Monitorday.com – Pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Soedirman, Hibnu Nugroho, menilai penetapan Zarof Ricar sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah langkah yang sangat progresif oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Menurut Hibnu, dengan menggunakan pasal TPPU, Kejagung tidak hanya berusaha untuk mempidanakan Zarof, tetapi juga berpotensi untuk mengembalikan kerugian negara yang disebabkan oleh tindakannya.

Langkah ini membuka peluang besar untuk menelusuri lebih dalam asal-usul uang yang diduga berkaitan dengan tindakan korupsi atau suap lainnya. Hibnu menjelaskan, TPPU memberikan kesempatan bagi terdakwa atau saksi untuk mengungkapkan sumber-sumber dana tersebut, yang dapat mengarah pada pengembalian kerugian negara yang lebih luas. Ia menambahkan, “Dengan TPPU, paling tidak saksi-saksi atau terdakwa bisa memberikan informasi dari mana uang tersebut berasal,” ujarnya.

Ada dua dimensi penting yang dianggap Hibnu dalam penetapan Zarof sebagai tersangka TPPU. Pertama, dimensi pengembalian uang negara. Dalam hal ini, Kejagung tidak hanya berfokus pada pemidanaan terhadap Zarof, tetapi juga berupaya keras untuk mengembalikan uang yang telah merugikan negara. Kejagung dapat mengungkap dan mengembalikan uang yang seharusnya menjadi milik negara dan bukan digunakan untuk keuntungan pribadi.

Kedua, Hibnu menyoroti dimensi pembuktian dan pembongkaran lebih lanjut tentang kasus ini. Diharapkan Zarof akan memberikan keterangan yang jelas mengenai asal-usul uang senilai Rp 951 miliar dan emas yang ditemukan. Hibnu mengungkapkan, “Uang itu dari mana, siapa yang terlibat, perkara apa saja yang diatur?” Kejelasan tentang pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting dalam memastikan bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut dapat diungkapkan dan diberi sanksi yang sesuai.

Dalam proses peradilan, Hibnu berharap Zarof tidak menutup diri dalam memberikan keterangan. Jika ia menutup diri, hal ini dapat memperpanjang proses pengungkapan dan memperburuk kondisi hukum yang sedang berjalan. Oleh karena itu, keterbukaan sangat diperlukan agar proses peradilan berjalan dengan efektif dan efisien.

Selain itu, Hibnu melihat penggunaan pasal TPPU juga dapat menjadi cara yang efektif untuk membongkar dugaan adanya mafia peradilan yang terlibat dalam kasus ini. Temuan uang dan emas yang mencapai hampir Rp 1 triliun bisa jadi merupakan hasil dari tindak pidana yang lebih besar, dan upaya untuk mengungkapnya harus dilakukan dengan hati-hati dan terstruktur.

Menghadapi kenyataan bahwa belum ada Undang-Undang Perampasan Aset, Hibnu menyarankan agar Kejagung dapat terus mengandalkan pasal TPPU. Ini adalah pendekatan normatif yang bisa memberi efek jera bagi pelaku, sekaligus membuka jalan untuk mengetahui aliran dana yang lebih luas. “Ini bisa mengetahui ke mana saja aliran uang tersebut. Ini merupakan cara efektif untuk ‘memiskinkan’ pelaku tindak pidana,” kata Hibnu.

Hibnu juga menyarankan agar Kejagung menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk membantu melacak lebih lanjut aliran uang yang terlibat dalam kasus ini. Dengan bantuan PPATK, Kejagung bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai asal-usul dana dan alirannya. Hal ini tentu akan sangat mendukung dalam proses pembongkaran kasus secara menyeluruh.

Langkah Kejagung dalam menangani kasus Zarof Ricar melalui penetapan TPPU ini memang membuka banyak peluang untuk pengungkapan lebih lanjut, baik dalam hal pembuktian kejahatan maupun pengembalian kerugian negara. Dengan kerja sama antara Kejagung dan PPATK, diharapkan kasus ini bisa menjadi momentum besar dalam pemberantasan korupsi dan mafia peradilan di Indonesia.

