Monitorday.com – Indonesia mengutuk keras serangan udara Israel yang terjadi pada Selasa dini hari, 18 Maret 2025, di Jalur Gaza, yang menyebabkan ratusan warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak, tewas.

Serangan ini terjadi di bulan suci Ramadan dan semakin memperburuk situasi di wilayah yang sudah dilanda krisis kemanusiaan.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) dalam keterangannya menyebut serangan ini sebagai provokasi yang mengancam gencatan senjata dan berpotensi mengganggu prospek negosiasi perdamaian menuju solusi dua negara.

Dalam pernyataan yang disiarkan melalui media sosial X, Kemlu RI mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dan komunitas internasional untuk segera bertindak dan menghentikan serangan Israel di Gaza.

Kemlu RI juga menekankan pentingnya untuk kembali mematuhi dan memulihkan kesepakatan gencatan senjata guna mencegah jatuhnya lebih banyak korban sipil. “Penghentian pendudukan ilegal Israel atas tanah Palestina adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan abadi,” tegas Kemlu.

Serangan ini merupakan yang terparah sejak gencatan senjata antara Israel dan Hamas pada 19 Januari 2025. Berdasarkan laporan kantor berita Palestina, WAFA, jumlah korban tewas akibat serangan udara Israel telah mencapai 404 orang, dengan 562 lainnya terluka. Serangan ini juga mengancam nyawa banyak warga yang terjebak di reruntuhan gedung yang hancur.

Eskalasi kekerasan ini semakin memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza, yang juga diperparah dengan blokade Israel yang membatasi masuknya bantuan kemanusiaan, termasuk obat-obatan esensial.

Menanggapi serangan ini, petinggi biro politik Hamas, Izzat Al-Risheq, mengecam keputusan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk melanjutkan perang dan memperingatkan bahwa serangan tersebut semakin membahayakan nyawa sandera-sandera Israel yang masih berada di Gaza. Al-Risheq menyebut keputusan tersebut sebagai “hukuman mati” bagi tahanan penjajah Israel.

Situasi ini semakin mempersulit upaya-upaya menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan di kawasan tersebut.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI terus memperkuat komitmennya untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui kebijakan berbasis data.

Salah satu upaya strategis yang diambil adalah peluncuran Rapor Pendidikan, sebuah platform yang menyajikan hasil evaluasi sistem pendidikan secara komprehensif.

Rapor Pendidikan memberikan gambaran tentang kondisi pendidikan di tingkat nasional, daerah, dan satuan pendidikan. Platform ini terintegrasi dengan indikator kinerja yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyatakan bahwa Rapor Pendidikan 2022-2024 mengumpulkan data pendidikan melalui berbagai mekanisme evaluasi.

“Diharapkan dengan adanya Rapor Pendidikan ini, kita dapat memiliki peta pendidikan yang jelas, khususnya mengenai mutu layanan pendidikan di berbagai bidang. Ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi kita dalam melakukan perbaikan ke depannya,” ujar Abdul Mu’ti dalam konferensi pers di Plasa Insan Berprestasi, Jakarta, pada Selasa (18/3/2025).

Mendikdasmen juga menambahkan bahwa Rapor Pendidikan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi SPM Pendidikan, yang merupakan bagian dari rencana strategis pengembangan pendidikan nasional.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Toni Toharudin, menjelaskan bahwa Rapor Pendidikan berfungsi sebagai sumber data utama dalam penjaminan mutu pendidikan.

Platform ini menampilkan kondisi layanan pendidikan di tingkat nasional, daerah, dan satuan pendidikan. Dalam penjaminan mutu, Rapor Pendidikan dibagi menjadi dua sistem: pertama, penjaminan mutu internal melalui evaluasi dini; kedua, penjaminan mutu eksternal melalui penilaian berbagai pemangku kepentingan.

