Monitorday.com – Gerakan boikot yang masif oleh masyarakat Indonesia dan global telah menggoyahkan perusahaan terafiliasi ‘Israel’.

Penjualan perusahaan-perusahaan tersebut turun, dan saham mereka anjlok, memaksa beberapa merek global menutup gerai.

Perusahaan terafiliasi Israel berusaha menarik simpati masyarakat untuk menghindari boikot.

Selama bulan Ramadhan, banyak perusahaan tersebut mengadakan acara di masjid untuk menarik perhatian masyarakat Muslim.

Fuad Adnan, Ketua Gerakan Kebangkitan Produk Nasional, mengamati banyak perusahaan terafiliasi Israel berpura-pura mendukung Palestina.

Dia menekankan pentingnya masyarakat Muslim untuk tidak terpengaruh oleh kamuflase perusahaan pendukung zionis.

Fuad menyatakan bahwa aksi boikot adalah bentuk amar ma’ruf nahi munkar yang dapat dilakukan di bulan Ramadan.

Dia mengajak masyarakat untuk memperkuat aksi boikot terhadap perusahaan terafiliasi Israel.

Fuad juga mengingatkan untuk berhati-hati terhadap aksi Palestine Washing dari perusahaan-perusahaan tersebut.

Ketua Umum DPP BKPRMI, Nanang Mubarok, merujuk pada Fatwa MUI No.83 tahun 2023 tentang dukungan terhadap Palestina.

Nanang menegaskan bahwa boikot terhadap perusahaan terafiliasi Israel telah digerakkan sejak dikeluarkannya Fatwa MUI.

Dia menekankan bahwa setiap rupiah yang mengalir ke perusahaan pendukung Israel berkontribusi pada kekerasan terhadap warga Palestina.

Boikot ini mencerminkan perubahan pola konsumsi yang lebih sadar dan berprinsip.

Aktivis pro-Palestina mendesak agar aksi boikot diperluas ke sektor lain, termasuk investasi dan teknologi.

Konsumen Indonesia memiliki kekuatan untuk memberikan tekanan ekonomi yang nyata.

Setiap keputusan untuk tidak membeli produk terafiliasi ‘Israel’ adalah suara perlawanan yang tidak bisa diabaikan.

Monitorday.com – Al Qur’an adalah kitab suci yang diturunkan untuk umat Islam dan berfungsi sebagai tuntunan.

Selain itu, Al Qur’an juga dianggap sebagai kitab peradaban atau kitab al hadharah.

Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP), Haedar Nashir.

Dia berbicara dalam kajian Nuzulul Qur’an yang diadakan di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Haedar Nashir menekankan bahwa salah satu bukti Al Qur’an sebagai kitab peradaban adalah perintah pertama yang universal.

Perintah pertama dalam Al Qur’an adalah untuk membaca.

Membaca dalam konteks ini diarahkan untuk melibatkan umat dalam pengetahuan.

Hal ini menunjukkan pentingnya pendidikan dan pemahaman dalam Islam.

Al Qur’an mendorong umat untuk mencari ilmu dan memahami dunia di sekitar mereka.

Dengan membaca, umat Islam diharapkan dapat mengembangkan diri dan peradaban.

Perintah membaca ini juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi.

Al Qur’an mengajak umat untuk berpikir kritis dan reflektif.

Pendidikan menjadi salah satu pilar penting dalam membangun masyarakat yang beradab.

Haedar Nashir menekankan bahwa peradaban yang baik dimulai dari pemahaman yang mendalam terhadap Al Qur’an.

Oleh karena itu, kajian dan pemahaman Al Qur’an harus terus ditingkatkan.

Dengan demikian, Al Qur’an tidak hanya menjadi kitab suci, tetapi juga sumber inspirasi bagi peradaban umat manusia.

Monitorday.com – Di Istanbul, Osman Osmanoğlu, imam Masjid Valide-i Atik, berbicara tentang pentingnya kehadiran anak-anak di masjid.

Dia menekankan perlunya program khusus untuk anak-anak di masjid agar mereka merasa terlibat.

Osmanoğlu percaya bahwa program-program ini harus diadopsi di masjid di seluruh dunia.

Program tersebut tidak hanya memperkuat ikatan dengan anak-anak, tetapi juga menanamkan kecintaan terhadap shalat.

Selama Ramadhan, masjidnya dipenuhi oleh jamaah dari berbagai usia, termasuk anak-anak.

Kehadiran anak-anak di masjid dianggap menggembirakan untuk masa depan komunitas.

