Monitorday.com– Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) memulai perdagangan Kamis pagi dengan penguatan signifikan. Indeks acuan tersebut naik 47,22 poin atau 0,57 persen, mencapai posisi 8.357,45 pada pembukaan.

Kenaikan ini juga diikuti oleh kelompok 45 saham unggulan yang tergabung dalam indeks LQ45. Indeks LQ45 tercatat mengalami peningkatan sebesar 3,83 poin atau 0,46 persen, menempatkannya pada level 842,37.

Penguatan pada awal sesi perdagangan ini menunjukkan sentimen positif di pasar modal. Investor tampak merespons berbagai faktor yang mendorong kenaikan pada saham-saham pilihan serta indeks secara keseluruhan.

Performa positif ini menjadi sorotan para pelaku pasar yang memantau pergerakan bursa setiap hari. Pembukaan dengan angka hijau seringkali dianggap sebagai indikasi awal potensi tren perdagangan yang baik sepanjang hari.

Volume transaksi dan nilai saham yang diperdagangkan akan terus diamati untuk melihat keberlanjutan momentum penguatan ini. Dinamika pasar pada hari ini akan sangat bergantung pada respons investor terhadap berita dan data ekonomi terkini.

Dengan demikian, IHSG dan LQ45 telah menunjukkan kinerja pembukaan yang solid. Hal ini memberikan pijakan awal yang kuat bagi aktivitas perdagangan di BEI pada hari Kamis ini.

Monitorday.com– Presiden Prabowo Subianto memenuhi undangan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk menghadiri rapat Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian di Washington D.C. Pertemuan ini secara spesifik membahas penanganan implementasi dan keberlanjutan gencatan senjata di Gaza serta upaya mencari solusi permanen bagi isu Palestina.

Selain fokus pada masalah perdamaian global, kunjungan Prabowo ke Amerika Serikat juga mengagendakan penyelesaian perundingan tarif dagang ekonomi antara kedua negara. Kesepakatan ini dinilai strategis untuk dunia usaha dan investor, baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat, serta di kawasan Pasifik yang lebih luas.

“Sebagaimana Anda ketahui, saya di sini atas undangan Presiden Amerika Serikat untuk pertemuan yang sangat penting dalam Board of Peace. Ini merupakan pertemuan resmi pertama dewan tersebut yang dibentuk untuk menangani implementasi dan keberlanjutan gencatan senjata di Gaza. Kami berupaya untuk terus merintis jalan menuju solusi yang nyata dan abadi bagi isu Palestina,” kata Prabowo dalam acara Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/2/2026) waktu setempat.

“Selain itu, saya di sini untuk menyelesaikan perjanjian perdagangan besar antara kedua negara kita. Saya rasa ini adalah perjanjian yang membawa signifikansi besar bagi bisnis dan investor kita, baik di kedua negara maupun di wilayah Pasifik yang lebih luas. Hal ini memberikan sinyal yang jelas bahwa Indonesia dan Amerika Serikat memilih untuk melanjutkan dan memperdalam kerja sama ekonomi, akses pasar yang lebih kuat, dan kepastian yang lebih besar bagi dunia usaha,” ujar Prabowo.

“Bagi para pemimpin bisnis, kepastian adalah hal yang sangat penting. Sebelum saya terjun ke politik, saya juga seorang pebisnis. Itulah mengapa saya rasa saya bisa memahami komunitas bisnis dengan lebih banyak empati. Kami mencari mitra jangka panjang yang serius; mitra yang mau bekerja sama dengan kami, menumbuhkan ekonomi bersama-sama, dan meraup keuntungan satu sama lain, serta memberikan manfaat timbal balik,” lanjut Prabowo.

“Kami berharap dapat menemukan mitra yang siap bergabung dengan kami dalam upaya berkelanjutan untuk memodernisasi dan mengindustrialisasi negara saya. Sebagai Presiden, tanggung jawab saya sangat jelas: saya harus menjamin kedaulatan negara saya, menjamin tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta menjamin stabilitas dan perdamaian. Saya harus menghadirkan manfaat yang nyata dan konkret bagi rakyat saya dalam waktu sesingkat mungkin,” kata Prabowo.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto mengundang para pengusaha Amerika Serikat untuk memperluas investasi dan kemitraan bisnis di Indonesia dalam pertemuan bersama U.S. Chamber of Commerce (USCC), US-ASEAN Business Council (USABC), dan US-Indonesia Society (USINDO) di Gedung USCC, Washington DC, Rabu sore waktu setempat.