Monitorday.com – Founder Ustadzku, Arif Fahrudin, mengatakan aplikasi ini lahir dari dorongan kuat untuk memperbarui metode dakwah Islam.

Dengan tagline “Cara Cerdas Cari Ustadz”, aplikasi ini bertujuan memperluas akses layanan keislaman berbasis digital.

Sebagai Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Arif menyampaikan lima motivasi pengembangan aplikasi ini.

Motivasi pertama adalah modernisasi pelayanan penyiaran keagamaan agar sesuai kebutuhan zaman.

Motivasi kedua adalah penguatan dakwah dan ibadah dengan mempermudah umat mencari dai kompeten.

Motivasi ketiga adalah melayani kebutuhan umat lewat platform digital yang memfasilitasi pemilihan ustadz untuk berbagai kegiatan keagamaan.

Motivasi keempat adalah menjadikan aplikasi ini sebagai mitra strategis para dai dan akademisi Muslim.

Motivasi kelima adalah penguatan kualitas dai yang otoritatif, berprinsip Ahlussunnah wal Jamaah dan memahami Pancasila serta UUD 1945.

Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Cholil Nafis, mengapresiasi aplikasi ini karena membuka ruang publik bagi para ustadz.

Ia menilai Ustadzku bisa menjadi media promosi dan transformasi bagi dai yang belum populer di media sosial.

Cholil mendorong agar para ustadz mengikuti Standarisasi Dai MUI agar memiliki persepsi keagamaan dan kebangsaan yang sama.

Ketua BAZNAS RI, Noor Achmad, juga menyambut baik aplikasi ini dan menyebutnya sebagai ide luar biasa.

Ia berharap para ustadz di aplikasi ini bisa berkiprah secara internasional membawa semangat Islam Ahlussunnah wal Jamaah.

Noor bahkan menyarankan para dai menjadi duta BAZNAS karena ustadz Indonesia dinilai berkualitas dan disukai di luar negeri.

Menurutnya, banyak proposal permintaan dai ke wilayah 3T dan luar negeri yang bisa difasilitasi lewat aplikasi ini.

Deputi BRIN, Hendrian, menyatakan dukungannya dan berharap BRIN bisa berkolaborasi dalam pengembangan Ustadzku versi 2.0.

Monitorday.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengumumkan perubahan besar dalam mekanisme pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu langkah utamanya adalah penghapusan sistem reimburse, yang kini digantikan dengan skema uang muka melalui virtual account.

Perubahan ini dilakukan sebagai bentuk pembenahan menyeluruh setelah munculnya berbagai persoalan di lapangan, termasuk kasus mitra dapur di Kalibata.

Menurut Dadan, skema baru ini mengharuskan semua kegiatan MBG didanai lebih dulu dengan dana operasional yang disalurkan ke rekening virtual account milik mitra yang telah terverifikasi.

“Virtual account adalah rekening bersama yang hanya bisa dicairkan oleh dua pihak: perwakilan yayasan dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Selasa (6/5).

Dana bantuan kini tidak langsung masuk ke rekening yayasan seperti sebelumnya, tetapi melalui sistem yang diawasi lebih ketat, termasuk keterlibatan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan pengawasan langsung oleh Kementerian Keuangan.

Setiap transaksi tercatat secara digital dan wajib dilaporkan setiap 10 hari. Seluruh kegiatan MBG pun tidak diperbolehkan berjalan jika virtual account belum terbentuk dan belum menerima dana untuk minimal 10 hari operasional ke depan.

Dalam skema terbaru ini, pengajuan pelaksanaan kegiatan harus dilakukan minimal 15 hari sebelum tanggal pelaksanaan.

Dana operasional dan bahan baku diberikan berdasarkan prinsip at cost, dan jika ada sisa dari efisiensi harga, dana tersebut tidak menjadi keuntungan mitra, melainkan akan digunakan sebagai carry over untuk pengajuan berikutnya.

Langkah ini turut diambil sebagai respons terhadap permasalahan di Kalibata, di mana yayasan mitra ternyata bukan pemilik fasilitas dapur, sehingga dana yang dikirim tidak tersalurkan kepada pihak yang seharusnya menerima.

