Monitorday.com – Untuk pertama kalinya dalam sejarah, negara kepulauan Tuvalu kini memiliki Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Peresmian ATM pertama ini berlangsung di Pulau Funafuti pada Selasa (15/4) waktu setempat dan dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintahan.

Selama ini, seluruh transaksi keuangan di Tuvalu hanya dilakukan secara tunai, baik oleh warga lokal maupun wisatawan. Kehadiran ATM ini pun disambut antusias sebagai langkah maju dalam layanan perbankan.

“Peresmian ATM ini pasti akan mendobrak batasan dan memperkenalkan kepada masyarakat sebuah layanan perbankan yang modern dan tepercaya,” ujar Nisar Ali, perwakilan dari Pacific Technology Limited, perusahaan yang merancang ATM tersebut.

Momen bersejarah ini ditandai dengan pemotongan kue cokelat raksasa sebagai simbol perayaan.

Tuvalu adalah negara kecil yang terletak di Samudra Pasifik, di antara Australia dan Hawaii. Sejak meraih kemerdekaan pada 1 Oktober 1978, negara ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan infrastruktur dan ancaman perubahan iklim yang sangat nyata.

Dengan populasi sekitar 11.000 jiwa, Tuvalu menjadi salah satu negara yang paling rentan terhadap kenaikan permukaan laut. Dalam 30 tahun terakhir, permukaan air laut di wilayah ini naik sekitar 15 sentimeter—1,5 kali lebih cepat dibandingkan rata-rata global.

Mengingat sebagian besar wilayahnya hanya berada dua meter di atas permukaan laut, masa depan Tuvalu berada dalam ancaman serius.

Para ilmuwan NASA memperkirakan bahwa pada tahun 2050, setengah dari atol utama di Funafuti—yang menjadi tempat tinggal sekitar 60 persen penduduk Tuvalu—akan tenggelam akibat pasang surut harian. Bahkan, pada tahun 2100, 90 persen wilayah Funafuti diprediksi akan berada di bawah genangan air.

Di tengah krisis yang mengancam eksistensinya, peresmian ATM ini menjadi penanda bahwa meski kecil dan terpencil, Tuvalu terus berjuang untuk tetap terhubung dengan dunia modern.

Monitorday.com – Ketegangan perdagangan lintas Atlantik kembali memanas. Uni Eropa (UE) meluncurkan langkah strategis penuh tekanan terhadap kebijakan tarif yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Dalam sebuah manuver tegas namun diplomatis, UE mengumumkan daftar produk asal AS yang akan dikenai tarif balasan hingga 25 persen—mulai dari barang kebutuhan sehari-hari seperti tisu toilet, hingga komoditas strategis seperti kedelai dan riasan mata.

Langkah ini diumumkan UE pada Senin (14/4), sebagai respons atas keputusan Trump yang menetapkan tarif tinggi terhadap berbagai produk dari Eropa, termasuk tarif 25 persen untuk mobil dan suku cadangnya serta tarif resiprokal 20 persen untuk barang-barang lainnya. Sebagai kekuatan ekonomi gabungan dari 27 negara, UE tak tinggal diam. Dalam pernyataan resmi, Komisi Eropa menegaskan bahwa kebijakan ini tak hanya bentuk perlawanan, tetapi juga sinyal keseriusan dalam mempertahankan kepentingan kawasan.

“Uni Eropa telah menghentikan tindakan balasannya terhadap tarif perdagangan AS yang tidak dapat dibenarkan untuk memberi waktu dan ruang bagi negosiasi UE-AS,” ujar Komisi Eropa. Namun peringatan keras disampaikan dalam napas yang sama: jika negosiasi gagal, maka tak ada jalan kembali. Tarif akan diberlakukan dan puluhan produk AS akan terkena imbasnya.

Tarif tambahan seharusnya mulai berlaku pada Selasa (15/4), namun langkah itu kini ditunda selama 90 hari, seiring keputusan Trump yang juga menangguhkan penerapan tarif barunya. Meski tampak seperti jeda yang menenangkan, ketegangan justru semakin nyata. Sekitar 400 produk AS akan menghadapi tarif tinggi pada pertengahan Juli, dan lebih dari 1.300 item lainnya telah disiapkan untuk dikenai pajak tambahan pada gelombang berikutnya.

