Monitorday.com – Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pemilih Muslim dapat menjadi penentu dalam mengayunkan hasil pemilihan di beberapa daerah pemilihan utama, termasuk Kensington dan Putney di London, serta 29 lokasi lain di seluruh Inggris Raya. Dengan ketidakpastian politik yang tinggi, suara komunitas ini diperkirakan akan memegang peranan krusial dalam pemilihan mendatang, berpotensi mengubah lanskap politik ibu kota.

Di tengah hiruk pikuk keseharian di Golborne Road, Kensington Utara, Khalid Hasan, seorang pemilik toko karpet berusia 45 tahun, menyuarakan keprihatinannya. Setelah menutup tokonya untuk shalat Ashar di Masjid Al Huda, ia mengungkapkan kekhawatiran mendalamnya terhadap kondisi sosial saat ini. “Kekhawatiran saya adalah dengan apa yang terjadi begitu banyak saat ini dalam masyarakat: polarisasi yang terjadi antarmanusia – kebencian dan kemarahan yang ada di komunitas kami,” ujar Hasan.

Bagi Hasan dan banyak pemilih Muslim lainnya, isu-isu seperti kejahatan rasial, kekerasan, dan Islamofobia yang sering diberitakan menjadi sangat mengganggu. Mereka merasa terpengaruh langsung oleh peningkatan sentimen negatif dan perpecahan dalam masyarakat. Apa yang mereka dengar di berita—kekerasan dan sentimen anti-Muslim—adalah sesuatu yang sangat meresahkan dan memengaruhi pandangan mereka terhadap para pemimpin politik.

Kekhawatiran ini bukan hanya sekadar isu pinggiran, melainkan inti dari apa yang akan memengaruhi keputusan mereka di bilik suara. Lingkungan seperti Kensington Utara, dengan pasar, toko daging halal, dan kafe-kafe keluarga, mencerminkan komunitas yang beragam namun rentan terhadap isu-isu sosial yang memecah belah.

Dengan demikian, partai-partai politik yang bertarung memperebutkan kursi di wilayah-wilayah kunci seperti Kensington dan Putney harus memahami dan mengatasi kekhawatiran spesifik dari komunitas Muslim. Kemampuan mereka untuk meyakinkan pemilih ini bahwa suara mereka didengar dan masalah mereka ditangani secara serius, bisa menjadi kunci untuk meraih kemenangan dalam pemilu yang semakin kompetitif dan menegaskan pentingnya suara minoritas.

Monitorday.com Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj) kembali mengeluarkan imbauan tegas kepada masyarakat muslim agar senantiasa teliti dan waspada dalam memilih biro perjalanan umrah. Peringatan ini disampaikan menyusul masih banyaknya aduan yang diterima Kemenhaj terkait dugaan penipuan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan ibadah umrah hingga saat ini. Potensi kerugian finansial dan kegagalan berangkat masih membayangi calon jemaah yang kurang cermat.

Melalui Subdirektorat Pengawasan Umrah, Kemenhaj meminta calon jemaah untuk tidak mudah tergiur dengan penawaran harga yang tidak masuk akal atau terlalu murah. Prioritas utama harus diletakkan pada legalitas dan kredibilitas penyelenggara perjalanan ibadah umrah. Memastikan bahwa travel memiliki izin resmi dan rekam jejak yang baik menjadi langkah krusial untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan selama proses perencanaan ibadah suci ini.

Kepala Subdirektorat Pengawasan Umrah, Andi Muhammad Taufik, menegaskan bahwa kehati-hatian jemaah merupakan kunci utama dalam mencegah terjadinya penipuan. “Jemaah perlu lebih cermat sejak awal. Jangan mudah tergoda harga murah yang tidak rasional dan selalu pastikan travel umrah memiliki izin resmi. Langkah sederhana ini sangat penting untuk melindungi jemaah dari kerugian,” ujar Andi saat ditemui di Kantor Kemenhaj pada Rabu (04/02/2026).

Untuk membantu masyarakat dalam memilih travel umrah yang aman dan terpercaya, Kemenhaj membagikan beberapa tips praktis. Yang paling utama adalah memastikan travel tersebut terdaftar resmi sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) melalui situs SATU HAJI (Sistem Aplikasi Terpadu Umrah dan Haji) milik Kemenhaj. Melalui platform ini, jemaah dapat mengecek status izin, nomor SK, akreditasi, serta masa berlaku izin travel secara transparan.

Kemenhaj mengingatkan bahwa travel perjalanan umrah yang tidak terdaftar dalam sistem SATU HAJI dinyatakan ilegal dan tidak memiliki izin resmi untuk beroperasi. Oleh karena itu, pengecekan mandiri melalui situs resmi Kemenhaj ini menjadi langkah wajib bagi setiap calon jemaah untuk memastikan keamanan dan kelancaran perjalanan ibadah umrah mereka.