Dadan menegaskan bahwa kini BGN hanya akan bermitra dengan pemilik fasilitas langsung, dan bila belum memiliki yayasan sendiri, BGN akan merekomendasikan yayasan pendamping sementara.

BGN juga membatasi cakupan kerja yayasan. Dalam satu provinsi, satu yayasan hanya boleh mengelola maksimal 10 SPPG, sementara untuk yayasan lintas provinsi dibatasi lima SPPG—kecuali untuk organisasi nasional seperti Kartika Eka Paksi dan Muhammadiyah yang memiliki struktur pembinaan pusat.

Proses verifikasi mitra kini dilakukan secara berlapis, dimulai dari pendaftaran di situs resmi mitra.dgn.go.id, dilanjutkan dengan survei lapangan oleh tim verifikator, hingga penunjukan kepala SPPG.

Setelah mitra dinyatakan layak, BGN akan membuatkan virtual account dan mitra bersama kepala satuan dapat mulai mengajukan proposal pencairan dana melalui Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

Dadan menyatakan bahwa seluruh sistem baru ini dirancang untuk meningkatkan transparansi, menghindari konflik kepentingan, dan memastikan dana bantuan tepat sasaran bagi anak-anak Indonesia.

Monitorday.com – Presiden RI Prabowo Subianto hadir dalam acara halalbihalal Purnawirawan TNI Angkatan Darat di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5), dan duduk semeja dengan Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno.

Pertemuan ini menjadi sorotan publik mengingat Try Sutrisno belakangan aktif dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang menyerukan sejumlah tuntutan politik, termasuk pemakzulan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Acara tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh besar militer dan pemerintahan, antara lain Luhut Binsar Pandjaitan, Agum Gumelar, Wiranto, Dudung Abdurrachman, dan A.M. Hendropriyono. Selain itu, hadir pula Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAU Marsekal Tonny Harjono, dan KSAL Muhammad Ali.

Pejabat sipil lainnya yang ikut dalam acara termasuk Kepala BIN Herindra, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih. Acara dibuka dengan ceramah agama oleh Menteri Agama Nazaruddin Umar.

Kehadiran Try Sutrisno menjadi perhatian mengingat keterlibatannya dalam forum purnawirawan yang mengeluarkan delapan poin tuntutan, termasuk desakan kepada MPR untuk mengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden karena dianggap terpilih melalui proses yang melanggar hukum.

Forum tersebut juga menyerukan agar pemerintah kembali ke naskah asli UUD 1945 serta melakukan perombakan kabinet, khususnya terhadap menteri yang diduga terlibat korupsi.

Selain Try, forum ini beranggotakan ratusan purnawirawan dari berbagai matra dan pangkat, termasuk Fachrul Razi, Tyasno Soedarto, Slamet Soebijanto, dan Hanafie Asnan.

Momen pertemuan Prabowo dan para purnawirawan di tengah tensi politik ini pun memunculkan berbagai spekulasi arah komunikasi dan rekonsiliasi di tubuh elite militer dan sipil Indonesia.

Monitorday.com – Pemerintah Kabupaten Cianjur akan mengirim siswa yang dianggap bermasalah, termasuk yang terindikasi LGBT, ke barak militer milik TNI.

Kebijakan ini akan diterapkan pekan depan setelah adanya MoU antara Pemkab Cianjur dengan Kodim 0608 dan Yonif Raider 300/Brajawijaya.

Bupati Cianjur, dr. Wahyu Ferdian, mengatakan program ini untuk membentuk generasi yang disiplin dan bebas dari perilaku menyimpang.

Ia menekankan bahwa tujuan program ini adalah pembinaan karakter, bukan bentuk hukuman.

Langkah ini disebut sebagai tindak lanjut dari arahan Gubernur untuk membina siswa yang terlibat dalam kenakalan remaja.

Kategori siswa yang dibina mencakup pelaku tawuran, peminum alkohol, perokok, pembangkang orang tua, dan pecandu gim.