Framing dari kebijakan ini jelas: UE menunjukkan kekuatan tanpa melepaskan peluang diplomasi. Strategi ini tidak hanya menyasar sisi ekonomi, tetapi juga sisi psikologis Trump yang dikenal agresif dalam kebijakan perdagangan. Eropa ingin menunjukkan bahwa mereka bukanlah mitra yang bisa ditekan dengan mudah, tanpa konsekuensi yang setimpal.

Meski daftar produk tarif belum sepenuhnya menyasar ekspor terbesar AS, sinyal kuat telah dikirim. Menurut data UE berdasarkan statistik resmi AS tahun 2023, lima barang ekspor utama dari AS ke Eropa adalah minyak dan gas, obat-obatan dan produk farmasi, perlengkapan dan suku cadang kedirgantaraan, peralatan medis, dan kendaraan bermotor. Dari sektor pertanian, kedelai menjadi ekspor dominan yang kini masuk dalam daftar sasaran tarif UE.

Kebijakan ini datang di tengah masa politik yang penuh perhitungan di kedua belah pihak. Bagi Trump, tarif adalah alat tawar-menawar yang kerap digunakan untuk memaksa mitra dagang membuka akses yang lebih besar bagi produk AS. Namun bagi Eropa, langkah ini sudah melintasi batas kewajaran, dan respons balasan pun dipersiapkan secara sistematis.

Perang tarif yang tak kunjung selesai ini bukan hanya soal angka-angka di neraca dagang, tetapi juga soal harga diri, pengaruh, dan dominasi dalam lanskap ekonomi global. Baik AS maupun UE tahu betul bahwa langkah-langkah ini bisa merambat jauh ke sektor lain—dari ketidakstabilan pasar saham hingga inflasi harga konsumen.

Dengan penundaan 90 hari yang kini berjalan, dunia menunggu dengan napas tertahan. Akankah dua raksasa ekonomi ini menemukan titik temu dalam meja perundingan? Atau justru bersiap menyalakan babak baru dalam perang dagang yang lebih luas dan penuh konsekuensi? Yang jelas, sinyal dari Eropa sudah sangat terang: jika Trump bermain keras, mereka akan membalas lebih keras.

Monitorday.com – Sorotan tajam mengarah ke Surabaya. Sebuah perusahaan suku cadang mobil, UD Sentoso Seal, diduga melakukan praktik yang tak hanya mencederai hak ketenagakerjaan, tetapi juga menabrak batas kebebasan beragama. Dugaan pemotongan gaji bagi karyawan yang melaksanakan salat Jumat serta penahanan ijazah pegawai membuat Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Akmarawita Kadir, angkat bicara lantang dalam sebuah rapat dengar pendapat. Reaksi publik pun bergejolak, menuntut kejelasan dan tindakan nyata.

Dari Jakarta Timur, suara respons datang dari Menteri Agama Nasaruddin Umar. Dalam momentum usai memberikan bimbingan manasik haji nasional di Asrama Haji Pondok Gede, Sabtu (19/4/2025), Nasaruddin memberikan pernyataan singkat namun penuh arti, “Saya akan pelajari.”

Pernyataan tersebut menyiratkan sinyal bahwa Kementerian Agama tak akan tinggal diam terhadap potensi pelanggaran hak beragama di ruang kerja. Meski belum menerima laporan resmi, Nasaruddin menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa disepelekan. “Belum dapat ke saya itu laporannya,” ujarnya sambil melangkah keluar dari lokasi acara.

Sementara itu, laporan dari DPRD Surabaya menyebut situasi yang lebih kompleks. Selain pemotongan gaji saat salat Jumat, terdapat dugaan bahwa karyawan dipaksa bekerja dengan metode yang melampaui batas kewajaran. Bahkan disebut ada pegawai yang ‘disekap’ secara tidak manusiawi. Framing yang dibangun DPRD bukan sekadar tentang praktik kerja yang salah, tapi tentang pelanggaran terhadap prinsip perikemanusiaan yang sangat mendasar.