Monitorday.com – Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang semakin pesat dinilai membawa peluang sekaligus tantangan besar bagi dunia pendidikan. Teknologi ini dapat memperkaya proses pembelajaran, namun perlu disikapi secara bijak agar tidak menggeser nilai-nilai kemanusiaan dalam pendidikan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti saat membuka seminar internasional bertajuk Navigating the Future: English Language Education with AI and the Evolving Role of Educators di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA), Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Dalam sambutannya, Mu’ti menegaskan bahwa AI harus diposisikan sebagai alat pendukung pembelajaran, bukan pengganti peran guru.

“AI merupakan produk machine learning, algoritma, dan teknologi. Ia hanyalah alat. Pendidikan tetap tentang membangun karakter manusia yang tidak bisa digantikan oleh teknologi, manusia yang mampu mengendalikan teknologi, serta menggunakan teknologi untuk kemaslahatan sesama dan kesejahteraan bumi kita,” ujar Mu’ti.

Menurut Mu’ti, tantangan pendidikan ke depan bukan hanya soal pemanfaatan AI, melainkan bagaimana memastikan teknologi tersebut tetap berada dalam bingkai nilai-nilai pendidikan yang humanis dan berorientasi pada pembentukan karakter.

Pada kesempatan yang sama, Mendikdasmen juga mengungkapkan rencana penguatan pembelajaran Bahasa Inggris sejak pendidikan dasar. Mulai 2027, Bahasa Inggris direncanakan menjadi mata pelajaran wajib sejak kelas 3 sekolah dasar. Kebijakan ini diharapkan dapat membekali peserta didik dengan kemampuan komunikasi global sejak dini.

Mu’ti menekankan, pembelajaran Bahasa Inggris ke depan harus mengedepankan pendekatan deep learning yang menekankan pemahaman mendalam, bukan sekadar hafalan. Proses belajar perlu dirancang lebih aktif, kontekstual, dan bermakna agar siswa mampu menggunakan bahasa dalam situasi nyata.

Seminar internasional tersebut menghadirkan pakar pendidikan bahasa dari berbagai negara yang membahas perubahan lanskap pembelajaran akibat hadirnya teknologi generatif. Diskusi menyoroti pentingnya literasi kritis, etika, serta penguatan peran guru sebagai pengarah pembelajaran di tengah melimpahnya konten berbasis AI.

Guru Besar Bahasa Inggris UHAMKA, Herri Mulyono, menilai integrasi AI dalam pendidikan tidak boleh menggeser posisi guru. Menurutnya, guru perlu bertransformasi dari sekadar penyampai materi menjadi fasilitator berpikir kritis, refleksi etis, dan kesadaran budaya. Ia juga mengingatkan risiko ketergantungan berlebihan terhadap teknologi.

Pandangan serupa disampaikan pendiri ClarityEnglish asal Inggris, Andrew Stokes. Ia menilai AI efektif dimanfaatkan untuk tugas-tugas mikro seperti asesmen, personalisasi materi, dan pengayaan kosakata. Namun, relasi manusia di ruang kelas dan pembentukan karakter peserta didik tetap tidak tergantikan.

Sementara itu, Guru Besar Emeritus Universitas Asia Taiwan, Yinghuei Chen, menegaskan bahwa kehadiran AI justru membuat pembelajaran Bahasa Inggris semakin relevan. Di tengah banjir teks buatan mesin, kemampuan membaca kritis, memahami konteks, dan menafsirkan makna lintas budaya menjadi kompetensi utama.

Melalui forum tersebut, Kemendikdasmen menegaskan komitmennya untuk terus terlibat aktif dalam dialog global pendidikan di era AI.

“Kami berharap diskusi hari ini dapat memberi kontribusi nyata bagi peningkatan pembelajaran Bahasa Inggris di sekolah-sekolah, dan pada akhirnya bagi kualitas pendidikan nasional,” tutup Mu’ti.

Monitorday.com- Mantan Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa menanggapi langkah Indonesia yang bergabung dalam forum internasional Board of Peace. Ia menilai keputusan tersebut masih berada dalam koridor politik luar negeri bebas dan aktif yang selama ini dianut Indonesia.

Menurut Marty, keikutsertaan Indonesia dalam berbagai forum internasional bukanlah hal baru, sepanjang tujuan utamanya adalah mendorong perdamaian dan stabilitas global. Namun, ia mengingatkan bahwa setiap keterlibatan harus memiliki kejelasan mandat dan manfaat konkret bagi kepentingan nasional.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi pemerintah dalam menjelaskan posisi dan peran Indonesia di Board of Peace kepada publik. Menurutnya, komunikasi yang terbuka akan mencegah munculnya kesalahpahaman serta spekulasi politik di tengah masyarakat.

