Monitorday.com – Ketegangan antara Iran dan Israel kian memuncak. Di tengah konflik yang belum mereda, Amerika Serikat mengerahkan kapal induk USS Nimitz menuju kawasan Timur Tengah. Langkah ini diambil setelah serangan rudal Iran turut berdampak pada Kedutaan Besar AS di Tel Aviv, Israel, pada Senin (16/6) pagi.

Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee, mengonfirmasi bahwa tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Namun, bangunan Kedubes mengalami sejumlah kerusakan ringan akibat dampak serangan.

“Beberapa kerusakan kecil terjadi akibat rudal Iran di dekat cabang Kedutaan di Tel Aviv, tetapi tidak ada personel AS yang terluka,” kata Huckabee melalui akun media sosial X.

Ia menambahkan bahwa Kedubes AS akan ditutup sementara mulai hari ini. Belum diketahui kapan operasional kedutaan akan kembali dibuka.

Sementara itu, kapal induk USS Nimitz yang sebelumnya dijadwalkan melakukan kunjungan ke pelabuhan Vietnam, dilaporkan telah meninggalkan Laut China Selatan pada Senin pagi dan kini bergerak ke arah barat menuju Timur Tengah.

Menurut sejumlah sumber yang dikutip Reuters, pembatalan kunjungan ke Vietnam disebabkan oleh eskalasi situasi di Timur Tengah. Kedubes AS di Hanoi menyebutkan bahwa pembatalan dilakukan karena adanya “kebutuhan operasional mendesak”.

Langkah ini memperkuat indikasi bahwa AS tengah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan keterlibatan lebih jauh dalam konflik Iran-Israel. Presiden AS saat itu, Donald Trump, telah mengeluarkan peringatan keras bahwa kekuatan militer penuh AS akan dikerahkan jika Iran menyerang kepentingan Amerika di kawasan.

Sejak konflik terbuka pecah pada Jumat lalu, AS diketahui telah mengirimkan sejumlah aset militer tambahan ke Timur Tengah. AS juga berperan dalam membantu sistem pertahanan Israel dalam menghadapi gempuran udara besar-besaran dari Iran.

Sumber terpisah juga melaporkan reposisi besar-besaran pesawat pengisian bahan bakar milik militer AS. Formasi udara dalam jumlah besar terpantau melintasi Samudra Atlantik pada Minggu malam, sebuah langkah yang dinilai tidak lazim dan mencerminkan kesiapsiagaan tinggi AS di tengah memanasnya situasi regional.

Monitorday.com – Indonesian Traditional Karate Federation (INATKF) Provinsi Kalimantan Timur optimis bakal mencetak generasi emas melalui pelantikan pengurus baru cabang Balikpapan dalam gelaran akbar yang juga dirangkai dengan Ujian Kenaikan Tingkat (UKT) semester pertama tahun 2025. Acara ini digelar di Mall Living Plaza Balikpapan, Minggu (15/6/2025), mulai pukul 10.00 hingga 15.00 WITA.

Bertema “Bersama Menuju Generasi Gemilang dan Berprestasi,” kegiatan ini tak hanya meriah, tetapi juga menyuntikkan semangat baru bagi dunia olahraga karate tradisional di Kalimantan Timur.

Kegiatan semakin semarak dengan penampilan kategori kata dari para atlet remaja yang menyedot perhatian publik. Momentum ini menjadi ajang pembuktian bahwa karate tradisional tidak hanya menjaga warisan budaya, tapi juga menjadi arena pembinaan karakter dan prestasi generasi muda.

Ketua Umum INATKF, Dr. Muchlas Rowi mengapresiasi INATKF Provinsi Kaltim yang telah sukses menggelar event tersebut.

Menurutnya, INTAKF patut berbangga karena posisinya sebagai anggota resmi KORMI dan juga anggota TAFISA (The Association for International Sport for All). Apalagi prestasi INATKF sudah tak terhitung. Salah satu yang membanggakan adalah keikutsertaannya di 3rd Asia Oceania Traditional Karate Cup 2022 yang diadakan di Tashkent, Uzbekistan, pada tanggal 8-11 Desember 2022.

Tim INATKF berhasil meraih Juara Umum Kedua dalam kompetisi tersebut, dengan meraih lima medali emas dan dua medali perak.