Akmarawita Kadir tak menahan kritiknya. Dalam forum hearing yang digelar di Gedung DPRD Surabaya, ia menegaskan, “Kalau menurut saya sih ini juga soal perikemanusiaan. Jadi seperti ada yang tadi disekap, salat Jumat dipotong gajinya, dan sebagainya.” Penahanan ijazah yang dilakukan perusahaan dinilai sebagai bentuk tekanan sistemik yang menghambat hak karyawan untuk berpindah kerja atau melanjutkan pendidikan.

Sementara pemilik usaha UD Sentoso Seal masih bersikukuh menyangkal semua tuduhan, publikasi soal praktik-praktik semacam ini tak bisa begitu saja diredam. Dunia maya pun mulai bergemuruh. Tagar #HakKaryawan dan #BebasBeribadah mulai berseliweran di lini masa. Serikat pekerja turut menyuarakan kekhawatiran atas praktik perusahaan-perusahaan kecil dan menengah yang kerap lolos dari pantauan regulasi ketenagakerjaan.

Isu ini mengundang perhatian lebih dari sekadar pelanggaran administratif. Ia menyentuh jantung nilai-nilai konstitusional Indonesia yang menjamin kebebasan beragama dan hak untuk bekerja secara layak. Maka pernyataan Menag untuk mempelajari kasus ini bisa menjadi titik awal investigasi menyeluruh yang diharapkan publik tidak hanya berhenti pada tataran wacana.

Bagi banyak orang, salat Jumat bukan sekadar ibadah, tapi juga simbol kebebasan spiritual yang seharusnya tidak boleh dibeli dengan potongan upah. Dan jika benar ada penahanan ijazah, maka kasus ini bisa mencuat sebagai contoh nyata eksploitasi tenaga kerja yang harus dibongkar habis.

Dengan sorotan DPRD, tekanan publik, dan sinyal awal dari Kementerian Agama, bola kini ada di tangan pihak berwenang. Transparansi dan ketegasan hukum sangat dinantikan. Apakah praktik semacam ini akan dibiarkan berulang, ataukah akan menjadi momen koreksi besar bagi sistem perlindungan pekerja di Indonesia?

Monitorday.com — Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan akan memperketat proses seleksi mitra dalam pelaksanaan program Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).

Langkah ini diambil menyusul dugaan penyelewengan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) di wilayah Kalibata, Jakarta Selatan.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan pihaknya tidak akan gegabah lagi dalam memilih mitra. “BGN akan lebih selektif dalam menentukan mitra yang dapat bekerja sama dalam pembangunan SPPG,” ujarnya dalam pernyataan resminya.

Masalah bermula dari keluhan mitra penyedia MBG, Ira Mesra Destiawati, yang mengaku belum menerima pembayaran atas makanan bergizi yang ia distribusikan ke 19 sekolah sejak Februari 2025. Ira, yang bertugas di dapur SPPG Kalibata, menyebutkan kerugian hampir mencapai Rp1 miliar, dan kini dapur seluas 500 meter persegi itu telah berhenti beroperasi.

Tak hanya mengeluh, Ira juga melaporkan Yayasan MBN ke pihak kepolisian dengan dugaan penggelapan dana. Menanggapi hal ini, Dadan menegaskan bahwa konflik tersebut murni persoalan internal antara mitra dapur dan yayasan pelaksana.

“Apa yang terjadi di SPPG Kalibata adalah masalah internal mitra. Tidak ada keterlibatan langsung BGN,” katanya.

Menurut Dadan, BGN baru mengetahui bahwa pelaksanaan program MBG di Kalibata melibatkan dua entitas berbeda, yakni yayasan dan pemilik fasilitas dapur. Selama ini, BGN mengira keduanya merupakan satu kesatuan mitra.

“Kami baru sadar ada dua pihak berbeda di balik pelaksanaan itu. Kami tahunya mereka satu entitas mitra,” jelasnya.

Pihak BGN telah memfasilitasi mediasi antara kedua pihak yang berselisih. Dari hasil pertemuan tersebut, permasalahan dianggap selesai dan dinyatakan sebagai kesalahpahaman internal. Dapur MBG Kalibata pun disebut telah kembali beroperasi mulai Kamis (17/4).

Dadan juga menjelaskan bahwa keterlambatan operasional usai Lebaran disebabkan oleh perubahan sistem pendanaan yang sedang diterapkan. Ia memastikan dana operasional untuk 10 hari ke depan telah dikirimkan.