Untuk menarik minat anak-anak, berbagai kegiatan diselenggarakan di masjid.

Osmanoğlu menyatakan bahwa mereka memberikan hadiah kecil kepada anak-anak setelah salat.

Kegiatan di kompleks masjid membantu anak-anak merasa nyaman dan mencintai masjid.

Dia mencatat bahwa kehadiran anak-anak di masjid menjadi topik perdebatan di Turki selama Ramadhan.

Osmanoğlu mengungkapkan kekhawatirannya tentang anak-anak yang ditinggalkan tanpa pengawasan oleh orang tua.

Dia mengakui adanya keluhan tentang anak-anak yang bermain dan bertengkar di masjid.

Melarang anak-anak dari masjid bukanlah solusi yang tepat, menurutnya.

Orang tua harus mendidik anak-anak mereka agar dapat menghormati suasana masjid.

Dia menekankan bahwa pengelola masjid dan jamaah juga harus membimbing anak-anak dengan baik.

Osmanoğlu mendesak agar anak-anak tidak dimarahi atau diusir dari masjid.

Memperluas program anak-anak di masjid akan memperkuat kesadaran mereka untuk beribadah dan hubungan dengan masjid.

Monitorday.com – Komisi Busana Kementerian Kebudayaan Arab Saudi meluncurkan kain ihram berkelanjutan yang ramah lingkungan.

Kain ihram, yang berwarna putih sederhana, melambangkan kesucian dan kesederhanaan dalam Umrah dan Haji.

Inisiatif ini bertujuan untuk mengurangi limbah tekstil dari ihram yang dibuang setiap tahunnya.

Proyek ini bekerja sama dengan Saudi Investment Recycling Co. dan perusahaan fashion ramah lingkungan Tadweem.

Ihram bekas akan diubah menjadi pakaian baru melalui sistem tekstil daur ulang.

Burak Cakmak, CEO Komisi Busana Saudi, menekankan pentingnya penggunaan ihram dalam jumlah besar setiap tahun.

Untuk mendukung proyek ini, 336 tempat penampungan telah dipasang di Mina untuk mengumpulkan ihram.

Pakaian yang terkumpul akan disortir, dibersihkan, dirobek, dan ditenun ulang menjadi kain baru.

Arab Saudi saat ini belum mampu melakukan seluruh proses daur ulang sendiri.

Negara ini melibatkan Dubai untuk pengolahan bahan baku dan Turkiye untuk produksi.

CEO Tadweem, Mustafa Bukhari, menyatakan rencana untuk mengalihkan produksi ke Arab Saudi.

Kain ihram ramah lingkungan ini dihargai 98 riyal Saudi.

Kain tersebut saat ini tersedia di Madinah.

Nantinya, kain ini juga akan dijual di bandara dan toko khusus.

Inisiatif ini menunjukkan komitmen Arab Saudi terhadap keberlanjutan lingkungan.

Proyek ini diharapkan dapat menginspirasi inisiatif serupa di negara lain.

Dengan demikian, upaya ini tidak hanya mengurangi limbah tetapi juga mendukung industri fashion ramah lingkungan.

Monitorday.com – Penduduk mayoritas Filipina beragama Kristen, terutama Katolik Roma.

Sebelumnya, Islam pernah menjadi mayoritas di Filipina, negara tetangga Indonesia.

Peradaban Islam mendominasi Filipina selama 500 tahun.

Sejarah mencatat bahwa Manila, ibukota Filipina, didirikan oleh seorang Muslim dari Indonesia bernama Raja Sulaiman.

Patung Raja Sulaiman masih berdiri tegak di Manila hingga kini.

Fenomena menarik muncul terkait status umat Islam di Filipina saat ini.

Meskipun menjadi minoritas, umat Islam tetap mempertahankan identitas mereka.

Pambudi Utomo, seorang wartawan media Hidayatullah, melaporkan tentang situasi ini.

Selama Ramadhan, Pambudi menyaksikan perkembangan komunitas Muslim di Filipina.

Ada upaya untuk memperkuat solidaritas di antara umat Islam.

Komunitas Muslim aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan.

Mereka juga berusaha untuk meningkatkan pemahaman tentang Islam di kalangan masyarakat.

Tantangan tetap ada, termasuk diskriminasi dan stereotip negatif.

Namun, semangat untuk menjaga tradisi dan budaya Islam tetap kuat.

Penting untuk memahami sejarah dan konteks sosial umat Islam di Filipina.

