Monitorday.com – Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan ucapan selamat Idulfitri 1447 Hijriah kepada umat Muslim di Rusia, sekaligus menegaskan peran penting mereka dalam pembangunan negara.

Dalam pesan resminya yang dilansir dari RT News, Ahad (22/3), Putin menggambarkan Idulfitri bukan sekadar perayaan keagamaan, tetapi juga momen yang sarat nilai kemanusiaan.

Ia menyebut, “Idulfitri sebagai momentum yang sarat dengan nilai-nilai luhur seperti kemurahan hati, kasih sayang, dan peningkatan kualitas moral umat.”

Menurutnya, perayaan ini punya makna lebih luas karena mampu memperkuat hubungan sosial di tengah masyarakat Rusia yang beragam.

Putin juga memberikan apresiasi kepada umat Muslim yang dinilai konsisten menjaga tradisi spiritual dan sejarah leluhur. Ia mencatat, suasana Idulfitri dirayakan secara luas—baik di lingkungan keluarga maupun komunitas—yang pada akhirnya memperkuat kohesi sosial bangsa.

Tak hanya itu, ia menyoroti aktivitas positif selama Ramadan. Mulai dari kegiatan amal, budaya, pendidikan, hingga program untuk anak-anak. Baginya, hal ini menunjukkan peran nyata umat Islam dalam memperkuat keluarga sekaligus membina generasi muda.

Putin juga mengapresiasi organisasi-organisasi Muslim yang aktif membangun dialog dengan pemerintah dan masyarakat. Ia menegaskan bahwa keterlibatan mereka dalam berbagai inisiatif—baik patriotik, kemanusiaan, maupun pendidikan—telah memberi kontribusi penting bagi stabilitas Rusia.

Di akhir pesannya, Putin menyampaikan penghormatan kepada umat Muslim yang turut berjuang untuk negara dan mendukung keluarga para pahlawan.

Ia pun berharap seluruh Muslim di Rusia selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan kebaikan.
Diketahui, umat Islam di Rusia merayakan Idulfitri tahun ini pada 20 Maret 2026, menandai berakhirnya bulan suci Ramadan.

Monitorday.com – Harga minyak dunia kembali melonjak tajam dalam beberapa hari terakhir, didorong oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang memicu kekhawatiran serius terhadap pasokan energi global.

Berdasarkan laporan terbaru, harga minyak mentah jenis Brent mendekati level 119 dolar AS per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) telah menembus angka 100 dolar AS per barel. Lonjakan ini terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan Teluk yang berdampak langsung pada distribusi energi dunia. 

Kenaikan harga tersebut dipicu oleh gangguan produksi dan distribusi minyak di sejumlah negara penghasil utama seperti Arab Saudi, Irak, dan kawasan Teluk lainnya. Serangan terhadap infrastruktur energi, termasuk ladang gas dan fasilitas industri, memperparah kondisi pasokan yang sudah ketat. 

Selain itu, jalur strategis Selat Hormuz—yang menjadi lintasan sekitar 20 persen pasokan minyak dunia—berada dalam ancaman gangguan serius. Kondisi ini membuat pasar energi global sangat sensitif terhadap perkembangan geopolitik dan mendorong harga terus merangkak naik. 

Para analis menyebut situasi ini sebagai “badai sempurna”, di mana kombinasi konflik, penurunan produksi, dan terganggunya distribusi menciptakan tekanan besar terhadap harga minyak dunia. Bahkan, beberapa negara telah mempertimbangkan penggunaan cadangan strategis untuk menstabilkan pasar energi global. 

Lonjakan harga minyak ini berpotensi berdampak luas, mulai dari peningkatan biaya transportasi hingga risiko inflasi global. Negara-negara yang sangat bergantung pada impor energi dipastikan akan merasakan tekanan paling besar, termasuk Indonesia.

Indonesia hingga saat ini belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan minyaknya secara mandiri. Salah satu penyebab utama adalah menurunnya produksi minyak dalam negeri akibat banyaknya sumur tua dan minimnya eksplorasi baru dalam beberapa dekade terakhir. Di sisi lain, konsumsi energi terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk.