Muchlas yang juga menjabat Sekjen International Traditional Karate Federation (ITKF) Asia, menambahkan bahwa peluang untuk mencetak prestasi internasional sangat terbuka lebar.

Terkait prestasi INATKF, Wakil Wali Kota Balikpapan, Dr. Ir. H. Bagus Susetyo, M.M, juga menyampaikan dukungan penuh terhadap pengembangan olahraga rekreasi seperti karate tradisional. Di bawah INATKF, prestasi demi prestasi bisa terukir dengan apik.

“Kegiatan ini bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi juga pembentukan mental dan disiplin generasi muda ,” ujarnya.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Balikpapan, Ratih Kusuma, menegaskan bahwa pihaknya siap bersinergi dalam membina atlet muda dan mencetak prestasi hingga ke tingkat nasional maupun internasional.

Ketua Harian KORMI Kalimantan Timur, H.M Ali Anafiah, menyambut baik pelantikan ini sebagai bukti konsistensi INATKF dalam memajukan olahraga tradisional. Ia berharap kolaborasi antara KORMI dan INATKF terus diperkuat, terutama dalam menghadapi ajang-ajang olahraga rakyat berskala besar.

Ketua INATKF Provinsi Kaltim, Teddy Bayu Indrawan, menyampaikan optimisme bahwa pengurus baru mampu membawa warna segar dan lebih progresif dalam menjalankan program-program pembinaan.

“Kami ingin karate tradisional menjadi kebanggaan daerah,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum INATKF, Dr. Muchlas Rowi, menegaskan posisi INATKF sebagai anggota resmi KORMI dan juga anggota TAFISA (The Association for International Sport for All). Ia menyebut bahwa keikutsertaan INATKF di berbagai event internasional seperti Afro-Asia Online 2020 membuahkan hasil membanggakan 3 medali emas, 2 perak, dan 7 perunggu.

Sekjen INATKF, Bachtiar Effendy, turut menyoroti antusiasme masyarakat yang terus meningkat untuk bergabung dalam karate tradisional.

Bachtiar berharap, dengan pelantikan pengurus baru dan semangat pembinaan atlet muda yang semakin kokoh, Balikpapan kini menjadi salah satu pusat pengembangan karate tradisional yang patut diperhitungkan di kancah nasional.

Monitorday.com – Solusi Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang yang kini menjadi objek sengketa antara Sumatera Utara (Sumut) dari Aceh agar dikelola bersama oleh dua pemerintahan daerah dinilai tak masuk akal. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, keempat pulau tersebut konstitusionalitas maupun riwayatnya adalah dalam teritorial Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh.

Tawaran Gubernur Sumut Bobby Nasution kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf tentang pengelolaan bersama keempat pulau tersebut, kata JK, justru tak menyelesaikan persoalan. “Setahu saya, tidak ada pulau atau daerah yang dikelola bersama. Tidak ada,” kata JK di kediamannya di Jakarta, Jumat (13/6/2025) lalu.

Menurut JK, pengelolaan bersama dua pemerintahan daerah atas satu kewilayahan akan semakin membingungkan. Karena, kata JK, akan memunculkan dualisme otoritas.

“Tidak bisa. Masak dua bupatinya. Masak dua bayar pajaknya, ke mana?,” ujar JK.

Menurut Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 itu satu-satunya cara mengakhiri polemik atas perebutan empat pulau tersebut adalah mengembalikan ke otoritas pemiliknya dengan mengacu ke Undang-undang (UU). Pun dengan melihat latar belakang kesejarahan wilayah keempat pulau tersebut.

JK menjelaskan, mengacu UU 24/1956 tentang Otonomi Khusus Aceh, keberadaan Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang masuk ke dalam wilayah Aceh. UU pada era Presiden Sukarno itu pun menjadi tumpuan batas kewilayahan yang tegas dalam perjanjian damai antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melalui Perjanjian Helsinki pada Agustus 2005.

JK adalah tokoh utama wakil Indonesia dalam perjanjian damai dengan GAM ketika itu. Menurut JK, ada klausul di dalam Perjanjian Helsinki tersebut yang menegaskan batas-batas kewilayahan Aceh mengacu pada UU 24/1956. Dan dalam UU tersebut, keempat pulau itu masuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil.

