Monitorday.com – Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Buya Anwar Abbas berterimakasih kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia yang menyebut Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk Persyarikatan Muhammadiyah akan terbit bulan ini.

“Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih jika benar Pak Bahlil sebagai menteri ESDM bulan ini sudah akan menandatangani IUPK untuk PP Muhammadiyah,” ujar Buya Anwar dalam keterangan tertulis yang diterima Republika di Jakarta, Senin (10/3/2025).

Menurut dia, pernyataan Bahlil tersebut menjawab keraguan dari berbagai pihak tentang keseriusan pemerintah terhadap pemberian IUPK kepada Muhammadiyah.

Setelah IUPK untuk Muhammadiyah tersebut sudah ada di tangan, lanjut dia, PP Muhammadiyah tentu akan menindak lanjutinya.

“Insya Allah Muhammadiyah sudah siap dengan SDM-nya dan dengan segala sesuatu yang terkait dengan hal tersebut,” ucap Wakil Ketua Umum MUI ini.

Setelah itu, tambah dia, PP Muhammadiyah juga akan rapat secepatnya untuk membicarakan dan menyiapkan segala sesuatunya agar pengelolaan tambang yang dipercayakan kepada Muhammadiyah tersebut bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

“Pokoknya begitu IUPK sudah berada di tangan organisasi maka PP Muhammadiyah akan rapat secepatnya,” kata Buya Anwar.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyebut Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk organisasi masyarakat (ormas) PP Muhammadiyah akan terbit bulan ini.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Bahlil di sela-sela agenda Safari Ramadan di Kampus Terpadu Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, Senin (10/3/2025).

“Saya umumkan hari ini di mimbar terhormat ini, tidak lama lagi, mudah-mudahan masih dalam bulan suci Ramadan, saya akan menandatangani IUPK untuk Muhammadiyah, untuk batu bara,” kata Bahlil.

Dia mengatakan penerbitan IUPK untuk PP Muhammadiyah merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya juga diarahkan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.

Bahlil memastikan pemberian izin pengelolaan tambang itu sesuai aturan karena telah diatur dalam Undang-Undang Minerba yang baru direvisi oleh DPR RI pada Februari lalu.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan dana sebesar Rp100 miliar untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat. Meskipun demikian, anggaran tersebut dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan masing-masing sekolah di berbagai daerah.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, dana yang disiapkan untuk setiap Sekolah Rakyat umumnya mencapai Rp100 miliar, meski jumlah tersebut dapat berubah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan setiap lokasi.

“Anggaran untuk Sekolah Rakyat ini tergantung pada perkembangan dan kebutuhan di masing-masing daerah. Rata-rata, untuk satu sekolah anggarannya sekitar Rp100 miliar,” ujar Cak Imin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (10/3/2025).

Sekolah Rakyat akan memanfaatkan bangunan-bangunan yang tidak terpakai, seperti 40 sentra dan balai milik Kementerian Sosial (Kemensos), serta beberapa bangunan dari universitas, termasuk Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) di Surabaya.

Cak Imin juga mengungkapkan bahwa setidaknya 50 Sekolah Rakyat sudah dipersiapkan untuk beroperasi pada tahun ini, dengan kemungkinan jumlah tersebut dapat bertambah.

“Sebagai target, kami sudah siapkan sekitar 50 sekolah, dan jumlah ini bisa bertambah. Nanti, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, yang akan memberikan informasi lebih lanjut tentang lokasi-lokasinya,” jelas Cak Imin.

Penerimaan siswa baru untuk Sekolah Rakyat akan dimulai pada tahun ajaran 2025. Sekolah ini akan menerima siswa dari tingkat SD, SMP, dan SMA.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Sekolah Rakyat ditujukan untuk masyarakat miskin, khususnya bagi mereka yang termasuk dalam desil 1 hingga desil 2.

Calon siswa di kelompok ini akan menjalani tes akademik lanjutan sebelum diterima di Sekolah Rakyat.

Monitorday.com – Kementerian Agama (Kemenag) mengirim 1.000 dai ke berbagai wilayah Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T) selama bulan Ramadan 1446 H/2025 M. Direktur Penerangan Agama Islam Kemenag, Ahmad Zayadi mengatakan, dari jumlah tersebut, 213 orang atau 21% yang diberangkatkan adalah perempuan (daiyah).