Ketergantungan pada impor juga diperparah oleh keterbatasan teknologi dan investasi di sektor hulu migas. Banyak blok migas potensial belum tergarap optimal, sementara proses eksplorasi membutuhkan biaya besar serta risiko tinggi. Hal ini membuat produksi nasional tidak mampu mengejar kebutuhan domestik.

Selain itu, infrastruktur kilang minyak di Indonesia masih terbatas dan sebagian besar sudah berusia tua. Akibatnya, kapasitas pengolahan minyak mentah menjadi bahan bakar belum maksimal, sehingga Indonesia harus mengimpor tidak hanya minyak mentah tetapi juga produk BBM jadi.

Faktor kebijakan juga turut berpengaruh. Ketidakpastian regulasi dan iklim investasi yang belum sepenuhnya kompetitif membuat investor global cenderung berhati-hati untuk menanamkan modal di sektor energi Indonesia.

Kondisi ini menjadikan Indonesia sangat rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia. Ketika harga global melonjak seperti saat ini, beban subsidi energi meningkat dan berpotensi menekan anggaran negara.

Kenaikan harga ini terjadi akibat meningkatnya risiko gangguan produksi di kawasan Teluk, termasuk ancaman terhadap fasilitas energi dan jalur distribusi strategis seperti Selat Hormuz. Jalur ini diketahui menjadi lintasan utama bagi sekitar 20 persen pasokan minyak dunia, sehingga setiap eskalasi konflik langsung memicu kepanikan pasar.

Analis energi global menilai kondisi saat ini sebagai kombinasi krisis yang kompleks, di mana faktor geopolitik, penurunan produksi, dan distribusi yang terganggu bersatu mendorong harga minyak ke level tinggi. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara produsen, tetapi juga negara importir, termasuk Indonesia.

Indonesia menjadi salah satu negara yang cukup rentan terhadap fluktuasi harga minyak global karena belum mampu mencapai kemandirian energi, khususnya di sektor minyak dan gas. Hingga saat ini, kebutuhan minyak dalam negeri masih jauh lebih besar dibandingkan produksi nasional.

Salah satu penyebab utama adalah penurunan produksi minyak dalam negeri secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Banyak ladang minyak di Indonesia telah memasuki fase tua (mature fields), sehingga produksinya terus menurun secara alami. Upaya eksplorasi untuk menemukan cadangan baru juga belum menunjukkan hasil signifikan dalam skala besar.

Di sisi lain, konsumsi energi nasional terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan ekspansi industri. Ketimpangan antara produksi dan konsumsi inilah yang membuat Indonesia bergantung pada impor minyak mentah maupun bahan bakar jadi.

Selain faktor teknis, keterbatasan investasi menjadi kendala serius. Sektor hulu migas membutuhkan modal besar dan teknologi tinggi, sementara iklim investasi di Indonesia dinilai belum sepenuhnya kompetitif. Regulasi yang kerap berubah, proses perizinan yang panjang, serta ketidakpastian kebijakan menjadi pertimbangan bagi investor global.

Kemandirian energi Indonesia juga terhambat oleh infrastruktur yang belum memadai. Kilang minyak yang ada saat ini sebagian besar merupakan fasilitas lama dengan kapasitas terbatas. Akibatnya, Indonesia tidak hanya mengimpor minyak mentah, tetapi juga produk BBM karena keterbatasan kemampuan pengolahan dalam negeri.

Lebih jauh, ketergantungan terhadap energi fosil masih sangat tinggi. Transisi menuju energi terbarukan berjalan relatif lambat akibat berbagai kendala, mulai dari pembiayaan, teknologi, hingga kesiapan ekosistem industri. Padahal, diversifikasi energi merupakan kunci utama untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah tata kelola energi yang belum optimal. Koordinasi antar sektor, perencanaan jangka panjang, serta konsistensi kebijakan masih menjadi tantangan. Tanpa pembenahan menyeluruh, upaya mencapai kemandirian energi akan sulit terealisasi.

Kondisi ini membuat Indonesia sangat sensitif terhadap gejolak harga minyak dunia. Ketika harga global melonjak, beban subsidi energi meningkat dan berdampak langsung pada anggaran negara serta daya beli masyarakat.