Salah satu instrumen penting dalam Rapor Pendidikan adalah Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), yang mengukur capaian murid dalam literasi dan numerasi. Berdasarkan data Asesmen Nasional (AN), terlihat adanya peningkatan signifikan dalam proporsi murid yang mencapai kompetensi minimum.

Proporsi murid yang mencapai kompetensi minimum literasi meningkat dari 59,49% pada 2022 menjadi 70,03% pada 2024, sementara kompetensi minimum numerasi juga meningkat dari 45,24% pada 2022 menjadi 67,94% pada 2024.

Namun, meskipun ada peningkatan, hasil ini belum merata di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Beberapa wilayah masih menghadapi kendala dalam akses pendidikan, jumlah, dan kualitas pendidik yang tidak merata.

Selain itu, Rapor Pendidikan juga mencatat perbaikan dalam kualitas pembelajaran, refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru, serta kepemimpinan instruksional kepala satuan pendidikan.

Meskipun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam indikator karakter murid, iklim keamanan sekolah, dan iklim kebinekaan. Hal ini menunjukkan perlunya langkah konkret untuk memperkuat pendidikan karakter dan menciptakan lingkungan belajar yang aman serta inklusif.

Toni Toharudin menegaskan, “Kemendikdasmen mendorong seluruh pemerintah daerah dan satuan pendidikan untuk mengoptimalkan pemanfaatan Rapor Pendidikan sebagai upaya bersama dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di berbagai daerah di Indonesia.”

Rapor Pendidikan dapat diakses publik melalui laman raporpendidikan.dikdasmen.go.id. Kemendikdasmen berharap seluruh komponen masyarakat dapat bergotong-royong dengan pemerintah pusat, daerah, dan satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan bermutu bagi semua.

Monitorday.com – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyambut baik rencana Amazon Kuiper, proyek satelit orbit rendah (Low Earth Orbit/LEO) milik Amazon, untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur digital di Indonesia.

Perusahaan ini berencana membangun enam stasiun gateway senilai US$20 juta (sekitar Rp327 miliar) dalam lima tahun ke depan, dengan fokus untuk mempercepat pemerataan akses internet, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa Kemkomdigi sangat mendukung komitmen Amazon Kuiper untuk memperluas konektivitas digital di Indonesia.

“Kami terbuka terhadap investasi serta teknologi baru yang dapat membantu kami mencapai konektivitas yang lebih baik di seluruh Indonesia,” ujar Meutya dalam pernyataan setelah pertemuan dengan pihak Amazon Kuiper di Jakarta pada Senin (17/3/2024).

Menurut Meutya, teknologi satelit memegang peranan penting dalam mengatasi kesenjangan digital, khususnya di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh jaringan kabel konvensional.

Kehadiran teknologi satelit Amazon Kuiper diharapkan dapat mendukung pengembangan ekosistem digital nasional, memperkuat UMKM, serta meningkatkan layanan e-government, e-health, dan e-education.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap warga negara, terlepas dari lokasi mereka, memiliki akses yang sama terhadap teknologi digital. Dengan dukungan investasi dan inovasi dari sektor swasta, kami dapat mempercepat transformasi digital dan menciptakan peluang yang lebih besar bagi masyarakat,” jelas Meutya.

Kemkomdigi juga memastikan akan terus memfasilitasi proses perizinan dan diskusi terkait agar proyek ini dapat berjalan lancar, sehingga jutaan masyarakat di wilayah 3T dapat segera menikmati akses internet yang lebih baik, membuka peluang ekonomi digital, dan meningkatkan kualitas pendidikan serta layanan kesehatan.

Gonzalo de Dios, Global Head of Licensing and International Regulatory Affairs Amazon Project Kuiper, menjelaskan bahwa pihaknya akan segera membangun enam stasiun gateway di Indonesia dengan investasi awal dalam tiga hingga lima tahun pertama.