“Itu pulaunya kan tidak terlalu besar. Bagi Aceh itu harga diri, kenapa diambil?,” kata JK.

Ia khawatir perebutan empat pulau dengan Sumut itu, memicu kembali ketidakpercayaan masyarakat Aceh terhadap pemerintahan Indonesia. “Jadi saya kira ini agar diselesaikan dengan sebaik-baiknya demi kemaslahatan bersama. Karena ini juga menyangkut kepercayaan (Aceh) terhadap pemerintah pusat,” ujar JK.

Dan JK percaya, tak ada faktor yang terlalu penting untuk berpolemik panjang tentang kepemilikan empat pulau tersebut. Karena konstitusionalitasnya yang mapan berada dalam kewenangan Pemerintah Provinsi Aceh. Pun aspek sejarah atas keempat pulau itu yang diakui sejak lama menjadi bagian dari Aceh.

Polemik kewilayahan Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang mencuat lantaran terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) 300.2.2-2138/2025. Kepmendagri yang ditetapkan pada 25 April 2025 tersebut mengatur soal Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.

Dalam Kepmendagri itu disebutkan Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang yang semula berada dalam teritorial dan bagian dari wilayah Pemprov Aceh dimasukkan ke dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng) di Sumut.

Pemprov Aceh, dan masyarakat Aceh, hingga saat ini menentang keras keputusan Mendagri Tito Karnavian tersebut.

Namun negosiasi di level daerah pun dilakukan oleh elite-elite kedua provinsi itu. Pekan lalu Gubernur Sumut Bobby Nasution menyambangi Aceh, sengaja bertemu dengan Gubernur Muzakir Manaf membicarakan tentang keempat pulau itu.

Tetapi, Muzakir Manaf tak tertarik membahas pulau-pulau yang memang diyakininya bagian dari kedaulatan Aceh. Bobby lalu menyampaikan bukan kehendak Pemprov Sumut untuk menguasai keempat pulau itu.

Akan tetapi, kata menantu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu keputusan peralihan wilayah keempat pulau itu berdasarkan keputusan Kemendagri. Dan Bobby menawarkan jalan tengah kepada Pemprov Aceh untuk bersedia mengelola bersama-sama keempat pulau tersebut.

“Kita ingin sama-sama potensinya dikolaborasikan. Artinya kalaupun ada sumber daya alam, ada potensi pariwisita, semuanya kita harapkan bisa dikelola bersama-sama,” ujar Bobby.

Monitorday.com – Mantan ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Emron Pangkapi, mengatakan, tak hanya masyarakat Aceh yang meminta empat pulau milik mereka dikembalikan, masyarakat juga merasa menjadi korban Permendagri dan meminta tujuh pulau milik mereka dikembalikan.

“Babel juga menjadi korban pencaplokan atas tujuh pulau kawasan Pekajang di perbatasan dengan Kepulauan Riau,” kata Emron, dalam pesan tertulisnya, Senin (16/6/2025).

Menurut Emron, sebelumnya tujuh pulau itu adalah milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Ketika terjadi pemekaran pembentukan Provinsi Kep. Babel berdasarkan UU No. 27 Tahun 2000 kawasan Pekajang otomatis masuk Provinsi Kep. Babel. 

“Lampiran peta daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang  secara terang benderang Pulau Tujuh masuk Babel” tegas Emron Pangkapi.

Tujuh pulau di kawasan Pekajang tersebut dikenal sebagai pulau Tujuh. Gugusan Pulau Tujuh berada di Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka di posisi laut Utara, yang berbatasan dengan laut Kabupaten Lingga Kepri. 

Pulau Tujuh lebih dekat ke Pulau Bangka. Baik administratif dan  kegiatan ekonomi masyarakat nelayan berkiblat ke pulau Bangka.  Dari daratan pulau Bangka (Belinyu), ditempuh 5 jam pelayaran perahu nelayan. Sebaliknya dari daratan Pulau Lingga/Singkep harus ditempuh dalam 9 jam.