Dalam forum Business Summit yang dihadiri pengusaha-pengusaha ternama AS tersebut, Presiden menegaskan Indonesia terbuka dan membutuhkan lebih banyak investasi asing, khususnya dari Amerika Serikat.

“Kami terbuka, kami membutuhkan investasi, dan kami menginginkan lebih banyak investasi. Kami yakin kami kompetitif, atraktif, dan memiliki banyak cadangan mineral yang dibutuhkan untuk produksi teknologi-teknologi baru,” ujar Presiden Prabowo.

Ia pun menutup pidatonya dengan ajakan langsung kepada para pelaku usaha AS. “Jadi silakan datang ke Indonesia, terima kasih,” katanya.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, sejumlah menteri, serta pimpinan BUMN, Presiden mengungkapkan pemerintah saat ini tengah menjalankan sejumlah program prioritas, termasuk 18 proyek hilirisasi.

Presiden menekankan stabilitas Indonesia di berbagai sektor, mulai dari ekonomi hingga politik, serta komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, memperkuat penegakan hukum, dan memberantas korupsi serta praktik kartel.

Selama sekitar 45 menit berpidato, Presiden juga membahas rencana penandatanganan perjanjian perdagangan timbal balik (Agreement on Reciprocal Trade/ART), situasi domestik yang kondusif bagi investasi, serta peluang kerja sama di bidang energi dan sumber daya mineral, termasuk pengelolaan cadangan mineral tanah jarang (rare earth).

Selain itu, Presiden turut memaparkan capaian pemerintahan dalam satu tahun terakhir dan berbagai program prioritas yang tengah dijalankan.

Presiden Prabowo mengaku optimistis terhadap peluang kerja sama Indonesia dan Amerika Serikat setelah melakukan sejumlah pertemuan dengan pimpinan perusahaan AS selama kunjungannya.

“Saya telah bertemu dengan banyak pemimpin perusahaan AS, bahkan dalam waktu singkat saya berada di sini. Saya merasa sangat optimistis. Kami ingin perusahaan-perusahaan AS menjadi mitra strategis,” ujarnya.

Ia menegaskan pemerintah Indonesia, dari masa ke masa, berkomitmen menjadi tuan rumah yang baik bagi investor.

“Kami selalu berusaha melindungi investor dan menciptakan iklim yang baik bagi investasi. Saya akan melanjutkan tradisi itu,” kata Presiden.

Dalam agenda pertamanya di Washington DC tersebut, Presiden Prabowo didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, CIO Danantara Pandu Sjahrir, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Duta Besar RI untuk AS Dwisuryo Indroyono Soesilo.

Dari kalangan pengusaha, turut hadir Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas, serta Chairman of the Board of Freeport-McMoRan Inc Richard C. Adkerson.

Monitorday.com – Uni Eropa dan negara-negara anggota Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) tengah menjajaki pembentukan aliansi ekonomi besar yang berpotensi menjadi salah satu yang terbesar di dunia.

Laporan Politico pada Senin (16/2), mengutip sejumlah sumber diplomatik, menyebutkan bahwa kedua blok telah memulai pembicaraan awal untuk mempererat integrasi ekonomi antara Eropa dan kawasan Indo-Pasifik.

Langkah ini berlangsung di tengah ancaman tarif dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kanada dilaporkan memimpin inisiatif tersebut setelah Perdana Menteri Mark Carney bulan lalu menyerukan negara-negara ekonomi menengah untuk menolak tekanan perang dagang.

Uni Eropa dan CPTPP berencana memulai negosiasi tahun ini untuk merancang kesepakatan yang akan menghubungkan rantai pasok negara-negara utama anggota—termasuk Kanada, Singapura, Meksiko, Jepang, Vietnam, Malaysia, dan Australia—dengan Eropa secara lebih erat.

Inisiatif yang diperkirakan melibatkan sekitar 40 negara tersebut bertujuan menyepakati aturan “rules of origin” atau aturan asal barang. Ketentuan ini menentukan kewarganegaraan ekonomi suatu produk dan menjadi kunci dalam penerapan tarif preferensial.