Investasi ini diproyeksikan akan meningkat hingga US$90 juta (sekitar Rp1,4 triliun) pada 2035 untuk memperluas infrastruktur dan mempercepat akses internet di berbagai daerah.

Saat ini, Amazon Kuiper tengah mengajukan izin operasional di Indonesia, termasuk lisensi telekomunikasi dan hak peminjaman satelit, sesuai dengan regulasi terbaru yang memungkinkan perusahaan asing beroperasi menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB).

“Kami memahami bahwa konektivitas masih menjadi tantangan di banyak daerah terpencil. Oleh karena itu, kami ingin bekerja sama dengan pemerintah dan mitra lokal untuk menyediakan akses internet yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia,” tutup Gonzalo.

Monitorday.com – Pemerintah Indonesia, bersama Save the Children dan Global Partnership for Education (GPE), resmi meluncurkan program KREASI (Kolaborasi untuk Pendidikan Anak Indonesia).

Program ini bertujuan untuk memperkuat sistem pendidikan di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD), dengan fokus pada peningkatan kurikulum, praktik pembelajaran, kepemimpinan sekolah, dan perlindungan anak yang lebih baik.

Peluncuran program KREASI ini juga melibatkan beberapa kementerian terkait, seperti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Agama (Kemenag), dan BAPPENAS.

Program ini dilaksanakan melalui Save the Children dan sejumlah mitra pelaksana, termasuk Article 33, Ikatan Guru Indonesia (IGI), Yayasan Guru Belajar (YGB), serta Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (NU), di bawah konsorsium Mitra Pendidikan Indonesia (MPI).

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menekankan pentingnya pendidikan sebagai fondasi masa depan bangsa.

“Dengan meningkatkan kualitas pengajaran, khususnya dalam literasi dan pendidikan karakter di daerah-daerah yang membutuhkan dukungan, kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan berkualitas,” ujar Abdul Mu’ti dalam peluncuran program KREASI di Gedung A Kemendikdasmen.

Berdasarkan studi Programme for International Student Assessment (PISA) 2022, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan, terutama dalam kemampuan membaca, matematika, dan sains.

PISA juga menunjukkan bahwa sekitar 25-30% siswa berusia 15 tahun mengalami perundungan di sekolah setiap bulan. Masalah ini semakin menambah urgensi bagi program KREASI untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan inklusif.

CEO Save the Children Indonesia, Dessy Kurwiany Ukar, menjelaskan bahwa program KREASI akan fokus pada pengajaran literasi dan numerasi yang lebih efektif di PAUD dan SD.

“Kami ingin memastikan bahwa pendidikan yang diterima anak-anak tidak hanya sebatas teori, tetapi juga memberi manfaat jangka panjang,” ujarnya.

Program ini juga akan memperbaiki kebijakan dan praktik pengajaran dengan memastikan penerapan kurikulum dan asesmen yang efektif, serta meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru.

Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Toni Toharudin, menambahkan bahwa guru merupakan kunci keberhasilan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan akan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengajaran di Indonesia.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Saifudian, menyatakan bahwa DPR RI sangat serius dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, termasuk melalui revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang saat ini sedang dibahas.

“Kami ingin memastikan bahwa undang-undang yang direvisi dapat memperbaiki kualitas pendidikan dan menciptakan sistem yang lebih baik,” ungkap Hetifah.

CEO GPE, Laura Frigenti, menyatakan bahwa peningkatan kemampuan dasar sejak dini akan memberikan fondasi kuat bagi anak-anak untuk belajar sepanjang hidup mereka.

“KREASI adalah upaya penting untuk memastikan anak-anak, terutama yang berasal dari kelompok rentan, memperoleh keterampilan dasar yang akan membantu mereka di masa depan,” jelas Laura.

Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah dan mitra, program KREASI diharapkan dapat memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses ke pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan aman.