Marty menilai diplomasi Indonesia harus tetap independen dan tidak terjebak dalam kepentingan kekuatan besar mana pun. Indonesia, kata dia, perlu memastikan bahwa setiap forum internasional yang diikuti tidak menggerus prinsip kedaulatan dan sikap politik luar negeri nasional.

Pernyataan Marty Natalegawa mencerminkan pandangan kehati-hatian dari kalangan diplomat senior agar langkah diplomasi Presiden Prabowo tetap konsisten dengan kepentingan jangka panjang Indonesia.

Monitorday.com- Presiden Prabowo Subianto menggelar sejumlah pertemuan penting dengan Menteri Luar Negeri serta jajaran pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam rangka membahas arah kebijakan luar negeri dan konsolidasi politik nasional.

Pertemuan dengan Menteri Luar Negeri difokuskan pada perkembangan geopolitik global, termasuk konflik kawasan dan posisi strategis Indonesia di forum internasional. Presiden menekankan pentingnya menjaga prinsip politik luar negeri bebas dan aktif, sekaligus memastikan kepentingan nasional tetap menjadi prioritas utama.

Selain itu, Presiden Prabowo juga menerima audiensi pimpinan PKB di Istana. Dalam pertemuan tersebut, dibahas dukungan politik terhadap langkah-langkah diplomasi pemerintah, termasuk keterlibatan Indonesia dalam berbagai inisiatif perdamaian internasional.

PKB menyampaikan komitmennya untuk mendukung kebijakan pemerintah selama tetap sejalan dengan konstitusi dan kepentingan rakyat. Dialog ini dinilai sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas politik dan memperkuat dukungan lintas partai.

Rangkaian pertemuan ini mencerminkan pendekatan aktif Presiden Prabowo dalam mengonsolidasikan kekuatan politik domestik sekaligus memantapkan peran Indonesia di panggung global.

Monitorday.com- Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam forum internasional Board of Peace tidak bersifat mutlak. Indonesia, kata Prabowo, siap menarik diri apabila forum tersebut tidak sejalan dengan prinsip dasar politik luar negeri dan kepentingan nasional.

Pernyataan itu disampaikan Presiden dalam pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh Islam. Prabowo menekankan bahwa Indonesia tidak akan berkompromi terhadap isu kemanusiaan, khususnya terkait dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dan keadilan global.

Menurut Presiden, partisipasi Indonesia di berbagai forum internasional harus memberi ruang bagi sikap independen dan tidak boleh menjadikan Indonesia sebagai alat kepentingan negara besar. Prinsip politik luar negeri bebas dan aktif tetap menjadi fondasi utama setiap langkah diplomasi.

Prabowo juga menyatakan bahwa pemerintah akan terus melakukan evaluasi terhadap setiap kerja sama internasional yang diikuti. Evaluasi ini penting agar posisi Indonesia tetap konsisten dengan konstitusi dan aspirasi rakyat.

Penegasan Presiden Prabowo tersebut bertujuan meredam polemik publik sekaligus menegaskan bahwa diplomasi Indonesia tetap berdiri di atas prinsip kedaulatan, keadilan, dan kepentingan nasional.

Monitorday.com– Indonesia memperkuat inisiatif B57+ sebagai langkah strategis memperdalam integrasi ekonomi halal global. Upaya ini ditegaskan dalam gelaran Indonesia Economic Summit (IES) 2026 yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, dan investor dari berbagai negara Islam.

Inisiatif B57+ dirancang sebagai platform kerja sama perdagangan dan investasi bagi negara-negara Islam, khususnya di kawasan Asia-Pasifik dan sekitarnya. Melalui forum ini, Indonesia mendorong terciptanya konektivitas pasar, harmonisasi kebijakan, serta kolaborasi bisnis lintas negara berbasis prinsip syariah.

Pemerintah menilai B57+ dapat menjadi pengungkit penting dalam memperluas akses pasar produk halal, memperkuat rantai pasok global, serta meningkatkan arus investasi syariah. Fokus kerja sama mencakup sektor keuangan syariah, industri halal, logistik, pariwisata ramah muslim, hingga ekonomi digital Islam.

Dalam IES 2026, para pelaku usaha menyambut positif inisiatif tersebut karena dinilai mampu menjembatani kesenjangan antarnegara Islam dalam hal standar, pembiayaan, dan akses pasar. B57+ juga dipandang sebagai ruang dialog strategis antara pemerintah dan sektor swasta.

Indonesia memosisikan diri sebagai fasilitator utama dalam inisiatif ini, memanfaatkan kekuatan pasar domestik, stabilitas ekonomi, serta pengalaman dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah nasional. Peran ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia di kancah ekonomi Islam global.