Dengan tren harga minyak yang diperkirakan masih tinggi dalam waktu dekat, situasi ini menjadi peringatan bagi pemerintah untuk mempercepat reformasi sektor energi. Peningkatan produksi domestik, perbaikan iklim investasi, pembangunan infrastruktur kilang, serta percepatan transisi energi menjadi langkah strategis yang tidak bisa ditunda jika Indonesia ingin benar-benar lepas dari ketergantungan energi impor.

Monitorday.com– Perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan generatif (GenAI) dalam sistem pendidikan global memunculkan kekhawatiran serius terkait ketimpangan pengetahuan. Studi berjudul Generative AI and digital neocolonialism in global education: Towards an equitable framework menyoroti bagaimana teknologi ini tidak hanya menjadi alat bantu pembelajaran, tetapi juga berpotensi memperkuat dominasi epistemik Barat serta meminggirkan perspektif dari negara-negara Global South.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif kritis-konstruktif dengan menguji model AI seperti ChatGPT-4 Turbo dan Gemini 1.5 melalui teknik zero-shot prompting. Uji coba dilakukan dalam berbagai konteks geografis, baik di Global North maupun Global South, untuk melihat bagaimana respons AI mencerminkan bias tertentu. Menurut studi yang dikutip sebagai sumber, hasil analisis menunjukkan adanya pola yang mengarah pada praktik neokolonialisme digital.

Dalam temuan utamanya, peneliti mengidentifikasi enam dimensi yang memperkuat dominasi Barat dalam penggunaan GenAI di pendidikan. Dimensi tersebut meliputi ideologi kurikulum Barat, imperialisme budaya, kontrol pedagogis, marginalisasi bahasa lokal, kurangnya representasi ras dan etnis non-Barat, serta ketimpangan akses teknologi. Salah satu contoh konkret adalah ketika model AI memberikan jawaban yang menyamakan musim di Amerika Serikat dan Ghana, mencerminkan asumsi iklim berbasis Barat yang tidak sesuai dengan realitas lokal.

Selain itu, studi juga menemukan bahwa output GenAI kerap menggunakan referensi visual dan sumber pembelajaran yang berpusat pada Barat. Dukungan terhadap bahasa lokal dan pengetahuan Indigenous juga masih terbatas. Bahkan dari sisi ekonomi, model berbasis langganan dinilai memperparah ketimpangan, karena institusi pendidikan di negara berkembang harus menanggung biaya yang relatif lebih tinggi akibat perbedaan nilai mata uang.

Sebagai solusi, penelitian ini menawarkan dua jalur utama untuk menciptakan penggunaan GenAI yang lebih adil. Jalur pertama berfokus pada desain teknologi, dengan mendorong pendekatan desain yang membebaskan, partisipasi lokal, serta kedaulatan data. Jalur kedua menyasar aspek pedagogi, yakni dengan mengembangkan model prompt engineering berbasis manusia yang memungkinkan pendidik mengkritisi dan menyesuaikan output AI sesuai konteks lokal.

Dengan demikian, menurut studi berjudul Generative AI and digital neocolonialism in global education: Towards an equitable framework yang dikutip sebagai sumber, GenAI tidak seharusnya diposisikan sekadar sebagai alat teknologi, melainkan sebagai ruang etis yang harus dikelola secara inklusif dan responsif terhadap keragaman budaya global. Upaya ini dinilai penting agar transformasi digital dalam pendidikan tidak justru memperdalam ketimpangan yang sudah ada.

Monitorday.com– Pelaksanaan uji coba Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk tingkat SD dan SMP masih menghadapi sejumlah kendala teknis di berbagai daerah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengungkapkan bahwa gangguan seperti pemadaman listrik dan lambatnya akses sistem menjadi hambatan utama, terutama di wilayah terpencil seperti Nusa Tenggara Timur.

Menurut Mu’ti, kendala tersebut terjadi karena pelaksanaan TKA saat ini masih dalam tahap uji coba atau try-out. Ia menjelaskan bahwa fase ini bertujuan untuk mengukur kesiapan sistem sebelum diterapkan secara nasional. Pernyataan itu disampaikan saat ditemui di Pondok Cabe, Tangerang Selatan, pada Selasa, 17 Maret 2026.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa salah satu persoalan utama adalah sistem yang melambat saat diakses secara bersamaan oleh banyak peserta. Hal ini menjadi evaluasi penting untuk menentukan skema pelaksanaan ke depan, termasuk kemungkinan pembagian sesi atau shift ujian guna menghindari overload sistem.

