuh di PBB. “Hal ini penting untuk memulai upaya yang adil dan seimbang dalam solusi dua negara, dan menghentikan agresi brutal Israel,” ungkap Menlu.

Selain itu, Retno mendesak seluruh dunia agar menghentikan aliran senjata ke Israel yang dapat digunakan untuk membunuh warga sipil yang tidak bersalah. “Israel harus bertanggung jawab atas tindakannya, termasuk kekejaman di Gaza. Tidak ada negara yang kebal hukum,” tegas Retno.