Program ini juga diharapkan dapat mentransformasi sistem pendidikan Indonesia, menciptakan generasi yang lebih cerdas, sehat, dan siap menghadapi tantangan global.

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, memastikan bahwa kebijakan sistem penerimaan murid baru (SPMB) yang baru saja diterapkan berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan.

Hal ini disampaikan Mu’ti setelah melakukan pemantauan langsung terhadap implementasi kebijakan tersebut di berbagai daerah.

“Selama ini saya sudah memantau beberapa satuan pendidikan di daerah, dan saya pastikan tidak ada kendala,” ujar Mu’ti saat acara taklimat media di Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Menurut Mu’ti, sistem penerimaan baru ini sudah diterima dengan baik oleh para satuan pendidikan. Gubernur, bupati, dan wali kota di berbagai wilayah juga telah aktif menyosialisasikan kebijakan tersebut melalui dinas pendidikan masing-masing, dengan dukungan dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) di setiap provinsi. BPMP sendiri bertugas untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan di tingkat provinsi.

Mu’ti menyampaikan bahwa laporan yang diterimanya menunjukkan bahwa sistem SPMB dinilai lebih fleksibel dibandingkan sistem penerimaan sebelumnya.

Selain itu, SPMB memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing, guna memastikan implementasi yang optimal.

Kebijakan SPMB secara resmi diluncurkan pada 3 Maret 2025 dan diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Dikdasmen Nomor 3 Tahun 2025.

Mu’ti menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan hasil evaluasi dan penyempurnaan dari kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang telah diterapkan sebelumnya.

“Sistem ini dikembangkan berdasarkan pada landasan konstitusional, serta dengan mempelajari pelaksanaan PPDB 2017-2024 yang kami anggap memiliki beberapa permasalahan yang perlu diperbaiki,” kata Mu’ti.

Ada tiga aspek utama yang menjadi fokus perbaikan dalam kebijakan SPMB, yaitu masalah akademik, administrasi, dan potensi penyimpangan yang ditemukan selama penerapan PPDB sebelumnya.

Selain itu, istilah “peserta didik” diganti menjadi “murid” untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif dan dapat mencakup berbagai jalur serta latar belakang pendidikan.

Mu’ti juga menambahkan bahwa SPMB memiliki empat jalur penerimaan, yaitu domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi. Sekolah negeri hanya diperbolehkan menerima murid baru sesuai dengan kuota yang ditetapkan, dan data Pokok Pendidikan (Dapodik) akan dikunci satu bulan sebelum pengumuman hasil SPMB.

Monitorday.com – Gerakan boikot yang masif oleh masyarakat Indonesia dan global telah menggoyahkan perusahaan terafiliasi ‘Israel’.

Penjualan perusahaan-perusahaan tersebut turun, dan saham mereka anjlok, memaksa beberapa merek global menutup gerai.

Perusahaan terafiliasi Israel berusaha menarik simpati masyarakat untuk menghindari boikot.

Selama bulan Ramadhan, banyak perusahaan tersebut mengadakan acara di masjid untuk menarik perhatian masyarakat Muslim.

Fuad Adnan, Ketua Gerakan Kebangkitan Produk Nasional, mengamati banyak perusahaan terafiliasi Israel berpura-pura mendukung Palestina.

Dia menekankan pentingnya masyarakat Muslim untuk tidak terpengaruh oleh kamuflase perusahaan pendukung zionis.

Fuad menyatakan bahwa aksi boikot adalah bentuk amar ma’ruf nahi munkar yang dapat dilakukan di bulan Ramadan.

Dia mengajak masyarakat untuk memperkuat aksi boikot terhadap perusahaan terafiliasi Israel.

Fuad juga mengingatkan untuk berhati-hati terhadap aksi Palestine Washing dari perusahaan-perusahaan tersebut.

Ketua Umum DPP BKPRMI, Nanang Mubarok, merujuk pada Fatwa MUI No.83 tahun 2023 tentang dukungan terhadap Palestina.

