Monitorday.com – Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tidak hanya menyiapkan lulusan berkompetensi tinggi, tetapi juga membangun tanggung jawab sosial untuk menghadapi tantangan global dan kemajuan teknologi saat ini. Hal inilah yang menjadi landasan filosofis UNJ menggelar Seleksi Penerimaan Mahasiswa Jalur Kerjasama di Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan, pada Senin-Jum’at (12–16/05).

Rektor UNJ, Prof. Dr. Komarudin, M.Si, menilai Papua bukan sekadar ujung paling timur Indonesia, melainkan jantung kehidupan pembangunan bangsa. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Jalur Kerjasama merupakan ikhtiar UNJ untuk membangun Indonesia dari timur yang selaras dengan bingkai cita-cita nasional, yakni mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Seleksi Penerimaan Mahasiswa Jalur Kerjasama di Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan menjadi perhatian utama UNJ. Dari tanah Papua, kita bangun Indonesia yang lebih baik, dan UNJ adalah rahim lahirnya para pemimpin masa depan. Sudah menjadi tanggung jawab kami untuk mewujudkan mimpi-mimpi putra dan putri terbaik Papua agar dapat mengukir masa depan gemilang di UNJ,” tegas Rektor UNJ.

Apresiasi kepada Bupati Mappi

Prof. Komarudin pun sangat mengapresiasi Bupati Mappi, Kristosimus Yohanis Agawemu, atas niat suci untuk mencerdaskan generasi emas Papua.

Inisiatif ini dianggap sebagai terobosan penting untuk memajukan sumber daya manusia Papua dan mengukir masa depan yang lebih gemilang.

Menurutnya, Program Jalur Kerjasama ini diharapkan dapat terus diperluas ke kabupaten lain di Provinsi Papua Selatan, membuka peluang lebih besar bagi generasi muda yang berpotensi namun terbatas aksesnya selama ini.

Sementara itu, Dr. Samsi Setiadi, Dekan Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) UNJ, menekankan bahwa program ini bukan hanya tentang akses pendidikan, tetapi juga bagian dari misi UNJ untuk turut serta membangun Indonesia dari wilayah terluar.

“Kami berharap para peserta yang lolos seleksi dapat menjadi agen perubahan dan kembali membangun Mappi setelah menyelesaikan studi,” tuturnya.

Seleksi Jalur Kerjasama ini menjadi langkah nyata dalam pemerataan pendidikan tinggi yang inklusif dan berkualitas. Diharapkan, program ini akan terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak kabupaten di Provinsi Papua Selatan lainnya.

Diketahui, seleksi dilakukan dalam tiga bentuk tes: berbasis komputer, tulis, dan wawancara untuk menilai kesiapan akademik serta motivasi calon mahasiswa yang akan melanjutkan studi di UNJ melalui program beasiswa kerja sama daerah.

“Terima kasih Pak Bupati Mappi, Kristosimus Yohanis Agawemu, yang telah mendorong langkah terbaik bagi generasi Papua,” tutup Samsi.

Monitorday.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bersama Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menyampaikan keterangan pers bersama usai menggelar serangkaian pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 15 Mei 2025.

Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya hubungan Indonesia–Australia sebagai kemitraan strategis yang erat, kokoh, dan saling menguntungkan.

Mengawali pernyataannya, Presiden Prabowo menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya kembali Anthony Albanese sebagai Perdana Menteri Australia untuk periode kedua. Presiden juga menyampaikan apresiasi atas kunjungan PM Albanese yang dilakukan hanya satu hari setelah pelantikan resminya.

“Ini adalah kehormatan besar bagi bangsa Indonesia karena kunjungan ini adalah kunjungan pertama yang dilaksanakan oleh Perdana Menteri Albanese satu hari sesudah beliau dilantik sebagai Perdana Menteri. Sekali lagi kami menyampaikan penghargaan atas kehormatan yang besar ini,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia dan Australia adalah tetangga yang secara geografis dipertemukan, dan secara historis memiliki hubungan yang erat. Dalam budaya Indonesia, ujar Presiden, tetangga yang baik adalah pihak pertama yang datang membantu saat dalam kesulitan.

