BAGI HAMDAN JUHANNIS, Guru Besar sekaligus Rektor UIN Alauddin Makassar, kantor polisi adalah tempat asing baginya. Sebagai seorang akademisi, ia mungkin tak pernah membayangkan harus datang ke sana. Namun, Kamis [20/12/2024], ia terpaksa melangkahkan kaki ke Mapolres Gowa. Bukan untuk mengurus SIM atau SKCK, tetapi untuk menghadiri konferensi pers yang berat: menjelaskan skandal yang melibatkan institusi yang ia pimpin.

Tatapannya tajam, penuh beban, dan alisnya sedikit berkerut saat ia berdiri di hadapan para wartawan. Dengan suara yang terdengar bergetar, ia berkata, “Saya hadir di sini selaku Rektor UIN Alauddin. Ini adalah bukti nyata dukungan kami terhadap polisi untuk mengungkap kasus ini sampai ke akar-akarnya.” Hamdan menarik napas panjang beberapa kali, mencoba menenangkan gejolak emosi di tengah situasi yang berat.

Rasa malu semakin membuncah saat terungkap bahwa salah satu pelaku utama sindikat uang palsu ini adalah Kepala Perpustakaan UIN Alauddin, Andi Ibrahim. Sorot mata Hamdan menunjukkan kekecewaan mendalam, sementara ia mencoba menjaga ketenangan di hadapan para wartawan dan kamera yang terus merekam setiap gerakannya. “Kami sangat menyesalkan kejadian ini,” katanya, menutup pernyataannya dengan nada penuh kesungguhan.

Selain fakta keterkaitan pihak kampus UIN Alauddin Makassar, skandal ini juga mengungkap fakta mengejutkan lainnya, yaitu bahwa uang palsu tersebut sempat akan digunakan untuk kepentingan pilkada di salah satu kota di Sulawesi Selatan.

Skandal besar ini mencuatkan fakta mengejutkan tentang bagaimana politik uang, bahkan dengan modus uang palsu, telah merasuki sistem demokrasi kita. Penemuan ini menjadi simbol gelap dari dinamika pilkada yang semakin berbiaya tinggi. Di atas meja, lembaran-lembaran uang palsu dengan jumlah ratusan juta rupiah berserakan, hasil pengungkapan operasi yang mengejutkan publik.

Penemuan ini menjadi pintu masuk untuk menggali sisi kelam demokrasi di Indonesia, di mana hiruk-pikuk pilkada kerap dihiasi oleh mahalnya biaya politik dan praktik-praktik tak terpuji. Di sepanjang jalan utama kota besar, baliho besar menghiasi langit dengan wajah-wajah tersenyum para kandidat. Di media massa, iklan-iklan pemilu tak henti-hentinya menyerukan visi-misi dengan nada penuh janji.

Sementara itu, media sosial menjadi medan pertempuran sengit, dengan unggahan kampanye yang memanfaatkan influencer hingga serangan buzzer. Namun, hiruk-pikuk ini menyimpan sisi gelap: politik uang yang merajalela. Aparat berhasil menyita uang palsu senilai ratusan juta rupiah yang diduga kuat akan digunakan untuk memengaruhi hasil pemilu. Penangkapan ini mengungkap sisi gelap kontestasi politik yang sering kali diselimuti kemewahan dan janji-janji manis.

Mahalnya Demokrasi

Pilkada, yang sejak 2005 memberikan hak suara langsung kepada rakyat untuk memilih kepala daerah, sering dianggap sebagai puncak pesta demokrasi di tingkat lokal. Namun, pesta ini tidak lepas dari biaya tinggi. Laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa calon kepala daerah sering menghabiskan dana miliaran rupiah untuk memenangkan kursi. Tak jarang, biaya besar ini mendorong praktik politik uang yang mencederai nilai-nilai demokrasi.

“Kami melihat bahwa ongkos politik sangat tinggi dalam pilkada langsung, sehingga sering kali memicu kepala daerah terpilih untuk melakukan korupsi demi mengembalikan modal,” ungkap Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis [21/12/2023].

Selain itu, banyak pihak menilai bahwa biaya penyelenggaraan pilkada juga terlalu besar. Anggaran ini meliputi logistik, keamanan, dan pengelolaan sistem pemilu. Kondisi ini menjadi salah satu alasan mengapa wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali menjadi topik hangat.

Wacana ini, yang digaungkan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto, menuai pro dan kontra. Prabowo sempat mengatakan bahwa sistem ini akan lebih efisien secara anggaran dan sesuai dengan fungsi gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.

“Anggaran yang besar dari pilkada langsung bisa dialokasikan untuk kebutuhan rakyat, seperti perbaikan sekolah dan infrastruktur,” ujar Prabowo dalam wawancara di Bogor, Jumat [15/12/2023].

