Monitorday.com — Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan bahwa keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengamanan kejaksaan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

“Pelibatan TNI di lingkungan kejaksaan sudah sesuai dengan Undang-Undang TNI, khususnya dalam tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yakni mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis,” ujar Agus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/5).

Agus menjelaskan bahwa TNI dan Kejaksaan Agung telah memiliki nota kesepahaman (MoU) yang mencakup berbagai bentuk kerja sama. MoU tersebut meliputi bidang pendidikan dan pelatihan, pertukaran informasi, penugasan prajurit TNI di kejaksaan, serta penugasan jaksa sebagai supervisor di Oditurat Jenderal TNI.

Kerja sama juga mencakup dukungan personel, bantuan hukum di bidang perdata dan pidana umum, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta koordinasi teknis dalam penyidikan, penuntutan, dan penanganan perkara.

Lebih lanjut, Agus menyebut bahwa pengawalan jaksa oleh TNI kini diperkuat oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa. Dalam Perpres tersebut, Pasal 2 menyebutkan bahwa jaksa berhak mendapatkan perlindungan negara dari ancaman terhadap diri, jiwa, maupun harta benda. Sementara Pasal 4 menegaskan bahwa perlindungan tersebut dilaksanakan oleh Polri dan TNI.

“Komitmen TNI adalah bekerja secara profesional dan proporsional, menjaga sinergi kelembagaan, serta meningkatkan keamanan dan efektivitas penegakan hukum di Indonesia,” kata Agus.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Perpres No. 66 Tahun 2025 pada Rabu (21/5). Perpres tersebut, yang terdiri dari 6 bab dan 13 pasal, juga mengatur kerja sama antara Kejaksaan dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.

Perlindungan terhadap jaksa, sebagaimana diatur dalam perpres ini, diberikan atas dasar permintaan resmi dari Kejaksaan.

Monitorday.com – Presiden Prancis Emmanuel Macron dijadwalkan tiba di Jakarta pada Selasa, 27 Mei 2025, untuk melakukan pertemuan resmi dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Dalam rangkaian lawatannya ke Indonesia yang berlangsung hingga 29 Mei, Macron juga mengajukan permintaan khusus: mengunjungi Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, salah satu situs warisan dunia UNESCO yang menjadi ikon budaya Indonesia.

“Ada permintaan dari pemerintah Prancis, Presiden Macron ingin mengunjungi salah satu keajaiban dunia yang ada di Indonesia, yaitu Candi Borobudur,” ujar Kepala Public Communication Office (PCO), Hasan Nasbi, di kantornya, Senin (26/5).

Untuk menyambut kunjungan tersebut, pemerintah melalui pengelola Candi Borobudur tengah menyiapkan sejumlah fasilitas khusus guna memastikan kenyamanan tamu negara tersebut. Salah satu fasilitas yang disiapkan adalah stair lift, alat bantu yang akan mempermudah akses ke bagian atas candi.

“Stair lift itu biasanya dipasang di sisi tangga untuk membantu orang naik ke tingkat berikutnya. Dalam konteks Borobudur, alat ini akan digunakan agar kunjungan berlangsung lebih efisien dari sisi waktu,” jelas Hasan.

Ia menegaskan bahwa pemasangan alat bantu tersebut dilakukan tanpa merusak struktur cagar budaya. Semua proses dilakukan di bawah pengawasan ketat dari Kementerian Kebudayaan.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan turut mendampingi Macron dalam kunjungannya ke Borobudur. Setelah kunjungan selesai, seluruh fasilitas sementara yang dipasang akan dibongkar kembali untuk menjaga keaslian situs bersejarah tersebut.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperkenalkan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai pengganti Ujian Nasional (UN) untuk menilai kemampuan individu siswa secara objektif, tanpa memandang asal sekolah, wilayah, atau latar belakang lainnya.

“TKA dirancang untuk mencerminkan kemampuan siswa secara objektif, tanpa memandang asal sekolah, wilayah, atau latar belakang lainnya,” ujar Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikdasmen, Prof. Toni Toharuddin, di Samarinda, Minggu (25/5/2025).

TKA bertujuan menciptakan sistem asesmen yang setara, memungkinkan setiap siswa berkembang sesuai potensinya.

Sejak penghapusan UN, belum ada penilaian dan pelaporan hasil belajar di tingkat individu.