Dengan demikian, kita dapat lebih menghargai keberagaman yang ada.

Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun minoritas, umat Islam di Filipina tetap berkontribusi pada masyarakat.

Monitorday.com – Turunnya Al-Quran membawa perubahan besar dalam tradisi literasi masyarakat Arab, yang sebelumnya lebih mengandalkan budaya lisan, menjadi lebih berbasis tulisan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed. menegaskan hal ini dalam acara Peringatan Nuzulul Quran 1446 Hijriah yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada Senin (17/3/2025) di Baitut Tholibin, Senayan, Jakarta.

Mu’ti menjelaskan bahwa Rasulullah Saw setiap kali menerima wahyu, langsung menyampaikannya kepada para sahabat. Beliau juga menugaskan para sahabat untuk mencatat ayat-ayat yang diterima menggunakan berbagai media yang tersedia saat itu.

“Turunnya Al-Quran yang ditandai oleh proses ketika Rasulullah menyampaikan Al-Quran itu kepada sahabat. Rasulullah setiap menerima wahyu Al-Quran menyampaikan kepada sahabat yang menyertai beliau dan menugaskan kepada para sahabat menuliskan ayat Al-Quran itu di berbagai media yang ada dan dengan simbol-simbol tulisan yang bisa mereka buat untuk membantu mereka menghafal sebaik-baiknya,” ungkapnya.

Acara yang mengangkat tema “Al-Quran dan Pembentukan Karakter Unggul Bangsa” ini juga menghadirkan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Prof. Brian Yuliarto sebagai salah satu pembicara.

Setelah ayat-ayat Al-Quran dicatat, para sahabat menyebarkan dan mengajarkan wahyu tersebut kepada sahabat lainnya yang belum mendengar langsung dari Rasulullah Saw.

Proses ini, menurut Mu’ti, mirip dengan metode peer teaching atau reciprocal teaching, di mana para sahabat saling mengoreksi dan menghafal ayat-ayat Al-Quran bersama-sama.

“Proses ini kalau kita menggunakan pendekatan belajar itu disebut dengan peer teaching atau reciprocal teaching, di mana para sahabat mengajar bersama para sahabat atau saling timbal balik mengoreksi bacaan-bacaan yang didengar dari Rasulullah dan kemudian mereka menghafalnya,” jelasnya.

Mu’ti menambahkan bahwa metode ini berkembang menjadi tradisi halaqah atau learning circle, di mana para sahabat secara aktif mengajarkan dan mendiskusikan Al-Quran.

Rasulullah Saw juga memberikan pemahaman mengenai makna ayat yang diterima, yang semakin memperkuat pergeseran budaya literasi masyarakat Arab.

Sebelum datangnya Al-Quran, masyarakat Arab memiliki budaya lisan yang kuat, terutama dalam pembuatan puisi dan syair yang sering digunakan untuk mengungkapkan kebanggaan terhadap suku dan kabilah mereka.

Namun, dengan berkembangnya tradisi penulisan Al-Quran, terjadi pergeseran signifikan dari budaya lisan ke budaya tulisan.

“Inilah yang menjadi bagian penting dari bagaimana kita membangun tradisi ilmu dengan membaca dan menulis,” pungkas Mu’ti, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Umum PP Muhammadiyah.

Sumber: Maklumat.id

Monitorday.com – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan menerapkan sistem ganjil genap pada arus mudik dan balik Lebaran 2025.

Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur kelancaran lalu lintas selama puncak perjalanan mudik dan balik.

Sistem ganjil genap akan diberlakukan mulai Kamis (27/5) pukul 14.00 WIB hingga Minggu (30/5) pukul 24.00 WIB. Berdasarkan aturan ini, kendaraan yang melintas di ruas jalan yang telah ditentukan harus sesuai dengan pelat nomor kendaraan yang berlaku pada tanggal tersebut.

Adapun ruas tol yang terpengaruh sistem ganjil genap saat arus mudik adalah:

• KM 47 Tol Jakarta-Cikampek hingga KM 414 Tol Semarang-Batang
• KM 31 hingga KM 98 Tol Tangerang-Merak

Sistem ganjil genap juga akan diterapkan pada arus balik, dimulai pada Kamis (3/4) pukul 14.00 WIB hingga Senin (7/4) pukul 24.00 WIB. Ruas tol yang akan diberlakukan sistem ini saat arus balik adalah:

• KM 414 Tol Semarang-Batang hingga KM 47 Tol Jakarta-Cikampek
• KM 98 hingga KM 31 Tol Tangerang-Merak

Selain sistem ganjil genap, Korlantas Polri juga akan menerapkan skema one way dan contraflow untuk mengatasi kepadatan arus mudik dan balik. Skema one way akan diberlakukan nonstop, baik pada saat arus mudik maupun balik, untuk memperlancar perjalanan para pemudik.