Zayadi menegaskan, keterlibatan daiyah dalam program ini bagian dari strategi penguatan peran perempuan dalam dakwah Islam yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Daiyah tidak hanya menyampaikan ajaran Islam, tetapi juga berperan dalam pemberdayaan perempuan, pendidikan keagamaan anak-anak, serta memperkuat ketahanan sosial di masyarakat. Kehadiran mereka sangat dibutuhkan, terutama di daerah yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keagamaan,” ujar Zayadi di Jakarta, Minggu (9/3/2025).

Zayadi berharap, program ini bermanfaat untuk masyarakat di wilayah 3T, dan semakin banyak daiyah yang terlibat di masa mendatang. “Kami ingin memastikan bahwa dakwah di Indonesia semakin inklusif dan bisa menyentuh semua lapisan masyarakat. Peran perempuan dalam dakwah harus terus diperkuat agar semakin banyak komunitas yang mendapatkan manfaatnya,” ungkapnya.

Analis Kebijakan Ahli Muda pada Subdirektorat Dakwah dan Hari Besar Islam, Kemenag, Subhan Nur mengatakan, peran daiyah sangat strategis, terutama dalam memberi pemahaman agama yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Salah satu peran kunci daiyah di lapangan, menurutnya, adalah memberi bimbingan dan konsultasi keagamaan terkait permasalahan fikih wanita, yang selama ini masih sering menjadi kendala bagi perempuan di daerah terpencil.

“Kehadiran daiyah sangat penting, terutama untuk menjawab berbagai persoalan fikih wanita yang sering kali sulit dibahas secara terbuka di masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih personal, mereka dapat menjadi tempat konsultasi bagi para ibu dan remaja perempuan dalam memahami hukum Islam terkait haid, nifas, pernikahan, serta peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat,” jelasnya.

Selain memberi ceramah dan mengajar mengaji, para daiyah juga terlibat dalam berbagai program sosial, seperti pemberdayaan ekonomi perempuan, edukasi kesehatan keluarga, serta pembinaan akhlak generasi muda.

Dihubungi terpisah, Siti Kasumah, salah satu daiyah yang ditugaskan ke Desa Laelangge, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, merasakan langsung tantangan berdakwah di daerah 3T. Berasal dari Desa Jabi-Jabi Barat, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, Aceh, perempuan berusia 27 tahun ini harus menempuh perjalanan yang tidak mudah untuk sampai ke lokasi tugasnya.

“Medannya cukup sulit. Saya harus melewati jalan berbatu dan sebagian besar masih tanah merah. Kalau hujan turun, jalannya makin licin. Tapi semua itu saya jalani dengan niat dakwah,” ungkapnya.

Desa Laelangge sendiri merupakan wilayah terpencil dengan akses terbatas terhadap pendidikan agama. Banyak anak-anak yang belum lancar membaca Al-Qur’an, serta kaum ibu yang masih minim pemahaman tentang fikih ibadah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Siti.

“Di sini saya bukan hanya mengajar mengaji, tetapi juga memberi bimbingan keagamaan bagi para ibu, termasuk tentang fikih wanita. Mereka antusias sekali, karena selama ini jarang ada pendakwah perempuan yang bisa mereka ajak berdiskusi lebih dalam tentang persoalan keagamaan yang mereka alami,” katanya.

Menurut Siti, salah satu kendala utama dalam berdakwah di wilayah ini adalah keterbatasan infrastruktur, fasilitas di masjid/musala, dan akses informasi.

“Jaringan internet lemah, listrik juga kadang padam. Fasilitas di masjid/musala masih sangat terbatas. Tapi saya bersyukur, masyarakat di sini sangat terbuka dan mendukung program dakwah kami,” pungkasnya.

Monitorday.com – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) berkolaborasi mengembangkan Peta Digital Nasional yang akan menjadi dasar dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan berbasis data, serta mendukung berbagai sektor, termasuk tata ruang, infrastruktur, dan lingkungan guna memperkuat kedaulatan digital Indonesia.

