Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.

Penunjukan ini dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2025, yang ditandatangani pada 3 Januari 2025.

Berdasarkan Keppres tersebut, Bahlil akan memimpin Satgas yang bertujuan mempercepat hilirisasi dan meningkatkan ketahanan energi nasional. Dalam menjalankan tugasnya, ia akan didampingi enam wakil ketua, yaitu:

• Roslan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi
• Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang
• Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian
• Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan
• Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan
• Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara

Selain itu, Satgas ini juga memiliki satu sekretaris, yaitu Ahmad Erani Yustika.

Presiden Prabowo menetapkan dua misi besar untuk Satgas ini. Pertama, mempercepat hilirisasi di sektor mineral, batubara, minyak dan gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan guna meningkatkan nilai tambah ekonomi di dalam negeri.

Kedua, mempercepat ketahanan energi nasional dengan memastikan ketersediaan energi yang berasal dari sumber minyak, gas bumi, batubara, serta energi baru dan terbarukan.

Keppres Nomor 1 Tahun 2025 merinci delapan tugas utama Satgas, antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi perumusan kebijakan dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
2. Menetapkan standar prioritas kegiatan usaha serta penerimaan negara.
3. Mengidentifikasi wilayah dengan potensi percepatan hilirisasi dan ketahanan energi.
4. Merekomendasikan penyesuaian tata ruang darat dan laut.
5. Menentukan proyek strategis yang dapat dibiayai oleh lembaga keuangan atau APBN.
6. Memecahkan hambatan (debottlenecking) yang menghambat hilirisasi.
7. Mempercepat penyelesaian hukum terkait proyek hilirisasi.
8. Memberikan rekomendasi administratif kepada pejabat yang menghambat percepatan hilirisasi.

Presiden Prabowo menunjukkan perhatian besar terhadap hilirisasi industri. Dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 23 Oktober 2024, ia meminta jajaran kabinetnya untuk segera merumuskan langkah-langkah konkret.

“Dua puluh enam komoditas yang vital harus dihilirisasi segera. Susun daftar, cari dana, dan mulai dengan waktu sesingkat-singkatnya,” tegasnya.

Satgas ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak bagi percepatan hilirisasi dan ketahanan energi, sejalan dengan visi besar pemerintahan Prabowo untuk mewujudkan kemandirian ekonomi Indonesia.