• Monitorday.com – Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Erick Thohir menegaskan bahwa masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga harus menjadi pusat pemberdayaan masyarakat.
• Menurutnya, sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW, masjid telah berperan sebagai tempat diskusi ekonomi dan politik yang konstruktif.
• “Zaman Rasulullah, masjid ini tidak hanya untuk beribadah, tapi juga menjadi bagian dari pembangunan karakter masyarakat. Bisa menjadi tempat diskusi ekonomi dan politik, tetapi politik yang menerangkan, bukan yang penuh dengan ghibah atau saling menjelekkan. Politik yang ada harus memberikan solusi bagi umat,” ujar Erick dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat.
• Lebih lanjut, Erick menekankan bahwa Islam harus ditampilkan sebagai agama yang damai dan tidak menimbulkan ketakutan. Ia juga menyoroti peran masjid dalam pemberdayaan budaya, termasuk kegiatan seni seperti bersajak dan bernyanyi, yang dapat menarik minat generasi muda.
• Sebagai contoh, Erick menceritakan bagaimana keluarganya membangun Masjid At-Thohir sebagai pusat komunitas yang lebih dari sekadar tempat ibadah.
• “Alhamdulillah, keluarga saya mendapat kesempatan membangun Masjid At-Thohir. Kami menjadikannya bagian dari komunitas, bukan hanya berdiri sendiri sebagai tempat ibadah,” katanya.
• Erick juga mengungkapkan bahwa berbagai kegiatan telah diadakan di Masjid At-Thohir, termasuk festival Ramadhan dan video mapping setiap malam minggu yang bisa dinikmati oleh masyarakat.
• Ia berharap masjid dapat kembali menjadi pusat kehidupan sosial dan ekonomi umat, sebagaimana yang dicontohkan pada masa Rasulullah.
• “Masjid seharusnya menjadi pusat pemberdayaan umat, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun budaya. Dengan begitu, masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi motor penggerak kemajuan masyarakat,” pungkas Erick.

Monitorday.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa pendidikan adalah fondasi utama dalam pembangunan bangsa.

Untuk itu, negara yang ingin maju harus memprioritaskan pendidikan. Indonesia pun menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal itu disampaikan dalam acara Pengumuman Penyaluran Tunjangan Guru ASN Daerah Langsung ke Rekening Guru, Kamis (13/3/2025), di Plasa Insan Berprestasi, Gedung A Lantai 1, Kantor Kemendikdasmen.

“Pendidikan adalah jalan menuju keberhasilan suatu negara. Negara yang ingin sejahtera dan makmur harus mampu menguasai teknologi dan sains. Karena itu, pendidikan harus ditempatkan di tempat teratas dalam APBN,” ujar Prabowo.

Presiden Prabowo menambahkan bahwa di banyak negara, pendidikan sering kali tidak menjadi prioritas utama anggaran negara.

“Di beberapa negara, pertahanan seringkali menjadi yang utama. Namun, Indonesia memilih untuk menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama karena kita sadar bahwa tantangan yang dihadapi bangsa ini sangat berat,” jelasnya.

Prabowo juga menyoroti masalah besar yang dihadapi Indonesia, yaitu korupsi. Korupsi telah menyebabkan kebocoran sumber daya yang seharusnya sampai ke rakyat yang membutuhkan.

“Kami bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Dengan menggunakan sumber daya negara secara efisien dan tepat sasaran, Indonesia bisa bangkit dan mengurangi kemiskinan,” tegas Presiden.

Untuk mendukung efisiensi pengelolaan anggaran, Presiden mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh para menteri, salah satunya adalah kebijakan baru yang memastikan tunjangan guru langsung disalurkan ke rekening mereka tanpa melalui birokrasi yang berbelit-belit.

“Kenapa harus ada proses yang lama? Kenapa harus dibuat rumit? Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit?” ujar Prabowo.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk menghilangkan budaya birokrasi yang menghambat pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam hal tunjangan untuk guru. Presiden juga meminta evaluasi terhadap para birokrat yang tidak beradaptasi dengan perubahan zaman dan tidak memberikan pelayanan yang efisien.

Prabowo menyampaikan apresiasinya kepada para guru di seluruh Indonesia, yang dinilai memiliki peran sangat penting dalam mempersiapkan masa depan bangsa.

“Masa depan bangsa kita ada di pundak para guru. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang akan mencetak generasi-generasi penerus bangsa,” ujarnya.

Presiden juga menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan negara dengan bijak, salah satunya dengan memotong jalur distribusi yang bertele-tele, seperti yang terjadi pada distribusi pupuk untuk petani. Ia bertekad untuk terus mengurangi birokrasi yang tidak efisien dan memperbaiki sistem yang ada.

“Ke depan, kita akan bangun sekolah-sekolah berasrama di seluruh kabupaten, terutama untuk keluarga yang kurang mampu. Ini adalah bagian dari komitmen kita untuk memastikan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia,” tambah Prabowo.

Presiden optimis terhadap masa depan Indonesia. “Kita berada di jalan yang benar. Kita akan terus bekerja keras dan tak akan mundur menghadapi tantangan, terutama korupsi. Bersama rakyat Indonesia, kita akan mewujudkan Indonesia yang lebih baik,” ujar Prabowo.

Peluncuran mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ini diharapkan dapat mempercepat pelayanan kepada para pendidik dan meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran negara.

Dengan langkah ini, diharapkan kualitas pendidikan Indonesia akan semakin meningkat dan lebih merata.