Prabowo Subianto juga mencontohkan negara-negara seperti Malaysia dan India, di mana kepala daerah dipilih oleh anggota legislatif, bukan langsung oleh rakyat.

Namun, kritik juga datang dari berbagai pihak. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menyebutkan bahwa wacana ini adalah langkah mundur ke era Orde Baru, ketika rakyat hanya menjadi penonton. “Kita tidak bisa kembali ke masa di mana demokrasi dibatasi. Itu bukan jalan yang tepat untuk rakyat,” kata Ahok di Jakarta, Senin [18/12/2023].

Transformasi Digital: Realistiskah?

Di tengah perdebatan antara pilkada langsung dan melalui DPRD, muncul ide lain yang menggugah: pemilu digital. Estonia, sebuah negara kecil di Eropa, telah memelopori sistem pemilu online yang aman dan transparan. Dengan teknologi blockchain, mereka mampu menjaga integritas suara rakyat.

Namun, apakah pemilu digital realistis di Indonesia? Tantangannya cukup besar. Dari segi infrastruktur, belum semua daerah memiliki akses internet yang memadai. Ketimpangan digital masih menjadi kendala, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Selain itu, masalah keamanan siber juga menjadi sorotan. Indonesia, yang beberapa kali mengalami kebocoran data besar-besaran, perlu memperkuat sistem perlindungan data sebelum dapat mengadopsi pemilu digital secara penuh.

“Pemilu digital adalah masa depan, tetapi untuk sekarang, kita masih perlu membangun fondasi yang kuat. Infrastruktur teknologi harus merata dan masyarakat perlu diberi literasi digital,” kata pengamat politik dari Universitas Indonesia, Ade Kurniawan, dalam seminar di Depok, Rabu [20/12/2023].

Dalam kebuntuan ini, mungkin solusi terbaik adalah pendekatan bertahap. Pemilu hybrid dapat menjadi langkah awal. Di kota-kota besar dengan infrastruktur memadai, pemilu digital bisa diuji coba. Di sisi lain, pemilu langsung tetap dipertahankan di daerah yang lebih tradisional.

Program revitalisasi sekolah senilai Rp20,3 triliun digagas Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Perbaikan infrastruktur, kolaborasi lintas stakeholder, dan digitalisasi menjadi kunci sukses memperkuat masa depan pendidikan.

LANGIT pagi menggantung kelabu di Desa Rumpin, Kabupaten Bogor. Dari wajah-wajah mungil para pelajar SDN Leuwibatu 02 dan SDN Leuwibatu 03, sekilas tampak gurat kegembiraan. Bocah-bocah itu menampakkan ekspresi ceria ketika menyapu dan mengepel lantai kelas yang berdebu. Tawa sesekali pecah di antara mereka, seolah menutupi keadaan sebenarnya: atap yang menganga, bangku retak, dan jendela reot yang rentan copot kapan saja.

Jika ditelisik lebih dalam—tatapan mata guru yang terpaksa beralih dari papan tulis ke plafon rapuh, senyum tipis orang tua murid yang menyiratkan kekhawatiran—semua menunjukkan ekspresi kegelisahan. Betapa tidak, di balik canda anak-anak, bayang-bayang penyangga atap yang bisa runtuh pada musim hujan menjadi ancaman nyata. Ironisnya, jarak ke pusat pemerintahan tak sejauh yang dibayangkan. Hanya 21 kilometer dari Istana Bogor dan 64 kilometer dari Istana Negara, sekolah-sekolah ini tetap saja seperti diabaikan.

Salah satu guru, Djoko, dengan nada datar namun wajah sarat keprihatinan, mengungkapkan betapa sulitnya menyiasati kekurangan ruang dan peralatan belajar. “Kami harus menyiasati agar hak belajar anak-anak kami tidak hilang. Kekurangan ruang. Akhirnya, tidak semua (siswa) bisa masuk pagi pukul 07.00 (WIB). Ruang kelas berbagi,” ujar Djoko, guru SDN Leuwibatu 03. 

Pergantian jadwal belajar pun terpaksa dilakukan; beberapa kelas selesai lebih cepat, sementara kelas lainnya baru dimulai mendekati siang. Djoko menambahkan, “Kami maunya ada kelas di atas pukul 13.00 untuk menyiasati kekurangan kelas, tetapi itu susah terlaksana karena di Bogor sini anak-anak lanjut sekolah agama setelah sekolah (formal).”

Di sela-sela keriuhan anak-anak menyapu lantai—seraya merasakan debu yang menempel di ujung sepatu—tersirat satu pertanyaan: sejauh mana kita, sebagai bangsa, menaruh perhatian pada sarana belajar generasi penerus?

