Monitorday.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengumumkan perubahan besar dalam mekanisme pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu langkah utamanya adalah penghapusan sistem reimburse, yang kini digantikan dengan skema uang muka melalui virtual account.

Perubahan ini dilakukan sebagai bentuk pembenahan menyeluruh setelah munculnya berbagai persoalan di lapangan, termasuk kasus mitra dapur di Kalibata.

Menurut Dadan, skema baru ini mengharuskan semua kegiatan MBG didanai lebih dulu dengan dana operasional yang disalurkan ke rekening virtual account milik mitra yang telah terverifikasi.

“Virtual account adalah rekening bersama yang hanya bisa dicairkan oleh dua pihak: perwakilan yayasan dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Selasa (6/5).

Dana bantuan kini tidak langsung masuk ke rekening yayasan seperti sebelumnya, tetapi melalui sistem yang diawasi lebih ketat, termasuk keterlibatan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan pengawasan langsung oleh Kementerian Keuangan.

Setiap transaksi tercatat secara digital dan wajib dilaporkan setiap 10 hari. Seluruh kegiatan MBG pun tidak diperbolehkan berjalan jika virtual account belum terbentuk dan belum menerima dana untuk minimal 10 hari operasional ke depan.

Dalam skema terbaru ini, pengajuan pelaksanaan kegiatan harus dilakukan minimal 15 hari sebelum tanggal pelaksanaan.

Dana operasional dan bahan baku diberikan berdasarkan prinsip at cost, dan jika ada sisa dari efisiensi harga, dana tersebut tidak menjadi keuntungan mitra, melainkan akan digunakan sebagai carry over untuk pengajuan berikutnya.

Langkah ini turut diambil sebagai respons terhadap permasalahan di Kalibata, di mana yayasan mitra ternyata bukan pemilik fasilitas dapur, sehingga dana yang dikirim tidak tersalurkan kepada pihak yang seharusnya menerima.

Dadan menegaskan bahwa kini BGN hanya akan bermitra dengan pemilik fasilitas langsung, dan bila belum memiliki yayasan sendiri, BGN akan merekomendasikan yayasan pendamping sementara.

BGN juga membatasi cakupan kerja yayasan. Dalam satu provinsi, satu yayasan hanya boleh mengelola maksimal 10 SPPG, sementara untuk yayasan lintas provinsi dibatasi lima SPPG—kecuali untuk organisasi nasional seperti Kartika Eka Paksi dan Muhammadiyah yang memiliki struktur pembinaan pusat.

Proses verifikasi mitra kini dilakukan secara berlapis, dimulai dari pendaftaran di situs resmi mitra.dgn.go.id, dilanjutkan dengan survei lapangan oleh tim verifikator, hingga penunjukan kepala SPPG.

Setelah mitra dinyatakan layak, BGN akan membuatkan virtual account dan mitra bersama kepala satuan dapat mulai mengajukan proposal pencairan dana melalui Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

Dadan menyatakan bahwa seluruh sistem baru ini dirancang untuk meningkatkan transparansi, menghindari konflik kepentingan, dan memastikan dana bantuan tepat sasaran bagi anak-anak Indonesia.

Monitorday.com – Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Muara Laboh, proyek ambisius di Solok Selatan, Sumatera Barat, kini memasuki fase penting menuju realisasi penuh. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, baru-baru ini mengungkapkan bahwa proyek yang diperkirakan akan menghasilkan 88 Mega Watt (MW) energi ini ditargetkan untuk mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2027. Ini adalah sebuah langkah besar dalam transisi Indonesia menuju energi terbarukan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

PLTP Muara Laboh telah mencapai tonggak sejarah dengan penandatanganan kepastian pendanaan antara PT Supreme Energy Muara Laboh (PT SEML) dan Japan Bank for International Cooperation (JBIC). Dalam kesepakatan ini, proyek tersebut diperkirakan membutuhkan investasi sekitar US$ 500 juta atau setara dengan Rp 8,2 triliun. Ini adalah investasi yang tidak hanya menguntungkan bagi Indonesia, tetapi juga menunjukkan kolaborasi internasional yang semakin kuat dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global.

Airlangga Hartarto menegaskan bahwa proyek ini merupakan salah satu wujud nyata dari komitmen bersama antara Indonesia dan Jepang dalam mendukung inisiatif Asia Zero Emission Community (AZEC). AZEC adalah sebuah program yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan Asia yang rendah emisi karbon, sejalan dengan upaya besar dunia untuk mengurangi dampak perubahan iklim.

