Monitorday.com — Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka pada Kamis siang.

Dalam pertemuan tersebut, Megawati hadir didampingi putrinya yang juga Ketua DPR RI, Puan Maharani. Hasto menyebut pertemuan ini sebagai ajang silaturahmi antara dua tokoh yang telah lama saling mengenal.

Menurut Hasto, pembicaraan antara kedua pemimpin itu mencakup berbagai isu strategis terkait bangsa dan negara, termasuk dinamika geopolitik global. Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab selama lebih dari dua jam.

“Dibahas hal-hal strategis mengenai persoalan bangsa dan negara, serta berbagai isu geopolitik,” ujar Hasto dalam keterangan tertulisnya.

Ia juga menekankan bahwa pengalaman Megawati sebagai Presiden Kelima RI menjadi salah satu poin penting dalam diskusi. Pengalaman tersebut, terutama dalam menghadapi krisis multidimensional, dinilai memberikan perspektif terkait pentingnya penentuan prioritas dan respons cepat dalam kebijakan.

Selain itu, pembahasan juga menyentuh peran historis Indonesia dalam kancah internasional, seperti dalam Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non-Blok, serta komitmen terhadap politik luar negeri bebas aktif.

Hasto menilai pertemuan ini mencerminkan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Dialog yang berlangsung disebut berorientasi pada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh jajaran dari kedua pihak, termasuk perwakilan dari Partai Gerindra yang mendampingi Presiden Prabowo.

Monitorday.com – Praktik digitalisasi pembelajaran di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) Provinsi Nusa Tenggara Timur/NTT membuahkan hasil yang menggembirakan. Menurut pengakuan tenaga pendidik di SMPN Wederok, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), capaian hasil pembelajaran murid setelah menggunakan Interactive Flat Panel (IFP) atau Papan Interaktif digital (PID) menunjukkan hasil yang lebih memuaskan dibandingkan sebelumnya. 

Theobaldus Banafanu, Guru IPS di SMPN Wederok, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka, mengatakan, kehadiran super aplikasi Rumah Pendidikan, IFP, dan akses Starlink sejak awal tahun ini, telah memunculkan semangat belajar mengajar pada 139 murid di sekolahnya. Adapun Super Aplikasi Rumah Pendidikan disediakan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Sementara untuk IFP dan akses internet disediakan Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

“Sebelumnya, buku ajar itu terbatas. Jadi kalau pegang buku, murid tak bisa menyimak dengan baik. Sekarang dengan ada PID sejak Januari 2026 lalu, guru tinggal browsing saja untuk perlihatkan wujud yang dibahas seperti apa. Intinya, kami, guru dan murid. dimudahkan segalanya saat di kelas,” katanya saat diwawancara, Rabu (18/3).

Proses pembelajaran tersebut, berimbas pada hasil ujian mingguan murid yang menurutnya mulai ada kenaikan. Jika sebelumnya rata-rata kelas di kisaran 60, maka sekarang sudah ada pada rerata 75-80. Sebab, murid lebih memahami materi pembelajaran. 

Peningkatan kualitas dan sarpras bahan ajar, menurut Theobaldus selaras dengan karakter anak didiknya. Sekalipun berasal dari 3T, dengan mayoritas orang tua mereka adalah petani jagung, padi, dan kopra, namun sebagian besar sudah familiar dengan ponsel pintar. 

Theobaldus melanjutkan, sentuhan digitalisasi pada sarana prasarana pembelajaran, membuat murid tak mengantuk dan merasa kesulitan memahami materi. Semisal jika harus ada ice breaking, guru tinggal akses Youtube dan ikuti gerakan bersama. Dulu, cara ini dilakukan manual oleh guru di mana materinya harus diunduh dulu dan setelah itu gerakan dilakukan bersama. 

“Kami sangat bangga dengan apa yang diberikan pemerintah ke sekolah di wilayah 3T seperti kami. Murid tidak mengantuk lagi di kelas. Kami guru pun lebih antusias karena tak hanya ajarkan teori di atas kertas tapi juga mudah memperlihatkannya di papan digital,” sambungnya. 

Tak ketinggalan, ia juga bercerita tentang antusiasmenya saat mengikuti materi Training of Trainer (ToT) terkait presentasi menggunakan Canva dari dua rekan gurunya. Setelah selesai mengikuti materi, Theobaldus meyakini dapat menerapkan materi tersebut kepada anak didik dengan berbagai situasi di seluruh penjuru tanah air.   