“Kami menempatkan kedaulatan digital sebagai prioritas dalam transformasi digital nasional. Jika kita dapat menggunakan peta digital yang kita kembangkan sendiri, ini merupakan langkah besar dalam memperkuat ketahanan digital Indonesia,” kata Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, dalam keterangannya terkait audiensi dengan Kepala BIG dan Jajaran di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, seperti dilansir pada Senin (10/3/2025).

Menurut Meutya, Peta Digital Nasional akan memberikan informasi geospasial yang akurat dan terstandarisasi, memungkinkan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, termasuk dalam optimalisasi jaringan serat optik dan pemetaan lokasi Base Transceiver Station (BTS) untuk konektivitas digital.

Ia menekankan bahwa pengembangan Peta Digital Nasional sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan digital, sehingga Kemkomdigi akan menyediakan infrastruktur digital yang diperlukan untuk memastikan pemanfaatan peta ini secara luas.

“Kementerian Komdigi berkomitmen mendukung infrastruktur digital yang diperlukan oleh BIG untuk pengembangan Peta Digital Nasional,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Teknologi Pemerintah Digital, Mira Tayyiba, menyoroti besarnya tingkat kebutuhan infrastruktur digital dalam penyimpanan dan pengolahan data geospasial nasional.

Untuk itu, Kemkomdigi akan melakukan penilaian kebutuhan teknologi yang dibutuhkan oleh BIG, bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memastikan keamanan data yang digunakan dalam peta ini.

Kepala BIG, Muh Aris Marfai, menjelaskan bahwa Peta Digital Nasional ini akan menjadi solusi strategis dalam pengembangan berbagai proyek nasional.

“Dengan detail skala 1:5000, peta ini sudah dilengkapi dengan model elevasi digital yang dapat digunakan untuk berbagai sektor, mulai dari perencanaan infrastruktur hingga mitigasi bencana. Kami yakin data ini akan bermanfaat tidak hanya bagi kementerian dan lembaga, tetapi juga bagi industri di berbagai sektor,” jelas dia.

Ia berharap kolaborasi antara BIG dan Kemkomdigi dapat mempercepat digitalisasi dalam berbagai aspek pembangunan nasional, memastikan informasi geospasial yang lebih akurat, serta memperkuat kemandirian teknologi digital Indonesia.

Monitorday.com – Mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil (RK), akhirnya buka suara setelah rumahnya yang terletak di Jalan Gunung Kencana nomor 5, Kelurahan Ciumbuleuit, Cidadap, Kota Bandung, digeledah oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penggeledahan ini dilakukan terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi dana iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB).

Ridwan Kamil membenarkan bahwa rumahnya memang digeledah oleh KPK. Melalui pernyataan resmi yang disampaikan pada Senin (10/3), ia mengatakan, “Bahwa benar kami didatangi oleh tim KPK terkait BJB.”

Ia menambahkan, tim KPK telah menunjukkan surat resmi saat melakukan penggeledahan, dan ia sebagai warga negara yang taat hukum mengaku sangat kooperatif serta mendukung penuh proses yang dilakukan oleh KPK.

Namun, RK enggan memberikan rincian lebih lanjut mengenai kasus tersebut. “Hal-hal terkait lainnya kami tidak bisa mendahului tim KPK dalam memberikan keterangan,” ujar RK, yang juga merupakan politikus Golkar.

Ia menyarankan agar media langsung mengonfirmasi kepada pihak KPK terkait detail kasus ini.

Sebelumnya, tim KPK dilaporkan melakukan serangkaian penggeledahan, termasuk di rumah Ridwan Kamil, guna mencari bukti-bukti terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan dana iklan Bank BJB.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, tidak terlihat adanya aktivitas mencolok di dalam rumah tersebut, meskipun lima mobil dan beberapa motor terparkir di area parkir yang cukup luas.

KPK melalui dua pimpinan, Setyo Budiyanto dan Fitroh Rohcahyanto, telah mengonfirmasi penggeledahan tersebut. Dalam keterangannya, Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa KPK telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) untuk kasus Bank BJB pada 27 Februari 2025.