Puncak arus mudik Lebaran 2025 diperkirakan akan terjadi antara 28 hingga 30 Maret 2025, sementara puncak arus balik diprediksi pada 5 hingga 7 April 2025.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, perkiraan ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan serta perbandingan data jumlah pemudik pada tahun 2024.

Untuk memastikan kelancaran dan keamanan arus mudik dan balik, Polri akan menggelar Operasi Ketupat 2025 di seluruh jajaran Polda Wilayah.

Operasi ini akan dibagi dalam dua skema: wilayah Lampung hingga Bali akan melaksanakan operasi selama 17 hari, sementara 28 wilayah Polda lainnya akan melaksanakan operasi selama 14 hari, dimulai pada 23 Maret dan 28 Maret 2025.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan arus mudik dan balik Lebaran 2025 dapat berjalan lancar dan aman bagi seluruh pemudik.

Monitorday.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa pemerintahannya akan segera merilis seluruh dokumen rahasia yang berkaitan dengan kasus pembunuhan Presiden John F. Kennedy (JFK).

Langkah ini diambil setelah lebih dari 60 tahun sejak tragedi tersebut, yang hingga kini masih menyulut berbagai teori konspirasi.

Pengumuman tersebut disampaikan Trump saat mengunjungi Kennedy Center, sebuah tempat pertunjukan seni di Washington D.C. yang dinamakan sesuai dengan nama mendiang Presiden Kennedy.

“Mumpung kita ada di sini, saya pikir ini adalah waktu yang tepat – kita akan mengumumkan dan memberikan semua berkas Kennedy,” kata Trump, seperti dilaporkan oleh AFP.

Pada 23 Januari lalu, Trump telah menandatangani perintah eksekutif yang memerintahkan deklasifikasi dokumen-dokumen terkait pembunuhan JFK.

Dalam pernyataannya, Trump mengatakan, “Orang-orang telah menunggu selama beberapa dekade untuk hal ini, dan saya telah menginstruksikan orang-orang saya yang bertanggung jawab, yang dikumpulkan oleh Tulsi Gabbard,” merujuk pada Direktur Intelijen Nasional.

Perintah tersebut juga mencakup dokumen-dokumen terkait pembunuhan Robert F. Kennedy, adik JFK, serta tokoh pejuang hak-hak sipil, Martin Luther King Jr.

Namun, Trump tidak memberikan rincian mengenai informasi baru apa yang akan terkandung dalam berkas yang akan dirilis, dan menambahkan, “Saya tidak yakin kami akan menyunting apa pun.”

Sejak beberapa tahun terakhir, Arsip Nasional AS telah merilis puluhan ribu dokumen terkait pembunuhan JFK yang terjadi pada 22 November 1963. Namun, ribuan dokumen lainnya masih disimpan dengan alasan masalah keamanan nasional.

Menurut laporan, pada rilis skala besar terakhir di bulan Desember 2022, sekitar 97 persen dari catatan Kennedy, yang berjumlah lima juta halaman, telah dipublikasikan.

Komisi Warren, yang menyelidiki pembunuhan Kennedy, menyimpulkan bahwa penembakan tersebut dilakukan oleh Lee Harvey Oswald, mantan penembak jitu Marinir, yang bertindak sendirian.

Meskipun demikian, kesimpulan resmi ini tidak mengurangi spekulasi tentang adanya konspirasi yang lebih besar di balik tragedi tersebut, yang semakin diperkuat dengan lambatnya publikasi dokumen-dokumen pemerintah.

Dengan rencana rilis penuh ini, banyak pihak berharap bahwa misteri di balik pembunuhan JFK dapat semakin terungkap, meskipun banyak yang yakin bahwa teori konspirasi akan terus berkembang seiring waktu.

Monitorday.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penyelenggara Negara (PN) untuk tegas menolak dan melaporkan segala bentuk penerimaan gratifikasi pada kesempatan pertama.

Imbauan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Ketua KPK Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya.

Melalui surat edaran yang diterima InfoPublik, Senin (17/3/2025), KPK mengingatkan para ASN dan PN untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, terutama dalam rangka perayaan Hari Raya Idulfitri 1446 H.