Tak hanya PLTP Muara Laboh, sejumlah proyek lainnya juga tengah dipersiapkan dalam kategori pertama kerja sama Indonesia-Jepang melalui AZEC. Proyek-proyek ini meliputi pengembangan waste-to-energy Legok Nangka, produksi Sustainable Aviation Fuel (SAF), serta PLTP Sarulla yang turut berperan dalam upaya mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Selain itu, proyek transmisi listrik yang menghubungkan Jawa ke Sumatera juga telah dimasukkan dalam daftar proyek prioritas yang akan mendapat dukungan pendanaan.

Kerja sama Indonesia dan Jepang dalam proyek-proyek tersebut bukan hanya menunjukkan komitmen kuat terhadap transisi energi, tetapi juga membuka peluang besar bagi perkembangan ekonomi berkelanjutan. Airlangga menambahkan bahwa diharapkan proyek-proyek ini dapat mulai memasuki tahap komersial dalam waktu dekat, sehingga dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam meningkatkan akses terhadap energi terbarukan yang ramah lingkungan.

Pentingnya langkah ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan semakin berkembangnya permintaan energi dan meningkatnya tantangan lingkungan, proyek-proyek semacam ini menjadi solusi vital untuk menciptakan keberlanjutan energi yang lebih baik di masa depan. Indonesia, dengan dukungan dari negara-negara seperti Jepang, menunjukkan bahwa negara berkembang pun dapat memimpin dalam inisiatif global untuk menjaga planet ini tetap layak huni bagi generasi yang akan datang.

Dengan kontribusi besar dalam sektor energi terbarukan, Indonesia tidak hanya mendekati ambisi pengurangan emisi karbon yang lebih tajam, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai negara yang aktif dalam diplomasi perubahan iklim global. Kolaborasi dengan Jepang diharapkan akan menjadi contoh bagaimana sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dapat mendorong inovasi yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang.

Monitorday.com – Pemerintah Indonesia menghadapi dilema besar di awal tahun 2025. Setelah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran untuk mengatasi pemborosan, dampaknya justru terasa negatif. Ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 tumbuh di bawah 5%, jauh dari harapan, di tengah ketidakpastian global yang kian memanas. Salah satu penyebabnya adalah penurunan daya beli masyarakat yang terpantau cukup signifikan. Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Arief Anshory Yusuf, menegaskan bahwa meskipun efisiensi anggaran dilaksanakan dengan tujuan menjaga kestabilan fiskal, penurunan daya beli masyarakat yang sudah melambat sejak 2024 justru memperburuk situasi.

Sejak kuartal III 2023, pertumbuhan konsumsi rumah tangga telah mencatatkan penurunan. Angka tersebut hanya mampu mencatatkan angka 4,89% pada 2024, sebuah penurunan yang cukup tajam dibandingkan dengan pertumbuhan yang tercatat pada awal 2023. Pada kuartal III 2023, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,05%, yang menjadi pertumbuhan terakhir yang melampaui angka 5%. Hal ini menjadi pertanda buruk, mengingat konsumsi rumah tangga adalah salah satu pilar utama pendorong ekonomi Indonesia. Arief menyatakan bahwa tidak semua pihak di pemerintah menyadari bahwa daya beli masyarakat memang sedang melemah, meski bukti-bukti konkret sudah jelas terlihat.

Melihat perkembangan ini, Arief mengungkapkan bahwa jika ekonomi Indonesia ingin kembali mencatatkan pertumbuhan di atas 5%, pemerintah harus segera menggeliatkan belanja pemerintah, yang sempat terhenti karena kebijakan efisiensi anggaran. Selain itu, deregulasi juga menjadi hal yang sangat penting untuk mengembalikan investasi ke Indonesia. Investasi, yang selama ini menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, hanya mencatatkan angka 2,12% pada kuartal I-2025. Ini sangat jauh dibandingkan dengan pertumbuhan yang tercatat pada kuartal IV-2024 yang mencapai 5,03%.

Namun, tak hanya efisiensi anggaran yang menghambat perekonomian. Ketidakpastian global yang disebabkan oleh kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat turut memberikan dampak besar pada perekonomian Indonesia. Hal ini turut mempengaruhi sektor-sektor penting, seperti sektor perhotelan yang mengalami penurunan tajam. Sektor pertanian, di sisi lain, mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, di atas 10%. Pemerintah di bawah pimpinan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 sangat terpengaruh oleh dinamika global yang melambat.

