Monitorday.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa pemerintah akan mulai menerapkan diskon tarif listrik sebesar 50 persen bagi pelanggan rumah tangga berdaya di bawah 1.300 VA mulai 5 Juni 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi nasional yang akan berlaku selama periode Juni hingga Juli 2025.

“Diberlakukan mulai 5 Juni, namun akan dirapatkan kembali untuk evaluasi. Diskon ini berlaku bagi pelanggan dengan daya di bawah 1.300 KWh,” ujar Airlangga saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (25/5).

Diskon tarif listrik ini ditujukan kepada sekitar 79,3 juta pelanggan rumah tangga. Menurut Airlangga, insentif tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong konsumsi masyarakat di kuartal kedua 2025 dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

“Stimulus ini diharapkan bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Momentum pertengahan tahun, termasuk libur sekolah, kami manfaatkan untuk mendorong konsumsi lewat berbagai program,” jelas Airlangga.

Enam Stimulus Pemerintah Mulai Juni–Juli 2025

Selain diskon tarif listrik, pemerintah juga menyiapkan lima stimulus tambahan yang rencananya akan diluncurkan bersamaan pada 5 Juni 2025:

1. Diskon Transportasi Umum:
   Termasuk potongan harga tiket kereta api, pesawat, dan angkutan laut selama masa libur sekolah.
2. Diskon Tarif Tol:
   Diberikan kepada sekitar 110 juta pengendara yang melakukan perjalanan selama periode liburan.
3. Bantuan Sosial Tambahan:
   Pemerintah menambah alokasi bantuan kartu sembako dan bantuan pangan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada Juni–Juli.
4. Subsidi Upah (BSU):
   Diperuntukkan bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta serta guru honorer.
5. Diskon Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja):
   Diperpanjang untuk pekerja di sektor padat karya, guna menjaga keberlangsungan lapangan kerja.

Airlangga menegaskan bahwa keenam program ini masih dalam tahap finalisasi dan akan segera diimplementasikan guna menstimulasi konsumsi rumah tangga, yang menjadi komponen utama pertumbuhan ekonomi nasional.

“Harapan kami, kombinasi berbagai insentif ini akan memberi efek berganda terhadap aktivitas ekonomi masyarakat,” pungkasnya.

Mobitorday.com – Tujuh negara Eropa menyatakan tidak akan tinggal diam menyaksikan kehancuran yang dilakukan ‘Israel’ di Gaza.

Negara-negara tersebut adalah Islandia, Luksemburg, Spanyol, Slovenia, Malta, Norwegia, dan kembali disebut Spanyol dalam pernyataan bersama.

Mereka mengutuk bencana kemanusiaan di Gaza yang mereka sebut sebagai buatan manusia.

Pernyataan itu menyebutkan lebih dari 50.000 pria, wanita, dan anak-anak telah kehilangan nyawa mereka.

Negara-negara tersebut memperingatkan kemungkinan kematian lebih banyak warga akibat kelaparan karena blokade bantuan yang berlanjut.

Mereka mendesak Israel untuk menghentikan operasi militer dan segera mencabut blokade secara total.

Tujuannya adalah agar bantuan kemanusiaan internasional dapat masuk secara aman, cepat, dan tanpa hambatan ke seluruh Jalur Gaza.

Mereka menegaskan bahwa bantuan harus diberikan sesuai prinsip-prinsip kemanusiaan yang telah disepakati global.

Negara-negara itu juga mengecam eskalasi kekerasan oleh Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Termasuk di dalamnya kekerasan oleh pemukim ilegal, perluasan permukiman, dan operasi militer yang intensif.

Pernyataan itu menolak keras pemindahan paksa atau pengusiran rakyat Palestina dari wilayah mereka.

Tindakan tersebut dinyatakan sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

Upaya mengubah demografi wilayah dinilai tidak dapat diterima dan harus dihentikan.

Negara-negara ini menyerukan tanggung jawab bersama untuk menghentikan kehancuran yang sedang berlangsung.