“Dengan kehadiran satu PID didukung super aplikasi Rumah Pendidikan dan akses internet Starlink maka utilisasi per papan masih jadi terbatas rata-rata satu kelas sekali per minggu. Tentu harapannya agar sarana-prasarana ke sekolah 3T ini terus diperbanyak jumlahnya,” harap dia. 

Kepala Pusdatin Kemendikdasmen, Yudhistira Nugraha mengatakan, praktik baik di NTT adalah bukti nyata hasil semangat dari paradigma pembelajaran yang terus berkembang maju dan kekinian dengan mengubah konsep schooling menjadi learning.  

“Perubahan mindset ini membuat pembelajaran tidak lagi di ruang kelas tidak lagi terbatas. Pembelajaran dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja. Dengan pendekatan learning, proses belajar bisa dilakukan di mana pun dan kapan pun,” jelasnya.
 
Menurut Kapusdatin, setelah perubahan pola pikir, maka diperlukan kolaborasi berkelanjutan. Sebab, jumlah pengembang teknologi pembelajaran di Indonesia mencapai hampir 3 ribu orang yang tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga. Oleh karenanya, ekosistem ini harus saling mengenal dan menguatkan.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menetapkan kebijakan baru penyaluran aneka tunjangan guru yang mulai berlaku pada tahun 2026, yakni dilakukan setiap bulan. Sepanjang Januari hingga Maret 2026, pemerintah telah menyalurkan lebih dari Rp18 triliun aneka tunjangan untuk lebih dari 1,6 juta guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND) di seluruh Indonesia. 

Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru, Nunuk Suryani, menegaskan bahwa perubahan mekanisme penyaluran ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan layanan yang lebih baik kepada guru.

“Mulai tahun 2026, penyaluran tunjangan guru dari yang tadinya dilakukan per tiga bulan, kini menjadi setiap bulan. Percepatan penyaluran ini agar dapat memberikan kepastian kepada para guru akan haknya. Bagi pemerintah, tunjangan guru bukan sekadar angka dalam anggaran, tetapi bentuk apresiasi atas dedikasi para guru yang setiap hari hadir mendidik generasi bangsa,” ujar Dirjen Nunuk pada Selasa (17/3).

Ia menambahkan bahwa pemenuhan hak guru secara lebih cepat diharapkan dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran. “Kami juga berharap dengan dipenuhi haknya, para guru dapat lebih fokus mengajar dan memberikan layanan pendidikan yang terbaik bagi murid-murid,” tambahnya.

Penyaluran tunjangan guru di triwulan pertama 2026 tersebut meliputi Tunjangan Profesi Guru (TPG) kepada sekitar 1,6 juta guru dengan total penyaluran mencapai Rp18 triliun; Dana Tambahan Penghasilan (DTP) kepada sekitar 20 ribu guru dengan total penyaluran sebesar Rp14,8 miliar; dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) kepada sekitar 62 ribu guru dengan total penyaluran mencapai Rp641,6 miliar.

Perubahan penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) menjadi setiap bulan dirasakan langsung manfaatnya oleh para guru di berbagai daerah. Mereka mengaku lebih terbantu karena adanya kepastian waktu penerimaan serta kemudahan dalam mengatur keuangan.

Guru di SMAN 4 Tebing Tinggi, Yuna Aryati, menyampaikan bahwa kebijakan ini memberikan rasa tenang dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. “Dengan penyaluran setiap bulan, kami tidak lagi menunggu lama seperti sebelumnya. Ini sangat membantu kami dalam mengatur kebutuhan dan membuat kami bisa lebih fokus dalam mengajar,” ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh Guru TK Negeri Pembina, Batang, Jawa Tengah, Tarto Hadi Lukito. Ia memberikan apresiasi atas perubahan tersebut. “Kami sangat berterima kasih atas kebijakan ini. Penyaluran yang rutin setiap bulan membuat kami merasa lebih diperhatikan dan tentu saja sangat membantu dalam perencanaan keuangan keluarga,” tuturnya.