Selain masalah jaringan, gangguan listrik juga sempat terjadi saat gladi bersih di NTT. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah menyiapkan mekanisme ujian susulan bagi siswa yang terdampak. Menurut Mu’ti, kebijakan ini juga berlaku bagi peserta yang berhalangan hadir karena sakit atau alasan lainnya, sehingga tidak perlu mengulang ujian dari awal.

Dalam upaya memperkuat infrastruktur, Kementerian bekerja sama dengan berbagai pihak seperti PLN dan Telkom untuk memastikan kestabilan listrik dan jaringan internet. Bahkan, untuk sekolah yang belum memiliki akses internet memadai, pemerintah menyediakan dukungan teknologi seperti Starlink.

Mu’ti menegaskan bahwa seluruh kendala yang muncul selama masa uji coba telah didata secara sistematis. Menurut Kementerian Pendidikan, hasil evaluasi ini akan menjadi dasar perbaikan agar pelaksanaan TKA secara penuh nantinya dapat berjalan lancar dan merata di seluruh Indonesia.

Monitorday.com–Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk mengembangkan industri otomotif dalam negeri dengan rencana pendirian pabrik mobil dan motor listrik. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia sebagai pasar bagi produk-produk otomotif asing.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam sebuah diskusi bersama jurnalis dan para pakar di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Rencana ini didasari pada visi untuk menjadikan Indonesia lebih dari sekadar konsumen, melainkan produsen utama dalam sektor kendaraan.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan, “Saya akan buka pabrik mobil. Kenapa kita harus menjadi pasar mobil orang lain?”

Selama ini, Indonesia dinilai lebih banyak berperan sebagai basis produksi merek-merek asing dari negara seperti Korea Selatan dan Jepang. Padahal, Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) melimpah, seperti timah, bauksit, dan alumina yang merupakan bahan dasar aluminium, yang esensial untuk mendukung industri otomotif. Namun, fasilitas pengolahan yang terbatas menyebabkan bahan mentah tersebut justru banyak diekspor.

Ia menambahkan, “Kita punya sumber alam untuk bikin mobil tapi dia (Korea Selatan) sudah puluhan tahun lebih dulu dari kita bikin mobil.”

Inisiatif ini menggarisbawahi upaya pemerintah untuk mendorong kemandirian industri dan memanfaatkan potensi sumber daya alam domestik secara optimal. Tujuannya adalah untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri dan memperkuat posisi Indonesia di kancah industri otomotif global.

Monitorday.Com – Perusahaan teknologi asal AS, Nvidia, akhirnya mendapatkan lampu hijau dari pemerintah China untuk menjual chip kecerdasan artifisial (AI) andalannya. Selain itu, Nvidia juga tengah menyiapkan versi chip AI Groq yang bisa dipasarkan khusus untuk pasar China.

Dilansir dari Cyprus Mail, persetujuan ini menjadi terobosan penting setelah sebelumnya pengiriman chip H200 sempat terhambat oleh ketegangan regulasi antara Amerika Serikat dan China. Chip H200 sendiri merupakan salah satu produk AI paling kuat milik Nvidia dan sebelumnya menyumbang sekitar 13 persen pendapatan perusahaan dari pasar China. 

Meski permintaan dari perusahaan China sangat tinggi dan izin ekspor dari AS sudah diberikan, hambatan utama justru datang dari kehati-hatian Beijing dalam membuka impor chip tersebut. 

CEO Nvidia, Jensen Huang, menyebut perusahaan kini sudah mendapatkan izin untuk banyak pelanggan di China dan mulai menerima pesanan.

“Our supply ⁠chain is getting fired up,” ujar Huang dalam konferensi pers.

Sebelumnya, Nvidia sempat menghentikan produksi chip ini akibat tekanan regulasi dari kedua negara. Namun kini, dengan izin yang mulai terbuka, rantai pasok kembali diaktifkan dan produksi dilanjutkan. 

Meski demikian, belum semua pihak memastikan apakah persetujuan penuh dari pemerintah China telah final. Sumber dari perusahaan China menyebut Nvidia telah memberi sinyal bahwa pemesanan sudah bisa dilakukan.