Sebelum dicaplok Kepri, seluruh KTP dan administratif dikeluarkan pemerintah Kecamatan Belinyu Kab. Bangka. Bahkan Camat Belinyu th 90-an Sofyan Rebuin secara teratur mengunjungi wilayah tersebut. Dari tujuh pulau gugusan Pekajang, hanya satu pulau berpenghuni. Selebihnya hanya tempat istirahat nelayan. Kawasan ini terkenal sebagai pemasok utama Siput Gonggong, makanan laut khas Bangka yang diproduksi turun temurun hingga kini.

Emron mrnjelaskan ketika DPR RI membahas RUU ttg Babel dan sekaligus RUU pembentukan Provinsi Kepri, masalah perbatasan ini sudah dibahas tuntas oleh Pansus kedua RUU. Kebetulan RUU kedua provinsi dibahas bersamaan pada tahun 2000. Hanya saja Babel selesai lebih cepat disahkan pada 21 November 2000 sedang Kepri molor ke tahun 2002, karena ada penolakan Provinsi induk Riau serta DPOD.

Menurut Emron Pangkapi, yang juga mantan Kordinator Badan Pekerja Pembentukan Provinsi Babel,  kekisruhan terjadi pasca terbentuknya UU tentang Pembentukan Kabupaten Lingga yang mencantumkan batas daerahnya dengan laut Bangka. 

Kemudian oleh Kemendagri pada tahun 2022 Pulau Tujuh dimasukkan dalam kode daerah Kabupaten Lingga. “Sama dengan Aceh, penetapan batas wilayah diduga hasil negosiasi, bukan berdasarkan fakta undang-undang,” kata dia.

Berkali-kali tim dari Babel mempersoalkannya ke Kemendagri, tapi tidak mendapatkan respon yang layak. Tokoh Babel yang juga mantan Anggota MPR RI ini berharap Presiden Prabowo segera mengembalikan 4 pulau milik Aceh dan 7 pulau milik Kep. Babel. 

Monitorday.com – Kalau korupsi itu cabang olahraga, Indonesia pasti sudah dapat medali emas bertahun-tahun, bahkan sebelum olimpiade dimulai. Kita bukan cuma juara bertahan, tapi juga inovator ulung, menciptakan cabang baru seperti korupsi kitab suci dan korupsi satelit. Bayangkan, dari ayat suci sampai orbit luar angkasa, semua bisa dijamah. Jalan berlubang bukan karena alam, tapi karena dana pembangunan “menguap”, mungkin ikut naik haji juga.

Dikabarkan sebelumnya, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung (Jampidmil Kejagung) mengusut perkara dugaan korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat bujur timur pada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tahun 2012-2021. Ada seorang purnawirawan TNI yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

“Penyidik pada Jampidmil telah menetapkan tersangka pertama, Laksamana Muda TNI (Purn) L selaku Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kedua, ATVDH (selalu perantara). Ketiga, GK selaku CRO Navayo International AG,” kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar, dalam keterangannya, Rabu (7/5/2025).

“Bahwa penunjukan Navayo International AG sebagai pihak ketiga tanpa melalui proses pengadaan barang dan jasa,di mana Navayo International AG juga merupakan rekomendasi dari (tersangka) ATVDH,” jelasnya.

Navayo International AG mengakui telah mengirim barang kepada Kementerian Pertahanan RI. Kemudian ditandatangilah empat buah surat Certificate of Performance (CoP) atau sertifikat kinerja terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Navayo International AG.

“Di mana CoP tersebut yang telah disiapkan oleh ATVDH tanpa dilakukan pengecekan terhadap barang yang dikirim terlebih dahulu. Pihak Navayo International AG melakukan penagihan kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan mengirimkan empat invoice (permintaan pembayaran dan CoP),” tuturnya.

Sampai dengan tahun 2019, Kementerian Pertahanan RI tidak tersedia anggaran pengadaan satelit. Kemudian dilakukan pemeriksaan atas pekerjaan Navayo International AG oleh ahli satelit Indonesia atas permintaan penyidik koneksitas Jampidmil.

“Dengan kesimpulan pekerjaan Navayo International AG tidak dapat membangun sebuah Program User Terminal karena hasil pemeriksaan laboratorium terhadap handphone sebanyak 550 buah tidak ditemukan secure chip inti dari pekerjaan user terminal, hasil pekerjaan Navayo International AG terhadap user terminal tidak pernah diuji terhadap Satelit Artemis yang berada di Slot Orbit 1230 BT, dan barang-barang yang dikirim Navayo International AG tidak pernah dibuka dan diperiksa,” imbuhnya.