Sementara itu, Guru UPT SDN 008 Langgini, Kabupaten Kampar, Riau, Merya Merry Sesa, juga merasakan manfaat langsung dari kebijakan ini. “Perubahan ini sangat berdampak bagi kami. Dengan tunjangan yang diterima setiap bulan, kami bisa lebih fokus dalam meningkatkan kualitas pembelajaran bagi siswa,” ungkapnya.

Ungkapan para guru tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan, tetapi juga memperkuat motivasi dan kinerja guru dalam memberikan layanan pendidikan.

Ke depan, pemerintah akan terus menyempurnakan tata kelola penyaluran tunjangan agar semakin tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan untuk menempatkan guru sebagai pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. 

Dengan terpenuhinya hak guru secara lebih cepat dan pasti, diharapkan para pendidik dapat semakin optimal dalam menjalankan perannya sebagai penggerak pembelajaran dan pembentuk karakter generasi masa depan bangsa.

Monitorday.com – Argentina secara resmi menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), mengikuti langkah Amerika Serikat yang lebih dahulu keluar dari badan kesehatan global tersebut.

Keputusan ini dikonfirmasi oleh Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Quirno, pada Selasa waktu setempat. Ia menyatakan bahwa penarikan diri tersebut telah efektif berlaku, tepat satu tahun setelah pemberitahuan resmi disampaikan kepada World Health Organization.

“Hari ini, penarikan Argentina dari WHO mulai berlaku, menandai satu tahun sejak notifikasi resmi dilakukan oleh negara kami,” ujar Quirno melalui media sosialnya.

Meski keluar dari WHO, pemerintah Argentina menegaskan tetap akan menjalin kerja sama internasional di bidang kesehatan melalui perjanjian bilateral dan forum regional. Namun, pemerintah ingin menjaga kedaulatan penuh dalam menentukan kebijakan kesehatan nasional.

Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan Presiden Argentina, Javier Milei, yang sejak awal mengkritik peran organisasi internasional, termasuk WHO. Keputusan tersebut juga mencerminkan langkah serupa yang sebelumnya diambil oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Pengumuman awal rencana Argentina untuk keluar dari WHO disampaikan pada Februari tahun lalu, sekitar satu bulan setelah Amerika Serikat mengumumkan keputusan serupa.

Dalam pernyataannya kala itu, Milei mengkritik keras rekomendasi WHO selama pandemi COVID-19, termasuk penggunaan masker, pembatasan sosial, dan vaksinasi. Ia bahkan menyebut WHO sebagai organisasi yang “berbahaya” dan menudingnya menjalankan “eksperimen kontrol sosial terbesar dalam sejarah”.

Meski demikian, WHO pada dasarnya berfungsi sebagai lembaga penasihat yang memberikan panduan kesehatan global tanpa memiliki kewenangan untuk memaksakan kebijakan kepada negara anggotanya.

Per Selasa, WHO masih mencatat memiliki 194 negara anggota di situs resminya, termasuk Argentina sebelum keputusan ini berlaku.

Sebelumnya, penarikan diri Amerika Serikat juga menuai kritik dari Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ia menilai alasan yang disampaikan tidak berdasar dan dapat berdampak pada keamanan global.

“Pemberitahuan penarikan diri ini membuat Amerika Serikat dan dunia menjadi kurang aman,” ujar Tedros dalam pernyataannya saat itu.

Monitorday.com – Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa rencana pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Jalur Gaza untuk sementara ditunda. Selain itu, seluruh pembahasan terkait Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) juga masih dihentikan.

Juru Bicara Kemlu RI, Nabyl A. Mulachela, menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil menyusul perkembangan situasi kawasan yang belum kondusif.

“Pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza saat ini ditunda dan segala pembahasan terkait Board of Peace masih ditangguhkan (on hold),” ujar Nabyl dalam keterangan resmi, Selasa (17/3/2026).

Pernyataan ini sekaligus merespons laporan media penyiaran publik Israel, KAN, yang menyebut adanya rencana pengerahan pasukan internasional ke Gaza mulai Mei 2026. Laporan tersebut, yang juga dikutip oleh Anadolu Agency, mengungkap bahwa sekitar 5.000 personel, termasuk dari Indonesia, akan diterjunkan sebagai bagian dari misi internasional.