Sementara itu, Hamas melaporkan lebih dari 250 warga Palestina tewas dalam serangan terbaru Israel di Gaza.

Hamas menuding Israel melakukan pembantaian mengerikan dengan serangan yang membumi hanguskan wilayah Gaza.

Sejak 7 Oktober 2023, tentara Israel telah membunuh lebih dari 53.000 warga Palestina.

Mayoritas korban tewas adalah perempuan dan anak-anak yang tidak bersenjata.

Pengadilan Kriminal Internasional telah mengeluarkan surat penangkapan untuk Netanyahu dan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang.

Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional atas serangannya terhadap Gaza.

Monitorday.com – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah bertindak tegas terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat. Ia bahkan menegaskan agar ormas yang menunjukkan perilaku premanisme segera dibubarkan.

“Kami minta pemerintah menindak tegas ormas-ormas yang mengganggu ketertiban, apalagi yang meresahkan masyarakat. Evaluasi juga perlu dilakukan terhadap ormas-ormas yang berbau premanisme,” ujar Puan saat memberikan keterangan pers usai bertemu Perdana Menteri China, Li Qiang, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (25/5/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan Puan menanggapi kasus pendudukan lahan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) oleh ormas di Kelurahan Pondok Betung, Tangerang Selatan, Banten.

“Kalau memang sudah berbau premanisme, ya segera bubarkan. Jangan sampai negara ini kalah oleh aksi-aksi seperti itu,” tegasnya.

BMKG sebelumnya melaporkan adanya pendudukan sepihak atas lahan negara seluas 127.780 meter persegi oleh ormas kepada Polda Metro Jaya. Laporan itu tertuang dalam surat bernomor e.T/PL.04.00/001/KB/V/2025 yang berisi permintaan bantuan pengamanan terhadap aset negara tersebut.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG, Akhmad Taufan Maulana, menyebut gangguan keamanan di lahan itu sudah berlangsung hampir dua tahun dan menghambat rencana pembangunan Gedung Arsip BMKG.

Menindaklanjuti laporan tersebut, aparat Polda Metro Jaya pada Sabtu (24/5) membongkar bangunan diduga milik ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya di lahan BMKG tersebut. Polisi juga menangkap 17 orang yang diduga terlibat dalam penguasaan lahan ilegal.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi, menyatakan proses hukum terhadap para tersangka sedang berjalan. “Kami amankan 17 orang terkait kasus ini, dan akan terus mendalami kemungkinan adanya pelanggaran hukum lain,” ujarnya.

Puan menegaskan, pendudukan terhadap aset negara tidak bisa ditoleransi dan meminta aparat penegak hukum bertindak tegas tanpa kompromi.

Monitorday.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-46 ASEAN yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia. Presiden Prabowo beserta rombongan terbatas lepas landas melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta menuju Bandar Udara Tentera Udara Diraja Malaysia Subang, Minggu (25/05/2025) sekitar pukul 16.30 WIB.

Keberangkatan Presiden menuju Malaysia dilepas oleh Pangdam Jaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto, Pangkoopsud I Marsma TNI Muzafar, serta Danlanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI Erwin Sugiandi.

Pada rangkaian konferensi tersebut, Presiden akan menghadiri sejumlah pertemuan mulai dari sesi plenary, sesi retreat, hingga sesi pertemuan dengan perwakilan parlemen ASEAN, kepemudaan, dan bisnis. Bersama para pemimpin ASEAN, Presiden Prabowo akan membahas sejumlah isu strategis di kawasan.

“Di Kuala Lumpur, Presiden juga diagendakan menghadiri KTT ke-16 BIMP-EAGA, KTT ke-2 ASEAN-GCC, KTT ASEAN-GCC-China, dan KTT ke-16 IMT-GT. Pertemuan-pertemuan ini diharapkan menjadi salah satu momentum penting dalam upaya memperkuat peran sentral ASEAN di tengah dinamika global,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana dalam keterangan tertulisnya.

