Monitorday – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegur keras pemerintah daerah yang dinilai masih pasif dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran daerah (APBD). Ia menekankan bahwa banyak daerah seolah hanya menjadikan APBD sebagai “tabungan”, bukan instrumen untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah 2025 di Jakarta, Purbaya menyoroti fakta bahwa sebagian besar perekonomian nasional masih didominasi oleh Pulau Jawa. Data menunjukkan, lebih dari separuh kontribusi produk domestik bruto (PDB) nasional masih bersumber dari Jawa, sementara potensi luar Jawa belum tergarap optimal.
“APBD itu bukan untuk ditabung, tapi untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah harus agresif, bukan menunggu,” tegasnya di hadapan para kepala daerah dan pejabat kementerian terkait.
Purbaya menilai banyak daerah memiliki dana yang besar, namun tidak digunakan secara efektif. Ia mencontohkan ada pemerintah daerah yang masih menyimpan dana triliunan rupiah tanpa program jelas untuk menggerakkan ekonomi warganya. “Kalau ada Rp3 triliun menganggur, makmurkan penduduk di situ. Gunakan untuk proyek produktif,” ujarnya menegaskan.
Ia juga mengingatkan pentingnya keseimbangan antara kebijakan fiskal pusat dan daerah. Pemerintah pusat, kata dia, telah memberikan ruang fiskal yang cukup luas agar daerah dapat berinovasi dan menciptakan sumber pertumbuhan baru. Namun, sebagian besar daerah dinilai belum mampu mengelola potensi tersebut secara optimal.
Menurutnya, masih banyak pemerintah daerah yang bersikap aman dengan menargetkan surplus anggaran demi menjaga cadangan keuangan, padahal langkah itu justru menghambat perputaran ekonomi di tingkat lokal. “Kalau semua ingin surplus, kapan ekonomi berputar? Gunakan dana itu untuk menggerakkan pasar, membuka lapangan kerja, dan membangun infrastruktur,” tuturnya.
Purbaya menegaskan, Indonesia harus segera melepaskan diri dari pola pembangunan yang terlalu terpusat di Pulau Jawa. Ketimpangan antarwilayah bukan hanya masalah angka statistik, tetapi juga cermin ketidakmerataan kesejahteraan. “Sudah terlalu lama pembangunan kita Jawa-sentris. Harus ada keberanian menggeser pusat pertumbuhan ke luar Jawa,” katanya.
Ia mendorong agar pemerintah daerah di luar Jawa lebih berani mengambil inisiatif strategis—baik melalui investasi publik, pembangunan kawasan industri, maupun penguatan sektor pertanian dan kelautan. Purbaya percaya, dengan inovasi dan keberanian mengambil risiko, daerah-daerah seperti Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, hingga Maluku dan Papua bisa menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam kesempatan itu, Purbaya juga mengingatkan bahwa tantangan daerah ke depan tidak hanya soal inflasi atau defisit anggaran, tetapi juga bagaimana menciptakan struktur ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan. Pemerintah daerah diminta tidak sekadar menjalankan rutinitas anggaran, tetapi mampu membangun visi ekonomi yang berpihak pada rakyat.
“Kita tidak bisa terus terjebak pada pola lama. Daerah harus menjadi pusat inovasi ekonomi baru, bukan hanya pelengkap kebijakan pusat,” ujarnya menegaskan.
Pesan Purbaya menjadi sindiran tajam bagi pemerintah daerah yang masih lamban bergerak. Di tengah tantangan global dan kebutuhan memperkuat daya saing nasional, setiap rupiah dalam APBD seharusnya menjadi energi pembangunan.
Ia menutup arahannya dengan menegaskan pentingnya perubahan paradigma dalam mengelola keuangan publik. “APBD bukan sekadar angka di laporan, tapi alat untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Kalau uangnya diam, rakyat pun ikut diam. Tapi kalau APBD digerakkan, maka pertumbuhan dan kesejahteraan ikut bergerak,” ujarnya.
Dengan pernyataan itu, Purbaya menegaskan kembali semangat desentralisasi fiskal yang sejati: menjadikan daerah sebagai ujung tombak pertumbuhan ekonomi nasional. Bukan sekadar penerima dana dari pusat, melainkan penggerak utama pembangunan yang berkeadilan dan merata dari Sabang hingga Merauke.