Dalam skenario tersebut, pasukan direncanakan mulai beroperasi pada 1 Mei dan ditempatkan di wilayah Rafah, Gaza selatan, sebelum diperluas ke area lain. Misi ini disebut sebagai bagian dari rencana lanjutan yang diusulkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Kemlu RI menegaskan bahwa setiap partisipasi Indonesia dalam misi internasional, termasuk dalam International Stabilization Force (ISF), harus memenuhi sejumlah syarat utama. Selain berada di bawah kendali nasional, keterlibatan tersebut juga wajib mengacu pada mandat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Resolusi 2803 (2025).

Nabyl menambahkan, keputusan itu juga harus sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas-aktif, kepentingan nasional Indonesia, serta hukum internasional.

Sebelumnya, pada 6 Maret 2026, Kemlu RI telah lebih dulu menangguhkan pembahasan terkait BoP. Langkah ini diambil setelah meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel sejak akhir Februari.

Juru Bicara Kemlu lainnya, Yvonne Mewengkang, menyatakan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah memantau situasi keamanan kawasan dan memastikan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) di wilayah terdampak.

Dengan keputusan tersebut, Indonesia untuk sementara tidak akan terlibat dalam rencana pengerahan pasukan internasional di Gaza hingga terdapat perkembangan situasi yang lebih kondusif dan sesuai dengan mandat internasional.

Monitorday.com – Iran pada Rabu (18/3/2026) mengonfirmasi tewasnya Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, Ali Larijani, dalam serangan udara yang dilancarkan Israel. Kabar ini sebelumnya telah diklaim oleh pihak Israel dan kini dibenarkan melalui laporan media semi-resmi Iran, Mehr.

Kematian Larijani menjadikannya salah satu pejabat paling senior Iran yang gugur, setelah sebelumnya Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei dilaporkan tewas pada 28 Februari 2026.

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, sebelumnya menyatakan bahwa operasi militer tersebut juga menargetkan komandan pasukan paramiliter Basij, Gholamreza Soleimani. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, bahkan muncul di televisi untuk mengumumkan kematian Larijani sekaligus menyerukan rakyat Iran agar bangkit melawan pemerintah mereka.

Sosok Berpengaruh di Balik Kebijakan Iran

Ali Larijani dikenal sebagai salah satu figur penting dalam politik Iran. Lahir di Najaf, Irak, pada 3 Juni 1958, ia berasal dari keluarga berpengaruh yang kerap dijuluki sebagai “keluarga Kennedy”-nya Iran.

Dalam perjalanan kariernya, Larijani pernah menjabat sebagai Ketua Parlemen Iran (2008–2020), kepala negosiator nuklir (2005–2007), serta kembali dipercaya sebagai Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi pada 2025. Ia juga memiliki latar belakang akademik kuat dengan gelar doktor filsafat dari Universitas Teheran.

Di balik citranya sebagai intelektual yang mendalami pemikiran Immanuel Kant, Larijani dikenal sebagai tokoh garis keras yang memainkan peran penting dalam kebijakan strategis Iran, termasuk dalam pengamanan persetujuan parlemen terhadap kesepakatan nuklir 2015.

Beberapa hari sebelum kematiannya, Larijani sempat mengunggah pesan di media sosial X pada Senin (16/3/2026). Dalam unggahan tersebut, ia menanggapi laporan hadiah 10 juta dolar AS dari Amerika Serikat bagi siapa pun yang memberikan informasi tentang keberadaannya.

Alih-alih menunjukkan ketakutan, Larijani mengutip pesan religius yang mencerminkan sikapnya terhadap konflik. Ia juga menyerukan negara-negara Muslim untuk menentukan sikap dalam konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

Kematian Larijani dinilai sebagai pukulan serius bagi struktur kepemimpinan Iran di tengah konflik yang masih berlangsung. Ia merupakan salah satu orang kepercayaan utama dari Mojtaba Khamenei, yang kini memimpin Iran setelah wafatnya Ali Khamenei.

Sebagai figur sentral dalam pemerintahan transisi, Larijani selama ini menjadi wajah utama Iran dalam menghadapi krisis terbesar sejak Revolusi 1979. Kepergiannya menambah daftar kehilangan strategis bagi Teheran.

Meski demikian, sejumlah pengamat menilai bahwa meskipun dampaknya signifikan secara simbolis dan psikologis, kematian Larijani tidak serta-merta mengguncang keberlangsungan rezim Iran secara langsung.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengumumkan rencana untuk mewajibkan mata pelajaran coding dan kecerdasan buatan (AI) di seluruh jenjang pendidikan. Saat ini, kedua materi tersebut masih bersifat pilihan, namun ke depan akan diintegrasikan sebagai bagian inti dari kurikulum nasional.