Hadirnya TKA bertujuan menyempurnakan sistem yang sudah ada, tanpa menggantikan peran satuan pendidikan dalam menilai siswanya.

TKA juga mendukung implementasi kurikulum Merdeka Belajar dan Profil Pelajar Pancasila, yang menekankan pada proses pembelajaran dan pengembangan kompetensi siswa.

Namun, tantangan di lapangan masih ada, seperti kesiapan guru dalam menyusun soal berbasis kompetensi dan perbedaan pelaksanaan TKA di tiap daerah.

Monitorday.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Premier Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Li Qiang, menyaksikan penandatanganan 12 nota kesepahaman (MoU) strategis dalam kunjungan resmi di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (25/5/2025).

Penandatanganan ini menandai penguatan kerja sama bilateral Indonesia–Tiongkok di berbagai sektor utama, mulai dari industri, ekonomi, pariwisata, keuangan, kesehatan, hingga media.

Penandatanganan dilakukan setelah pertemuan bilateral antara kedua pemimpin negara. Prosesi berlangsung dalam suasana penuh kehormatan dan persahabatan, dengan para perwakilan kementerian, lembaga, serta mitra strategis dari kedua negara menandatangani dokumen secara langsung di hadapan Presiden Prabowo dan Premier Li.

Salah satu MoU utama ditandatangani antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Kementerian Perdagangan RRT terkait penguatan kerja sama ekonomi di bidang industri dan rantai pasok.

Juga ditandatangani MoU trilateral antara Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan RRT, dan Pemerintah Provinsi Fujian terkait proyek Two Countries Twin Parks.

Di sektor keuangan, Bank Indonesia dan People’s Bank of China menyepakati pembentukan kerangka kerja sama transaksi bilateral dalam mata uang lokal (local currency transaction framework), mendukung ketahanan ekonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap mata uang asing.

Selain itu, Dewan Ekonomi Nasional RI dan Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Tiongkok juga menjalin kesepakatan dalam penguatan kebijakan pembangunan ekonomi kedua negara.

Sebanyak delapan MoU tambahan ditandatangani dan diumumkan secara terpisah. Di antaranya:

Kerja sama antara Kementerian Pariwisata RI dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RRT.
Protokol ekspor durian beku dari Indonesia ke Tiongkok melalui otoritas karantina kedua negara.
Dua dokumen kerja sama kesehatan antara Kementerian Kesehatan RI dan mitra dari Tiongkok terkait pengobatan tradisional Tiongkok dan penanggulangan tuberkulosis.
Kerja sama media antara Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, China Media Group, serta dengan Xinhua News Agency.
Kesepakatan investasi antara Danantara dan China Investment Corporation.
Penguatan relasi antara KADIN dan Kamar Dagang Tiongkok di Indonesia.
Presiden Prabowo dan Premier Li Qiang menyambut baik penandatanganan 12 MoU tersebut sebagai langkah konkret menuju kemitraan strategis komprehensif yang saling menguntungkan, berorientasi masa depan, dan responsif terhadap tantangan global.

Kunjungan resmi Premier Li ke Indonesia menandai komitmen kedua negara untuk terus memperluas kolaborasi lintas sektor menuju kemitraan yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

Monitorday.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa pemerintah akan mulai menerapkan diskon tarif listrik sebesar 50 persen bagi pelanggan rumah tangga berdaya di bawah 1.300 VA mulai 5 Juni 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi nasional yang akan berlaku selama periode Juni hingga Juli 2025.

“Diberlakukan mulai 5 Juni, namun akan dirapatkan kembali untuk evaluasi. Diskon ini berlaku bagi pelanggan dengan daya di bawah 1.300 KWh,” ujar Airlangga saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (25/5).

Diskon tarif listrik ini ditujukan kepada sekitar 79,3 juta pelanggan rumah tangga. Menurut Airlangga, insentif tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong konsumsi masyarakat di kuartal kedua 2025 dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

“Stimulus ini diharapkan bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Momentum pertengahan tahun, termasuk libur sekolah, kami manfaatkan untuk mendorong konsumsi lewat berbagai program,” jelas Airlangga.