Kesepakatan itu juga diharapkan memungkinkan produsen di kedua blok bertukar barang dan komponen secara lebih bebas melalui skema tarif rendah, sehingga memperkuat ketahanan rantai pasok global.

“Pekerjaan ini jelas sedang berjalan,” ujar seorang pejabat pemerintah Kanada kepada Politico.

CPTPP dibentuk pada 2018 dan saat ini beranggotakan 12 negara, yakni Kanada, Meksiko, Peru, Chile, Jepang, Vietnam, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Australia, Selandia Baru, dan Inggris.

Indonesia sebelumnya menyatakan minat untuk bergabung pada September 2024, dengan proses aksesi yang diharapkan dapat dimulai tahun ini.

Jika terealisasi, aliansi ekonomi lintas kawasan ini berpotensi menciptakan blok perdagangan baru dengan pengaruh signifikan terhadap arsitektur perdagangan global di tengah meningkatnya ketegangan ekonomi dunia.

Monitorday.com – Pemimpin Liberal Democratic Party (LDP), Sanae Takaichi, resmi terpilih sebagai Perdana Menteri (PM) Jepang ke-105 dalam sidang luar biasa Diet atau parlemen Jepang, Rabu (18/2).

Dalam sidang tersebut, majelis rendah dan majelis tinggi secara terpisah menggelar pemungutan suara untuk menunjuk kepala pemerintahan baru.

Pada pemungutan suara di Dewan Perwakilan Rakyat (majelis rendah), Takaichi meraih 354 suara pada putaran pertama. Ia mengungguli ketua oposisi utama dari Centrist Reform Alliance (CRA), Junya Ogawa, yang memperoleh 50 suara, serta kandidat lainnya.

Sementara itu, di Dewan Penasihat (majelis tinggi), pemungutan suara berlanjut ke putaran kedua karena tidak ada kandidat yang meraih mayoritas pada putaran pertama. Pada putaran penentuan tersebut, Takaichi memimpin dengan 125 suara, disusul Ogawa dengan 65 suara.

Majelis rendah juga memilih anggota senior LDP sekaligus mantan menteri kehakiman, Eisuke Mori, sebagai ketua parlemen. Adapun posisi wakil ketua parlemen diisi oleh anggota CRA, Keiichi Ishii.

Sesuai ketentuan konstitusi, Takaichi dan jajaran kabinetnya mengundurkan diri secara massal pada Rabu pagi sebelum pembentukan kabinet baru pada hari yang sama.

Namun, mengingat kabinet Takaichi baru dilantik beberapa bulan lalu setelah ia terpilih sebagai pemimpin LDP dan kemudian menjadi perdana menteri pada Oktober, media lokal melaporkan bahwa perombakan kabinet besar-besaran diperkirakan tidak akan terjadi.

Sejumlah menteri kunci disebut akan tetap mempertahankan posisinya, termasuk Menteri Luar Negeri Toshimitsu Motegi, Menteri Keuangan Satsuki Katayama, serta Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi, sebagaimana dilaporkan oleh Kyodo News.

Dengan terpilihnya Takaichi sebagai PM ke-105, Jepang memasuki babak baru kepemimpinan di tengah berbagai tantangan domestik dan dinamika geopolitik kawasan.

Monitorday.com – Pemerintah memperkuat dukungan bagi guru yang bertugas di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah terdampak bencana dengan meningkatkan jumlah penerima program afirmasi pada 2026.

Melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), target penerima tunjangan khusus naik signifikan dari 57.683 guru menjadi 65.871 guru.

Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (GTKPG) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menyatakan kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan negara terhadap para pendidik yang mengabdi di daerah dengan tantangan geografis maupun kondisi darurat.

“Peningkatan target ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperluas perlindungan dan dukungan bagi guru yang mengabdi di wilayah dengan tingkat kesulitan tinggi. Negara harus hadir memastikan mereka mendapat perhatian yang layak,” ujar Nunuk di Jakarta, Selasa (18/2/2026).

Pemerintah berharap peningkatan kesejahteraan tersebut membuat guru lebih fokus menghadirkan layanan pendidikan berkualitas dan merata, terutama di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.