Dalam menghadapi situasi ini, pemerintah akhirnya memutuskan untuk membuka kembali pintu bagi kebijakan efisiensi anggaran yang lebih longgar, terutama pada kuartal II-2025. Airlangga mengungkapkan bahwa pemerintah akan meningkatkan penggunaan bantuan sosial (bansos) untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung konsumsi rumah tangga. Program bantuan sosial ini akan diperluas cakupannya, dengan prioritas pada program makan bergizi gratis (MBG) yang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap daya beli masyarakat. Namun, Airlangga tidak merinci secara jelas jenis bantuan sosial lainnya yang akan diperkenalkan.

Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada awal tahun terpaksa ditinjau kembali. Pemerintah, meski harus menangguhkan kebijakan penghematan, tetap berharap bahwa dengan dorongan bansos dan insentif-insentif lainnya, ekonomi Indonesia bisa tumbuh kembali di atas 5% pada kuartal II-2025. Menurutnya, beberapa sektor ekonomi masih menunjukkan kinerja yang baik, meski ada beberapa sektor yang mengalami penurunan.

Secara keseluruhan, ini menjadi saat yang sangat krusial bagi Indonesia. Pemerintah harus menemukan keseimbangan antara efisiensi anggaran dan penguatan daya beli masyarakat. Jika sektor konsumsi rumah tangga kembali tumbuh, serta investasi kembali mengalir, maka target pertumbuhan ekonomi 5% bukan hal yang mustahil untuk dicapai.

Monitorday.com – Vatikan mengonfirmasi bahwa sebanyak 133 kardinal dari 70 negara telah tiba di Roma untuk mengikuti conclave atau konklaf pemilihan paus baru, menyusul wafatnya Paus Fransiskus pada 21 April.

Konklaf dijadwalkan dimulai pada Selasa sore, 7 Mei, di Kapel Sistina, dan akan berlangsung hingga salah satu kardinal terpilih menjadi paus dengan memperoleh suara mayoritas dua pertiga.

Dalam persiapan konklaf, Vatikan mengumumkan bahwa sinyal telepon akan diputus selama proses pemilihan berlangsung demi menjaga kerahasiaan, meski pemutusan ini tidak mencakup area Lapangan Santo Petrus tempat ribuan peziarah diperkirakan akan berkumpul.

kardinal yang berpartisipasi akan menginap di Wisma Santa Marta dan dilarang melakukan kontak dengan dunia luar selama konklaf.

Konklaf bisa berlangsung dalam hitungan hari, minggu, bahkan bulan, meski dalam dua pemilihan terakhir, paus terpilih dalam dua hari. Pada hari pertama, para kardinal hanya akan melakukan satu kali pemungutan suara, dan empat kali setiap harinya setelah itu hingga satu nama meraih suara yang dibutuhkan.

Sesuai tradisi berabad-abad, hasil setiap putaran pemungutan suara akan diumumkan melalui asap dari pembakaran surat suara. Asap hitam menandakan belum ada hasil, sementara asap putih menjadi tanda terpilihnya paus baru yang akan tampil pertama kali di balkon Basilika Santo Petrus.

Para kardinal telah menyelesaikan pertemuan persiapan terakhir pada Senin (5/5), membahas isu-isu besar Gereja Katolik termasuk keuangan Vatikan, skandal pelecehan, dan misi persatuan Gereja.

Vatikan menyampaikan bahwa fokus pembahasan mencakup kebutuhan akan paus yang misionaris, dekat dengan umat, menjadi jembatan di tengah krisis dunia, dan hadir dalam kehidupan nyata rakyat.

Pemilihan kali ini menjadi salah satu yang paling internasional sepanjang sejarah, dengan seluruh 133 kardinal yang memiliki hak pilih berusia di bawah 80 tahun.

Selain mereka, seluruh staf pendukung—dari petugas medis hingga staf kebersihan—juga telah diambil sumpah untuk menjaga kerahasiaan penuh selama proses konklaf.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk menghapus utang petani dan masyarakat kecil yang selama ini menjadi beban berat, terutama utang yang tercatat di perbankan sejak puluhan tahun lalu.