Kehadiran Presiden Prabowo pada rangkaian KTT ke-46 ASEAN menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama dan menjaga stabilitas di kawasan ASEAN. Konferensi ini juga diharapkan mempererat hubungan kerja sama Indonesia dengan negara ASEAN.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan menuju Malaysia yakni Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Monitorday.com – Kondisi mahasiswa saat ini tengah menjadi sorotan tajam. Minimnya inisiatif, respons lambat terhadap tantangan, serta ketidakmampuan membangun relasi menunjukkan adanya krisis karakter di kalangan akademisi muda.

Fenomena ini tidak hanya menghambat pertumbuhan pribadi mereka, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi kualitas generasi pemimpin masa depan.

“Banyak mahasiswa sekarang hanya menunggu perintah, bukan bertindak. Mereka tidak terbiasa mengambil risiko, apalagi menciptakan solusi,” tegas Dr. Indri Wahyuni, pakar pendidikan dari Universitas Negeri Yogyakarta.

Menurutnya, pola pikir konsumtif dan mental ‘instan’ yang ditanam sejak dini menjadi penyebab utama. Mahasiswa terlalu bergantung pada sistem akademik konvensional tanpa mau melampaui batas kurikulum. Setiap kali ada kegiatan, mereka lebih memilih meminta bantuan daripada menciptakan karya inovatif yang melatih jiwa kewirausahaan dan kepemimpinan.

Fakta ini tampak mencolok dalam sejumlah program pengembangan kapasitas mahasiswa. Dalam sebuah proyek pengabdian masyarakat yang dilakukan di kampus-kampus Jawa Tengah, hanya 12% mahasiswa yang mengambil peran aktif sebagai pemrakarsa ide. Sisanya hanya menjadi pelaksana pasif atau bahkan sekadar hadir tanpa kontribusi signifikan.

“Ketika mahasiswa dihadapkan pada proyek nyata, di situlah daya tahan banting mereka diuji. Tapi sayangnya, banyak yang tumbang hanya karena tidak siap menghadapi tekanan,” ujar Rizky Ramadhan, pelatih kepemimpinan di komunitas Youth Project Builder.

Ia menambahkan, kesuksesan tidak hanya dibentuk oleh indeks prestasi akademik, tetapi oleh keberanian mengambil inisiatif, membangun jejaring strategis, dan menjawab tantangan dengan solusi nyata.

Dalam konteks ini, solusi tidak bisa hanya diserahkan pada sistem pendidikan. Perlu pendekatan yang lebih menyentuh ranah karakter, antara lain:

1. Wajibkan Proyek Nyata: Kampus harus merancang tugas kuliah berbasis proyek lapangan, bukan sekadar laporan.
2. Magang Inovatif: Mahasiswa didorong magang di start-up atau sektor kreatif, bukan hanya lembaga birokratis.
3. Program Mentoring: Pendampingan dari alumni dan pelaku industri harus diperluas agar mahasiswa mendapat teladan konkret.
4. Kompetisi Karya Mandiri: Adakan lomba yang mengharuskan mahasiswa menciptakan produk, bukan hanya proposal.
5. Reorientasi Organisasi Mahasiswa: OSIS dan BEM perlu dirombak menjadi inkubator kepemimpinan dan kewirausahaan.

Krisis inisiatif ini tidak bisa dibiarkan. Jika mahasiswa terus dimanja dengan sistem yang tidak menantang, maka bukan hanya mereka yang gagal, bangsa ini pun kehilangan motor penggeraknya.

Monitorday.com – Konten kreator anak-anak asal AS, Ms Rachel, menyerukan kepada pemimpin dunia untuk bertindak atas krisis di Gaza.

Ia mengutip laporan PBB bahwa 14.000 bayi bisa meninggal kelaparan dalam 48 jam jika blokade Israel tidak dihentikan.

Melalui Instagram, Ms Rachel memohon agar semua orang angkat suara demi keselamatan bayi-bayi tersebut.