Kemendikdasmen memastikan seluruh tunjangan guru tahun anggaran 2025 telah tersalurkan 100 persen, baik untuk guru ASN daerah maupun non-ASN. Capaian ini disebut sebagai hasil penguatan tata kelola berbasis sistem digital, pemutakhiran data berkala, serta koordinasi intensif antara pemerintah pusat dan daerah.

Jenis tunjangan yang disalurkan meliputi Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Khusus Guru (TKG) untuk wilayah 3T dan kondisi khusus, serta Dana Tambahan Penghasilan (DTP) bagi guru ASN daerah.

Menurut Nunuk, kebijakan tunjangan bukan sekadar meningkatkan kesejahteraan, melainkan juga memperkuat profesionalisme dan motivasi guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran.

Selain memperluas program afirmasi, pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan lanjutan untuk 2026. Dalam lima tahun terakhir, lebih dari 900 ribu guru non-ASN telah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sepanjang 2024–2025, lebih dari 750 ribu guru non-ASN juga telah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Mulai 2026, insentif guru non-ASN meningkat dari Rp300 ribu menjadi Rp400 ribu per bulan dengan total anggaran sekitar Rp1,8 triliun bagi 377.143 guru. Sementara Tunjangan Profesi Guru non-ASN bersertifikat naik menjadi Rp2 juta per bulan dengan alokasi anggaran sekitar Rp11,5 triliun.

Pemerintah juga menambah anggaran Tunjangan Khusus Guru menjadi sekitar Rp706 miliar atau naik Rp95 miliar dibanding tahun sebelumnya. Jumlah penerima TKG tahun ini mencapai 28.892 guru.

Serangkaian kebijakan tersebut menegaskan komitmen pemerintah menjadikan kesejahteraan guru sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional, terutama di daerah 3T dan wilayah dengan kondisi khusus.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan dampak positif terhadap konsentrasi belajar murid. Program ini terbukti mampu menekan gangguan belajar akibat rasa lapar, sehingga meningkatkan fokus siswa di kelas.

Berdasarkan hasil evaluasi implementasi 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (KAIH) di Jakarta Pusat, Rabu, sekolah penerima MBG mencatat rata-rata penurunan gangguan belajar akibat lapar sebesar 2,37 poin persentase lebih tinggi dibandingkan sekolah yang belum menerima program tersebut.

Evaluasi dilakukan pada periode baseline Mei–Juni 2025 hingga endline November–Desember 2025, dengan melibatkan sekitar 1,2 juta responden murid secara nasional.

Dampak MBG bahkan lebih terasa di wilayah Indonesia Timur. Di kawasan tersebut, penurunan gangguan belajar akibat lapar pada sekolah penerima MBG tercatat 14,85 poin persentase lebih besar dibandingkan sekolah yang belum melaksanakan program.

Temuan ini menunjukkan intervensi gizi melalui MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar murid, tetapi juga memperkuat kesiapan mereka dalam mengikuti pembelajaran. Program ini dinilai menjadi instrumen penting untuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan, khususnya di wilayah timur Indonesia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan MBG merupakan bagian dari strategi pembangunan manusia jangka panjang.

Menurut dia, program yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto tersebut merupakan investasi untuk menyiapkan generasi emas 2045.

“Program MBG yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto merupakan investasi jangka panjang pembangunan manusia Indonesia. Kita sedang menyiapkan generasi 2045, yakni mereka yang hari ini masih berada di bangku PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan yang masih dalam kandungan, agar tumbuh sehat, cerdas, dan kuat secara fisik maupun mental,” ujar Abdul Mu’ti.

Kepala Pusat Penguatan Karakter Rusprita Putri Utami menjelaskan proses pemilihan responden dilakukan menggunakan pendekatan systematic sampling guna memastikan hasil evaluasi representatif.

Sekolah pelaksana MBG dipilih secara acak dengan mempertimbangkan ketersediaan data awal dan akhir. Selanjutnya, sekolah tersebut dipadankan dengan sekolah yang belum melaksanakan MBG dengan jenjang pendidikan, wilayah, serta jumlah murid yang relatif sama.

Dengan metode tersebut, kondisi awal kedua kelompok sekolah dinilai hampir identik sehingga hasil evaluasi dapat dibandingkan secara objektif.