Enam Stimulus Pemerintah Mulai Juni–Juli 2025

Selain diskon tarif listrik, pemerintah juga menyiapkan lima stimulus tambahan yang rencananya akan diluncurkan bersamaan pada 5 Juni 2025:

1. Diskon Transportasi Umum:
   Termasuk potongan harga tiket kereta api, pesawat, dan angkutan laut selama masa libur sekolah.
2. Diskon Tarif Tol:
   Diberikan kepada sekitar 110 juta pengendara yang melakukan perjalanan selama periode liburan.
3. Bantuan Sosial Tambahan:
   Pemerintah menambah alokasi bantuan kartu sembako dan bantuan pangan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada Juni–Juli.
4. Subsidi Upah (BSU):
   Diperuntukkan bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta serta guru honorer.
5. Diskon Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja):
   Diperpanjang untuk pekerja di sektor padat karya, guna menjaga keberlangsungan lapangan kerja.

Airlangga menegaskan bahwa keenam program ini masih dalam tahap finalisasi dan akan segera diimplementasikan guna menstimulasi konsumsi rumah tangga, yang menjadi komponen utama pertumbuhan ekonomi nasional.

“Harapan kami, kombinasi berbagai insentif ini akan memberi efek berganda terhadap aktivitas ekonomi masyarakat,” pungkasnya.

Mobitorday.com – Tujuh negara Eropa menyatakan tidak akan tinggal diam menyaksikan kehancuran yang dilakukan ‘Israel’ di Gaza.

Negara-negara tersebut adalah Islandia, Luksemburg, Spanyol, Slovenia, Malta, Norwegia, dan kembali disebut Spanyol dalam pernyataan bersama.

Mereka mengutuk bencana kemanusiaan di Gaza yang mereka sebut sebagai buatan manusia.

Pernyataan itu menyebutkan lebih dari 50.000 pria, wanita, dan anak-anak telah kehilangan nyawa mereka.

Negara-negara tersebut memperingatkan kemungkinan kematian lebih banyak warga akibat kelaparan karena blokade bantuan yang berlanjut.

Mereka mendesak Israel untuk menghentikan operasi militer dan segera mencabut blokade secara total.

Tujuannya adalah agar bantuan kemanusiaan internasional dapat masuk secara aman, cepat, dan tanpa hambatan ke seluruh Jalur Gaza.

Mereka menegaskan bahwa bantuan harus diberikan sesuai prinsip-prinsip kemanusiaan yang telah disepakati global.

Negara-negara itu juga mengecam eskalasi kekerasan oleh Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Termasuk di dalamnya kekerasan oleh pemukim ilegal, perluasan permukiman, dan operasi militer yang intensif.

Pernyataan itu menolak keras pemindahan paksa atau pengusiran rakyat Palestina dari wilayah mereka.

Tindakan tersebut dinyatakan sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

Upaya mengubah demografi wilayah dinilai tidak dapat diterima dan harus dihentikan.

Negara-negara ini menyerukan tanggung jawab bersama untuk menghentikan kehancuran yang sedang berlangsung.

Sementara itu, Hamas melaporkan lebih dari 250 warga Palestina tewas dalam serangan terbaru Israel di Gaza.

Hamas menuding Israel melakukan pembantaian mengerikan dengan serangan yang membumi hanguskan wilayah Gaza.

Sejak 7 Oktober 2023, tentara Israel telah membunuh lebih dari 53.000 warga Palestina.

Mayoritas korban tewas adalah perempuan dan anak-anak yang tidak bersenjata.

Pengadilan Kriminal Internasional telah mengeluarkan surat penangkapan untuk Netanyahu dan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang.

Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional atas serangannya terhadap Gaza.

Monitorday.com – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah bertindak tegas terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat. Ia bahkan menegaskan agar ormas yang menunjukkan perilaku premanisme segera dibubarkan.

“Kami minta pemerintah menindak tegas ormas-ormas yang mengganggu ketertiban, apalagi yang meresahkan masyarakat. Evaluasi juga perlu dilakukan terhadap ormas-ormas yang berbau premanisme,” ujar Puan saat memberikan keterangan pers usai bertemu Perdana Menteri China, Li Qiang, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (25/5/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan Puan menanggapi kasus pendudukan lahan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) oleh ormas di Kelurahan Pondok Betung, Tangerang Selatan, Banten.

“Kalau memang sudah berbau premanisme, ya segera bubarkan. Jangan sampai negara ini kalah oleh aksi-aksi seperti itu,” tegasnya.