Ia menyebut utang-utang tersebut telah membuat para petani dan rakyat kecil tidak lagi memiliki akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar pada Senin (5/5), Prabowo mengungkapkan bahwa utang yang sebenarnya telah dihapus secara administratif oleh pihak perbankan masih menyisakan hak tagih yang menghalangi jutaan petani untuk mendapatkan kredit baru.

Akibatnya, banyak dari mereka terpaksa mencari pinjaman ke rentenir dan platform pinjaman online (pinjol) dengan bunga yang sangat tinggi.

“Masalah sekian puluh tahun lalu, utang orang kecil yang sebenarnya dihapus bank masih dituntut. Jutaan petani rakyat kecil kita tidak bisa pinjam lagi, terpaksa mereka pinjam dari rentenir, pinjam dari pinjol,” ujarnya.

Prabowo menambahkan bahwa meskipun langkah penghapusan utang ini penting untuk kesejahteraan masyarakat, pemerintah tetap akan menjaga kedisiplinan fiskal dan memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat. “Kita akan tetap disiplin pada diri kita sendiri. Kita menjaga bahwa kita pelihara defisit kita tetap terjaga 2,5 persen dari GDP,” tegasnya.

Sekitar enam juta petani dan nelayan diketahui terlilit utang bank, dengan jumlah pinjaman yang berkisar antara Rp10 juta hingga Rp20 juta per orang. Menurut adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, utang-utang itu muncul sejak krisis moneter 1998 dan krisis ekonomi 2008.

Ia menjelaskan bahwa meski secara teknis utang tersebut telah dihapusbukukan dan diganti oleh asuransi perbankan, hak tagih dari bank belum sepenuhnya dihapuskan, sehingga para debitur tetap masuk daftar hitam.

“Mereka tidak bisa dapat kredit, akhirnya lari ke rentenir dan pinjol. Saya baru tahu pinjol itu apa enam bulan lalu. Tapi ternyata masalah ini menyentuh nurani kami, dan Prabowo sepakat ini harus diubah,” ujar Hashim dalam pernyataannya pada akhir 2024 lalu.

Langkah penghapusan utang ini diharapkan dapat mengakhiri jeratan utang yang membelenggu petani dan nelayan selama bertahun-tahun, serta membuka kembali akses mereka terhadap pembiayaan yang layak dari perbankan.

Monitorday.com – Militer Pakistan kembali meluncurkan uji coba rudal berpemandu dengan jangkauan 120 kilometer di tengah meningkatnya ketegangan dengan India akibat bentrokan di wilayah Kashmir.

Uji coba ini, menurut pernyataan resmi yang dikutip dari AFP, bertujuan memastikan kesiapan operasional pasukan dan memverifikasi berbagai parameter teknis, termasuk sistem navigasi rudal yang telah ditingkatkan serta akurasinya.

Ini merupakan uji coba kedua yang dilakukan dalam dua hari terakhir. Sebelumnya, pada Sabtu (3/5), Pakistan juga meluncurkan rudal permukaan-ke-permukaan dengan jangkauan hingga 450 kilometer, meski tidak diungkapkan lokasi peluncuran tersebut.

Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, menyatakan kepuasannya terhadap kesiapan militer negaranya. Ia menyebut peluncuran tersebut sebagai bukti bahwa pertahanan Pakistan berada di tangan yang kuat.

Langkah ini dilakukan tak lama setelah Perdana Menteri India, Narendra Modi, memberikan “kebebasan operasional penuh” kepada militer India sebagai tanggapan atas serangan berdarah di Pahalgam pada 22 April lalu yang menewaskan 26 orang.

Pakistan sendiri telah membantah keterlibatannya dalam serangan tersebut dan menyerukan penyelidikan independen. Islamabad juga memperingatkan akan merespons tegas setiap bentuk agresi dari India.

Dalam lebih dari sepekan terakhir, ketegangan terus meningkat dengan kedua belah pihak melancarkan serangan di sepanjang Garis Kontrol (LoC). Masyarakat internasional menyerukan agar kedua negara nuklir ini segera meredakan konflik demi stabilitas kawasan.

Monitorday.com – PT PLN (Persero) terus memperkuat peran strategisnya dalam pengembangan energi masa depan melalui kolaborasi riset dan inovasi. Terbaru, PLN menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dalam kerja sama pengembangan di bidang ketenagalistrikan.

Penandatanganan ini berlangsung pada 2 Mei 2025 di Jakarta, bertepatan dengan peluncuran program “Diktisaintek Berdampak” dalam rangka Hari Pendidikan Nasional.