Kemudian Pertahanan RI diharuskan membayar USD 20.862.822 berdasarkan Final Award Putusan Arbitrase Singapura. Hal itu karena telah menandatangani Certificate of Performance (CoP). Sementara menurut perhitungan BPKP, kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Navayo International AG berdasarkan nilai kepabeanan sebesar IDR 1.92 miliar.

“Untuk memenuhi kewajiban pembayaran sejumlah USD 20.862.822 berdasarkan Final Award Putusan Arbitrase Singapura dan permohonan penyitaan Wisma Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia, rumah dinas Atase Pertahanan dan rumah dinas (apartemen) Koordinator Fungsi Politik KBRI di Paris oleh Juru Sita (Commissaires de justice) Paris terhadap Putusan Pengadilan Paris yang mengesahkan Putusan Tribunal Arbritase Singapura tanggal 22 April 2021 yang dimohonkan oleh Navayo International AG atas putusan Arbitrase International Commercial Court (ICC) Singapura, Penyidik pada Jampidmil telah menetapkan tersangka berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin 78A/PM/PMpd.1/05/2025 Tanggal 05 Mei 2025,” ungkapnya.

Kemudian ditetapkanlah ketiga tersangka seperti yang telah disebutkan di atas. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi.

“Pasal yang disangkakan Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat satu kesatu juncto Pasal 64 KUHP,” paparnya.

Tersangka juga dijerat dengan subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu, juncto Pasal 64 KUHP.

“Lebih subsider Pasal 8 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu juncto Pasal 64 KUHP,” pungkasnya.

Monitorday.com – Ketegangan di perbatasan Kamboja dan Thailand kembali mencuat ke permukaan dengan intensitas yang mengkhawatirkan. Setelah insiden bentrokan bersenjata yang menewaskan satu prajurit Kamboja, Phnom Penh mengambil langkah tegas dan memilih jalur hukum internasional. Pemerintah Kamboja secara resmi menggugat Thailand ke Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag guna menyelesaikan sengketa perbatasan yang telah berlangsung puluhan tahun.

Langkah ini diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Hun Manet melalui unggahan di akun Facebook resminya pada Minggu (15/6/2025). Ia menyatakan bahwa negaranya lebih memilih solusi damai berdasarkan hukum internasional dibanding konfrontasi bersenjata yang tidak berujung. Dalam unggahan tersebut, turut ditampilkan foto Wakil Perdana Menteri Prak Sokhonn yang memegang surat resmi pengajuan gugatan ke ICJ.

Sengketa perbatasan sepanjang 820 kilometer ini telah lama menjadi duri dalam hubungan dua negara bertetangga itu. Konflik terbaru yang terjadi pada 28 Mei lalu menewaskan seorang tentara Kamboja dalam bentrokan singkat di salah satu zona sengketa. Insiden ini kembali membuka luka lama dan mengancam stabilitas kawasan.

Hun Manet menegaskan bahwa terdapat empat titik di sepanjang perbatasan yang sangat rawan konflik. Wilayah-wilayah itu disebut “rumit dan berisiko tinggi” serta tidak bisa diselesaikan hanya melalui diplomasi dua arah. Kamboja pun mengusulkan agar Thailand bersama-sama membawa kasus ini ke ICJ. Namun, jika Thailand menolak, Phnom Penh tetap akan melanjutkan proses hukum secara sepihak.

Sayangnya, hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Thailand. Kementerian Luar Negeri Thailand memilih bungkam saat dimintai komentar, meski sebelumnya telah menegaskan bahwa mereka tidak mengakui yurisdiksi ICJ atas masalah ini. Bangkok tetap bersikukuh menyelesaikan sengketa melalui jalur bilateral.

Upaya perundingan terakhir pada akhir pekan lalu pun berakhir tanpa hasil. Kedua pihak memang menyuarakan komitmen untuk meredakan ketegangan, namun kesepakatan konkret belum tercapai. Thailand hanya menyebut akan “melanjutkan diskusi dan implementasi bersama,” dan menjadwalkan pembicaraan selanjutnya pada bulan September mendatang.