Dalam dokumen resmi ke US Securities and Exchange Commission, Nvidia juga mengungkapkan bahwa pemerintah AS telah memberikan lisensi sejak Februari untuk pengiriman terbatas chip H200 ke pelanggan tertentu di China. 

Sebelumnya, sejumlah raksasa teknologi China seperti ByteDance, Tencent, dan Alibaba disebut telah mendapat persetujuan awal untuk mengimpor chip tersebut. 

Komentar optimistis Huang tentang perkembangan AI di China juga berdampak pada pasar. Ia bahkan menyebut teknologi OpenClaw sebagai “definitely ⁠the next ChatGPT.”

Siapkan Chip Baru untuk China

Tak hanya H200, Nvidia juga tengah menyiapkan versi chip AI Groq untuk pasar China. Chip ini akan digunakan untuk kebutuhan inference, yaitu saat AI menjawab pertanyaan, menulis kode, atau menjalankan tugas pengguna.

Dalam pengembangan terbaru, Nvidia berencana mengombinasikan chip Groq dengan chip generasi berikutnya, Vera Rubin—yang tidak dapat dijual di China.

Meski Nvidia masih mendominasi pasar pelatihan AI, persaingan di sektor inference semakin ketat. Perusahaan China seperti Baidu bahkan telah mengembangkan chip mereka sendiri.

Menariknya, chip Groq yang disiapkan untuk China bukan versi “turunan” atau downgrade, melainkan varian yang bisa disesuaikan dengan berbagai sistem. Produk ini diperkirakan mulai tersedia pada Mei mendatang. 

Hingga saat ini, Nvidia belum memberikan komentar resmi terkait perkembangan tersebut.

Monitorday.Com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah berjanji, apalagi berkomitmen, untuk menyumbang sebesar 1 miliar dolar AS (sekitar Rp17 triliun) kepada Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Penegasan ini disampaikan Prabowo untuk meluruskan berbagai spekulasi yang beredar.

“Jadi, kita tidak pernah mengatakan bahwa kita mau ikut iuran 1 miliar dolar,” ujar Prabowo dalam sebuah wawancara, sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Menurut Prabowo, sejak awal Indonesia memang tidak pernah menyampaikan komitmen finansial apa pun terkait keikutsertaan dalam inisiatif tersebut. Hal ini juga terlihat dari posisi Indonesia yang tidak termasuk dalam pertemuan para penyumbang awal (founding donors).

“Tidak, tidak pernah. Dalam pertemuan di Washington pada 19 Februari lalu, itu adalah pertemuan founding donors. Mereka masing-masing menyumbang, mungkin ada yang lebih besar, tetapi Indonesia tidak ada di situ. Karena sejak awal, saat ditanya, saya tidak berkomitmen soal uang sama sekali,” tegas Prabowo.

Meski begitu, Indonesia tetap membuka ruang untuk berkontribusi—namun bukan dalam bentuk dana. Prabowo menekankan bahwa Indonesia lebih memilih peran yang sesuai dengan tradisi kontribusinya, yakni melalui pengiriman pasukan perdamaian.

“Kita menyatakan siap mengirim pasukan perdamaian sesuai kebutuhan,” katanya.

Lebih lanjut, pemerintah juga tidak menutup kemungkinan untuk ikut terlibat dalam tahap rekonstruksi Gaza, jika situasi memungkinkan, terutama jika gencatan senjata tercapai dan proses pembangunan kembali dimulai.

“Kalau gencatan senjata berhasil dan pembangunan dimulai, bukan tidak mungkin Indonesia ikut serta. Kita punya Baznas, dan sebelumnya juga sudah membangun rumah sakit serta berbagai bantuan lainnya di sana,” jelasnya.

Namun demikian, Prabowo kembali menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada komitmen apa pun dari Indonesia terkait pembayaran iuran untuk menjadi anggota Dewan Perdamaian tersebut.

“Tidak ada komitmen sama sekali,” ucap Presiden.

Sebelumnya, laporan Bloomberg pada Minggu (18/1) menyebut bahwa dalam rancangan piagam Dewan Perdamaian, negara yang ingin menjadi anggota tetap diwajibkan menyumbang hingga 1 miliar dolar AS. Bahkan, negara yang memberikan kontribusi lebih besar berpotensi mendapatkan keanggotaan tanpa batas waktu.