Kondisi Sekolah [Data BPS]
Kondisi SDN Leuwibatu 02 dan SDN Leuwibatu 03 hanyalah sekelumit dari luasnya bentangan persoalan. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun ajaran 2021/2022, hampir di semua jenjang pendidikan mengalami peningkatan kerusakan sarana sekolah. Tercatat 60,60 persen ruang kelas SD dalam kondisi rusak ringan atau sedang pada tahun ajaran 2021/2022—angka ini lebih tinggi 3,47 persen dibandingkan setahun sebelumnya.

Sementara itu, di jenjang SMP, ruang kelas yang mengalami rusak ringan atau sedang mencapai 53,30 persen, naik 2,74 persen dari tahun ajaran 2020/2021. Keadaan serupa pun terlihat di SMA: 45,03 persen ruang kelas rusak ringan atau sedang. Persentasenya naik 2,16 persen poin dibandingkan setahun sebelumnya.

Angka-angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan representasi kerikil-kerikil tajam di jalan panjang pendidikan nasional. Bagaimana anak-anak dapat menuntut ilmu dengan tenang, jika bangunan fisiknya pun tak mendukung? Rerie, Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem, menegaskan bahwa kondisi fisik sekolah harus menjadi perhatian serius. Menurutnya, sarana dan prasarana publik, termasuk sekolah, mesti memiliki kualitas terbaik demi keamanan serta kenyamanan para murid.

Harapan membuncah agar proses pembangunan di sektor pendidikan bisa dilakukan secara benar dan transparan. Pasalnya, sekolah tak hanya menjadi tempat belajar akademis, tetapi juga lahan subur tempat benih karakter bangsa ditabur.

Revitalisasi Sekolah
Di tengah kegelisahan tersebut, secercah harapan muncul melalui rencana revitalisasi sekolah yang dikemukakan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Pada salah satu kesempatan, Prabowo mengungkapkan bahwa pada 2025 pemerintah akan mengalokasikan dana Rp17,15 triliun untuk merehabilitasi 10.440 sekolah negeri maupun swasta. 

Gayungpun bersamput, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengamini dan bahkan menggenapkan anggaran tersebut menjadi sebesar Rp20,3 triliun. “Bapak Presiden Terpilih [Prabowo Subianto] meminta supaya revitalisasi sekolah ditekankan. Kami alokasikan Rp20,3 triliun untuk kualitas sekolah utamanya bangunan.”

Angka sebesar itu menandakan keseriusan pemerintah. Pada 2025, pemerintahan mendatang berencana merehabilitasi sedikitnya 22.000 sekolah umum maupun keagamaan di seluruh Indonesia. Selain memperbaiki infrastuktur, alokasi anggaran pendidikan yang mencapai Rp722,6 triliun juga akan digunakan untuk peningkatan akses, penguatan kompetensi guru, hingga penguatan pendidikan vokasi. Hal ini diharapkan dapat memantik multiplier effect—dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 178.000 orang serta pertumbuhan ekonomi yang berpotensi meningkat berkat keterlibatan perusahaan konstruksi lokal.

Tentu saja, pertanyaan yang tak terelakkan kemudian mencuat: apakah Rp20 triliun itu cukup? Melihat skala kerusakan yang menimpa ribuan, bahkan puluhan ribu ruang kelas, dana tersebut mungkin hanya menjadi tahap awal. Faktor lokasi, tingkat kerusakan (ringan, sedang, berat), hingga perlunya sarana pendukung (laboratorium, perpustakaan, sanitasi) membuat realisasi perbaikan memerlukan kolaborasi lebih luas.

Semesta Partisipatif
Saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi X Dewa Perwakilan Rakyat republik Indonesia (DPR RI) di Jakarta, Rabu (6/11) Mendikdasmen Abdul Mu’ti sempat menyinggung soal pentingnya peran stakeholder lain dalam memajukan pendidikan [semesta partisipatif]. Yakni sebuah gerakan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi keagamaan, dan sektor lainnya. Terlebih, persoalan yang rumit tidak cukup diselesaikan dengan alokasi anggaran semata. Perlu ada pengawasan ketat dan keterbukaan informasi, agar setiap rupiah benar-benar bertransformasi menjadi bangunan sekolah yang kokoh, ruang kelas yang layak, dan fasilitas penunjang yang memadai.

Pentingnya semesta partisipatif kian terasa apabila kita menilik peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan swasta, filantropi, hingga pengusaha lokal. BUMN bisa menyisihkan dana tanggung jawab sosial (CSR) untuk pembangunan infrastruktur sekolah atau penyediaan laboratorium sains. Swasta dan para pengusaha pun memiliki kelenturan finansial yang dapat berkontribusi dalam proyek rehabilitasi sekolah—mulai dari penyediaan material bangunan, pemberian beasiswa, hingga pelatihan guru-guru di area terpencil. Serupa halnya dengan gerakan filantropi yang kerap menggerakkan relawan, baik untuk renovasi fisik maupun pendampingan belajar.  

