Monitorday.com – Pakar Komunikasi Politik, Antonius Benny Susetyo, menyoroti pentingnya pemerintah memastikan bahwa demonstrasi massa menolak hasil Pemilu 2024 dapat berjalan dengan kondusif, tanpa hambatan yang bisa memicu benturan.

Dalam pernyataan tertulisnya, Senin, Benny menekankan perlunya memfasilitasi jalannya demonstrasi tanpa intervensi, mengingat bahwa demonstrasi adalah bagian dari hak demokrasi masyarakat yang harus dihormati.

Menurut Benny, penting bagi pemerintah untuk memberikan ruang dialog kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu, sehingga semua hal yang dianggap mencurigakan dalam proses pemilu dapat dijelaskan dengan transparan.

Dengan demikian, hak demokrasi masyarakat dapat terpenuhi tanpa perlu adanya kekerasan atau pertumpahan darah.

Sementara itu, Pengamat politik dan Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara, juga menyoroti pentingnya sikap humanis dari pemerintah terhadap kelompok massa yang akan melakukan demonstrasi menolak hasil Pemilu 2024.

Dia menekankan perlunya pemerintah tetap mengayomi tanpa melakukan tindakan represif.

Igor memperingatkan potensi terjadinya demonstrasi massa menolak hasil rekapitulasi nasional Pemilu 2024, namun mengingatkan bahwa anarkisme harus dihindari untuk mencegah konflik dengan kepolisian.

Sebagai alternatif, masyarakat yang tidak puas dengan hasil pemilu dapat menggunakan jalur hukum, seperti mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau melaporkan pelanggaran ke Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).