Monitorday.com, – Pada Jumat (23/2/2024), Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja untuk meninjau stok pangan dan bantuan pangan (banpang) beras di Gudang Perum Bulog Paceda, Bitung, Sulawesi Utara. Kepala Negara bersama Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi turut hadir dalam kunjungan ini untuk memastikan stok aman dan kelancaran program banpang.
Presiden Jokowi menyapa 1.003 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan menegaskan kelanjutan program bantuan pangan beras. Di sela-sela kunjungan, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi memberikan penjelasan terkait harga beras yang bergejolak akibat disparitas antara produksi dan konsumsi beras nasional yang terus mengalami defisit dalam 8 bulan terakhir.
Arief Prasetyo Adi menjelaskan bahwa harga beras dipengaruhi oleh harga gabah, di mana kenaikan harga gabah akan berdampak pada kenaikan harga beras. Meskipun Indonesia masih memiliki surplus produksi beras sebesar 340 ribu ton pada tahun 2023, namun dalam 8 bulan terakhir, produksi versus konsumsi beras mengalami defisit sebesar 2,8 juta ton.
Terkait dengan indeks harga beras dunia, laporan terbaru dari FAO (The Food and Agriculture Organization) mencatat kenaikan indeks harga beras dunia sebesar 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai angka tertinggi dalam 4 tahun terakhir.
Arief Prasetyo Adi juga menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan importasi beras untuk memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan melakukan stabilisasi harga beras di pasar. Selain itu, pem
Perintah juga telah mempersiapkan langkah-langkah untuk memastikan ketersediaan beras yang cukup, termasuk melalui koordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk peningkatan produksi beras.
Kunjungan ini juga menjadi momentum untuk memastikan bahwa pemerintah telah melakukan langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi fluktuasi harga beras, serta memastikan ketersediaan beras yang cukup bagi masyarakat. Turut hadir dalam kunjungan ini antara lain Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan sejumlah pejabat terkait.
- * Sumber Badan Pangan Nasional