Sebagai bentuk tekanan diplomatik, Kamboja juga mengumumkan langkah-langkah ekonomi dan budaya yang mengejutkan. Pemerintah menyatakan akan menghentikan pembelian listrik, bandwidth internet, dan produk-produk dari Thailand. Bahkan, siaran film dan serial televisi Thailand di media lokal Kamboja juga dihentikan sepenuhnya.

Gugatan ini bukan yang pertama diajukan Kamboja ke ICJ. Pada tahun 1962, negara itu pernah memenangkan sengketa atas kuil Preah Vihear, dan kembali mengajukan klarifikasi wilayah sekitarnya pada 2013. Rekam jejak itu membuat Phnom Penh percaya diri untuk membawa masalah kali ini ke forum hukum internasional tertinggi.

Langkah Kamboja menggugat Thailand ini menjadi sinyal bahwa krisis perbatasan bukan hanya konflik lokal, tapi bisa merambah ke ranah geopolitik yang lebih luas. Dunia kini menanti bagaimana ICJ akan merespons dan apakah Thailand akan tetap pada pendiriannya atau bersedia duduk bersama dalam kerangka hukum internasional.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih dalam waktu dekat. Pernyataan tersebut langsung mendapat respons positif dari Partai Amanat Nasional (PAN), salah satu partai pendukung pemerintah, melalui Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno.

Dengan semangat tinggi, Eddy menyatakan bahwa PAN sepenuhnya mendukung keputusan tersebut, karena meyakini bahwa Prabowo telah mempertimbangkan semua aspek secara matang.

“Pak Prabowo tahu yang terbaik dengan memperhitungkan segala sesuatunya. Sebagai partai pendukung, PAN mendukung penuh keputusan beliau,” kata Eddy Soeparno dalam keterangannya yang dikutip pada Minggu (15/6/2025). Eddy yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI menegaskan, tidak adanya reshuffle menunjukkan stabilitas pemerintahan dan kepercayaan Presiden terhadap tim kerja yang ada, termasuk para kader PAN di dalam kabinet.

Ia menambahkan, seluruh kader PAN yang saat ini mengemban tugas di pemerintahan akan terus bekerja dengan optimal dan penuh tanggung jawab untuk menuntaskan program-program prorakyat yang telah dicanangkan Presiden Prabowo. Eddy menyebut bahwa keberadaan kader PAN di kabinet merupakan bentuk amanah yang harus dijalankan dengan serius dan komitmen tinggi.

“Insyaallah kami meyakini kinerja menteri-menteri PAN sejalan dengan kepercayaan yang diberikan oleh Presiden Prabowo,” tegasnya. Eddy juga mengingatkan para menteri dari PAN agar tetap fokus dan tidak terganggu dengan spekulasi politik soal reshuffle. Menurutnya, kerja nyata untuk rakyat jauh lebih penting daripada wacana politik yang berkembang di luar pemerintahan.

Dukungan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa PAN berada dalam satu frekuensi dengan visi dan misi Presiden Prabowo. Eddy menekankan bahwa stabilitas kabinet merupakan faktor penting dalam memastikan kelancaran pembangunan nasional dan percepatan realisasi janji-janji kampanye yang kini mulai dijalankan.

Dengan gaya komunikasi yang lugas dan penuh semangat, PAN menunjukkan sikap politik yang konstruktif dan loyal terhadap arah kebijakan Presiden. Di tengah dinamika politik nasional, pernyataan ini juga menegaskan bahwa PAN siap menjadi garda terdepan dalam menyukseskan agenda-agenda besar pemerintahan, mulai dari sektor ekonomi, pendidikan, hingga kesejahteraan sosial.

Respons cepat dan tegas dari PAN terhadap keputusan Presiden menunjukkan sinergi yang kuat di internal koalisi pemerintahan. Ini menjadi bukti bahwa stabilitas politik dan pemerintahan tetap terjaga, dan masyarakat dapat menaruh harapan besar pada efektivitas kerja kabinet dalam mengatasi berbagai tantangan bangsa ke depan.

Monitorday.com – Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ) terus memperkuat komitmennya dalam program Pengabdian kepada Masyarakat melalui pendampingan Yayasan Al-Ashriyyah Nurul Iman di Parung, Bogor. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menjadikan yayasan tersebut sebagai Center for Excellence in Education di tingkat lokal maupun nasional.