Pengumuman ini disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (PTMA) di kampus Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jumat (17/10). Kebijakan ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan akan literasi digital yang semakin mendesak di era modern.

"Kebutuhan guru coding dan AI akan meningkat tajam, sehingga peran perguruan tinggi sebagai mitra pendidikan sangat dibutuhkan," kata Mendikdasmen.

Abdul Mu'ti juga membuka peluang partisipasi bagi PTMA dalam penelitian kebijakan terkait berbagai program pendidikan dasar dan menengah, termasuk pendidikan karakter dan kebiasaan belajar siswa. Kementerian menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan institusi pendidikan tinggi.

"Kemendikdasmen bersifat terbuka. Apapun yang dibutuhkan perguruan tinggi, selama relevan dengan arah pembangunan pendidikan nasional, Kemdikdasmen siap bermitra."

Langkah ini merupakan bagian dari upaya reformasi pendidikan nasional yang lebih luas, di mana sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi keagamaan, khususnya kampus Muhammadiyah-Aisyiyah, dianggap krusial untuk mengawal implementasi perubahan tersebut.

Monitorday.com–Komunitas Muslim dan Arab di Amerika Serikat dilaporkan menghadapi peningkatan permusuhan di tengah eskalasi konflik di negara-negara Teluk, termasuk Iran dan Lebanon. Para pemimpin komunitas Muslim di AS memperingatkan bahwa individu yang jauh dari wilayah konflik dapat mengalami dampak negatif, termasuk diskriminasi dan peningkatan permusuhan.

Konflik yang semakin meluas di Timur Tengah ini telah menargetkan warga sipil, sumber daya alam, destinasi wisata, dan pangkalan militer AS di wilayah tersebut. Peningkatan ketegangan ini mendorong pusat-pusat komunitas Muslim di AS untuk memperketat keamanan, mengantisipasi potensi ancaman langsung yang berpotensi terjadi di dalam negeri.

Fouad Berry, seorang anggota dewan di Islamic Institute of Knowledge di Dearborn, Michigan, menyatakan bahwa pusat komunitas dan masjid tersebut meningkatkan keamanannya karena situasi perang. Pihaknya kerap menerima panggilan ancaman setiap kali terjadi konflik di Timur Tengah.

“Kami menerima panggilan ancaman sepanjang waktu, terutama ketika hal-hal seperti itu terjadi di Timur Tengah,” ujarnya baru-baru ini kepada WXYZ. “Dan kami mengantisipasi hal itu.”

Risiko kekerasan lebih lanjut diperparah oleh retorika anti-Muslim yang disebarkan oleh beberapa pemimpin politik nasional. Pada 9 Maret 2026, Rep. Andy Ogles, seorang Republikan dari Tennessee, menulis di platform media sosial X bahwa “Muslim tidak pantas berada di masyarakat Amerika.” Rep. Randy Fine, seorang Republikan dari Florida, juga baru-baru ini menulis di X bahwa pilihan antara anjing dan Muslim bukanlah pilihan yang “sulit.”

Pernyataan-pernyataan tersebut, bersama dengan eskalasi konflik di luar negeri, berkontribusi pada lingkungan yang memicu kecemasan dan potensi diskriminasi lebih lanjut terhadap komunitas Muslim dan Arab di Amerika Serikat, memperburuk situasi keamanan mereka.

Monitorday.com — Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan seluruh stasiun kereta api di Indonesia dimodernisasi guna meningkatkan kenyamanan penumpang.

Hal tersebut disampaikan Teddy saat melakukan peninjauan di Stasiun Pasar Senen, Selasa. Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas transportasi publik tidak hanya berfokus pada armada kereta, tetapi juga pada fasilitas stasiun.

Menurutnya, Presiden menekankan pentingnya modernisasi stasiun sebagai bagian dari upaya menyeluruh dalam meningkatkan kualitas layanan transportasi publik, termasuk dari aspek kenyamanan, kebersihan, serta kelengkapan fasilitas bagi pengguna jasa.

“Targetnya secepat mungkin, tahun ini kita mulai,” ujar Teddy.