“Keluarga mungkin jauh, tapi tetangga selalu ada di sebelah kita. Karena itu, saya bertekad untuk menjaga hubungan yang terbaik dengan tetangga kita. Dan kita berterima kasih bahwa Australia di bawah kepemimpinan Yang Mulia juga memandang Indonesia sebagai sahabat yang dekat,” ungkap Presiden.

Presiden Prabowo menyebut Australia bukan hanya tetangga, tetapi juga mitra strategis bagi Indonesia. Ia menggarisbawahi bahwa pemerintahannya akan mengejar realisasi berbagai komitmen bilateral, termasuk finalisasi Rencana Aksi Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia–Australia 2025–2029, yang menurutnya selaras dengan visi transformasi Indonesia, Asta Cita, dan strategi ekonomi Australia di Asia Tenggara 2040.

Di bidang pertahanan, kedua negara sepakat menyelesaikan proses ratifikasi perjanjian kerja sama yang telah disepakati tahun lalu. Di sektor ekonomi, Presiden Prabowo mendorong peningkatan kerja sama perdagangan, investasi, dan partisipasi Australia dalam penguatan sektor pertanian, perikanan, serta UMKM Indonesia.

“Kami akan bekerja sama untuk meningkatkan kapasitas para petani dan UMKM kita. Kita juga akan berusaha sekeras tenaga untuk memastikan produk-produk buah-buahan dan perikanan Indonesia bisa memenuhi standar internasional termasuk Australia,” ucap Presiden.

Kerja sama dalam transisi energi dan mineral kritis juga menjadi sorotan, termasuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Presiden Prabowo turut menyampaikan apresiasi atas kemudahan akses visa yang diberikan Australia kepada warga negara Indonesia, terutama pelajar dan mahasiswa.

Dalam konteks hubungan luar negeri, Presiden Prabowo menyampaikan harapan agar Australia terus mendukung keanggotaan Indonesia di CPTPP dan OECD. Ia juga mengapresiasi dukungan Australia terhadap peran Indonesia dalam kerja sama kawasan Pasifik Selatan. “Dukungan ini sangat besar artinya untuk politik luar negeri Indonesia,” tutur Presiden.

Mengakhiri pernyataan persnya, Presiden Prabowo menyampaikan terima kasih dan harapan agar PM Albanese dapat kembali mengunjungi Indonesia dengan waktu tinggal yang lebih lama.

“Sekali lagi Yang Mulia Perdana Menteri Albanese dan rombongan, atas nama bangsa dan rakyat Indonesia saya sampaikan terima kasih atas kunjungan Yang Mulia. Kami berharap di saat akan datang Yang Mulia akan berkunjung di Indonesia untuk lebih lama lagi, kalau bisa berlibur dua atau tiga minggu,” ucap Presiden Prabowo.

Monitorday.com – Dalam riuh kehidupan kota Jakarta yang terus berdenyut, sebuah peringatan tajam mengalir dari sosok Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, membelah keramaian dengan suara lantang dan penuh kesadaran. Ia bukan sekadar berbicara soal ukuran celana, melainkan membuka tabir pentingnya menjaga kesehatan tubuh yang sering diabaikan, bahkan oleh mereka yang merasa sehat. “Laki-laki yang mengenakan celana jeans di atas ukuran 32,” ujarnya, “berarti menyiapkan diri lebih cepat menghadap Sang Pencipta.” Sebuah pernyataan yang tidak hanya menggelitik, tapi juga mengguncang kesadaran.

Tak sekadar retorika, Budi mengungkap data nyata dari aksi cek kesehatan gratis yang baru saja dilakukan oleh Pasukan Putih di Rusun Tanah Tinggi. Dari ratusan warga yang diperiksa, hanya 20 persen yang sehat, sisanya berjuang melawan darah tinggi dan gula darah yang merajalela—musuh diam-diam yang menanti untuk menghantarkan stroke dan serangan jantung, pembunuh senyap penduduk negeri. Di balik wajah-wajah biasa, tersembunyi ancaman serius yang sering dipandang sebelah mata.

Budi tidak hanya memperingatkan, tapi mengajak untuk bertindak. Ia menegaskan bahwa menjaga tekanan darah dan kadar gula bukan sekadar gaya hidup, melainkan kebutuhan mutlak untuk menunda takdir yang menunggu. Dengan fasilitas pengobatan gratis di puskesmas, peluang hidup sehat terbuka bagi siapa saja. Namun, kebiasaan meremehkan risiko kesehatan justru membuat bahaya itu semakin nyata.

