Monitorday.com, – Skenario penting terkait pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali mendapat perhatian serius. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, bersama Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, terus mematangkan langkah-langkah strategis dalam proses ini.

Pemindahan ASN ke IKN, menurut Anas, harus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kelembagaan, tata kelola, hingga sumber daya manusia (SDM) aparaturnya. “Tadi kita sudah detailkan bersama Pak Menseneg terkait penapisan (filter) pemindahan kementerian/lembaga, rencana pengisian ASN di IKN dan tentunya transformasi digital pemerintahan di IKN nantinya,” ungkap Anas.

Anas juga menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan pendefinisian peran strategis setiap Kementerian/Lembaga (K/L) untuk memahami seberapa pentingnya peran tersebut terhadap negara, daya saing, dan kemandirian ekonomi. Selain itu, identifikasi peran dan fungsi K/L sebagai sistem dukungan pengambilan keputusan serta sebagai strategic enabler dan/atau sistem pertahanan dan keamanan juga telah dilakukan.

Pentingnya pemenuhan ASN di IKN juga menjadi perhatian serius. Anas menyebutkan bahwa ASN yang akan dipindahkan ke IKN harus memenuhi sejumlah persyaratan kompetensi, termasuk beherrschen (menguasai) literasi digital, multitasking, menguasai substansi prinsip IKN, serta mampu menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).

“IKN akan menerapkan pola kerja terpadu dengan fleksibilitas waktu dan lokasi mendukung sistem kerja kolaboratif dan agile. Karenanya perlu talenta-talenta digital yang siap untuk mendorong akselerasi roda pemerintahan di IKN,” tambah Anas.

Tidak hanya pemindahan fisik semata, namun juga perubahan paradigma tata kelola pemerintahan terpadu secara nasional menuju Smart Government menjadi fokus strategis. Digitalisasi sistem pemerintahan di IKN menjadi krusial, dengan dukungan strategi penyediaan layanan SPBE Prioritas melalui GovTech.

“Digitalisasi berperan sentral sejak awal (Digital by Design) yang didukung oleh strategi penyediaan layanan SPBE Prioritas melalui GovTech. Hal ini untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah, khususnya pada masa transisi perpindahan ke IKN,” pungkas Anas.

• * Sumber Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi