Monitorday.com, – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengumumkan bahwa pemerintah akan melanjutkan pemberian bantuan kepada para petani yang mengalami gagal panen akibat banjir. Dalam konferensi pers setelah Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Kantor Kemenko PMK, Muhadjir menyatakan bahwa pemerintah melalui BNPB akan memberikan penggantian biaya produksi gagal panen akibat banjir senilai 8 juta rupiah per hektar kepada petani yang terdampak.

Data BNPB mencatat sebanyak 331 bencana banjir atau sekitar 44% dari total kejadian bencana yang terjadi pada periode Januari hingga Maret 2023. Sebanyak 136 Kabupaten dan Kota di 20 Provinsi terdampak gagal panen akibat banjir, dengan total lahan terdampak sekitar 54 ribu hektar.

Untuk penanganan gagal panen tahun 2024, pemerintah akan bekerjasama dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian. Langkah ini diambil untuk mengoptimalkan asuransi pertanian dengan perluasan faktor risiko seperti kekeringan dan hama.

Muhadjir juga menekankan bahwa stok beras di Bulog cukup melimpah, dengan lebih dari 1 juta ton tersedia, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Pemerintah juga akan menyalurkan beras cadangan pangan pemerintah (CPP) di berbagai daerah untuk menjaga stabilitas pangan dan menekan angka inflasi.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait, termasuk Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, dan perwakilan dari PT. Jasindo.