Selain pembenahan stasiun, pemerintah juga melakukan peningkatan kualitas layanan kereta api, khususnya pada program kereta kerakyatan. Peningkatan tersebut mencakup penyesuaian tarif yang lebih terjangkau serta perbaikan fasilitas.

Teddy mengungkapkan bahwa harga tiket rute Jakarta–Yogyakarta yang sebelumnya berada di kisaran Rp225 ribu hingga Rp250 ribu, kini turun menjadi sekitar Rp135 ribu hingga Rp175 ribu. Di sisi lain, kualitas fasilitas juga mengalami peningkatan, seperti pendingin udara yang berfungsi optimal, kondisi toilet yang lebih bersih, serta desain tempat duduk yang lebih nyaman.

“Jadi harganya menurun, fasilitasnya meningkat. AC-nya menyala, toiletnya bagus, dan tempat duduknya tidak lagi saling berhadapan, sehingga lebih nyaman untuk perjalanan panjang,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa program kereta kerakyatan akan terus dikembangkan secara bertahap, termasuk peningkatan kualitas gerbong serta perluasan layanan ke berbagai wilayah di luar Pulau Jawa.

Terkait pelaksanaan mudik tahun ini, Teddy berharap penyelenggaraan dapat berjalan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menilai pelaksanaan mudik tahun lalu sudah berlangsung lancar tanpa kendala signifikan berkat kerja sama berbagai pihak.

“Semua kementerian, lembaga, KAI, dan pihak transportasi sudah bekerja dengan baik. Tahun ini harus jauh lebih baik lagi,” pungkasnya.

Monitorday.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan sementara operasional kegiatan Unit Pengolahan Ikan (UPI) PT. ISF di Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, pada Senin (16/03).

Aksi ini sebagai respons cepat atas laporan masyarakat mengenai dugaan adanya UPI yang menimbulkan pencemaran. “Setelah di cek oleh Pengawas Perikanan bahwa perusahaan tersebut terindikasi kuat menyebabkan pencemaran perairan di Rembang dan telah kami hentikan operasional kegiatan per hari ini,” ungkap Direktur Jenderal PSDKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk), di Jakarta, Selasa (17/03).

Ipunk menyebutkan bahwa sebelumnya, pihaknya telah memerintahkan Pengawas Perikanan Stasiun PSDKP Cilacap untuk melakukan pemeriksaan terhadap PT. ISF. Dari hasil pengawasan lapangan, ditemukan indikasi pencemaran yang diduga berasal dari aktivitas pengolahan kepala ikan untuk produksi fish meal atau tepung pakan ikan.

“Penghentian sementara dilakukan untuk mencegah dampak yang lebih luas terhadap sumber daya perikanan dan lingkungan laut, dan menekankan agar perusahaan menggunakan instalasi pengolahan air limbah sesuai standar,” ujar Ipunk.

Pihaknya akan menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk penanganan adanya dugaan tindak pidana pencemaran perairan, bila tak ada tindaklanjut pengolahan limbah oleh perusahaan. Karena dalam pengawasan, petugas menemukan indikasi ketidaksesuaian prosedur pembuangan limbah. Petugas menemukan pipa outlet yang menjorok ke laut dengan kondisi air di sekitar yang tampak keruh. Selain itu, pada area pengolahan fish meal tercium bau tidak sedap dari bahan baku kepala ikan serta ditemukan buangan air dari truk pengangkut bahan baku di area tersebut.

Lebih lanjut, Kepala Stasiun PSKDP Cilacap, Dwi Santoso Wibowo, menyebutkan bahwa perusahaan tidak dapat menunjukkan fasilitas pengolahan limbah yang memadai khusus untuk proses produksi tepung pakan ikan tersebut. Hasil analisis citra satelit juga ditemukan keberadaan pipa di antara dua kolam yang diduga kuat menjadi salah satu sumber pencemaran ke perairan.

Menindaklanjuti temuan di lapangan, Pengawas Perikanan Stasiun PSDKP Cilacap mengambil langkah tegas dengan melakukan penghentian sementara kegiatan sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 4 Tahun 2025 tentang perubahan atas Permen KP No. 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan.

Hal ini sesuai dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, yang menegaskan bahwa setiap unit pengolahan ikan wajib menaati dokumen perizinan yang berlaku serta standar lingkungan yang telah ditetapkan. KKP tidak akan menoleransi aktivitas industri yang mengabaikan aspek ekologi demi keuntungan ekonomi semata.