Meski isu tersebut mencuat, pemerintah memastikan posisi Indonesia tetap jelas: berkontribusi pada perdamaian dunia, tanpa harus terikat pada komitmen finansial besar.

[domain_ca[ital} – Perbedaan penetapan Hari Raya Idul Fitri di Indonesia kembali terjadi tahun ini. Umat Islam merayakan Lebaran dalam tiga waktu berbeda—Kamis, Jumat, dan Sabtu. Fenomena ini memicu perdebatan publik, terutama di media sosial, yang kerap memandang perbedaan tersebut sebagai bentuk perpecahan.

Namun, para ulama menegaskan bahwa perbedaan ini justru merupakan bagian dari kekayaan tradisi keilmuan Islam, yang berakar pada konsep ijtihad.

Perbedaan penentuan Idul Fitri pada dasarnya bersumber dari tiga metode utama, yakni rukyat global, hisab, dan rukyat lokal. Masing-masing metode memiliki landasan dalil dan argumentasi yang kuat dalam khazanah fikih Islam.

Metode rukyat global berpegang pada prinsip bahwa jika hilal telah terlihat di suatu wilayah, maka hal tersebut berlaku bagi seluruh umat Islam di dunia. Pendekatan ini merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan umat Islam untuk berpuasa dan berbuka berdasarkan penglihatan hilal.

Sementara itu, metode hisab menggunakan pendekatan astronomi modern untuk menentukan posisi hilal secara presisi. Pendekatan ini dianut oleh Muhammadiyah melalui konsep wujudul hilal, yakni penetapan awal bulan ketika posisi bulan sudah berada di atas ufuk, tanpa harus menunggu pengamatan langsung.

Adapun metode rukyat lokal, yang digunakan pemerintah melalui sidang isbat dan diikuti oleh Nahdlatul Ulama, menetapkan awal bulan berdasarkan pengamatan hilal di wilayah Indonesia dengan kriteria tertentu. Jika hilal tidak terlihat, maka bulan digenapkan menjadi 30 hari.

Perbedaan metode ini bukanlah hal baru. Dalam sejarah Islam, perbedaan serupa telah terjadi sejak masa sahabat Nabi. Salah satu riwayat yang sering dijadikan rujukan adalah peristiwa yang melibatkan sahabat Ibnu Abbas dan Muawiyah.

Dalam hadis riwayat Imam Muslim, disebutkan bahwa penduduk Syam memulai puasa lebih awal setelah melihat hilal, sementara Ibnu Abbas di Madinah memilih untuk mengikuti rukyat lokal dan menyempurnakan bulan hingga 30 hari. Ketika ditanya mengapa tidak mengikuti hasil rukyat di Syam, Ibnu Abbas menjawab bahwa demikianlah yang diperintahkan Rasulullah.

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa perbedaan dalam penentuan awal bulan hijriah telah ada sejak generasi awal Islam dan diterima sebagai bagian dari ijtihad.

Pemerintah Indonesia sendiri menegaskan bahwa sidang isbat bertujuan untuk menetapkan, bukan memaksakan. Berbagai organisasi Islam turut dilibatkan dalam proses tersebut sebagai bagian dari musyawarah bersama.

Para ulama menyebut perbedaan ini sebagai “khilaf mu’tabar”, yakni perbedaan pendapat yang sah dan dapat ditoleransi. Karena itu, perbedaan hari raya seharusnya tidak menjadi alasan untuk memecah belah umat.

Sebaliknya, momentum Idul Fitri justru diharapkan menjadi ruang untuk memperkuat persatuan, saling memahami, dan menghormati perbedaan yang ada.

Di tengah keragaman metode dan pandangan, para ulama mengingatkan bahwa yang terpenting bukanlah menyeragamkan tanggal, melainkan menjaga ukhuwah dan kedewasaan dalam menyikapi perbedaan.

Monitordaycom – Presiden Prabowo Subianto menggelar acara silaturahmi Idulfitri di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu waktu setempat. Dalam kesempatan tersebut, Presiden ke-7 RI Joko Widodo hadir bersama istrinya Iriana Jokowi serta putra mereka, Kaesang Pangarep.