Yang menjadi sorotan adalah siswa dengan indikasi LGBT juga termasuk dalam sasaran program ini.

Menurut Wahyu, pembinaan juga akan mencakup bela negara, pendampingan psikologis, dan dukungan dari unsur kesehatan.

Disdikpora Cianjur sedang menyusun teknis pelaksanaan, termasuk proses penjemputan dan pendataan siswa.

Durasi pembinaan direncanakan selama satu hingga dua bulan di barak militer.

Siswa akan diberikan pelatihan karakter, kedisiplinan, dan pembinaan keagamaan.

Dandim 0608 Cianjur menyatakan bahwa kegiatan tidak akan berupa latihan militer melainkan pembinaan pendidikan dan agama.

Para pembina akan berasal dari Pemkab dan TNI, dengan pendekatan non-kekerasan.

Pemkab menganggap program ini sebagai solusi terakhir menghadapi kenakalan remaja yang makin meluas.

Namun, kebijakan ini menuai perhatian karena berisiko melanggar hak kelompok rentan seperti LGBT.

Pemerintah menegaskan bahwa program ini tetap dalam koridor pembinaan pendidikan dan kesehatan mental.

Monitorday.com – Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP PERSIS) mendukung penuh langkah Kementerian Komunikasi dan Digital dalam memblokir 1,3 juta konten judi online dan pornografi.

Dukungan ini disampaikan oleh Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi PP PERSIS, Ustaz Dr. Ihsan Setiadi Latief.

Ihsan menyatakan bahwa konten tersebut bertentangan dengan nilai agama dan membahayakan moral masyarakat.

Ia menyoroti dampak judi dan pornografi yang memicu kecanduan, kriminalitas, dan kerusakan sosial.

Menurutnya, konten-konten merusak ini menghancurkan individu sekaligus masa depan bangsa.

Ihsan menggarisbawahi risiko besar seperti kerugian finansial, eksploitasi anak, dan gangguan kesehatan mental.

PP PERSIS menegaskan komitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan konten negatif di dunia digital.

Kolaborasi antara pemerintah, aparat, platform digital, dan masyarakat dianggap sangat penting dalam hal ini.

Ihsan menegaskan bahwa tokoh agama memiliki peran strategis dalam mengedukasi masyarakat soal bahaya konten merusak.

Ia mendorong masyarakat untuk aktif melapor jika menemukan konten judi atau pornografi di internet.

Menurutnya, perang terhadap konten negatif adalah bentuk jihad moral yang harus dilakukan bersama.

Ia menilai partisipasi publik adalah kunci sukses dalam menciptakan ruang digital yang sehat.

Pemerintah juga bekerja sama dengan BPK RI dalam penegakan hukum dan pengawasan digital.

Sejak Oktober 2024 hingga April 2025, sudah lebih dari 1,3 juta konten merusak berhasil diblokir.

Tercatat 1.192.000 situs judi dan 127.000 konten pornografi di media sosial telah ditindak.

PP PERSIS mengajak semua elemen bangsa untuk bersatu melindungi generasi muda dari bahaya dunia digital.

Monitorday.com – Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Muara Laboh, proyek ambisius di Solok Selatan, Sumatera Barat, kini memasuki fase penting menuju realisasi penuh. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, baru-baru ini mengungkapkan bahwa proyek yang diperkirakan akan menghasilkan 88 Mega Watt (MW) energi ini ditargetkan untuk mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2027. Ini adalah sebuah langkah besar dalam transisi Indonesia menuju energi terbarukan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

PLTP Muara Laboh telah mencapai tonggak sejarah dengan penandatanganan kepastian pendanaan antara PT Supreme Energy Muara Laboh (PT SEML) dan Japan Bank for International Cooperation (JBIC). Dalam kesepakatan ini, proyek tersebut diperkirakan membutuhkan investasi sekitar US$ 500 juta atau setara dengan Rp 8,2 triliun. Ini adalah investasi yang tidak hanya menguntungkan bagi Indonesia, tetapi juga menunjukkan kolaborasi internasional yang semakin kuat dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global.