Namun, keterlibatan para stakeholder ini mesti berlandaskan dua pilar utama: data dan keberlanjutan. Pertama, data yang akurat dan terperinci diperlukan agar bantuan bisa tepat sasaran. Dengan memetakan lokasi sekolah, tingkat kerusakan, dan kebutuhan prioritas (seperti ruang kelas, sanitasi, atau perangkat TIK), setiap sumber daya akan teralokasi sesuai urgensi di lapangan. Kedua, keberlanjutan menjadi isu krusial. Seringkali, bangunan sekolah atau rumah ibadah mendapat donasi sekali saja, namun tak dilanjutkan dengan perawatan atau monitoring berkala. Akibatnya, infrastruktur yang sudah dibangun mangkrak karena tak ada anggaran pemeliharaan, tak ada tenaga ahli, atau tak ada mekanisme supervisi.  

Di sinilah pentingnya sinergi lintas sektor. Pemerintah—melalui kebijakan dan sistem pengawasan—dapat memastikan berjalannya program perbaikan jangka panjang. Pihak BUMN maupun swasta, yang mengucurkan dana CSR, bisa menyertai bantuan dengan pelatihan manajemen sekolah, panduan pemeliharaan sarana, hingga dukungan teknologi digital. Sementara itu, komunitas dan organisasi sosial bisa menghadirkan program sukarelawan yang memantau progres pembangunan, mengevaluasi pemanfaatan fasilitas, serta memberikan masukan untuk tahap berikutnya. Dengan cara inilah cita-cita semesta partisipatif benar-benar dapat diwujudkan, sehingga revitalisasi sekolah tidak berhenti pada momentum bantuan, tetapi terus berdenyut sepanjang masa.

Di era serba digital, proses revitalisasi sekolah tidak bisa lagi bersandar pada pendekatan konvensional. Digitalisasi menjadi penentu keberhasilan jangka panjang. Mulai dari pendataan sarana prasarana hingga sistem pengawasan progres pembangunan, semua perlu terintegrasi dalam platform berbasis teknologi. Hal ini juga menyentuh pembelajaran di kelas. Ruang-ruang kelas yang baru, idealnya dilengkapi infrastruktur internet dan perangkat teknologi pembelajaran, supaya kualitas mengajar bisa turut meningkat.

Kembali ke SDN Leuwibatu 02 dan SDN Leuwibatu 03, anak-anak di sana barangkali belum mengerti rencana ambisius pemerintah. Namun mereka tahu persis bagaimana langit bocor di atas kepala, dan lantai berdebu di bawah kaki. Kita bisa membayangkan masa depan di mana anak-anak tidak lagi perlu bergantian ruang kelas, tak perlu takut atap ambruk, dan dapat menyongsong pagi dengan senyum tulus tanpa dibayangi kekhawatiran. Semua itu hanya mungkin terjadi jika janji revitalisasi sekolah dijalankan sungguh-sungguh, dikawal transparansi, dan didorong partisipasi semesta—bersama spirit digitalisasi yang menuntun kita melangkah lebih jauh.

Monitorday.com, – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, memimpin upaya perbaikan darurat jembatan tol Bocimi yang mengalami longsor dan amblas pada Rabu, 3 April 2024. Setelah proses perbaikan yang intensif, bagian timbunan jembatan tersebut telah diperkuat sehingga memungkinkan untuk dibuka fungsional.

Pada Selasa malam, 9 April 2024, Basuki menyatakan bahwa pemasangan tiang pancang (sheet pile) sebagai bagian dari upaya perbaikan telah mencapai tahap signifikan. “Alhamdulillah 45 sheetpile yang ada di bagian bawah struktur tol sudah terpasang semua untuk menahan longsor, kemudian yang di bagian atas akan dipasang 60 sheetpile lagi. Sampai siang tadi sudah terpasang 37 buah sheetpile. Nanti jam 24.00 WIB malam mudah-mudahan bisa selesai semua,” ungkap Basuki melalui Instagram resmi @kemenpupr.

Dalam kunjungannya pada Selasa, 9 April 2024, Basuki menyampaikan rencana untuk membersihkan badan jalan pada Rabu pagi, 10 April 2024, setelah proses pemasangan sheet pile selesai dilakukan. “Sehingga diupayakan pada hari Kamis (11/4/2024) sudah dapat dibuka satu lajur fungsional sebagai cadangan kalau terjadi kemacetan di jalur nasional. Nanti untuk teknisnya akan diatur oleh pihak kepolisian,” tambahnya.

Rencananya, penanganan permanen akan dilakukan setelah periode mudik Lebaran 2024. Keterbatasan material baru yang bisa tersedia setelah H+3 Lebaran menjadi alasan utama penundaan tersebut. “Berhubung libur Lebaran, setelah H+3 Lebaran material baru bisa datang lagi. Kita mulai kerja untuk penanganan permanen dan akan kita upayakan selesai dalam waktu sekitar dua hingga tiga bulan,” ungkap Basuki.