Ia menggambarkan penderitaan bayi Gaza sebagai sesuatu yang tidak bisa diabaikan jika kita memiliki rasa cinta terhadap anak-anak.

Menurutnya, tidak ada alasan yang lebih besar dari nilai kemanusiaan untuk diam terhadap tragedi ini.

Ms Rachel menekankan bahwa merawat dan melindungi anak-anak adalah tanggung jawab kolektif seluruh masyarakat dunia.

Konten kreator ini memiliki lebih dari 14 juta pengikut di YouTube dan dikenal melalui video edukasi anak.

Dalam wawancara dengan Mehdi Hasan, ia menyatakan bahwa diam terhadap penderitaan anak-anak Gaza adalah hal yang tidak bermoral.

Ia menilai bahwa tidak menyuarakan dukungan bagi anak-anak Gaza seharusnya menjadi hal yang kontroversial.

Seruannya muncul menyusul peringatan dari kepala badan kemanusiaan PBB, Tom Fletcher.

Fletcher menyatakan bahwa tanpa bantuan segera, 14.000 bayi bisa meninggal dalam dua hari.

Israel menutup seluruh jalur penyeberangan Gaza sejak 2 Maret, menghentikan pasokan makanan dan bantuan.

Kebijakan penutupan itu memperparah krisis kemanusiaan di Gaza yang sudah berlangsung lama.

Pada hari Senin, Israel akhirnya mengizinkan masuknya bantuan, namun dalam jumlah yang sangat terbatas.

PBB menggambarkan bantuan yang masuk sebagai “setetes air di lautan” karena jumlahnya tidak memadai.

Ms Rachel menyerukan empati dan tindakan nyata, bukan sekadar simpati kosong terhadap anak-anak yang menderita.

Ia mengajak semua orang, terutama pemimpin dunia, untuk tidak berpaling dari penderitaan anak-anak tak berdosa.

Kampanye Ms Rachel menuai dukungan luas dari warganet dan komunitas aktivis anak.

Banyak yang memuji keberaniannya menyuarakan isu kemanusiaan secara terbuka meski menghadapi risiko kontroversi.

Seruan ini menegaskan bahwa suara kemanusiaan bisa datang dari mana saja, termasuk dari dunia pendidikan anak.

Monitorday.com – Dalam forum bergengsi Nevsky International Ecological Congress ke-11 di St. Petersburg, Rusia, Ketua Fraksi PAN DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menyampaikan sikap kritis Indonesia terhadap tantangan lingkungan global, sembari mendorong keterlibatan generasi muda dalam perjuangan ekologi. Dengan nada penuh energi, Putri menyuarakan kepedulian mendalam Indonesia terhadap isu-isu seperti deforestasi, polusi plastik, dan krisis iklim yang terus mengancam masa depan bangsa kepulauan ini.

Dalam pidato resminya, Putri memaparkan bahwa generasi muda Indonesia bukan sekadar penonton dalam drama perubahan iklim. “Sekitar 90 persen anak muda menyatakan kekhawatirannya terhadap perubahan iklim, dan jumlah mereka yang turun langsung ke akar rumput terus meningkat,” tegasnya. Lebih dari sekadar bicara, generasi ini mulai menjadikan aktivisme dan pekerjaan di sektor hijau sebagai pilihan hidup.

Tak hanya bicara masalah, Putri menawarkan peta jalan menuju solusi. Ia menggarisbawahi pentingnya revolusi hijau dalam sektor ketenagakerjaan, dan menyebutkan bahwa Indonesia telah mengambil langkah berani melalui program Low Carbon Development Initiative (LCDI) serta Kebijakan Energi Nasional. Targetnya pun tidak main-main: bauran energi terbarukan mencapai 23 persen pada 2030, restorasi jutaan hektare lahan gambut, dan pengurangan signifikan limbah plastik.

Menurutnya, upaya tersebut berpotensi menciptakan hingga 1,8 juta lapangan kerja hijau. Energi surya, panas bumi, pertanian berkelanjutan, pengelolaan sampah, hingga ekowisata disebut sebagai ladang baru untuk generasi yang tak hanya melek digital, tetapi juga sadar ekologi.