Obesitas menjadi kata kunci dalam pesan Budi, bukan tanpa alasan. “Ukuran lingkar perut ideal di bawah 90 sentimeter bagi pria dan 80 untuk wanita,” tegasnya. Jika ukuran celana sudah melampaui 32, tanda itu bukan sekadar nomor, tapi alarm tubuh yang berbunyi nyaring. Malah, ia menyelipkan canda yang mengiris, mengakui bahwa dirinya sendiri belum sempurna, masih harus berjuang menurunkan berat badan.

Sebuah ironi, ketika kemewahan dan gaya hidup modern menjebak banyak orang dalam lingkaran obesitas, mempersingkat usia tanpa sadar. Kata-kata Menkes mengusik, menggugah, dan mengingatkan bahwa tubuh adalah rumah satu-satunya yang harus dirawat dengan sungguh-sungguh. Sementara angka ukuran celana bisa menjadi cermin paling jujur, yang tak bisa dimanipulasi.

Melalui peluncuran Pasukan Putih, pemerintah ingin menembus ketidakpedulian masyarakat, membawa pemeriksaan dan perawatan langsung ke lapangan. Ini bukan hanya soal angka, tapi soal nyawa yang harus diperjuangkan. Dalam riuh Jakarta, di antara gedung pencakar langit dan hiruk-pikuknya, pesan Menkes bergema: hidup sehat bukan kemewahan, melainkan keharusan.

Celana jeans ukuran 32 bukan sekadar ukuran, tapi simbol kesadaran. Ia menandai garis batas antara bertahan hidup lebih lama dengan pilihan hidup yang mengancam usia. Maka, pilihan ada di tangan kita—apakah akan terus menambah ukuran, atau menurunkan beban dan memperpanjang langkah?

Monitorday.com – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menandatangani sejumlah kesepakatan penting dalam lawatannya ke Qatar pada Rabu (14/5), mempererat hubungan antara kedua negara.

Salah satu kesepakatan utama adalah penjualan pesawat Boeing, yang mencakup 210 unit pesawat Boeing 787 Dreamliner dan 777X kepada maskapai Qatar Airways.

Nilai kesepakatan ini diperkirakan mencapai 96 miliar dolar AS (sekitar Rp1.590 triliun). Selain itu, Qatar juga mengakuisisi kemampuan “anti-drone” dari perusahaan pertahanan AS, Raytheon, dengan nilai transaksi sekitar 1 miliar dolar AS (sekitar Rp16 triliun).

Tak hanya itu, Qatar juga menyetujui pembelian drone MQ-9B, buatan General Atomics, yang terkenal dengan daya tahan dan jangkauannya yang luar biasa. Kesepakatan ini bernilai 2 miliar dolar AS (sekitar Rp33 triliun), menandai peningkatan signifikan dalam kerja sama militer kedua negara.

Emir Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, menyampaikan bahwa serangkaian kesepakatan ini akan membawa hubungan antara AS dan Qatar ke tingkat yang lebih tinggi. “Setelah menandatangani dokumen-dokumen ini, saya yakin kita akan menuju ke tingkat hubungan yang lebih tinggi,” ujar Emir Qatar.

Presiden Trump, dalam kesempatan tersebut, mengucapkan terima kasih kepada Emir Qatar atas pertemuan yang berlangsung sukses dan menghargai pembelian pesawat Boeing oleh Qatar yang memecahkan rekor penjualan perusahaan pesawat tersebut.

“Kami telah berteman lama dan ia adalah pria yang luar biasa,” puji Trump, merujuk pada Emir Qatar yang disebutnya sebagai sosok yang sangat dihormati.

Kesepakatan-kesepakatan ini diperkirakan akan memperkuat hubungan diplomatik dan ekonomi antara AS dan Qatar, serta memperdalam kerjasama dalam sektor pertahanan dan penerbangan.

Monitorday.com – Dalam gelora negosiasi yang dijanjikan akan membuka pintu damai, ketidakhadiran Putin laksana bayang kelam yang meredupkan harapan, menegaskan bahwa perang tetap mengintai di balik dialog.