Longsor yang terjadi pada jalan tol Bocimi disebabkan oleh gerusan air akibat hujan deras di sekitar lokasi pada Rabu, 3 April 2024. Akibatnya, akses arah dari Parungkuda menuju Ciawi ditutup sementara untuk menghindari potensi longsor susulan. Pihak terkait telah meminta pengendara untuk memahami aturan tersebut demi keselamatan.

Dengan upaya keras dari Kementerian PUPR dan pihak terkait, Tol Bocimi ruas Cigombong-Cibadak siap difungsikan pada hari ini, Kamis, 11 April 2024, membantu mengurangi kepadatan lalu lintas selama masa mudik Lebaran 2024.

Monitorday.com – Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengemukakan bahwa akan menjadi sangat ideal jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) dihadirkan di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memberikan keterangan.

Pernyataan tersebut disampaikan menjawab pertanyaan awak media usai sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres di Gedung MK, Jakarta, Rabu (3/4) terkait relevansi kehadiran Presiden Jokowi dalam sidang tersebut.

“Presiden Jokowi merupakan kepala pemerintahan. Jika Presiden dapat dihadirkan oleh Ketua Majelis Hakim MK, itu akan sangat ideal karena tanggung jawab pengelolaan dana bantuan sosial (bansos) pada akhirnya berada pada Presiden,” kata Todung.

Meskipun menteri yang terkait langsung dengan bansos, seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini, dijadwalkan akan memberikan keterangan di MK, Todung menegaskan bahwa tanggung jawab utama tetap berada pada Presiden.

“Jadi, menurut saya, jika Presiden dapat dihadirkan, itu akan sangat bagus, sangat ideal, dan akan menjawab semua pertanyaan yang ada di benak publik,” tambahnya.

Namun, Todung meragukan apakah Majelis Hakim MK akan mempertimbangkan untuk memanggil Presiden.

“Tidak terlihat tanda-tanda bahwa Ketua Majelis mempertimbangkan hal tersebut. Mungkin Ketua Majelis beranggapan bahwa dengan empat menteri yang dipanggil, sudah cukup untuk menjelaskan mengenai bansos. Namun, menurut kami, untuk penyelesaian yang komprehensif, Presiden Jokowi seharusnya dihadirkan,” ungkapnya.

MK menjadwalkan pemanggilan empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk memberikan keterangan dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024, Jumat (5/4). Keempat menteri yang dipanggil adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Selain keempat menteri tersebut, MK juga menjadwalkan pemanggilan untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Monitorday.com, Mulai 3 Februari 2024, penumpang Kereta Cepat Whoosh harus siap-siap mengeluarkan uang lebih banyak untuk tiket perjalanan. Pasalnya, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menerapkan skema “dynamic pricing” atau tarif dinamis yang berubah-ubah sesuai dengan permintaan dan waktu.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan, skema tarif dinamis ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas harga kepada penumpang. Dengan demikian, penumpang bisa mendapatkan tiket dengan harga yang lebih hemat jika melakukan perjalanan di waktu tertentu.

“Dalam skema baru ini dimungkinkan dalam satu hari terdapat beberapa tarif yang berbeda untuk perjalanan Whoosh,” kata Eva dalam keterangannya yang diterima di Bandung, Senin (29/1/2024).

Eva menjelaskan, beberapa faktor yang mempengaruhi penentuan tarif dinamis antara lain jam sibuk atau jam non sibuk, momen liburan atau non liburan, hingga hari kerja atau akhir pekan. Pada jam sibuk, tarif akan lebih tinggi, sebaliknya pada di luar jam sibuk, tarif akan lebih murah.

“Penumpang diberi alternatif perjalanan dengan tarif yang berbeda-beda menyesuaikan dengan kebutuhan, keinginan, dan daya belinya,” ujar dia.

Dia menyebut, tarif yang akan diberlakukan nanti untuk kelas premium ekonomi berkisar mulai dari Rp150.000, Rp175.000, Rp200.000, Rp225.000, hingga Rp250.000. Tarif ini bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan skema tarif dinamis.

Eva mengklaim, tarif dinamis ini akan memberikan nilai tambah bagi penumpang. Dia berharap, adanya fleksibilitas harga ini dapat memberikan manfaat yang lebih baik kepada masyarakat.

“Penerapan tarif dinamis ini akan terus dipantau dan dievaluasi oleh KCIC untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada penumpang,” tutup dia.

Kesadaran soal pentingnya hidup berdampingan dengan alam, sebetulnya sudah dijalani para leluhur kita sejak lama. Menciptakan hubungan yang erat dan harmonis dengan lingkungan sekitar.

