Monitorday.com – Partai NasDem telah mengambil langkah yang strategis dengan menyadari posisinya yang tidak mendukung Prabowo Subianto dan Gibran dalam pilpres 2024.

Dengan tidak terlibat dalam kabinet, NasDem dapat menjaga independensinya dan terus mengawasi kebijakan pemerintah tanpa terikat oleh kepentingan koalisi.

Keputusan ini juga mencerminkan kesadaran NasDem akan realitas politik yang ada. Dalam konteks persaingan antar partai, bergabung dalam kabinet bisa berarti mengorbankan prinsip-prinsip yang diusung.

NasDem tampaknya memilih untuk fokus pada penguatan basis suara dan membangun citra sebagai partai yang kritis dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, mereka dapat memposisikan diri sebagai pengawas yang konstruktif terhadap kebijakan pemerintah, memberi suara bagi rakyat, dan tetap relevan di mata publik.

Wakil Ketua Umum NasDem Saan Mustopa menyinggung soal etika dan kepantasan terkait keputusan NasDem yang tidak masuk ke kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Terkait dengan (keputusan) kabinet, NasDem kan selalu mengatakan dalam hal ini Pak Surya, ini soal etika saja dan kepantasan saja,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/10).

Saan menjelaskan posisi NasDem yang tidak mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 membuat partainya mawas diri untuk masuk ke kabinet. Oleh karena itu, kata dia, NasDem lebih mendorong para partai pendukung Prabowo-Gibran di Pilpres untuk masuk ke dalam kabinet.

“Nasdem ini kan ketika Pilpres 2024, 14 Februari yang lalu, itu kan tidak memberikan dukungannya terhadap Pak Prabowo,” ujar Saan.

“Nah, karena itu secara etika tentu NasDem apa istilahnya tahu diri ya, bahwa dia memberikan kesempatan bagi partai-partai koalisi pendukung Pak Prabowo Pak Gibran untuk mengisi komposisi di kabinet,” sambungnya.

Di sisi lain, Saan menjelaskan NasDem tetap mendukung penuh pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan meski tidak masuk ke dalam kabinet.

Ia juga membantah NasDem tidak masuk ke kabinet lantaran tidak mendapat jabatan menteri yang strategis.

“Jadi kita men-support dan mendukung sepenuhnya apa yang menjadi keputusan kebijakan dan program pemerintahan Pak Prabowo,” tutur dia.

Bagaimana dengan PDIP?

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut akan ada sosok dari PDIP dalam kabinet menteri pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menyinggung pilihan politik zero enemy yang kerap dilontarkan Prabowo.

“Mazhab Prabowo itu zero enemy. Prabowo sering bilang 1.000 kawan terlalu sedikit tapi satu musuh terlalu banyak. Ini yang menegaskan kenapa Prabowo ingin merangkul semua partai politik yang kalah pilpres,” kata Adi saat dihubungi, Kamis (10/10/2024).

Adi mengatakan keberadaan kader PDIP di kabinet Prabowo-Gibran mendatang juga sebagai upaya mencegah adanya kelompok dominan dalam koalisi. Dia menilai Prabowo ingin kekuatan partai politik di koalisinya kelak terbagi rata

“Karenanya, mengajak PDIP ke dalam koalisi untuk menetralisir itu semua. Lima tahun ke depan, bagi Prabowo tak boleh ada orang yang merasa ingin dominan. Cukup yang dominan itu hanya Prabowo sebagai presiden, bukan yang lain,” terang Adi.

Menurut Adi, bergabungnya PDIP ke pemerintahan Prabowo mendatang juga bisa dimaknai upaya Prabowo menghilangkan dominasi Joko Widodo (Jokowi) yang kental selama satu dekade terakhir.

“Bisa juga ditafsirkan masuknya PDIP ke dalam koalisi sebagai upaya untuk mengurangi pengaruh dan dominasi Jokowi di masa mendatang. Dengan adanya PDIP di dalam pemerintahan tentu kekuatan-kekuatan politik yang ada bisa seimbang. Apapun judulnya, meski kalah pilpres, PDIP partai pemenang pileg yang posisinya pasti strategis untuk dukungan politik lima tahun mendatang,” katanya.

Lalu, bergabungnya PDIP ke kabinet Prabowo-Gibran apa akan menimbulkan gejolak di partai Koalisi Indonesia Maju (KIM)?

Adi menilai riak-riak kecil itu tidak bisa dicegah mengingat PDIP dan sejumlah partai yang berseberangan di pilpres lalu tidak ‘berkeringat’ dalam memenangkan Prabowo. Namun, ia yakin partai-partai di KIM tidak bisa banyak memberikan perlawanan jika bergabungnya PDIP merupakan keinginan dari Prabowo selaku presiden terpilih.