“Untuk ke depannya, mitra tidak lagi diminta menalangi dana. Kami sudah mengirimkan uang muka,” ujarnya.

Dalam kebijakan baru, BGN kini menggunakan sistem virtual account (VA) sebagai rekening bersama antara SPPG dan yayasan. Dana hanya bisa dicairkan jika ada verifikasi dan kesepakatan dari kedua belah pihak.

“Dengan sistem VA ini, tidak akan ada pencairan sepihak. Akuntabilitas terjaga, transparansi lebih kuat,” tegas Dadan.

Melalui sistem ini, BGN berharap polemik serupa tidak terulang, dan pelaksanaan program MBG dapat berjalan lancar sesuai tujuan utama: menyediakan makanan bergizi bagi generasi muda Indonesia.

Monitorday.com – Kementerian Agama (Kemenag) meluncurkan gerakan ekoteologi nasional dengan melibatkan masjid, rumah ibadah, KUA, dan lembaga pendidikan keagamaan untuk berkontribusi dalam pelestarian lingkungan.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan gerakan ini menjadi salah satu program prioritas 2025-2029, termasuk aksi nyata penanaman satu juta pohon Matoa serentak pada Hari Bumi, 22 April 2025.

Kemenag bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pemerintah daerah untuk penyediaan bibit pohon dan dukungan teknis.

Dirjen Bimas Islam, Abu Rokhmad, menyebut masjid akan dijadikan pusat edukasi ekologi lewat program Eco-Masjid yang mengusung pengelolaan sampah, energi terbarukan, dan penghijauan.

KUA juga akan dikembangkan menjadi KUA Hijau, di mana edukasi ekoteologi akan disisipkan dalam layanan keagamaan seperti bimbingan pranikah dan penyuluhan agama.

Kemenag mendorong inovasi wakaf berbasis lingkungan seperti Wakaf Hutan, Wakaf Sumur, hingga Wakaf Pokok Kopi untuk mengintegrasikan pemberdayaan ekonomi dengan kelestarian alam.

Monitorday.com – Lebih dari enam ratus sekolah Islam terpadu yang tergabung dalam Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Indonesia serentak menggelar aksi boikot produk-produk terafiliasi dengan zionis pada Senin (14/4/2025) di seluruh Indonesia.

Aksi yang melibatkan puluhan ribu siswa, guru, dan orang tua ini menjadi bagian dari pendidikan karakter yang menanamkan empati dan keberanian bersikap terhadap ketidakadilan, menurut Ketua Umum JSIT Indonesia, Fahmi Zulkarnain.

Boikot dilakukan melalui edukasi publik lewat poster, kampanye media sosial, penarikan produk tertentu dari kantin sekolah, serta penggalangan dana kemanusiaan untuk rakyat Palestina.

Fahmi menegaskan bahwa aksi ini bukan soal agama semata, melainkan soal kemanusiaan, dan sekolah adalah tempat terbaik untuk menumbuhkan kesadaran global tersebut.

Gerakan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan JSIT Indonesia dalam membela nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan untuk Palestina.

Monitorday.com – Kementerian Agama RI menandatangani dua MoU dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset serta Kementerian Urusan Agama, Wakaf, dan Tempat Suci Kerajaan Yordania di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto dan Raja Abdullah II di Amman.

Kerja sama bidang pendidikan meliputi program sarjana, pascasarjana, double degree, shortcourse, riset bersama, pengembangan lembaga pendidikan, pertukaran dosen dan mahasiswa, serta beasiswa di semua jenjang.

Di bidang urusan agama dan wakaf, kedua negara sepakat memperkuat kerja sama dalam moderasi beragama, pencegahan ekstremisme, pengelolaan masjid, pemberdayaan umat, dialog antaragama, zakat, wakaf, musabaqah Al-Qur’an, serta promosi Akta Amman dan Deklarasi Istiqlal.

Keduanya akan membentuk komite bersama yang akan bertemu secara berkala untuk memastikan tindak lanjut konkret dari MoU tersebut.

Monitorday.com – “Efisiensi anggaran bukan alasan untuk melemahkan semangat, justru membuat kami lebih optimal mengawal laut Indonesia,” tegas Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, menyulut semangat para penjaga laut Indonesia untuk terus menegakkan kedaulatan maritim, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Aksi tegas kembali diperlihatkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam menjaga kedaulatan laut Nusantara. Dua kapal ikan asing (KIA) berbendera Vietnam ditangkap saat mencuri ikan di Laut Natuna Utara, Senin (14/04/25), dalam operasi yang tak hanya berani, tetapi juga sarat makna filosofis.