Dahulu, masyarakat tradisional cenderung memiliki pemahaman mendalam tentang keanekaragaman alam, siklus musiman, dan sumber daya alam yang tersedia di sekitar mereka. Gaya hidup yang berdampingan dengan alam ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari dan praktik budaya yang turun-temurun.

Masyarakat tradisional seringkali menggantungkan keberlangsungan hidup mereka pada pengetahuan lokal tentang flora dan fauna, teknik bertani yang ramah lingkungan, serta cara-cara berkelana yang memperhatikan keseimbangan ekosistem. Mereka memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana, memastikan bahwa penggunaan yang berlebihan atau eksploitasi tidak merugikan keberlanjutan lingkungan.

Karena itu, ketika saat ini tuntutan adannya pembangunan berkelanjutan yang muncul sebagai respons terhadap berbagai tantangan yang dihadapi oleh planet ini, termasuk kerusakan iklim, bangsa Indonesia mestinya mudah saja.

Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Tuntutan ini muncul seiring dengan pemahaman bahwa model pembangunan konvensional, yang seringkali eksploitatif terhadap sumber daya alam, dapat menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan dan menyebabkan perubahan iklim yang tidak terkendali.

Di edisi kali ini, Fokus Monitorday mencoba memonitor sejauh mana visi pembanngunan berkelanjutan yang diusung paslon nomor urut 2, Prabowo Gibran. Calon presiden dan wakil presiden yang dinilai paling berkomitmen untuk mencari keseimbangan pembangunan dan pelestarian alam. Contoh nyatanya, adalah dukungan dan komitmen mereka dalam melanjutkan pembangunan Ibukota Nusantara atau IKN.

Pembangunan IKN bagi paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka bukan sekadar omon-omon, namun bukti nyata. Bahwa pembangunan di Indonesia di masa depan harus memperhatikan semua aspek kehidupan, terutama kelestarian alam. []

Usaha mikro, kecil, dan menengah [UMKM] di Indonesia seringkali kita sebut punya kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Katanya, hampir 98 persen perusahaan di Indonesia merupakan bagian dari UMKM.

Sumbangannya juga tidak kecil, sekitar 57% PDB kita dihasilkan oleh mereka. Dari jumlah ini, 60 persen tenaga kerja berhasil mereka serap. Namun begitu, UMKM sering menghadapi kendala. Paling utama soal akses untuk mendapatkan kredit pembiayaan.

Alhasil, pertumbuhan dan peluang investasi mereka pun jadi terbatas. Padahal, Undang-undang No.20 tahun 2008 tentang UMKM jelas mengamanatkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menumbuhkan iklim usahanya terutama dari aspek pendanaan. Sumber pendanaan yang memfasilitasi UMKM harus diperbanyak.

Baik perbankan, maupun lembaga keuangan lainnya sebetulnya sudah memadai. Terutama dengan adanya program KUR. Pemerintah sendiri sudah menyiapkan Rp460 triliun untuk membantu UMKM. Bank pelaksana KUR sudah ditunjuk, perusahaan penjamin juga sudah ditentukan. Namun sayangnya, realiasi KUR masih belum maksimal. Hingga Oktober 2023, realisasinya baru sebesar Rp207,17 triliun atau sekira 68,74 persen.

Tentu saja ada banyak faktor yang membuat masih rendahnya realisasi KUR pasca pandemi ini. Terutama setelah ratusan perusahaan financial technology dengan model bisnis peer to peer lending atau pinjalan online [pinjol] dirilis ke publik. Kita tidak sedang menyalahkan Pinjol, namun harus diakui jika model model bisnis pinjol lebih mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat. Model bisnis yang belum bisa diakomodasi oleh KUR. Program KUR masih dianggap model lama, dengan ketentuan akses yang sama (sulit).

Di edisi kali ini, Fokus Monitorday mencoba memonitor sejauh mana kebijakan KUR berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama UMKM. Apa langkah yang harus diambil, agar akses terhadap KUR bisa semudah pinjol.

Yang terpenting tentu saja, bagaimana KUR bisa membuat UMKM sebagai tulang punggung ekonomi negara tak hanya jadi jargon saja. Tapi betul-betul nyata. Untuk mewujudkan mimpi tersebut, tentu saja transformasi KUR mutlak dilakukan. [red]

Sebagai bagian dari industri kreatif keberadaan usaha rintisan punya peran sangat penting dalam perekonomian di suatu negara. Usaha rintisan bisa melahirkan perusahaan yang berkualitas dan memberikan dampak positif dalam menyelesaikan permasalah-permasalahan di tengah masyarakat.

Usaha-usaha rintisan muncul dan berlari membawa obor perubahan. Apa pun yang usang harus terbuang.