Nanang menegaskan bahwa boikot terhadap perusahaan terafiliasi Israel telah digerakkan sejak dikeluarkannya Fatwa MUI.

Dia menekankan bahwa setiap rupiah yang mengalir ke perusahaan pendukung Israel berkontribusi pada kekerasan terhadap warga Palestina.

Boikot ini mencerminkan perubahan pola konsumsi yang lebih sadar dan berprinsip.

Aktivis pro-Palestina mendesak agar aksi boikot diperluas ke sektor lain, termasuk investasi dan teknologi.

Konsumen Indonesia memiliki kekuatan untuk memberikan tekanan ekonomi yang nyata.

Setiap keputusan untuk tidak membeli produk terafiliasi ‘Israel’ adalah suara perlawanan yang tidak bisa diabaikan.

Monitorday.com – Al Qur’an adalah kitab suci yang diturunkan untuk umat Islam dan berfungsi sebagai tuntunan.

Selain itu, Al Qur’an juga dianggap sebagai kitab peradaban atau kitab al hadharah.

Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP), Haedar Nashir.

Dia berbicara dalam kajian Nuzulul Qur’an yang diadakan di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Haedar Nashir menekankan bahwa salah satu bukti Al Qur’an sebagai kitab peradaban adalah perintah pertama yang universal.

Perintah pertama dalam Al Qur’an adalah untuk membaca.

Membaca dalam konteks ini diarahkan untuk melibatkan umat dalam pengetahuan.

Hal ini menunjukkan pentingnya pendidikan dan pemahaman dalam Islam.

Al Qur’an mendorong umat untuk mencari ilmu dan memahami dunia di sekitar mereka.

Dengan membaca, umat Islam diharapkan dapat mengembangkan diri dan peradaban.

Perintah membaca ini juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi.

Al Qur’an mengajak umat untuk berpikir kritis dan reflektif.

Pendidikan menjadi salah satu pilar penting dalam membangun masyarakat yang beradab.

Haedar Nashir menekankan bahwa peradaban yang baik dimulai dari pemahaman yang mendalam terhadap Al Qur’an.

Oleh karena itu, kajian dan pemahaman Al Qur’an harus terus ditingkatkan.

Dengan demikian, Al Qur’an tidak hanya menjadi kitab suci, tetapi juga sumber inspirasi bagi peradaban umat manusia.

Monitorday.com – Di Istanbul, Osman Osmanoğlu, imam Masjid Valide-i Atik, berbicara tentang pentingnya kehadiran anak-anak di masjid.

Dia menekankan perlunya program khusus untuk anak-anak di masjid agar mereka merasa terlibat.

Osmanoğlu percaya bahwa program-program ini harus diadopsi di masjid di seluruh dunia.

Program tersebut tidak hanya memperkuat ikatan dengan anak-anak, tetapi juga menanamkan kecintaan terhadap shalat.

Selama Ramadhan, masjidnya dipenuhi oleh jamaah dari berbagai usia, termasuk anak-anak.

Kehadiran anak-anak di masjid dianggap menggembirakan untuk masa depan komunitas.

Untuk menarik minat anak-anak, berbagai kegiatan diselenggarakan di masjid.

Osmanoğlu menyatakan bahwa mereka memberikan hadiah kecil kepada anak-anak setelah salat.

Kegiatan di kompleks masjid membantu anak-anak merasa nyaman dan mencintai masjid.

Dia mencatat bahwa kehadiran anak-anak di masjid menjadi topik perdebatan di Turki selama Ramadhan.

Osmanoğlu mengungkapkan kekhawatirannya tentang anak-anak yang ditinggalkan tanpa pengawasan oleh orang tua.

Dia mengakui adanya keluhan tentang anak-anak yang bermain dan bertengkar di masjid.

Melarang anak-anak dari masjid bukanlah solusi yang tepat, menurutnya.