Presiden Rusia Vladimir Putin dipastikan tidak akan menghadiri perundingan damai dengan Ukraina yang dijadwalkan berlangsung di Istanbul, Turki, pada Kamis (15/5). Kremlin mengumumkan bahwa delegasi Rusia akan dipimpin oleh Penasihat Vladimir Medinsky, Wakil Menteri Pertahanan Alexander Fomin, dan Direktur Intelijen Utama Igor Kostyukov, tanpa menyertakan nama Putin. Pertemuan ini akan menjadi dialog langsung pertama antara Kyiv dan Moskow sejak invasi besar-besaran pada 2022.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan kesiapan hadir dan menantang Putin untuk turut serta, menilai ketidakhadiran pemimpin Rusia itu sebagai sinyal ketidakmauan mengakhiri konflik. “Saya menunggu siapa yang akan datang dari Rusia dan akan menentukan langkah selanjutnya. Sinyal dari mereka belum meyakinkan,” ujar Zelensky lewat media sosial.

Sementara itu, meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump sempat memberi isyarat untuk hadir, pejabat AS memastikan ia batal menghadiri perundingan. Presiden Brasil, Lula da Silva, berkomitmen mencoba membujuk Putin agar hadir dalam pertemuan, berharap membuka jalan bagi perdamaian.

Namun, ketidakhadiran Putin menimbulkan tanda tanya besar akan keberhasilan dialog ini, menegaskan bahwa bayang-bayang perang masih jauh dari pudar di atas meja perundingan.

Monitorday.com – Suasana hangat dan penuh kebersamaan menyelimuti Dewan Persantapan Diraja, Istana Nurul Iman, Brunei, saat Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri jamuan kenegaraan pada Rabu (14/5/2025).

Sultan Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah tidak hanya menyuguhkan hidangan istimewa, tetapi juga merangkai momen bersejarah melalui alunan musik yang menyatukan Indonesia, Brunei, dan dunia internasional.

Jamuan ini diwarnai oleh musik yang beragam, mencerminkan kekayaan budaya kedua negara. Lagu-lagu tradisional Brunei seperti “Dang Mengalai” berpadu dengan keroncong Indonesia seperti “Bengawan Solo” dan “Keroncong Kemayoran”.

Tak ketinggalan, lagu-lagu riang seperti “Rek Ayo Rek” dan “Joget Seri Kenangan” menambah keceriaan, sementara lagu internasional seperti “Fly Me to the Moon” dan “What A Wonderful World” membawa sentuhan universal yang menyatukan kedua delegasi.

Presiden Prabowo menyatakan, “Musik adalah bahasa yang tak perlu diterjemahkan. Ia menyatukan kita dalam harmoni, seperti hubungan Indonesia dan Brunei yang terus bertumbuh.” Sebuah ungkapan yang menggambarkan semangat persahabatan yang kental antara dua bangsa serumpun ini.

Lebih dari sekadar acara kenegaraan, jamuan siang tersebut menjadi simbol perayaan persaudaraan kedua negara. Pemilihan lagu yang cermat, mencerminkan kekayaan budaya Melayu yang menjadi akar bersama, serta menunjukkan keterbukaan Indonesia dan Brunei terhadap dunia luar.

Keberagaman musik yang ditampilkan dalam acara ini menjadi simbol diplomasi budaya, memperkuat ikatan Indonesia dan Brunei yang tidak hanya berlandaskan kerjasama politik dan ekonomi, tetapi juga saling menghargai warisan seni masing-masing.

“Ini adalah bukti bahwa hubungan kami dengan Brunei melampaui kerja sama formal. Kami berbagi sejarah, budaya, dan kecintaan pada seni,” kata Presiden Prabowo dalam kesempatan terpisah.

Dengan paduan musik yang memadukan tradisi dan modernitas, jamuan kenegaraan di Istana Nurul Iman ini tidak hanya menyuguhkan kenikmatan kuliner, tetapi juga menyentuh hati, mengokohkan kembali komitmen kedua negara untuk terus mempererat persahabatan melalui jalan budaya.

Monitorday.com – Dalam agenda Pertemuan Menteri Pendidikan anggota APEC (AEMM) ke-7 yang berlangsung di Jeju, Korea Selatan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memaparkan visi serta program prioritas Indonesia dalam sektor pendidikan.