KPK menegaskan bahwa permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan, atau sesama ASN/PN, merupakan perbuatan yang dilarang.

Hal ini karena dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan dan kode etik, serta berisiko mengarah pada tindak pidana korupsi.

KPK juga mengimbau pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/PD) serta BUMN/BUMD untuk melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan yang terkait dengan tugas kedinasan.

Pimpinan K/L/PD dan BUMN/BUMD diharapkan menerbitkan imbauan secara internal kepada pegawai di lingkungan kerjanya agar menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugasnya.

Di sisi lain, KPK juga meminta pimpinan asosiasi, perusahaan, dan masyarakat untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dengan mengimbau anggotanya agar tidak memberikan atau menerima gratifikasi yang dapat dianggap sebagai suap, uang pelicin, atau bentuk suap lainnya.

Jika karena kondisi tertentu ASN/PN tidak dapat menolak gratifikasi, KPK mewajibkan penerima untuk melaporkannya paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima. Mekanisme dan formulir pelaporan dapat diakses melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) atau tautan https://gol.kpk.go.id, serta melalui email: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id.

Informasi lebih lanjut terkait pengendalian gratifikasi dan pencegahan korupsi dapat diakses melalui laman https://jaga.id. Masyarakat juga dapat menggunakan layanan konsultasi via WhatsApp (+6281145575) atau menghubungi Call Centre KPK di nomor 198.

Imbauan KPK itu merupakan upaya untuk memperkuat pencegahan korupsi, terutama dalam momentum Hari Raya Idul Fitri yang rentan terhadap praktik gratifikasi. Dengan langkah ini, KPK berharap dapat menciptakan lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

Monitorday.com – Pemerintah memastikan bahwa pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 akan selesai paling lambat pada Juni 2025 untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Oktober 2025 untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Keputusan itu diambil setelah mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang menyambut baik upaya percepatan ini.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB), Rini Widyantini, menjelaskan bahwa mekanisme percepatan ini telah mendapatkan persetujuan dari Presiden.

“Alhamdulillah, kami dapat menemukan mekanisme percepatan, dan Bapak Presiden menyambut baik upaya ini. Beliau memberikan arahan yang sangat berpihak kepada rakyat dan CASN,” kata Rini Widyantini, Senin (17/3/2025).

Rini menegaskan bahwa penyelesaian pengangkatan CASN akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian, lembaga, pemerintah daerah (Pemda), dan instansi terkait.

“Sesuai dengan persiapan masing-masing instansi, CPNS akan diangkat paling lambat Juni 2025, dan PPPK seluruhnya paling lambat Oktober 2025,” ujarnya.

Dengan kebijakan ini, Kemen PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan memfasilitasi pengangkatan CASN selama instansi terkait telah memenuhi persyaratan.

“Hal ini sudah merupakan kebijakan yang sangat optimal sesuai aspirasi yang kami terima. Peran aktif kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan,” tegas Rini.

Rini menjelaskan bahwa pengangkatan CASN memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap instansi, antara lain telah melakukan proses seleksi bagi peserta yang mendaftar dan dinyatakan lulus.

Bagi CPNS, instansi telah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Kepala BKN atau sedang dalam proses pemberkasan.

Untuk PPPK, instansi telah mengusulkan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan NIP PPPK dan sedang dalam proses pemberkasan.

Peserta telah membuat surat pernyataan bersedia mengabdi dan tidak mengajukan pindah instansi.

Pejabat Pembina Kepegawaian telah menetapkan keputusan pengangkatan sebagai ASN, dan instansi telah menyiapkan anggaran yang tertuang dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) serta sarana prasarana untuk mengangkat CASN.

Rini juga memastikan bahwa tidak akan ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap tenaga non-ASN atau tenaga honorer.

“Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyampaikan bahwa tidak ada PHK terhadap pekerja honorer di kementerian, lembaga, dan pemda. Tahun lalu, saya juga telah mengeluarkan surat edaran agar K/L dan Pemda menganggarkan pendapatan bagi tenaga non-ASN yang terdata selama proses rekrutmen ini berjalan,” tutup Rini.

Dengan kebijakan itu, pemerintah berharap proses pengangkatan CASN 2024 dapat berjalan lancar dan sesuai target. Langkah ini tidak hanya mempercepat penempatan ASN baru, tetapi juga memastikan kesejahteraan tenaga honorer selama proses rekrutmen berlangsung.