Menurut pemberitaan media ekonomi nasional yang meliput Indonesia Economic Summit 2026, penguatan B57+ menjadi salah satu agenda utama Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi halal dunia yang lebih inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Monitorday.com- Keputusan Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia bergabung dalam forum internasional Board of Peace terus menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Perdebatan ini berkembang luas di kalangan akademisi, pengamat politik, hingga warganet.

Kelompok yang mendukung menilai langkah tersebut sebagai strategi diplomasi aktif untuk memperluas ruang dialog internasional. Mereka berpandangan bahwa kehadiran Indonesia di Board of Peace justru memperkuat posisi Indonesia sebagai negara penengah yang berpengaruh, khususnya dalam isu kemanusiaan dan konflik global.

Namun, kelompok kritis mengingatkan adanya potensi risiko politis dan citra internasional. Mereka menilai Board of Peace berpotensi dimanfaatkan oleh kepentingan negara besar, sehingga Indonesia harus ekstra hati-hati agar tidak terseret dalam konflik geopolitik yang bertentangan dengan prinsip bebas dan aktif.

Sejumlah analis juga menyoroti pentingnya transparansi pemerintah dalam menjelaskan tujuan, peran, dan batas keterlibatan Indonesia di forum tersebut. Komunikasi publik yang lemah dinilai dapat memicu disinformasi dan kecurigaan di tengah masyarakat.

Perdebatan ini mencerminkan meningkatnya kesadaran publik terhadap arah politik luar negeri pemerintah, sekaligus menjadi ujian bagi pemerintahan Prabowo dalam menjaga keseimbangan antara diplomasi global dan kepentingan nasional.

Monitorday.com– Indonesia aktif mendorong integrasi pasar ekonomi Islam global dengan memperkuat ekosistem investasi halal nasional. Upaya ini ditujukan untuk menjadikan Indonesia sebagai tujuan utama investasi syariah dunia sekaligus simpul penting perdagangan ekonomi Islam lintas negara.

Dorongan tersebut terlihat dari capaian transaksi investasi halal sepanjang 2023 yang mencapai sekitar 40 transaksi dengan nilai total USD 1,6 miliar. Angka ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor global terhadap stabilitas, regulasi, dan potensi pasar ekonomi syariah di Indonesia.

Pemerintah menilai integrasi pasar ekonomi Islam global menjadi kebutuhan strategis di tengah pertumbuhan populasi Muslim dunia dan meningkatnya permintaan produk serta jasa halal. Indonesia memposisikan diri bukan hanya sebagai pasar, tetapi juga sebagai produsen dan pusat distribusi dalam rantai nilai halal global.

Selain memperkuat regulasi dan insentif investasi, Indonesia juga mendorong kolaborasi lintas negara Islam melalui berbagai forum ekonomi internasional. Kerja sama ini mencakup sektor keuangan syariah, industri halal, logistik, hingga pengembangan sumber daya manusia ekonomi Islam.

Langkah tersebut sejalan dengan visi jangka menengah pemerintah untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional berbasis nilai-nilai syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Integrasi pasar dinilai mampu membuka akses pembiayaan lebih luas serta mempercepat pertumbuhan usaha halal domestik.

Menurut laporan dan data pemerintah yang dirujuk oleh KNEKS dan Kementerian Investasi, penguatan integrasi pasar ekonomi Islam global menjadi fondasi penting agar Indonesia mampu berperan sebagai pemain utama dalam peta ekonomi syariah dunia.

Monitorday.com- Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah tokoh nasional dari berbagai latar belakang di kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas arah kebijakan strategis pemerintah di tengah dinamika politik, ekonomi, dan sosial nasional.

Dalam pertemuan itu, Presiden mendengarkan berbagai masukan terkait pengelolaan sumber daya alam, reformasi birokrasi, hingga penguatan ekonomi nasional. Dialog berlangsung terbuka dan mencerminkan pendekatan konsultatif yang ditempuh pemerintah dalam merumuskan kebijakan.

Beberapa tokoh yang hadir dikenal sebagai figur kritis terhadap pemerintah. Kehadiran mereka dinilai sebagai sinyal bahwa Presiden membuka ruang dialog lintas pandangan demi menjaga stabilitas dan kohesi nasional.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah membutuhkan perspektif yang beragam agar kebijakan yang diambil tidak terjebak pada pandangan sempit kekuasaan. Menurutnya, kritik dan masukan justru menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan.

Pertemuan dengan tokoh nasional ini mencerminkan upaya Presiden Prabowo membangun komunikasi politik yang inklusif serta menjaga legitimasi kebijakan pemerintah di mata publik.