Visi tersebut mengusung tema “Pendidikan Bermutu untuk Semua”, yang diperkuat dengan program wajib belajar 13 tahun sejak taman kanak-kanak serta upaya digitalisasi pendidikan sebagai langkah strategis.

Dalam pertemuan bilateral dengan sejumlah Menteri Pendidikan dari negara anggota APEC, Abdul Mu’ti menekankan pentingnya integrasi teknologi dalam pendidikan untuk menghadapi tantangan kesenjangan akses dan mutu pendidikan.

Ia menyebut digitalisasi, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), pengajaran coding, dan pembelajaran mendalam, sebagai bagian dari solusi inovatif.

“Digitalisasi Pendidikan, yang di dalamnya ada kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), coding, dan pembelajaran mendalam, merupakan upaya kita untuk memenuhi layanan Pendidikan Bermutu untuk Semua,” ujarnya pada Rabu (waktu setempat).

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Menteri Pendidikan Korea Selatan, Oh Seok-Hwan, yang juga menjabat sementara sebagai Presiden dan Perdana Menteri Korea Selatan.

Ia menyambut baik pemaparan Abdul Mu’ti dan menyatakan ketertarikannya untuk mempererat kerja sama di bidang pembelajaran digital. Oh Seok-Hwan mengungkapkan bahwa Korea Selatan siap bermitra dengan Indonesia dalam mengembangkan pendidikan digital, terutama untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil.

Abdul Mu’ti juga mengungkapkan bahwa kerja sama Indonesia dengan Korea Selatan telah terjalin, salah satunya melalui kolaborasi dengan Tim Enuma Korea Selatan yang menyediakan platform pembelajaran bagi anak usia dini. Hal ini menunjukkan keseriusan kedua negara dalam memperkuat ekosistem pendidikan digital sejak dini.

Menanggapi hal tersebut, Oh Seok-Hwan membagikan pengalaman Korea Selatan dalam menghadapi tantangan pemerataan pendidikan, termasuk di wilayah terpencil seperti Jeju.

Ia menekankan pentingnya inovasi dan kolaborasi internasional dalam mencari solusi, seraya menyatakan dukungan penuh terhadap visi Indonesia untuk pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat.

Monitorday.com – Presiden ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo, mengaku masih mempertimbangkan kemungkinan untuk ikut mendaftar sebagai calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Meski belum mengambil keputusan, Jokowi menyatakan peluang kemenangannya akan menjadi pertimbangan utama sebelum memutuskan untuk maju dalam pemilihan tersebut.

“Ya masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut, saya kalah,” ujar Jokowi pada Rabu (14/5).

Hingga saat ini, Jokowi belum secara resmi mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum partai yang kini dipimpin oleh putranya, Kaesang Pangarep. Menurutnya, masih ada waktu cukup panjang sebelum masa pendaftaran ditutup. “Belum (mendaftar). Kan masih panjang, seingat saya masih Juni,” katanya.

Pemilihan Ketua Umum PSI direncanakan berlangsung menggunakan sistem e-voting dengan prinsip one man, one vote. Setiap anggota partai akan memiliki hak suara untuk memilih ketua umum baru. Jokowi menilai mekanisme ini sebagai tantangan tersendiri yang akan memengaruhi peluang setiap calon. “Yang saya tahu katanya mau pakai e-voting. Seluruh anggota diberi hak untuk memilih. Yang sulit di situ,” tambahnya.

Sebelumnya, PSI telah secara resmi membuka pendaftaran calon ketua umum hingga 31 Mei mendatang. Proses pendaftaran dilakukan di Kantor Pusat PSI di Jalan Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Wakil Ketua Umum PSI sekaligus Ketua Steering Committee Pemilu Raya PSI, Andy Budiman, menyatakan harapan agar Jokowi ikut mendaftar dalam kontestasi tersebut. “Kemudian apakah Pak Jokowi akan menjadi calon? Kita doakan,” ujar Andy pada Selasa (13/6).

Monitorday.com – Seluruh korban keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mendapatkan perlindungan asuransi. Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan seluruh biaya pengobatan akan ditanggung sepenuhnya melalui kerja sama dengan fasilitas layanan kesehatan, termasuk Puskesmas.