Orang tua harus mendidik anak-anak mereka agar dapat menghormati suasana masjid.

Dia menekankan bahwa pengelola masjid dan jamaah juga harus membimbing anak-anak dengan baik.

Osmanoğlu mendesak agar anak-anak tidak dimarahi atau diusir dari masjid.

Memperluas program anak-anak di masjid akan memperkuat kesadaran mereka untuk beribadah dan hubungan dengan masjid.

Monitorday.com – Komisi Busana Kementerian Kebudayaan Arab Saudi meluncurkan kain ihram berkelanjutan yang ramah lingkungan.

Kain ihram, yang berwarna putih sederhana, melambangkan kesucian dan kesederhanaan dalam Umrah dan Haji.

Inisiatif ini bertujuan untuk mengurangi limbah tekstil dari ihram yang dibuang setiap tahunnya.

Proyek ini bekerja sama dengan Saudi Investment Recycling Co. dan perusahaan fashion ramah lingkungan Tadweem.

Ihram bekas akan diubah menjadi pakaian baru melalui sistem tekstil daur ulang.

Burak Cakmak, CEO Komisi Busana Saudi, menekankan pentingnya penggunaan ihram dalam jumlah besar setiap tahun.

Untuk mendukung proyek ini, 336 tempat penampungan telah dipasang di Mina untuk mengumpulkan ihram.

Pakaian yang terkumpul akan disortir, dibersihkan, dirobek, dan ditenun ulang menjadi kain baru.

Arab Saudi saat ini belum mampu melakukan seluruh proses daur ulang sendiri.

Negara ini melibatkan Dubai untuk pengolahan bahan baku dan Turkiye untuk produksi.

CEO Tadweem, Mustafa Bukhari, menyatakan rencana untuk mengalihkan produksi ke Arab Saudi.

Kain ihram ramah lingkungan ini dihargai 98 riyal Saudi.

Kain tersebut saat ini tersedia di Madinah.

Nantinya, kain ini juga akan dijual di bandara dan toko khusus.

Inisiatif ini menunjukkan komitmen Arab Saudi terhadap keberlanjutan lingkungan.

Proyek ini diharapkan dapat menginspirasi inisiatif serupa di negara lain.

Dengan demikian, upaya ini tidak hanya mengurangi limbah tetapi juga mendukung industri fashion ramah lingkungan.

Monitorday.com – Penduduk mayoritas Filipina beragama Kristen, terutama Katolik Roma.

Sebelumnya, Islam pernah menjadi mayoritas di Filipina, negara tetangga Indonesia.

Peradaban Islam mendominasi Filipina selama 500 tahun.

Sejarah mencatat bahwa Manila, ibukota Filipina, didirikan oleh seorang Muslim dari Indonesia bernama Raja Sulaiman.

Patung Raja Sulaiman masih berdiri tegak di Manila hingga kini.

Fenomena menarik muncul terkait status umat Islam di Filipina saat ini.

Meskipun menjadi minoritas, umat Islam tetap mempertahankan identitas mereka.

Pambudi Utomo, seorang wartawan media Hidayatullah, melaporkan tentang situasi ini.

Selama Ramadhan, Pambudi menyaksikan perkembangan komunitas Muslim di Filipina.

Ada upaya untuk memperkuat solidaritas di antara umat Islam.

Komunitas Muslim aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan.

Mereka juga berusaha untuk meningkatkan pemahaman tentang Islam di kalangan masyarakat.

Tantangan tetap ada, termasuk diskriminasi dan stereotip negatif.

Namun, semangat untuk menjaga tradisi dan budaya Islam tetap kuat.

Penting untuk memahami sejarah dan konteks sosial umat Islam di Filipina.

Dengan demikian, kita dapat lebih menghargai keberagaman yang ada.

Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun minoritas, umat Islam di Filipina tetap berkontribusi pada masyarakat.