Dalam forum internasional itu, Putri juga menunjukkan wajah optimistis pemuda Indonesia. Ia mencontohkan inisiatif seperti Solar Sister Indonesia dan Waste4Change sebagai bukti bahwa inovasi lokal bisa menjadi solusi global. Namun, di balik semangat itu, ia tak menutupi hambatan yang membayangi. Kesenjangan keterampilan, stigma ekonomi terhadap pekerjaan hijau, dan rumitnya regulasi jadi tantangan nyata yang perlu dibongkar.

“Kita butuh kebijakan yang inklusif dan berani. Pemberdayaan anak muda dalam agenda lingkungan adalah keharusan, bukan pilihan,” tegas Putri. Ia menyerukan perlunya pendidikan yang adaptif, pelatihan vokasi yang relevan, dan dukungan investasi bagi ekonomi hijau.

Seruan Putri ini bukan sekadar pidato diplomatik. Ini adalah panggilan darurat bagi seluruh pemangku kebijakan: jika ingin selamat dari krisis iklim, libatkan pemuda hari ini, bukan nanti. Indonesia tidak bisa menunggu.

Monitorday.com – Wakil Ketua Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), Kurniawan Adi Nugroho, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung untuk segera turun tangan menyelidiki dugaan keterlibatan eks Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, dalam skema pengamanan situs judi online.

Sorotan tajam terhadap Budi Arie mencuat setelah Jaksa Penuntut Umum membeberkan isi dakwaan terhadap sejumlah eks pegawai Kementerian Kominfo, kini berganti nama menjadi Komdigi, yang terlibat dalam praktik pemerasan kepada operator situs judi online. Dalam dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 14 Mei 2025, Budi Arie disebut meminta jatah 50 persen dari hasil pengamanan situs-situs tersebut agar tidak diblokir.

“Kalau sudah menyangkut permintaan uang oleh pejabat negara, ini bukan lagi pidana umum, ini masuk wilayah korupsi,” tegas Kurniawan saat dihubungi Minggu (25/5). Ia menyebut, KPK dan Kejagung wajib bertindak cepat, dimulai dari penyelidikan awal dengan memantau jalannya persidangan yang sedang berlangsung. “Tidak perlu langsung penyidikan. Minimal mulai dari penyelidikan dulu, jangan tunggu publik gaduh,” tambahnya.

Dakwaan menyebut keterlibatan empat eks pegawai Kominfo: Zulkarnaen Apriliantony, Adhi Kismanto, Alwin Jabarti Kiemas, dan Muhjiran alias Agus. Mereka disebut menjalankan praktik pengamanan dengan cara mengatur agar situs judi online tertentu—yang membayar “uang pelicin”—tidak diblokir. Adhi bahkan diangkat bekerja di Kominfo tanpa gelar sarjana, disebut-sebut karena perhatian khusus dari Budi Arie.

Zulkarnaen juga menggunakan kedekatannya dengan sang menteri untuk meyakinkan rekan kerjanya. Bahkan, kala praktik itu sempat terhenti pada April 2024, Zulkarnaen menemui Budi Arie di rumah dinas Menkominfo untuk meminta izin melanjutkan operasi. Permintaan itu disebut disetujui.

Lebih dari 10.000 situs berhasil ‘diamankan’ dari pemblokiran, dengan nilai perputaran uang mencapai puluhan miliar rupiah.

Menanggapi hal ini, Budi Arie membantah keras. Ia menyebut tuduhan itu sebagai “fitnah daur ulang” dan menduga ada upaya sistematis untuk menjatuhkan dirinya. “Ini kaset rusak. Saya enggak tahu soal 50 persen itu,” ujarnya dalam sebuah siniar, Kamis (22/5). Ia menegaskan tidak pernah meminta ataupun menerima bagian dari praktik tersebut, baik langsung maupun tidak langsung.

