Monitorday.com – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti memastikan kesiapan infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk mendukung pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada awal 2025.

Pemindahan ibu kota negara secara resmi dijadwalkan pada 2028, dengan Presiden RI Prabowo Subianto berencana berkantor di IKN mulai 17 Agustus 2028.

“Kami tetap semangat menyelesaikan IKN. Alokasi anggaran untuk pembangunan infrastrukturnya juga telah disiapkan. Persiapan pemindahan ASN ke IKN sudah mulai dilakukan dari sekarang,” kata Diana dalam Rapat Strategi Re-Introduksi IKN di Kantor Otorita IKN (OIKN), Jakarta.

Progres Pembangunan

Kementerian PU telah menyelesaikan 109 paket pekerjaan infrastruktur di IKN senilai Rp89 triliun dengan progres 61,7 persen. Proyek ini terbagi dalam tiga batch:

• Batch 1 (2020–Maret 2023): 40 paket senilai Rp25,1 triliun (95,8 persen).
• Batch 2 (April–November 2023): 31 paket senilai Rp27,6 triliun (75,1 persen).
• Batch 3 (Desember 2023–2024): 38 paket senilai Rp36,2 triliun (27,9 persen).

Beberapa infrastruktur utama, seperti Istana Garuda, Kantor Sekretariat Negara, serta Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator, ditargetkan selesai pada Desember 2024. Peresmian direncanakan segera setelah penyelesaian.

Selain pembangunan, Kementerian PU juga memprioritaskan pemeliharaan infrastruktur dasar, seperti pengelolaan air minum, listrik, dan sanitasi.

“Kita harus memastikan ASN dan warga lainnya yang pindah ke IKN merasa nyaman tinggal di sana,” tambah Diana.

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono memberikan apresiasi atas kolaborasi antar kementerian dalam penyelesaian IKN.

“IKN adalah program besar yang harus diselesaikan bersama, bukan sekadar proyek,” ujar Basuki.

Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur menjadi prioritas nasional, terutama menghadapi ancaman kenaikan muka air laut yang mengancam Jakarta. Presiden Prabowo Subianto terus mendorong percepatan pembangunan IKN sebagai langkah strategis untuk masa depan bangsa.

Rapat ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Andrinof Achir Chaniago, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Plt Dirjen Cipta Karya Endra S. Atmawidjaja, dan Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Reiza Setiawan.

Pemindahan ASN ke IKN menjadi langkah awal untuk memulai kehidupan baru di ibu kota masa depan Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.