Kedatangan Joko Widodo disambut langsung oleh Prabowo di halaman Istana Merdeka. Keduanya kemudian berjalan berdampingan menuju ruang pertemuan untuk melanjutkan silaturahmi dalam suasana hangat dan penuh keakraban.

Di dalam ruangan, kedua tokoh bersama keluarga tampak berbincang santai. Nuansa Lebaran terasa kental dengan suguhan khas seperti kue kering dan aneka camilan tradisional yang tersaji di meja.

Prabowo turut didampingi putranya, Didit Hediprasetyo, dalam pertemuan tersebut. Acara berlangsung secara tertutup dan tidak dibuka untuk umum.

Selain Joko Widodo, Prabowo juga menerima kunjungan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono yang hadir bersama kedua putranya, Agus Harimurti Yudhoyono dan Edhie Baskoro Yudhoyono.

Sekretariat Presiden menyampaikan bahwa pertemuan para tokoh bangsa ini mencerminkan hubungan yang tetap terjaga dengan baik dalam suasana kekeluargaan.

“Gelar griya Idulfitri tahun ini menjadi ruang temu yang sarat makna untuk mempererat tali persaudaraan, merawat harmoni antarpemimpin, serta meneguhkan pesan bahwa persatuan adalah fondasi utama dalam perjalanan bangsa menuju masa depan,” demikian pernyataan resmi Sekretariat Presiden RI.

Monitorday.com – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Ankara menggelar silaturahmi Idul Fitri 1447 Hijriah di Wisma Duta Besar RI, Ankara, Jumat (20/3/2026). Kegiatan tersebut dihadiri lebih dari 600 warga negara Indonesia (WNI) yang terdiri dari mahasiswa, profesional, dan diaspora yang bermukim di berbagai wilayah Turki.

Perayaan Idul Fitri di Turki tahun ini jatuh pada Jumat (20/3/2026), satu hari lebih awal dibandingkan di Indonesia. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh KBRI Ankara untuk menghadirkan suasana kekeluargaan bagi WNI yang merayakan Lebaran jauh dari tanah air.

Antusiasme masyarakat terlihat tinggi. WNI tidak hanya datang dari Ankara dan sekitarnya, tetapi juga dari berbagai kota lain dengan jarak tempuh cukup jauh. Sejumlah warga tercatat datang dari Sakarya (sekitar 300 km), Bursa (380 km), Manisa (560 km), hingga Erzurum yang berjarak sekitar 800 km dari Ankara.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki, Achmad Rizal Purnama, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Idul Fitri tahun ini memiliki makna mendalam di tengah situasi global yang diwarnai berbagai konflik.

“Perayaan Idul Fitri di tengah situasi dunia yang dipenuhi konflik mengingatkan kita semua akan arti penting perdamaian,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Lebaran tidak hanya menjadi seremoni keagamaan, tetapi juga momentum untuk memperkuat kebersamaan dan kecintaan terhadap tanah air.

“Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di Turki, untuk terus menumbuhkan kepedulian dan solidaritas, baik antar sesama warga Indonesia maupun antar bangsa, serta bersama-sama berkontribusi bagi Indonesia yang lebih damai, adil, dan sejahtera,” tambahnya.

Selain dihadiri WNI, kegiatan tersebut juga dihadiri sejumlah perwakilan negara sahabat. Beberapa duta besar dari negara seperti Sri Lanka, Pakistan, Singapura, Filipina, Kamboja, Bangladesh, dan Brunei Darussalam turut hadir, bersama Kuasa Usaha Malaysia, sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan diplomatik.

Dalam acara tersebut, KBRI Ankara juga menyajikan berbagai hidangan khas Nusantara, seperti Opor Ayam dan Rendang. Sajian tersebut menjadi simbol kekayaan kuliner Indonesia yang telah dikenal luas di dunia internasional.

Melalui kegiatan ini, KBRI Ankara berharap nilai-nilai kebersamaan dan perdamaian terus terjaga di tengah masyarakat Indonesia di Turki. Perayaan ditutup dengan ucapan khas masyarakat Turki saat Lebaran, “Ramazan Bayramımız mübarek olsun,” yang berarti semoga Idul Fitri membawa keberkahan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi semua.