Kemendikdasmen menilai capaian ini memperkuat urgensi perluasan program MBG sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan pemerataan kesempatan pendidikan di seluruh Indonesia.

Monitorday.com – Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih terus menunjukkan progres signifikan. Hingga Februari 2026, sebanyak 1.000 unit telah selesai dibangun dari target 80 ribu unit pada akhir tahun.

Dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu, Ferry menjelaskan hampir 20 ribu unit Kopdes Merah Putih saat ini masih dalam tahap pembangunan dengan rata-rata progres fisik mencapai 20 persen.

“Asumsinya kalau sekarang 20 persen, pada Mei nanti sudah selesai 100 persen dibangun (20 ribu unit),” ujarnya.

Ferry menegaskan pembangunan Kopdes Merah Putih tidak hanya berfokus pada penyelesaian fisik, tetapi juga kesiapan operasional. Pemerintah, kata dia, memastikan setiap koperasi memiliki sistem manajemen yang kuat serta sumber daya manusia (SDM) yang terlatih.

“Persiapan ini mencakup sistem manajemen, penguatan kapasitas SDM, serta dukungan teknis lainnya agar koperasi bisa langsung berjalan begitu selesai dibangun,” kata Ferry.

Setelah 20 ribu unit tahap awal rampung pada pertengahan tahun, pemerintah akan melanjutkan pembangunan gelombang berikutnya dengan puluhan ribu unit tambahan hingga mencapai total 80 ribu koperasi pada akhir 2026.

Sebelumnya, pada 23 Januari 2026, Ferry menyebut sebanyak 27 ribu Kopdes Merah Putih ditargetkan siap beroperasi pada April 2026 sebagai bagian dari tahap pertama pembangunan.

“Jadi nanti bertahap dan seperti yang disampaikan oleh Presiden nanti akan mencapai 80 ribu koperasi di akhir tahun ini,” ucapnya.

Program pembangunan 80 ribu Kopdes Merah Putih secara resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Juli 2025. Program ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa, memperkuat kemandirian masyarakat, serta mendorong pemerataan ekonomi nasional.

Dari sisi pendanaan, proyek ini melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), APBD, Dana Desa, serta dukungan BUMN. Salah satu BUMN yang terlibat adalah PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) yang ditugaskan membangun gerai, gudang, dan sarana logistik koperasi.

Setiap unit koperasi memperoleh plafon pendanaan sebesar Rp3 miliar. Sebanyak Rp2,5 miliar dialokasikan untuk belanja modal (capital expenditure/capex) berupa pembangunan fisik dan kelengkapan operasional, sementara Rp500 juta sisanya digunakan untuk biaya operasional (operational expenditure/opex).

Adapun infrastruktur yang dibangun mencakup tujuh gerai wajib, yakni kantor koperasi, gerai sembako, unit simpan pinjam, klinik desa, apotek desa, gudang berpendingin (cold storage), serta sarana logistik.

Dengan skema tersebut, pemerintah optimistis Kopdes Merah Putih dapat menjadi pusat aktivitas ekonomi baru di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

Monitorday.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah tidak akan mengubah tarif pajak dalam waktu dekat sebelum kondisi perekonomian nasional benar-benar menguat.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya menanggapi simulasi International Monetary Fund (IMF) yang memasukkan peningkatan bertahap Pajak Penghasilan (PPh) karyawan sebagai salah satu alternatif pembiayaan untuk memperkuat investasi publik.

“Usulan IMF itu bagus untuk naikin pajak. Kan saya bilang sebelum ekonominya kuat, kita enggak akan ubah-ubah itu tarif pajak. Tapi kita akan ekstensifikasi, tutup kebocoran pajak dan lain-lain,” ujar Purbaya usai rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera di Jakarta, Rabu.

Alih-alih menaikkan tarif, Purbaya menegaskan pemerintah akan memprioritaskan perluasan basis pajak (ekstensifikasi), peningkatan kepatuhan, serta penutupan celah kebocoran penerimaan negara. Strategi ini dinilai lebih tepat untuk menjaga defisit fiskal tetap terkendali tanpa menambah beban wajib pajak.

Menurut dia, percepatan pertumbuhan ekonomi menjadi kunci utama dalam meningkatkan penerimaan negara secara alami.