Kapal Pengawas (KP) Orca 03 dan KP Orca 02 tampil sebagai garda depan dalam operasi gabungan Bakamla Patma Yudhistira/2025 dan operasi mandiri KKP. Keberadaan kapal pengawas dengan nama “Orca” bukan tanpa makna—seperti paus pemburu yang melindungi wilayahnya, KP Orca adalah simbol kekuatan, kecerdasan, dan ketegasan Indonesia dalam menjaga laut dari perusakan dan pencurian sumber daya.

“Negara hadir di Laut Natuna Utara. Kami tidak akan memberi ruang bagi pelaku illegal fishing,” tegas Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Dr. Pung Nugroho Saksono, atau akrab disapa Ipunk, dalam konferensi pers di Batam, Jumat (18/04).

Ipunk menjelaskan bagaimana dua kapal, 936 TS (135 GT) dan 5762 TS (150 GT), terdeteksi oleh KP Orca 03 saat melakukan aktivitas terlarang menggunakan alat tangkap pair trawl—praktik merusak yang dilarang keras di wilayah Indonesia.

Lebih lanjut, Ipunk juga mengapresiasi Kapten KP Orca 03, Mohammad Ma’ruf, S.ST.Pi yang memimpin operasi dengan sigap. Saat dua kapal asing berusaha kabur, ia memerintahkan peluncuran Rigid Inflatable Boat (RIB). Dalam waktu singkat, keduanya berhasil dilumpuhkan. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan 4.500 kilogram ikan campur dan 30 anak buah kapal (ABK) asal Vietnam.

“Alat tangkap itu sangat merusak. Ikan kecil pun ikut terjaring, menyebabkan kepunahan sumber daya perikanan dan merusak ekosistem. Kita tidak boleh diam,” ujar Ipunk. Ketegasan itu membuahkan hasil besar: negara diselamatkan dari potensi kerugian mencapai Rp152,8 miliar—nilai fantastis yang mencakup hasil tangkapan ilegal, kerusakan lingkungan, dan nilai ekonomi penggunaan pair trawl.

Tak hanya menindak, KKP juga bertindak cepat merespons laporan masyarakat. Ini bukan semata aksi teknis, melainkan refleksi semangat kolaboratif dan partisipatif dalam menjaga laut Indonesia. Bahwa laut adalah warisan, bukan hanya untuk dinikmati, tapi untuk dijaga bersama.

Kapal Orca, lebih dari sekadar alat pengawas. Ia adalah manifestasi semangat maritim Indonesia—gagah, gesit, dan garang terhadap pelanggaran. Filosofi di balik namanya mengandung makna dalam: seperti paus pembunuh yang cerdas dan pelindung teritorialnya, Orca adalah perpanjangan tangan negara yang tak gentar menghadapi ancaman apa pun di laut.

Tindakan hukum juga tak main-main. Kedua kapal Vietnam akan dijerat dengan pasal-pasal tegas dalam Undang-Undang Perikanan, yang telah diperbarui hingga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Ini adalah pesan yang jelas: laut Indonesia bukan untuk dirampas.

Dengan semangat efisiensi yang melahirkan efektivitas, dan filosofi laut yang tertanam kuat, PSDKP dan armada Orca tak sekadar menegakkan hukum, melainkan simbol komitmen Indonesia dalam menjaga laut sebagai sumber kehidupan dan martabat bangsa.

Monitorday.com – Alih-alih menyuapi generasi muda dengan gizi yang layak, program makan gratis justru jadi santapan empuk praktik penggelapan dana. Kalibata, Jakarta Selatan, kini bukan cuma soal nasi dan lauk, tapi juga uang rakyat yang raib.

Apa kabar gizi anak bangsa? Tampaknya, menu hari ini bukan protein tinggi, melainkan korupsi berkalori tinggi. Ketika dapur yang mestinya menanak masa depan justru menghidangkan konflik kepentingan dan penggelembungan anggaran, kita tahu: ini benar-benar Indonesia!