Airlangga Hartarto menegaskan bahwa proyek ini merupakan salah satu wujud nyata dari komitmen bersama antara Indonesia dan Jepang dalam mendukung inisiatif Asia Zero Emission Community (AZEC). AZEC adalah sebuah program yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan Asia yang rendah emisi karbon, sejalan dengan upaya besar dunia untuk mengurangi dampak perubahan iklim.

Tak hanya PLTP Muara Laboh, sejumlah proyek lainnya juga tengah dipersiapkan dalam kategori pertama kerja sama Indonesia-Jepang melalui AZEC. Proyek-proyek ini meliputi pengembangan waste-to-energy Legok Nangka, produksi Sustainable Aviation Fuel (SAF), serta PLTP Sarulla yang turut berperan dalam upaya mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Selain itu, proyek transmisi listrik yang menghubungkan Jawa ke Sumatera juga telah dimasukkan dalam daftar proyek prioritas yang akan mendapat dukungan pendanaan.

Kerja sama Indonesia dan Jepang dalam proyek-proyek tersebut bukan hanya menunjukkan komitmen kuat terhadap transisi energi, tetapi juga membuka peluang besar bagi perkembangan ekonomi berkelanjutan. Airlangga menambahkan bahwa diharapkan proyek-proyek ini dapat mulai memasuki tahap komersial dalam waktu dekat, sehingga dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam meningkatkan akses terhadap energi terbarukan yang ramah lingkungan.

Pentingnya langkah ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan semakin berkembangnya permintaan energi dan meningkatnya tantangan lingkungan, proyek-proyek semacam ini menjadi solusi vital untuk menciptakan keberlanjutan energi yang lebih baik di masa depan. Indonesia, dengan dukungan dari negara-negara seperti Jepang, menunjukkan bahwa negara berkembang pun dapat memimpin dalam inisiatif global untuk menjaga planet ini tetap layak huni bagi generasi yang akan datang.

Dengan kontribusi besar dalam sektor energi terbarukan, Indonesia tidak hanya mendekati ambisi pengurangan emisi karbon yang lebih tajam, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai negara yang aktif dalam diplomasi perubahan iklim global. Kolaborasi dengan Jepang diharapkan akan menjadi contoh bagaimana sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dapat mendorong inovasi yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang.

Monitorday.com – Ketua MUI Bidang Luar Negeri, Sudarnoto Abdul Hakim, menyatakan dukungan penuh terhadap pidato Menlu RI Sugiono di Mahkamah Internasional.

Pidato tersebut dianggap memperkuat posisi Indonesia dalam membela hak-hak Palestina.

Sudarnoto menyebut lima tuntutan Menlu sebagai poin penting untuk menekan Israel agar mematuhi hukum internasional.

Ia menilai tindakan Israel telah menghancurkan hak-hak dasar rakyat Gaza secara brutal.

Menurutnya, dukungan Amerika terhadap Israel semakin memperburuk kondisi kemanusiaan di Palestina.

Sudarnoto menekankan Advisory Opinion kedua harus lebih efektif dari sebelumnya.

Ia mendorong agar resolusi kali ini dapat segera diimplementasikan secara nyata.

Semua negara pembela Palestina harus mengawal hasil ICJ dengan sungguh-sungguh.

Ia menyatakan tuntutan Menlu mencerminkan keprihatinan global terhadap krisis Gaza.

Untuk mewujudkan keadilan, ia menyerukan langkah konkret dari komunitas internasional.

Sudarnoto mengusulkan intervensi kemanusiaan bersama oleh negara-negara pendukung Palestina.

Ia juga menilai intervensi ini perlu dibarengi dengan langkah militer agar lebih efektif.

Pendekatan ganda ini pernah diterapkan AS saat menangani krisis di Kamboja.

Sudarnoto mendorong penguatan gerakan BDS terhadap Israel melalui hukum dan diplomasi internasional.

Ia menegaskan pentingnya tekanan kolektif kepada negara besar seperti Amerika Serikat.

MUI berharap pidato Menlu bisa membangkitkan solidaritas global demi kemerdekaan Palestina dan keadilan sejati.