Kolaborasi ini menjadi langkah penting dalam mendukung penguatan sumber daya manusia (SDM) nasional serta percepatan inovasi di sektor energi. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menyatakan bahwa kerja sama ini selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo, terutama dalam upaya mencetak SDM unggul menuju visi Indonesia Emas 2045.

Ia menegaskan bahwa dari delapan program cepat dan tujuh belas program prioritas Asta Cita, banyak yang berhubungan langsung dengan peran pendidikan tinggi, riset, serta pengembangan inovasi.

Brian menambahkan bahwa peluncuran program “Diktisaintek Berdampak” merupakan bentuk nyata komitmen Kemendiktisaintek dalam menjawab tantangan bangsa, terutama dengan memposisikan industri sebagai lokomotif kemajuan nasional.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri dalam mendorong hilirisasi hasil riset agar memiliki nilai guna dan dampak ekonomi.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyambut baik kerja sama ini dan menekankan bahwa PLN tidak hanya sebagai penyedia listrik, tetapi juga sebagai penggerak transformasi energi dan teknologi.

Ia menyatakan bahwa kolaborasi ini merupakan wujud nyata komitmen PLN dalam melahirkan SDM unggul yang mampu mendorong inovasi di sektor ketenagalistrikan. Darmawan meyakini bahwa manusia di balik kemajuan teknologi adalah faktor kunci dalam mewujudkan ketahanan energi nasional.

Lebih lanjut, Darmawan menjelaskan bahwa ruang lingkup kerja sama ini mencakup seluruh rantai pasok bisnis ketenagalistrikan, dari energi primer, pembangkitan, transmisi, distribusi, hingga layanan retail.

PLN juga mendorong hilirisasi hasil riset perguruan tinggi dan penyelarasan inovasi dengan kebutuhan industri. Selain itu, PLN memberikan dukungan bagi dosen, mahasiswa, dan peneliti melalui pembinaan, sosialisasi, dan advokasi kapasitas.

Kerja sama antara PLN dan Kemendiktisaintek ini diharapkan menjadi fondasi kuat untuk mewujudkan masa depan ketenagalistrikan nasional yang tangguh dan berkelanjutan.

Melalui sains, inovasi, dan penguatan SDM, kolaborasi ini turut mendorong terwujudnya swasembada energi, sejalan dengan misi transisi energi dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Monitorday.com – Uni Emirat Arab mengizinkan warganya bepergian ke Libanon setelah pertemuan bilateral antara pemimpin kedua negara.

Pernyataan resmi dikeluarkan pada Kamis, 1 Mei 2025, setelah pertemuan tersebut.

Keputusan ini diumumkan melalui pernyataan bersama yang dipublikasikan oleh kantor berita resmi UEA, WAM.

Kedua negara sepakat memberlakukan prosedur dan mekanisme khusus untuk memudahkan pergerakan warga.

Langkah ini diambil untuk mempererat hubungan antara UEA dan Libanon.

Presiden UEA Sheikh Mohamed bin Zayed menjadi tokoh utama di balik keputusan ini.

Ia bertemu langsung dengan Presiden Libanon Joseph Aoun di Abu Dhabi.

Pertemuan itu membahas penguatan hubungan bilateral antara UEA dan Libanon.

Keputusan ini dinilai sebagai langkah maju dalam diplomasi kawasan Timur Tengah.

Warga UEA sebelumnya tidak diperbolehkan bepergian ke Libanon sejak beberapa tahun terakhir.

Larangan itu diberlakukan karena alasan keamanan dan situasi politik di Libanon.

Namun, kini pemerintah UEA melihat situasi memungkinkan untuk menjalin kembali hubungan lebih terbuka.

Sebagai bagian dari normalisasi, Kedutaan Besar UEA di Beirut telah dibuka kembali.

Kedutaan itu mulai beroperasi kembali pada 24 Januari 2025.

Ini menjadi pertama kalinya UEA menjalankan aktivitas diplomatik di Libanon sejak Oktober 2021.

Keputusan ini menunjukkan niat UEA untuk memperluas kerja sama dan stabilitas regional.

Monitorday.com – Presiden Rusia Vladimir Putin kembali angkat suara soal potensi penggunaan senjata nuklir dalam konflik Rusia-Ukraina.