Direktur Sekolah Pascasarjana UNJ, Prof. Dr. Dedi Purwana E.S., M.Bus., menegaskan bahwa institusi pendidikan tinggi, khususnya Pascasarjana, tidak boleh menjadi “menara gading” yang terpisah dari masyarakat.

“Kami ingin Pascasarjana UNJ hadir secara nyata di tengah masyarakat, bukan sekadar berkutat dengan teori dan inovasi, tetapi benar-benar memberi dampak langsung,” ujarnya dalam pembukaan Program Pengabdian Masyarakat di Desa Warung Jaya, Parung, Sabtu (15/6/2025).

Program yang telah berjalan selama empat tahun ini melibatkan 21 program studi Magister dan Doktor di lingkungan Sekolah Pascasarjana UNJ. Fokus tahun ini adalah pendampingan terhadap Yayasan Al-Ashriyyah Nurul Iman, sebuah lembaga pendidikan terpadu yang membawahi pendidikan dari PAUD hingga perguruan tinggi (STIA Nurul Iman) serta mengelola lebih dari 40 unit usaha mandiri untuk mendukung kebutuhan komunitas pesantren.

Ketua Yayasan, Dr. Hj. Umi Waheeda Binti H. Abdul Rahman, S.Psi., M.Si., menyampaikan rasa optimisnya terhadap kolaborasi ini. “Kami semakin yakin bahwa Yayasan Al-Ashriyyah Nurul Iman mampu menjadi pusat keunggulan pendidikan. Apalagi kami dibina langsung oleh puluhan profesor, doktor, dan kandidat doktor dari UNJ,” ujarnya.

Salah satu bentuk konkret penguatan adalah kolaborasi dengan Program Studi Linguistik Terapan mendampingi bagaimana mengimplementasikan teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam riset-riset dosen STIA Nurul Iman. Selain itu, para dosen dan mahasiswa S2 dan S3 Linguistik Terapan juga mendampingi pengembangan industri kreatif berbasis budaya lokal pesantren, yang dinilai memiliki keunikan dan potensi ekonomi tersendiri.

Koordinator Program Studi S2 dan S3 Linguistik Terapan, Prof. Dr. Endry Boeriswati, M.Pd., menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya berfokus pada pengembangan akademik, tetapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal.

Melalui program ini, Sekolah Pascasarjana UNJ berharap dapat mendorong kemandirian warga pesantren dan masyarakat sekitar dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal yang belum tergarap secara maksimal. Dampaknya diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan Yayasan serta kesejahteraan masyarakat di Parung dan sekitarnya.

Monitorday.com – Konflik antara Iran dan Israel kembali memanas. Iran meluncurkan serangan rudal balasan yang menghantam wilayah utara dan tengah Israel pada Minggu pagi waktu setempat, menewaskan tiga orang dan memicu alarm darurat nasional.

Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengonfirmasi bahwa sistem pertahanan udara mereka telah diaktifkan penuh untuk mencegat serangan rudal tersebut. Warga di sejumlah wilayah Israel diminta tetap berada di dekat tempat perlindungan dan menghindari aktivitas di luar rumah.

“Sistem pertahanan negara sedang beroperasi untuk mencegat ancaman tersebut,” ungkap pernyataan resmi IDF seperti dikutip dari CNN.

Sirene peringatan serangan udara menggema di berbagai kota, menandakan ancaman nyata dari rudal-rudal yang diluncurkan Iran. Menurut laporan Al Jazeera, serangan yang menghantam wilayah utara Israel menewaskan tiga warga sipil dan menyebabkan kerusakan infrastruktur, sementara beberapa korban lainnya masih dilaporkan terjebak di bawah reruntuhan.

Sementara itu di Teheran, Iran juga menghadapi serangan balasan dari Israel. Salah satu titik yang terdampak adalah fasilitas minyak Shahran, yang mengalami kebakaran hebat. Pemerintah Iran telah mengerahkan sejumlah petugas pemadam untuk mengendalikan api di lokasi tersebut.

Konflik yang terus meningkat ini sudah memasuki hari ketiga sejak pecah pada Jumat (13/6). Ketegangan bermula dari serangan Israel yang menyasar fasilitas militer, pejabat militer, hingga ilmuwan nuklir Iran. Teheran menyebut aksi tersebut sebagai deklarasi perang.