Di tengah semangat memberi makan anak sekolah secara gratis, kabar tak sedap datang dari Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Kalibata. Bukan soal rasa masakan, tapi soal rasa keadilan yang mulai hambar. Jumat (18/4/2025), pihak kepolisian memanggil dua pihak yang mestinya jadi mitra: pelapor berinisial MBN dan korban bernama Ira. Keduanya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penggelapan dana operasional dapur sebesar Rp975.375.000. Angka yang nyaris menyentuh satu miliar rupiah. Cukup untuk memberi makan satu kecamatan—atau mungkin hanya cukup untuk memberi kenyang satu oknum?

Konon, laporan ini sudah dilayangkan sejak 10 April lalu, namun sampai sekarang belum ada tanda-tanda permintaan maaf, apalagi pengembalian dana. Mediasi memang sempat dilakukan, bahkan dapur kembali beroperasi pada 17 April. Tapi seperti nasi yang sudah menjadi kerak, ada jejak gosong yang tak bisa disembunyikan.

Yang bikin rakyat makin geleng-geleng: dalam kontrak awal, per porsi makanan dihargai Rp15.000. Tapi mendadak, entah dapat ilham dari dapur sebelah, harga turun jadi Rp13.000. “Diskon” ini katanya sudah diketahui sebelum kontrak ditandatangani. Artinya, ada yang main harga sejak awal. Tapi bukan harga pasar, ini harga nurani. Dan tampaknya, nurani bisa dinego.

Ira, mitra dapur yang memasak lebih dari 65.000 porsi makanan sejak Februari hingga Maret, mengaku tak menerima bayaran untuk tahap kedua distribusi. Bukan karena salah masak, tapi karena pihak yayasan mendadak “alergi transparansi”. Tanpa keterbukaan, tanpa pertanggungjawaban, tanpa rasa bersalah. Seolah-olah, masak nasi lebih penting dari menghitung anggaran.

Yang paling ironis, program ini sejatinya digadang-gadang jadi solusi ketimpangan gizi anak-anak sekolah. Tapi kenyataannya, justru jadi contoh sempurna bagaimana idealisme bisa dicincang di talenan korupsi. Bagaimana mungkin mau bergizi kalau dananya sudah tercampur busuk? Bagaimana bisa menyiapkan masa depan anak-anak kalau hari ini saja disuapi kebohongan?

Kepolisian menegaskan bahwa laporan ini masih berjalan, belum ada pencabutan. Tapi publik tahu betul, di negeri ini, proses hukum sering kali hanya hangat di awal, lalu dingin menjelang makan siang. Kita sedang menonton sinetron hukum yang biasa: episode 1 gempar, episode 10 menguap.

Maka, tak heran kalau orang bilang, “Tak Indonesia kalau tak ada korupsi.” Kita terlalu terbiasa. Terlalu kebal. Sampai-sampai saat dana makan anak digelapkan, publik cuma angkat alis sebentar, lalu kembali scroll media sosial.

Mungkin yang paling pahit bukan soal uang yang hilang, tapi hilangnya kepercayaan. Ketika dapur bergizi menjadi tempat menggoreng dana, saat itulah kita tahu: menu utamanya bukan lagi makanan sehat, tapi mental yang sakit.

Monitorday.com – Ketua Umum PP Persis, KH Jeje Zainudin, menyebut rencana Presiden Prabowo untuk mengevakuasi 1.000 anak Gaza ke Indonesia sebagai langkah yang dilematis dan menyarankan fokus pada peningkatan bantuan kemanusiaan.

Menurut Kiai Jeje, membawa warga Gaza keluar justru bisa membuka peluang Israel dan Amerika untuk mengosongkan Gaza dari penduduk aslinya, sehingga mengancam kedaulatan Palestina.

Ia menyarankan bantuan diperbanyak dalam bentuk obat-obatan, tenaga medis, serta dukungan tekanan internasional agar Israel menghentikan kejahatan di Gaza.

KH Jeje juga menegaskan bahwa jika evakuasi membuka jalan bagi Israel menguasai Gaza, maka rencana tersebut harus dibatalkan.

Presiden Prabowo sendiri menegaskan bahwa evakuasi ini bersifat sementara, dengan komitmen untuk memulangkan para penyintas ke Gaza setelah situasi stabil.