Monitorday.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menerima kunjungan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, pada Selasa (5/11).

Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah direksi BUMN, termasuk PLN, untuk membahas kolaborasi strategis dalam mempercepat program swasembada pangan nasional.

Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian BUMN, perusahaan-perusahaan BUMN, dan Badan Gizi Nasional dalam mewujudkan program makan bergizi gratis yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Erick menjelaskan bahwa kolaborasi ini akan sangat mendukung program nasional yang bertujuan meningkatkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat.

“Saya mendukung penuh sinergi antara Kementerian BUMN, BUMN, dan Badan Gizi Nasional untuk mempercepat program swasembada pangan, agar distribusi pangan bergizi dapat merata ke seluruh wilayah Indonesia,” ujar Erick.

Salah satu inisiatif yang dibahas dalam pertemuan ini adalah pendirian Satuan Pelayanan Gizi (SP), sebuah program yang bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat di berbagai daerah Indonesia.

Erick mengungkapkan bahwa SP ini akan melayani sekitar 3.000 peserta per lokasi, dengan penyediaan makanan bergizi gratis satu kali per hari, atau lima kali seminggu dari Senin hingga Jumat.

Program SP sudah dijalankan dalam bentuk pilot project di Magelang dan menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Erick menegaskan bahwa BUMN memiliki peran penting dalam mendukung operasional SP, dengan membangun ekosistem pangan yang terintegrasi, yang melibatkan berbagai instansi terkait, termasuk Bulog, RNI, dan PTPN.

“BUMN akan menjadi garda terdepan dalam mendukung program-program strategis nasional. Dengan sumber daya yang kita miliki, saya optimistis kita dapat mencapai target swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” lanjut Erick.

Untuk mendukung keberlanjutan program ini, Erick menyampaikan bahwa pembentukan SP membutuhkan investasi sekitar Rp 3-5 miliar yang berasal dari APBN, kerja sama dengan BUMN, serta dukungan dari instansi lain seperti TNI, BUMDes, dan sektor swasta.

Dalam operasionalnya, SP akan didanai APBN sekitar Rp 11 miliar per tahun, dengan biaya operasional yang bervariasi tergantung lokasi dan logistik masing-masing wilayah.

Sementara itu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menyatakan bahwa PLN mendukung penuh visi pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan.

PLN, menurut Darmawan, berkomitmen untuk terus mendukung program-program yang berbasis pemberdayaan masyarakat, salah satunya melalui inisiatif Electrifying Agriculture.

Program Electrifying Agriculture, yang baru-baru ini diterapkan di kawasan Food Estate di Merauke, Papua Selatan, bertujuan untuk mengembangkan teknologi pertanian berbasis listrik guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan. Program ini diharapkan dapat mendukung kemandirian pangan jangka panjang.

“Program ini merupakan terobosan PLN dalam memanfaatkan energi listrik untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian, yang pada gilirannya akan mendukung ketahanan pangan di masa depan,” pungkas Darmawan.

Dengan dukungan berbagai pihak, termasuk BUMN dan instansi terkait, Erick Thohir optimistis bahwa program swasembada pangan akan berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.