Dalam perkembangan terbaru, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran mengeluarkan pernyataan tegas bahwa mereka siap memperluas dan meningkatkan skala serangan jika Israel terus melanjutkan agresi militernya.

“Jika rezim Zionis tidak menghentikan tindakan perang ini, kami akan menghantam pusat-pusat energi dan fasilitas produksi bahan bakar jet tempur mereka,” tegas pernyataan IRGC, Minggu (15/6) waktu Indonesia. Mereka juga menyebut operasi lanjutan akan melibatkan gelombang baru pesawat nirawak dan rudal jarak jauh.

Sampai saat ini, klaim tersebut belum bisa diverifikasi secara independen. Namun, beberapa sumber kepada Al Jazeera juga membenarkan bahwa Iran tengah bersiap melakukan gelombang serangan berikutnya.

Konflik ini semakin memperburuk stabilitas kawasan Timur Tengah dan meningkatkan kekhawatiran internasional terhadap eskalasi lebih luas yang bisa melibatkan kekuatan-kekuatan global.

Monitorday.com – Musisi Gusti Irwan Wibowo atau akrab disapa Gustiwiw dikabarkan meninggal dunia pada Minggu (15/06). Hal ini terlihat dari unggahan rekan-rekannya di media sosial.

Komedian Ananta Riski alias Rispo melalui akun X, mengabarkan kepergian penyanyi kelahiran 28 November 1999 itu.

“Innalillahi wainailaihi rojiun. Saya bersaksi demi allah @gustiwiw orang baik , baik banget malah , semoga tenang dan di tempatkan di tempat terbaik, allah ampuni dosa nya , allah terima amal ibadah nya aamiin,” tulis Rispo di akun @anantarispo

Komedian Rigen Rakelna, melalui cerita di Instagramnya meminta doa kepada semua pihak untuk gusti.

“Mohon doanya buat gusti ya. Kita sayang gusti,” tulis Rigen.

Senada dengan itu, komedian Oki Rengga juga mengucapkan duka mendalam atas kehilangan Gusti.

“Semoga amal ibadahmu diterima disisi Allah ya gustiw. We love you,” tulis Oki Rengga.

Profil Gustiwiw

Gustiwiw dikenal sebagai penyanyi, penata musik, pencipta lagu, dan penghibur yang memiliki gaya unik dan penuh warna. Darah seni dan musiknya menurun dari Sang Ayah, Timur Priyono.

Gustiwiw memulai perjalanan musiknya sejak di bangku SMK, tepatnya di SMK Musik Perguruan Cikini (Percik), Jakarta. Di sana, ia mempelajari berbagai aspek musik, mulai dari harmoni, orkestrasi, hingga teknologi musik.

Setelah lulus, ia melanjutkan studi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) di jurusan Pendidikan Seni Musik. Meskipun belum menyelesaikan studinya, pengalaman di UNJ memberikan banyak pelajaran berharga dalam dunia musik dan seni.

Gustiwiw dikenal luas melalui karya-karyanya yang unik dan penuh makna. Beberapa lagu orisinalnya antara lain: Diculik Cinta, Lanjutkan Perjuangan Kita, hingga Dengan Tuhan Pun Begitu.

Selain itu, ia juga dikenal melalui parodi lagu “Innalillahi Aaliyah” yang sempat viral di TikTok.

Sebagai produser musik, Gustiwiw telah bekerja sama dengan berbagai musisi ternama, seperti Raisa, Ardhito Pramono, Sal Priadi, hingga Nadin Amizah.

Gustiwiw memiliki ruang produksi musik sendiri yang dinamakan Dapur Rekaman, di mana ia menulis, merekam, dan memproduksi sebagian besar karyanya.

Di era digital, Gustiwiw aktif di berbagai platform media sosial, seperti Instagram, X (sebelumnya Twitter), dan Threads. Ia sering membagikan konten seputar musik, kehidupan pribadi, dan proyek-proyek terbarunya.

Gustiwiw dikenal dengan gaya yang santai, humoris, dan penuh empati. Ia berhasil menggabungkan unsur komedi dalam musiknya, menciptakan karya yang tidak hanya enak didengar tetapi juga menghibur.