Membuat hidup tak lagi ditentukan hanya oleh uang, tapi juga kecepatan menangkap peluang.
Usaha rintisan menuntut kita berpindah dari era yang serba konvensional ke era digital yang cepat dan transparan. Usaha rintisan turut berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan.
Di Indonesia, usaha-usaha rintisan sempat tumbuh akseleratif. Jumlahnya melonjak tajam, hingga 2.347, terbesar kelima di dunia (start-up ranking, 2022). Mereka mampu mengatrol pertumbuhan dan memperkuat ekosistem ekonomi digital.

Sayang, setelah sempat booming mereka harus menghadapi musim gugur. Beberapa start-up seperti STOQO, Qlapa, dan Beres.Id terpaksa gulung tikar. Sementara ratusan lainnya mulai sempoyongan.

Sebab utamanya, seperti disebut Forbes maupun Mckensey, 70 % perusahaan gagal melakukan transformasi digital gegara persoalan dana. Karena semakin besar skala bisnis yang digarap, semakin besar pula dana yang harus dibakar (cash burn).

Karena itu, gagasan Gibran soal Kartu Startup Milenial dinilai sangat positif bagi masa depan usaha rintisan yang dikelola kalangan milenial dan gen Z. membantu mereka menyiapkan permodalan. Menjadikan mereka sebagai pengusaha baru yang mampu membuka lapangan pekerjaan. [red]

Program makan siang gratis yang digadang-gadang oleh kandidat Capres-Cawapres Koalisi Indonesia Maju Prabowo-Gibran menghadirkan sebuah telaah mendalam isu tentang kesejahteraan masyarakat.

Dalam karya yang tim redaksi Monday Media Group himpun dari pelbagai sumber ini, kami mencoba menalar konsep dari program kampanye Makan Siang Gratis yang sudah jadi andalan Prabowo-Gibran.

Apa filosofi dan urgensi di balik program makan siang gratis yang diusung oleh Prabowo-Gibran? Karya ini tidak sekadar mengulas kebijakan publik, tetapi mengurai konsep kemanusiaan yang disajikan dengan visi yang jelas dan konkrit, membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat.
Sejauh mana program Makan Siang Gratis ini dapat memengaruhi masyarakat, dan bagaimana dampaknya terhadap kondisi sosial-ekonomi. Dalam menalar setiap halaman buku ini, pembaca akan diajak untuk merasakan spirit dan semangat kemanusiaan yang tercermin dalam program makan siang gratis yang diinisiasi oleh Prabowo-Gibran.

Kami tentu mengajak pembaca untuk membuka diskusi yang lebih luas mengenai dampak positif yang dapat dihasilkan dari konsep yang terdengar sederhana ini. Program makan siang gratis bukan sekadar tentang memberi makanan, tetapi sebuah simbol perubahan sosial yang berkelanjutan dan nyata.

Sambutan positif dan progresif terhadap inisiatif ini akan menjadikan bahan pertimbangan yang penting bagi semua kalangan, tidak hanya sebagai solusi untuk pemberantasan masalah stunting dan gizi buruk, tetapi juga sebagai langkah awal untuk mewujudkan perubahan sosial yang lebih luas dan berkesinambungan. [red]

Monitorday.com – Gibran Rakabuming Raka, cawapres Prabowo Suabianto ini dinilai memiliki segudang prestasi yang membuat banyak kalangan Internasional melirik kepadanya.

Salah satunya, Presiden Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) PBB Paula Novaes di New York, Amerika Serikat yang menyambangi Kota untuk mengetahui sejauhamana para pelaku UMKM Solo beradaptasi dan mampu memanfaatkan digitalisasi untuk dapat memperluas pasar.

Gibran pun membeberkan pihaknya berkolaborasi dengan pihak swasta dalam memperkuat UMKM untuk dapat memperluas akses pasar agar bisa go-global. Apalagi pasca pandemi, Gibran menuturkan saat ini berbagai kegiatan atau event offline di Solo sudah mulai menggeliat dan menggerakkan perekonomian lokal.

Salah satunya, Industry and Investment Working Group (TIIWG) G20 meninggalkan kesan yang menarik tentang UMKM yang dimiliki Solo.

Kerennya lagi, produk UMKM Solo sudah mulai mendunia dan banyak permintaan pasar terhadap produk UMKM Solo dan Jawa Tengah. TIIWG memamerkan kerajinan tangan hasil daur ulang, pahatan kayu, kain batik khas solo, sampai makanan kemasan. Para delegasi terlihat antusias ketika menjajaki setiap stand produk UMKM yang memiliki keunikan berbeda-beda.

Seperti, produk Etnic-k yang merupakan produsen home decor dan berbagai produk sandang yang terbuat dari bahan daur ulang karung goni. Etnic-k telah memasarkan produknya hingga ke Belgia, Perancis, dan Afrika.

Septi Utami selaku owner Etnic-K mengaku gelaran TIIWG ini sebagai ajang untuk memperkenalkan produk mereka dan juga membantu meningkatkan branding.