Hal ini ditegaskan oleh Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, dalam pernyataan resminya pada Senin (12/5).

Tigor menyebut pihaknya langsung mengambil tindakan begitu menerima laporan keracunan, termasuk dengan menanggung pembiayaan medis para korban. Ia menambahkan bahwa BGN telah memberikan teguran kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyusul kejadian luar biasa (KLB) keracunan MBG di Kota Bogor, Jawa Barat. Teguran itu, menurutnya, merupakan langkah cepat untuk memastikan keamanan makanan yang didistribusikan.

BGN juga memperketat pengawasan terhadap distribusi makanan MBG, dengan terus memeriksa sampel makanan yang disalurkan. Jika ditemukan indikasi makanan tidak layak konsumsi, BGN akan segera menindak SPPG secara tegas. Selain itu, pelatihan tambahan akan diberikan kepada para penjamah makanan guna meningkatkan kehati-hatian dan mencegah kasus serupa di masa mendatang.

Tigor juga mengungkapkan bahwa pemasok bahan makanan yang terbukti tidak memenuhi standar kualitas akan dihentikan. Ia menekankan pentingnya mengecek asal-usul bahan makanan yang dibeli oleh penjamah makanan dari supplier, agar tidak terjadi kelalaian yang berujung pada keracunan.

Sementara itu, skema perlindungan asuransi ini pertama kali diusulkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menyebutkan bahwa insiden keracunan akibat distribusi MBG tengah dikaji sebagai bagian dari cakupan pertanggungan asuransi. Risiko seperti keracunan dan kecelakaan kerja akan dimasukkan dalam skema asuransi untuk melindungi para penerima manfaat program MBG, termasuk anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Skema ini diharapkan dapat memberikan jaminan keamanan bagi penerima program sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap risiko yang muncul dalam pelaksanaannya.

Monitorday.com – Pemerintah Indonesia resmi mencabut kewarganegaraan Satria Arta Kumbara, mantan prajurit Korps Marinir TNI AL, setelah ia diketahui bergabung dengan militer Rusia dan ikut serta dalam operasi militer tanpa izin resmi dari Presiden RI.

Keputusan tersebut disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas, Rabu (14/5). Ia menyatakan bahwa Satria telah memenuhi unsur kehilangan kewarganegaraan berdasarkan Pasal 23 huruf d dan e, serta Pasal 31 ayat (1) huruf c dan d dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007.

“Kementerian Hukum telah berkoordinasi dengan Direktorat Kewarganegaraan Kementerian Luar Negeri untuk menindaklanjuti status hukum Satria Arta Kumbara,” ujar Supratman melalui pesan tertulis.

Lebih lanjut, ia meminta Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar RI (KBRI) di Moskow untuk segera menyampaikan laporan resmi kehilangan kewarganegaraan atas nama Satria kepada Ditjen Administrasi Hukum Umum sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku, termasuk Permenkumham No. 3 Tahun 2024.

TNI AL sebelumnya telah menanggapi viralnya video TikTok yang memperlihatkan seorang pria berseragam militer Rusia dan TNI AL, yang kemudian dikonfirmasi sebagai Satria Arta Kumbara.

Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hadi, menjelaskan bahwa Satria telah diberhentikan dari dinas militer sejak 2023 setelah dinyatakan melakukan tindakan desersi, yakni meninggalkan tugas tanpa izin sejak 13 Juni 2022.

“Pengadilan Militer II-08 Jakarta memutuskan secara in absentia pada 6 April 2023, menjatuhkan hukuman penjara satu tahun dan pemecatan dari dinas militer,” ungkap Laksma Wira.

Sosok Satria kembali menjadi sorotan publik setelah akun TikTok @zstorm689 mengunggah sejumlah video yang menunjukkan dirinya berseragam militer Rusia, diduga tengah berada di wilayah konflik Ukraina.

Dalam unggahan tersebut, Satria tampak mengikuti aktivitas militer bersama tentara Rusia, lengkap dengan pesan-pesan pribadi yang menyoroti pilihannya.

Kasus ini memicu reaksi luas di tengah publik dan menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat dampaknya terhadap citra institusi militer dan ketegasan negara dalam menjaga integritas kewarganegaraan.