Meskipun sudah ada tersangka yang ditetapkan, Setyo menambahkan, pihaknya belum mempublikasikan identitas tersangka dan tindak lanjut lebih lanjut sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik.

Kasus ini masih terus berkembang, dan KPK berharap dapat mengungkap lebih lanjut mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan dana iklan Bank BJB.

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengumumkan bahwa mulai Maret 2025, tunjangan guru akan langsung ditransfer ke rekening pribadi para guru.

Hal ini merupakan perubahan signifikan dari sistem sebelumnya, di mana tunjangan guru disalurkan melalui rekening Pemerintah Daerah (Pemda).

Mu’ti menjelaskan, “Kami akan melakukan transfer langsung tunjangan guru yang sebelumnya melalui rekening Pemda.

Nanti, dana tersebut akan langsung dikirimkan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke rekening guru,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/3/2025).

Dia menambahkan bahwa aturan mengenai perubahan mekanisme transfer tunjangan ini sudah selesai disusun.

Kemendikdasmen kini sedang dalam proses mengumpulkan data rekening pribadi guru untuk memastikan dana dapat ditransfer tepat waktu.

Lebih lanjut, Mu’ti menyampaikan bahwa kebijakan baru ini akan disampaikan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Kami berharap kebijakan ini dapat diumumkan pada tanggal 20 Maret, meskipun waktunya akan disesuaikan dengan jadwal Presiden,” kata Mu’ti.

Monitorday.com – Wakil Gubernur Makkah, Pangeran Saud bin Mishaal bin Abdulaziz, meresmikan Museum Al-Quran di Distrik Budaya Hira, Makkah.

Museum ini dikembangkan di bawah pengawasan Komisi Kerajaan untuk Kota Suci Makkah dan Tempat-Tempat Suci.

Museum ini menyoroti Al-Quran sebagai sumber utama petunjuk bagi umat Islam.

Dirancang untuk memperkaya pengalaman keagamaan dan budaya bagi penduduk setempat dan pengunjung.

Museum ini menyimpan manuskrip yang jarang terlihat dan salinan bersejarah Al-Quran.

Pameran interaktif memungkinkan pengunjung menjelajahi sejarah penulisan dan pelestarian Al-Quran.

Distrik Budaya Hira memiliki luas sekitar 67.000 meter persegi.

Distrik ini menjadi titik fokus bagi mereka yang ingin merasakan semangat dan mempelajari sejarah Makkah.

Terletak di Gunung Hira, tempat wahyu pertama diturunkan.

Tempat ini mencakup berbagai fasilitas yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman keagamaan dan pendidikan.

Pameran Wahyu menawarkan penggambaran interaktif tentang wahyu.

Pameran lain memungkinkan pengunjung untuk naik ke Gua Hira, lokasi wahyu diturunkan.

Artefak yang dipamerkan termasuk fotokopi naskah Al-Quran milik Khalifah Utsman bin Affan.

Beberapa prasasti batu kuno yang berisi ayat-ayat Al-Quran juga dipamerkan.

Proyek ini mencakup Museum Kopi Saudi, Perpustakaan Budaya, dan Taman Hira.

Museum Al-Quran akan tetap buka sepanjang bulan Ramadhan.

Monitorday,com -Arab Saudi mencatat sekitar 500 ribu orang melaksanakan ibadah umrah pada Rabu lalu.

Angka ini merupakan jumlah tertinggi jamaah umrah dalam satu hari.

Rekor ini menunjukkan pentingnya manajemen massa untuk keamanan dan kelancaran pergerakan jamaah di Masjidil Haram.

Otoritas Umum Urusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi telah memperkenalkan sistem pengawasan dengan sensor pintar dan kamera canggih di pintu masuk utama masjid.

Sistem ini diperkenalkan untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan melacak arus peziarah secara real-time.

Sistem ini juga mengoptimalkan distribusi kerumunan dengan berkoordinasi dengan otoritas terkait.

Kamera pintar yang baru dipasang mendeteksi pergerakan pintu masuk.

Hal ini memungkinkan pemantauan titik-titik kemacetan secara instan.

Sistem ini juga memungkinkan pengendalian kerumunan yang tepat.