Lebih jauh, Budi menuding bahwa kasus ini merupakan framing politik yang sengaja mengarahkannya sebagai gembong judi online. Ia mengklaim dirinya sebagai salah satu tokoh yang paling keras dalam memberantas praktik ilegal tersebut. Bahkan, ia menyindir partai politik yang tak menyebut soal judi online sama sekali, menyebutnya sebagai “mitra judol”.

Meski bantahan telah dilontarkan, tekanan publik dan suara masyarakat sipil semakin kuat. LP3HI menegaskan bahwa transparansi dan integritas lembaga penegak hukum akan diuji di kasus ini. “Jangan sampai publik berpikir hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke elite,” pungkas Kurniawan.

Monitorday.com –

Monitorday.com – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, kembali tampil di publik dengan pernyataan segar—tentang gadget. Dalam sebuah kuliah umum di Universitas Hasanuddin, Makassar, ia mengumumkan bahwa Kementerian PPPA bersama lima kementerian lainnya tengah menyusun regulasi penggunaan gawai bagi anak usia pendidikan. Persoalannya, kementerian mana saja yang terlibat masih menjadi rahasia negara, atau mungkin hanya belum sempat disebut karena terlalu fokus pada urusan digital ketimbang realitas sosial.

Arifah mengklaim bahwa regulasi ini penting sebagai respons terhadap maraknya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurutnya, salah satu biang keroknya adalah pola asuh yang “bergeser” dan penggunaan gawai yang “sembrono”. Sayangnya, ia lupa menyebut satu faktor penting: ketidakberdayaan sistemik yang tak kunjung dibereskan, bahkan oleh kementerian yang digaji rakyat untuk itu.

Ironisnya, lembaga ini seolah lebih semangat mengutak-atik regulasi ketimbang benar-benar membina perempuan. Apakah program pemberdayaan mereka hanya sebatas meng-update data statistik tanpa pembinaan konkret? Atau hanya demi menghias laporan tahunan dan menciptakan ilusi kerja? Padahal, lembaga ini dipenuhi oleh orang-orang bergelar doktor, master, bahkan mungkin ulama. Tapi kontribusi mereka? Nyaris tak terdengar, nyaris tak terasa.

Sementara itu, Pemerintah Pusat telah menerbitkan PP Tunas, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025, tentang tata kelola sistem elektronik dalam perlindungan anak. Isinya, anak di bawah 18 tahun tidak boleh membuat akun media sosial secara mandiri, kecuali sudah diawasi orang tua. Sebuah langkah yang disebut oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, sebagai bentuk “pendekatan bertahap”, ibarat anak belajar naik sepeda pakai roda bantu.

Lebih lanjut, Meutya menyatakan bahwa regulasi ini bukan untuk membatasi akses anak terhadap teknologi, melainkan untuk membimbing mereka agar lebih bertanggung jawab. Bahkan, katanya, proses pembuatan aturan ini melibatkan 350 anak sebagai bentuk partisipasi publik. Apresiasi pantas diberikan, tentu saja—setidaknya mereka mengajak anak bicara. Tapi bagaimana dengan perempuan? Di mana suara mereka? Di mana forum konsultasi yang melibatkan mereka dalam kebijakan?

Sementara kementerian sibuk dengan gadget anak, di banyak daerah, perempuan masih berkutat dengan ketidakadilan struktural, kekerasan domestik, hingga diskriminasi di tempat kerja. Tapi sayangnya, yang disebut “Pemberdayaan” seolah hanya nama di papan kantor dan slogan di spanduk seminar. Di lapangan, perempuan masih harus memberdayakan diri sendiri—tanpa sokongan nyata dari lembaga yang seharusnya jadi pelindungnya.

Jadi, untuk Kementerian PPPA dan Dinas di bawahnya: apakah kalian benar-benar membina perempuan, atau sekadar mencatat mereka dalam spreadsheet? Negeri ini tak butuh birokrat bergelar panjang jika nyatanya kontribusinya pendek.