Dalam pernyataannya pada Minggu (5/5), Putin memperingatkan agar tidak ada pihak yang memprovokasi Rusia hingga menggunakan opsi senjata pemusnah massal tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Putin usai menghadiri pemutaran film dokumenter “Rusia, Kremlin, Putin, 25 Tahun”, yang merayakan masa kepemimpinannya.

Saat menjawab pertanyaan reporter, Putin menegaskan bahwa ada pihak-pihak yang ingin memancing Rusia agar melakukan langkah keliru dengan menggunakan senjata nuklir.

“Mereka ingin memprovokasi kita, sehingga kita melakukan kesalahan,” ujar Putin, dikutip dari CNN. Ia menambahkan, “Tak perlu menggunakan senjata-senjata itu, dan saya harap senjata itu tak akan diperlukan.”

Putin menekankan bahwa Rusia memiliki kekuatan dan sumber daya yang cukup untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak invasi ke Ukraina pada Februari 2022. Ia meyakini, operasi militer itu akan diselesaikan sesuai kepentingan Kremlin dan dengan kesimpulan yang “logis”.

Konflik Rusia-Ukraina telah memasuki tahun ketiga, dan sejauh ini belum ada tanda-tanda perdamaian yang nyata. Beberapa negara, termasuk Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, pernah mengusulkan proposal perdamaian.

Namun, hingga kini belum ada kesepakatan yang diterima oleh kedua belah pihak. Putin disebut sempat menerima usulan AS, tetapi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menolaknya.

Sejumlah analis barat, termasuk mantan Direktur CIA William Burns, pernah memperingatkan adanya risiko nyata penggunaan senjata nuklir oleh Rusia, khususnya pada akhir 2022.

Di tengah frustrasi yang mulai tampak dari pihak Kremlin, juru bicara pemerintah menyebut konflik ini terlalu kompleks, sehingga tujuan-tujuan yang diinginkan negara-negara Barat—termasuk AS—masih sulit tercapai.

Monitorday.com – ‘Israel’ kembali menyerang wilayah Suriah pada Sabtu, 3 Mei 2025, dengan target yang simbolik dan strategis dekat istana Presiden Ahmad Sharaa.

Serangan ini bukan sekadar untuk alasan keamanan, melainkan bagian dari konflik geopolitik yang semakin rumit.

Ahmad Sharaa dikenal sebagai pemimpin Suriah yang menolak normalisasi dengan ‘Israel’ dan bersikap tegas atas kedaulatan negaranya.

Ia menyerukan penarikan total pasukan dan intelijen ‘Israel’ dari wilayah yang masih diduduki secara ilegal, termasuk Dataran Tinggi Golan.

Sikap keras ini membuat Sharaa menjadi sasaran utama tidak hanya secara politik, tapi juga militer.

‘Israel’ berusaha memecah Suriah dari dalam dengan memanfaatkan isu sektarian, terutama lewat komunitas Druze.

Komunitas Druze yang berada di Suriah, Lebanon, dan ‘Israel’ dijadikan alat untuk membangun narasi perpecahan.

Namun pada Maret lalu, Sharaa berhasil menandatangani kesepakatan integrasi penuh dengan wilayah Druze Suwayda.

Kesepakatan ini memperkuat persatuan nasional Suriah dan menjadi pukulan bagi skema adu domba ‘Israel’.

Sebagai respons, ‘Israel’ mendorong pemimpin spiritual Druze pro-Zionis, Mowafaq Tarif, untuk melakukan kampanye separatis.

Ziarah tokoh Druze Suriah ke wilayah pendudukan dimanfaatkan sebagai manuver politik identitas oleh ‘Israel’.

Netanyahu bahkan disebut berterima kasih atas serangan ke istana Sharaa, sebagai pesan politik yang tegas.

Dana sebesar USD 1 miliar dikucurkan oleh ‘Israel’ untuk mendukung skema pecah-belah berbasis sektarian di Suriah.

Namun tidak semua tokoh Druze mendukung upaya separatis, seperti Walid Jumblatt yang konsisten bersikap anti-Zionis.

Tokoh-tokoh lokal Druze Suriah menolak intervensi asing dan mendukung persatuan nasional dengan Damaskus.

Gubernur Suwayda dan pemuka Druze menegaskan komitmen pada stabilitas dan menolak ‘Israel’ sebagai penengah.

Serangan ini mencerminkan ketakutan Tel Aviv atas kebangkitan Suriah di bawah kepemimpinan Ahmad Sharaa yang kuat dan menyatukan.