Dengan mengandalkan data real-time dan historis, sistem ini memfasilitasi pengambilan keputusan strategis.

Tujuannya adalah untuk memastikan jemaah masuk dan keluar tanpa hambatan.

Penggunaan teknologi ini menunjukkan komitmen terhadap keselamatan jamaah.

Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan pengalaman ibadah umrah.

Inovasi ini merupakan langkah maju dalam manajemen kerumunan di tempat suci.

Arab Saudi terus berupaya meningkatkan layanan bagi para peziarah.

Teknologi canggih ini menjadi bagian integral dari pengelolaan ibadah umrah.

Monitorday.com – Qatar mendesak masyarakat internasional untuk memastikan semua fasilitas nuklir Israel berada di bawah pengawasan IAEA.

Pernyataan ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Qatar pada Ahad, 9 Februari 2025.

Desakan tersebut muncul setelah pertemuan anggota IAEA di Wina yang dihadiri oleh Jassim Yacoub Al-Hammadi, perwakilan tetap Qatar untuk PBB.

Pertemuan itu juga menyerukan Israel untuk bergabung dengan Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT).

Qatar menekankan pentingnya masyarakat dan lembaga internasional menjunjung tinggi komitmen mereka sesuai resolusi Dewan Keamanan PBB.

Salah satu komitmen tersebut adalah mendorong Israel untuk bergabung dengan NPT, seperti negara-negara Timur Tengah lainnya yang berada di bawah pengawasan IAEA.

Qatar juga mengutuk kebijakan agresif Israel terhadap warga Palestina.

Kebijakan tersebut termasuk rencana pengusiran penduduk Gaza.

Qatar menyoroti pemblokiran bantuan kemanusiaan oleh Israel.

Serangan militer di Tepi Barat juga menjadi perhatian Qatar.

Qatar menegaskan pentingnya perlindungan hak asasi manusia di wilayah tersebut.

Masyarakat internasional diharapkan mengambil tindakan tegas terhadap kebijakan Israel.

Qatar menyerukan solidaritas global untuk mendukung Palestina.

Pentingnya dialog dan diplomasi ditekankan untuk mencapai perdamaian.

Qatar berkomitmen untuk terus mendukung upaya perdamaian di Timur Tengah.

Kerjasama internasional dianggap kunci untuk menyelesaikan konflik ini.

Monitorday.com – Anggota Komisi IV DPR RI, Cindy Monica, mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap produsen minyak goreng kemasan Minyakita yang terbukti curang dalam hal takaran volume produk.

Ia menegaskan bahwa hal ini sangat merugikan konsumen, yang berhak menerima produk sesuai dengan informasi yang tertera di kemasan.

“Saya mendorong Kementerian Perdagangan dan instansi terkait untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh produsen Minyakita,” ujar Cindy Monica dalam keterangannya di Jakarta pada Senin (10/3).

Ia juga menegaskan bahwa jika terbukti ada pelanggaran, sanksi tegas seperti peringatan keras hingga pencabutan izin usaha harus diterapkan.

Menurutnya, pengawasan terhadap produk semacam ini harus diperketat untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

“Masyarakat berhak mendapatkan produk sesuai dengan apa yang mereka beli,” tambahnya.

Anggota Komisi IV DPR RI lainnya, Riyono, turut mendukung tindakan tegas terhadap permasalahan ini.

“Jika terbukti takaran produk kurang dari 1 liter, maka perusahaan harus diberi sanksi tegas,” kata Riyono yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Timur VII.

Temuan tidak sesuainya takaran pada produk Minyakita pertama kali disampaikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada Sabtu (8/3) di Pasar Lenteng Agung, Jakarta. Amran menegaskan bahwa isi kemasan yang seharusnya 1 liter ternyata hanya berisi sekitar 750 hingga 800 mililiter.

“Ini jelas tidak cukup 1 liter,” ujar Andi Amran dengan tegas. Ia juga mengingatkan bahwa perusahaan yang terlibat dalam praktik tersebut harus diproses jika terbukti bersalah.

Mentan Andi Amran menambahkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Kepala Bareskrim Polri, serta Satgas Pangan untuk menindaklanjuti temuan ini dan memberikan sanksi yang sesuai.