Monitorday.com – Pemerintah Indonesia menghadapi dilema besar di awal tahun 2025. Setelah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran untuk mengatasi pemborosan, dampaknya justru terasa negatif. Ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 tumbuh di bawah 5%, jauh dari harapan, di tengah ketidakpastian global yang kian memanas. Salah satu penyebabnya adalah penurunan daya beli masyarakat yang terpantau cukup signifikan. Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Arief Anshory Yusuf, menegaskan bahwa meskipun efisiensi anggaran dilaksanakan dengan tujuan menjaga kestabilan fiskal, penurunan daya beli masyarakat yang sudah melambat sejak 2024 justru memperburuk situasi.

Sejak kuartal III 2023, pertumbuhan konsumsi rumah tangga telah mencatatkan penurunan. Angka tersebut hanya mampu mencatatkan angka 4,89% pada 2024, sebuah penurunan yang cukup tajam dibandingkan dengan pertumbuhan yang tercatat pada awal 2023. Pada kuartal III 2023, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,05%, yang menjadi pertumbuhan terakhir yang melampaui angka 5%. Hal ini menjadi pertanda buruk, mengingat konsumsi rumah tangga adalah salah satu pilar utama pendorong ekonomi Indonesia. Arief menyatakan bahwa tidak semua pihak di pemerintah menyadari bahwa daya beli masyarakat memang sedang melemah, meski bukti-bukti konkret sudah jelas terlihat.

Melihat perkembangan ini, Arief mengungkapkan bahwa jika ekonomi Indonesia ingin kembali mencatatkan pertumbuhan di atas 5%, pemerintah harus segera menggeliatkan belanja pemerintah, yang sempat terhenti karena kebijakan efisiensi anggaran. Selain itu, deregulasi juga menjadi hal yang sangat penting untuk mengembalikan investasi ke Indonesia. Investasi, yang selama ini menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, hanya mencatatkan angka 2,12% pada kuartal I-2025. Ini sangat jauh dibandingkan dengan pertumbuhan yang tercatat pada kuartal IV-2024 yang mencapai 5,03%.

Namun, tak hanya efisiensi anggaran yang menghambat perekonomian. Ketidakpastian global yang disebabkan oleh kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat turut memberikan dampak besar pada perekonomian Indonesia. Hal ini turut mempengaruhi sektor-sektor penting, seperti sektor perhotelan yang mengalami penurunan tajam. Sektor pertanian, di sisi lain, mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, di atas 10%. Pemerintah di bawah pimpinan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 sangat terpengaruh oleh dinamika global yang melambat.

Dalam menghadapi situasi ini, pemerintah akhirnya memutuskan untuk membuka kembali pintu bagi kebijakan efisiensi anggaran yang lebih longgar, terutama pada kuartal II-2025. Airlangga mengungkapkan bahwa pemerintah akan meningkatkan penggunaan bantuan sosial (bansos) untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung konsumsi rumah tangga. Program bantuan sosial ini akan diperluas cakupannya, dengan prioritas pada program makan bergizi gratis (MBG) yang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap daya beli masyarakat. Namun, Airlangga tidak merinci secara jelas jenis bantuan sosial lainnya yang akan diperkenalkan.

Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada awal tahun terpaksa ditinjau kembali. Pemerintah, meski harus menangguhkan kebijakan penghematan, tetap berharap bahwa dengan dorongan bansos dan insentif-insentif lainnya, ekonomi Indonesia bisa tumbuh kembali di atas 5% pada kuartal II-2025. Menurutnya, beberapa sektor ekonomi masih menunjukkan kinerja yang baik, meski ada beberapa sektor yang mengalami penurunan.

Secara keseluruhan, ini menjadi saat yang sangat krusial bagi Indonesia. Pemerintah harus menemukan keseimbangan antara efisiensi anggaran dan penguatan daya beli masyarakat. Jika sektor konsumsi rumah tangga kembali tumbuh, serta investasi kembali mengalir, maka target pertumbuhan ekonomi 5% bukan hal yang mustahil untuk dicapai.