Monitorday.com – Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa negaranya akan secara resmi mengakui Negara Palestina dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dijadwalkan berlangsung pada September 2025.
Keputusan ini dinilai sebagai langkah strategis yang dapat memicu gelombang dukungan internasional terhadap pengakuan kedaulatan Palestina di tengah krisis kemanusiaan yang kian parah di Gaza.
Pengumuman tersebut disampaikan Macron pada Kamis (24/7), menjelang pertemuan internasional di New York awal pekan depan, yang akan membahas implementasi solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina. Prancis dijadwalkan menjadi tuan rumah bersama dalam forum tingkat tinggi mengenai isu Palestina menjelang Sidang Umum PBB.
“Ide dasarnya adalah menggunakan waktu sebulan lebih ini untuk menggalang dukungan negara lain demi pengakuan bersama di PBB,” ujar Amelie Ferey dari Institut Hubungan Internasional Prancis.
Langkah Macron disebut muncul sebagai respons terhadap agresi Israel di Jalur Gaza sejak Oktober 2023, yang telah menewaskan hampir 60.000 warga Palestina. Banyak negara, termasuk sejumlah sekutu Barat, mulai mengecam keras tindakan militer Israel yang dianggap berlebihan dan menargetkan warga sipil.
Menurut mantan Duta Besar Prancis untuk Israel, Gerard Araud, keputusan Macron mungkin didorong oleh urgensi situasi kemanusiaan yang kian memburuk, terutama krisis kelaparan yang mengancam jutaan warga Gaza.
“Mungkin rasa urgensi yang mendorong Presiden untuk bertindak sendiri,” ujarnya dikutip dari CNA.
Selain alasan kemanusiaan, faktor domestik turut memengaruhi. Prancis memiliki komunitas Muslim terbesar di Uni Eropa dan komunitas Yahudi terbesar di luar Israel dan AS, yang membuat tensi politik dalam negeri kerap meningkat saat konflik Timur Tengah memanas.
Macron sebelumnya mendorong agar pengakuan Palestina dilakukan secara terkoordinasi, idealnya bersamaan dengan normalisasi hubungan Arab Saudi–Israel. Namun, dengan jalan buntu diplomatik yang terus berlangsung, ia memutuskan untuk mengambil inisiatif secara sepihak.
Negara-negara seperti Inggris dan Kanada disebut-sebut sebagai kandidat potensial yang mungkin mengikuti langkah Prancis. Pada awal pekan ini, ketiganya termasuk dalam 25 negara yang menyerukan penghentian perang di Gaza.
Namun, langkah menuju pengakuan bersama tidak mudah. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menghadapi tekanan internal dari Partai Buruh, tetapi juga harus berhati-hati agar tidak merusak hubungan dengan Amerika Serikat, terlebih menjelang kunjungan Presiden Donald Trump ke Skotlandia untuk pembicaraan dagang.
Meski Prancis tidak memiliki pengaruh militer langsung di kawasan, negara itu berharap dapat memainkan peran penting dalam diplomasi pasca-perang bersama Arab Saudi. Rencana kerja sama kedua negara mencakup:
Isolasi dan perlucutan senjata kelompok Hamas
Pemilu Palestina yang dijadwalkan pada 2026
Pembentukan pemerintahan teknokrat
Pengiriman pasukan penjaga perdamaian PBB, termasuk dari Mesir
Namun, beberapa analis mempertanyakan realisme dari ambisi tersebut.
“Semuanya masih jauh dari kenyataan,” ujar Camille Lons dari Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa.
Pemerintah Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu masih menunjukkan penolakan keras terhadap konsep negara Palestina. Sementara itu, perluasan pemukiman Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur terus berlanjut, menambah kompleksitas pembagian wilayah secara adil di masa depan.
Dengan keputusan ini, Prancis mengambil posisi tegas yang jarang diambil oleh negara-negara Barat dalam konflik Israel-Palestina. Meski menuai kritik, termasuk dari sekutu utama seperti Amerika Serikat, langkah Macron dapat membuka jalan bagi diplomasi internasional baru yang lebih progresif.
Apakah ini akan menjadi titik balik bagi pengakuan global terhadap Palestina? Dunia menanti jawaban di Sidang Umum PBB September mendatang.