BMKG sebelumnya melaporkan adanya pendudukan sepihak atas lahan negara seluas 127.780 meter persegi oleh ormas kepada Polda Metro Jaya. Laporan itu tertuang dalam surat bernomor e.T/PL.04.00/001/KB/V/2025 yang berisi permintaan bantuan pengamanan terhadap aset negara tersebut.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG, Akhmad Taufan Maulana, menyebut gangguan keamanan di lahan itu sudah berlangsung hampir dua tahun dan menghambat rencana pembangunan Gedung Arsip BMKG.

Menindaklanjuti laporan tersebut, aparat Polda Metro Jaya pada Sabtu (24/5) membongkar bangunan diduga milik ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya di lahan BMKG tersebut. Polisi juga menangkap 17 orang yang diduga terlibat dalam penguasaan lahan ilegal.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi, menyatakan proses hukum terhadap para tersangka sedang berjalan. “Kami amankan 17 orang terkait kasus ini, dan akan terus mendalami kemungkinan adanya pelanggaran hukum lain,” ujarnya.

Puan menegaskan, pendudukan terhadap aset negara tidak bisa ditoleransi dan meminta aparat penegak hukum bertindak tegas tanpa kompromi.

Monitorday.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-46 ASEAN yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia. Presiden Prabowo beserta rombongan terbatas lepas landas melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta menuju Bandar Udara Tentera Udara Diraja Malaysia Subang, Minggu (25/05/2025) sekitar pukul 16.30 WIB.

Keberangkatan Presiden menuju Malaysia dilepas oleh Pangdam Jaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto, Pangkoopsud I Marsma TNI Muzafar, serta Danlanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI Erwin Sugiandi.

Pada rangkaian konferensi tersebut, Presiden akan menghadiri sejumlah pertemuan mulai dari sesi plenary, sesi retreat, hingga sesi pertemuan dengan perwakilan parlemen ASEAN, kepemudaan, dan bisnis. Bersama para pemimpin ASEAN, Presiden Prabowo akan membahas sejumlah isu strategis di kawasan.

“Di Kuala Lumpur, Presiden juga diagendakan menghadiri KTT ke-16 BIMP-EAGA, KTT ke-2 ASEAN-GCC, KTT ASEAN-GCC-China, dan KTT ke-16 IMT-GT. Pertemuan-pertemuan ini diharapkan menjadi salah satu momentum penting dalam upaya memperkuat peran sentral ASEAN di tengah dinamika global,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana dalam keterangan tertulisnya.

Kehadiran Presiden Prabowo pada rangkaian KTT ke-46 ASEAN menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama dan menjaga stabilitas di kawasan ASEAN. Konferensi ini juga diharapkan mempererat hubungan kerja sama Indonesia dengan negara ASEAN.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan menuju Malaysia yakni Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Monitorday.com – Kondisi mahasiswa saat ini tengah menjadi sorotan tajam. Minimnya inisiatif, respons lambat terhadap tantangan, serta ketidakmampuan membangun relasi menunjukkan adanya krisis karakter di kalangan akademisi muda.

Fenomena ini tidak hanya menghambat pertumbuhan pribadi mereka, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi kualitas generasi pemimpin masa depan.

“Banyak mahasiswa sekarang hanya menunggu perintah, bukan bertindak. Mereka tidak terbiasa mengambil risiko, apalagi menciptakan solusi,” tegas Dr. Indri Wahyuni, pakar pendidikan dari Universitas Negeri Yogyakarta.

Menurutnya, pola pikir konsumtif dan mental ‘instan’ yang ditanam sejak dini menjadi penyebab utama. Mahasiswa terlalu bergantung pada sistem akademik konvensional tanpa mau melampaui batas kurikulum. Setiap kali ada kegiatan, mereka lebih memilih meminta bantuan daripada menciptakan karya inovatif yang melatih jiwa kewirausahaan dan kepemimpinan.

Fakta ini tampak mencolok dalam sejumlah program pengembangan kapasitas mahasiswa. Dalam sebuah proyek pengabdian masyarakat yang dilakukan di kampus-kampus Jawa Tengah, hanya 12% mahasiswa yang mengambil peran aktif sebagai pemrakarsa ide. Sisanya hanya menjadi pelaksana pasif atau bahkan sekadar hadir tanpa kontribusi signifikan.