“Yang saya pastikan adalah supaya ekonominya tumbuh lebih cepat, sehingga pajak saya lebih tinggi. Sehingga 3 persen itu bisa dihindari secara otomatis,” katanya, merujuk pada batas defisit fiskal maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Dalam laporan bertajuk Golden Vision 2045: Making The Most Out of Public Investment, IMF menilai peningkatan investasi publik merupakan faktor penting agar Indonesia dapat mencapai status negara berpendapatan tinggi pada 2045.

Lembaga tersebut menyebut, tambahan belanja investasi perlu dibarengi mobilisasi penerimaan negara agar tetap sejalan dengan aturan defisit fiskal yang telah lama diterapkan Indonesia.

“Mobilisasi pendapatan tambahan akan menciptakan ruang fiskal yang diperlukan untuk meningkatkan investasi publik, dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap aturan fiskal Indonesia yang telah lama berlaku,” tulis IMF dalam laporannya.

Sepanjang 2025, defisit Indonesia tercatat mendekati ambang batas, yakni sekitar 2,92 persen terhadap PDB.

Namun demikian, IMF tidak secara eksplisit merekomendasikan kenaikan jenis pajak tertentu. Peningkatan PPh karyawan dalam laporan tersebut disajikan sebagai bagian dari simulasi pembiayaan dalam model ekonomi, bukan sebagai rekomendasi kebijakan yang mengikat.

Selain mendorong mobilisasi penerimaan, IMF juga menekankan pentingnya peningkatan efisiensi belanja negara. Dalam kajiannya, dampak investasi publik Indonesia dinilai masih relatif terbatas dalam jangka pendek akibat adanya kesenjangan efisiensi (efficiency gap).

Karena itu, IMF menyarankan pemerintah memperbaiki kualitas manajemen investasi publik, memperketat proses seleksi dan evaluasi proyek, serta memastikan belanja negara lebih tepat sasaran agar manfaatnya lebih optimal bagi perekonomian.

Monitorday.com– Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, menyoroti secara tajam disparitas mutu pendidikan antara sekolah negeri dan swasta. Dalam kunjungannya di Sukabumi, Minggu (15/2), ia menyampaikan pesan kunci mengenai pentingnya kualitas sebagai penentu kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan.

Fajar Riza Ul Haq mengungkapkan bahwa realitas sekolah swasta hari ini menunjukkan dua wajah ekstrem: ada yang menjadi magnet dengan antrean panjang calon siswa, namun tidak sedikit pula yang berjuang keras mempertahankan jumlah murid dan keberlanjutan operasionalnya. Fenomena ini, menurutnya, menggarisbawahi urgensi pembaruan internal.

Menyikapi kondisi tersebut, Fajar Riza Ul Haq menegaskan bahwa kepercayaan publik sangat bergantung pada kualitas yang ditawarkan. “Ini menunjukkan bahwa kualitas menentukan kepercayaan publik. Orang tua akan memilih sekolah terbaik. Kalau tidak berbenah, kita bisa tertinggal,” ujarnya dengan nada reflektif.

Fajar mengajak institusi pendidikan untuk melakukan introspeksi mendalam, tidak menuding pada peserta didik, melainkan pada inti proses pembelajaran itu sendiri. “Yang perlu kita benahi bukan anak-anaknya, tetapi kualitas pembelajaran dan profesionalisme gurunya,” katanya.

Ia juga menyinggung hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMA yang belum banyak menempatkan sekolah swasta dalam jajaran 100 besar nasional, data yang harus menjadi cambuk pemacu semangat. “Kalau ingin memperkecil disparitas, maka kualitas guru harus jadi prioritas. Tidak ada jalan pintas,” tegasnya.

Dalam konteks yang lebih luas, Fajar Riza Ul Haq menambahkan bahwa Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, tengah gencar mendorong pembenahan tata kelola guru berbasis empat kompetensi utama. Di atas semua kebijakan, ia menekankan pentingnya etos kerja. “Guru yang bekerja dengan sungguh-sungguh dan totalitas adalah fondasi kemajuan sekolah,” tuturnya, seraya menyoroti komitmen di Sukabumi melalui penandatanganan kerja sama peningkatan kualitas guru.