“Targetnya lebih ke branding dan menjalin hubungan dengan calon costumer atau buyer. Melihat peluang yang bisa ditangkap agar produk Etnic-k dikenal oleh delegasi asing,” sambung Septi.

Berkembangnya UMKM di Jawa Tengah tidak lepas dari dukungan pemerintah pusat dan daerah untuk memajukan UMKM. Untuk menumbuhkan daya saing dan memperluas pasar bagi UMKM, maka pemerintah membuat program fasilitasi, pelatihan dan kesempatan kurasi pameran di dalam negeri dan luar negeri.

Hal ini sejalan dengan hasil pertemuan pertama TIIWG. Salah satu kesimpulannya adalah sistem perdagangan multilateral harus mampu memberikan akses kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan mendukung agenda pengentasan kemiskinan untuk mencapai SDGs.

Selain itu, dukungan terhadap UMKM serta peningkatan peran perempuan juga merupakan keharusan dalam memperkuat Global Value Chains (GVCs), sehingga memberikan dampak nyata pada masyarakat setempat. Hal ini diperlukan kejelian dan kreativitas agar dapat melihat setiap peluang yang ada di sekeliling, sehingga memberikan keuntungan yang signifikan bagi UMKM dan sekeliling.

Tak salah bila Indonesia mendorong digitalisasi dalam perdagangan UMKM agar mendorong transformasi digital dapat diterapkan pelaku level usaha mikro kecil menengah (UMKM). KTT G20 diharapkan dapat memastikan perdagangan digital yang inklusif dan mampu menjembatani kesenjangan digital, termasuk mendukung usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar terintegrasi dengan rantai nilai global. Untuk itu menjadi kesempatan bagi setiap negara-negara peserta dalam memanfaatkan peluang-peluang baru yang tercipta dari pemanfaatan teknologi dan perdagangan digital.

Wow! 1.200 Item Produk UMKM Solo Ke Pameran Di Paris

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka saat ini tengah berada di Paris, Prancis, untuk mendampingi para pelaku UMKM mengadakan pameran produk dan budaya bertajuk Java In Paris di Le BHV Marais, salah satu mal di Kota Paris, 8 Juni-15 Juli 2022.

Ada sekitar 1.200 item produk hasil karya anak bangsa yang dipamerkan dalam kegiatan tersebut. Berbagai produk itu berasal dari Kota Solo. Hal itu disampaikan Duta Besar RI untuk Prancis, Mohamad Oemar, saat Talkshow Buah Karya Bangsa di Paris, Senin (6/6/2022), di Gedung Kedutaan Besar RI di Paris.

Talkshow disiarkan kanal Youtube Gibran Rakabuming juga menghadirkan narasumber, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, dan Founder and Artistic Director Eko Dance Company Solo Eko Supriyanto. Dalam kesempatan itu Oemar menjelaskan sejarah Paris sebagai kiblat mode atau fashion dunia.

“Prancis ini konsumen tidak hanya perlu visual, tapi juga perlu sensoris. Jadi kalau terkait produk fashion atau kreatif, perlu merasakan menyentuh, dan juga yang esensial ada keinginan untuk mengetahui ceritanya, tidak hanya melihat visualnya saja,” ujarnya.

Menurut Oemar, tidak gampang untuk bisa tampil dan menggelar pameran produk UMKM di Paris karena memang standarnya tinggi. Dalam sejarahnya, pameran produk fashion di Paris dilakukan para kreator atau penjahit yang hanya disiapkan untuk karya fashion para aristokrat atau keluarga raja.

“Setelah Revolusi Prancis, jadi republik kan, demokrasi. Lalu menjadi satu pameran yang dibuka untuk umum. Kalau bisa masuk sini tentu bukan semata masalah gengsi yang naik, bisa tembus pasar ini. Tapi juga mengangkat ranking dari karya anak bangsa,” katanya.

Ihwal lokasi pameran produk UMKM Solo di BHV Marais, Oemar menyebut bukan hasil kesepakatan kemarin sore. Sebab proses untuk bisa melakukan pameran di tempat itu sudah dua tahun. Pendekatan dilakukan sejak Oemar mulai ditugaskan di Prancis.

“Ketika ditugaskan di Paris, sudah lakukan pendekatan dan pembicaraan serius dengan BHV. Usia BHV Marais ini sudah 160 tahun. Ada puluhan ribu outlet di Prancis. Tempat pameran besarnya kira-kira 45.000 square meter,” terangnya.

Potret prestasi Gibran di Solo ini menjadi bukti. Apapabila di level kota saja, Gibran mampu membuat UMKM go global, bagaimana jika Gibran kelak jadi Wakil Presiden, tentu semua UMKM seluruh Indonesia bisa lebih berdaya lagi.