“Ketika mahasiswa dihadapkan pada proyek nyata, di situlah daya tahan banting mereka diuji. Tapi sayangnya, banyak yang tumbang hanya karena tidak siap menghadapi tekanan,” ujar Rizky Ramadhan, pelatih kepemimpinan di komunitas Youth Project Builder.

Ia menambahkan, kesuksesan tidak hanya dibentuk oleh indeks prestasi akademik, tetapi oleh keberanian mengambil inisiatif, membangun jejaring strategis, dan menjawab tantangan dengan solusi nyata.

Dalam konteks ini, solusi tidak bisa hanya diserahkan pada sistem pendidikan. Perlu pendekatan yang lebih menyentuh ranah karakter, antara lain:

1. Wajibkan Proyek Nyata: Kampus harus merancang tugas kuliah berbasis proyek lapangan, bukan sekadar laporan.
2. Magang Inovatif: Mahasiswa didorong magang di start-up atau sektor kreatif, bukan hanya lembaga birokratis.
3. Program Mentoring: Pendampingan dari alumni dan pelaku industri harus diperluas agar mahasiswa mendapat teladan konkret.
4. Kompetisi Karya Mandiri: Adakan lomba yang mengharuskan mahasiswa menciptakan produk, bukan hanya proposal.
5. Reorientasi Organisasi Mahasiswa: OSIS dan BEM perlu dirombak menjadi inkubator kepemimpinan dan kewirausahaan.

Krisis inisiatif ini tidak bisa dibiarkan. Jika mahasiswa terus dimanja dengan sistem yang tidak menantang, maka bukan hanya mereka yang gagal, bangsa ini pun kehilangan motor penggeraknya.

Monitorday.com – Konten kreator anak-anak asal AS, Ms Rachel, menyerukan kepada pemimpin dunia untuk bertindak atas krisis di Gaza.

Ia mengutip laporan PBB bahwa 14.000 bayi bisa meninggal kelaparan dalam 48 jam jika blokade Israel tidak dihentikan.

Melalui Instagram, Ms Rachel memohon agar semua orang angkat suara demi keselamatan bayi-bayi tersebut.

Ia menggambarkan penderitaan bayi Gaza sebagai sesuatu yang tidak bisa diabaikan jika kita memiliki rasa cinta terhadap anak-anak.

Menurutnya, tidak ada alasan yang lebih besar dari nilai kemanusiaan untuk diam terhadap tragedi ini.

Ms Rachel menekankan bahwa merawat dan melindungi anak-anak adalah tanggung jawab kolektif seluruh masyarakat dunia.

Konten kreator ini memiliki lebih dari 14 juta pengikut di YouTube dan dikenal melalui video edukasi anak.

Dalam wawancara dengan Mehdi Hasan, ia menyatakan bahwa diam terhadap penderitaan anak-anak Gaza adalah hal yang tidak bermoral.

Ia menilai bahwa tidak menyuarakan dukungan bagi anak-anak Gaza seharusnya menjadi hal yang kontroversial.

Seruannya muncul menyusul peringatan dari kepala badan kemanusiaan PBB, Tom Fletcher.

Fletcher menyatakan bahwa tanpa bantuan segera, 14.000 bayi bisa meninggal dalam dua hari.

Israel menutup seluruh jalur penyeberangan Gaza sejak 2 Maret, menghentikan pasokan makanan dan bantuan.

Kebijakan penutupan itu memperparah krisis kemanusiaan di Gaza yang sudah berlangsung lama.

Pada hari Senin, Israel akhirnya mengizinkan masuknya bantuan, namun dalam jumlah yang sangat terbatas.

PBB menggambarkan bantuan yang masuk sebagai “setetes air di lautan” karena jumlahnya tidak memadai.

Ms Rachel menyerukan empati dan tindakan nyata, bukan sekadar simpati kosong terhadap anak-anak yang menderita.

Ia mengajak semua orang, terutama pemimpin dunia, untuk tidak berpaling dari penderitaan anak-anak tak berdosa.

Kampanye Ms Rachel menuai dukungan luas dari warganet dan komunitas aktivis anak.

Banyak yang memuji keberaniannya menyuarakan isu kemanusiaan secara terbuka meski menghadapi risiko kontroversi.

Seruan ini menegaskan bahwa suara kemanusiaan bisa datang dari mana saja, termasuk dari dunia pendidikan anak.