Monitorday.com – Kabar baik bagi guru madrasah datang dari Kementerian Agama.

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam memastikan Tunjangan Profesi Guru (TPG) akan cair sebelum lebaran.

Proses pencairan TPG untuk periode Januari – Februari 2025 sedang dipersiapkan.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Amin Suyitno, menyampaikan bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) akan dibuat mulai 17 Maret 2025.

Dana TPG diharapkan sudah masuk ke rekening guru madrasah pekan depan.

Amin Suyitno menegaskan bahwa pencairan ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo.

Kementerian Agama berkomitmen untuk mendukung kesejahteraan guru madrasah.

TPG merupakan insentif penting bagi guru dalam menjalankan tugas pendidikan.

Pencairan TPG diharapkan dapat meringankan beban guru menjelang lebaran.

Guru madrasah berperan penting dalam pendidikan Islam di Indonesia.

Kementerian Agama terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah.

Pencairan TPG yang tepat waktu menjadi salah satu fokus utama Kementerian.

Dukungan finansial ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi guru dalam mengajar.

Kementerian Agama juga berencana untuk memperbaiki sistem pencairan di masa mendatang.

Dengan pencairan TPG, diharapkan guru madrasah dapat lebih fokus pada pengajaran.

Kegiatan pendidikan di madrasah diharapkan semakin berkualitas dengan adanya dukungan ini.

Akhirnya, pencairan TPG menjadi langkah positif dalam meningkatkan kesejahteraan guru madrasah.

Monitorday.com – Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, Prof. Waryono Abdul Ghafur, menekankan perlunya akselerasi kebijakan zakat sebagai instrumen pengurangan pajak.

Ia menyatakan bahwa zakat seharusnya bisa langsung mengurangi kewajiban pajak seseorang, seperti yang diterapkan di Malaysia.

Dengan implementasi yang tepat, kebijakan serupa dapat meningkatkan kepatuhan dan potensi zakat untuk kesejahteraan umat.

Pernyataan ini disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Kementerian Agama bersama Direktorat Jenderal Pajak.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi kebijakan dalam mengoptimalkan peran pajak, zakat, dan wakaf.

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menambahkan bahwa banyak opsi dalam kolaborasi dana sosial Islam yang dapat dimaksimalkan.

Salah satu opsi adalah integrasi bank tanah dengan tanah wakaf untuk kepentingan sosial dan ekonomi umat.

Anggito juga menyoroti pentingnya mendorong potensi pasar keuangan sosial Islam.

Instrumen seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) memiliki peluang besar untuk dikembangkan lebih luas.

Diskusi ini juga membahas tantangan dalam implementasi kebijakan, termasuk perlunya revisi regulasi.

Meskipun zakat bukan kewajiban negara, Kementerian Agama akan terus mendorong peran zakat sebagai instrumen ekonomi.

Dalam kegiatan FGD ini juga dilakukan soft launching Gerakan Wakaf Produktif MUI.

Gerakan ini bertujuan mengoptimalkan dana wakaf dalam berbagai sektor pembangunan.

Para pemangku kepentingan sepakat untuk memperkuat literasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Diharapkan langkah ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

Dengan demikian, diharapkan tercipta ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Monitorday.com – Berikut adalah ringkasan artikel yang Anda minta, terdiri dari 16 paragraf, masing-masing berisi satu kalimat:

Dalam lanskap intelektual Islam, ahli hadis memiliki posisi yang sangat istimewa.

Mereka adalah sarjana yang mendedikasikan hidup untuk mempelajari dan memahami sabda Nabi Muhammad ﷺ.

Pesan ini disampaikan oleh Prof. Dr. Ibrahim al-Asmawi saat berkunjung ke Indonesia.

Ia menekankan pentingnya karya ahli hadis dalam menjaga keaslian dan integritas tradisi Nabi.

Ahli hadis dikenal karena kecerdasan dan ketelitian luar biasa dalam mempelajari ribuan hadis.

Mereka menghafal rantai periwayatan (sanad) dan isi (matan) setiap hadis dengan teliti.

Metodologi yang rumit dikembangkan untuk menilai keaslian hadis, membedakan antara yang sahih dan palsu.

Dedikasi mereka tidak mengenal batas, melakukan perjalanan jauh untuk mencari hadis.

Mereka sering menghadapi kesulitan dan bahaya, tetapi tidak pernah menyerah dalam pencarian ilmu.

Kontribusi ahli hadis sangat besar dalam melestarikan warisan Nabi dan membentuk hukum Islam.

Karya mereka menjadi dasar bagi pengembangan disiplin ilmu Islam seperti fikih dan ilmu kalam.

Warisan ahli hadis terus menginspirasi umat Islam hingga saat ini.

Karya seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tetap menjadi sumber otoritatif hadis.

Ahli hadis mengajarkan pentingnya ketelitian, dedikasi, dan pengorbanan dalam mencari ilmu.

Mencari ilmu harus menjadi pendorong untuk mencapai tujuan agama dan sosial, bukan hanya kepentingan pribadi.

Mereka mengingatkan bahwa mencari ilmu adalah tanggung jawab besar yang tidak boleh disia-siakan.

Akhirnya, pencarian ilmu harus disertai dengan amal shaleh dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari.

Monitorday.com – Raja Salman Bin Abdul Aziz Al Saud menggelar acara buka puasa bersama di Masjid 99 Kubah, Makasar, pada Ahad 16 Maret 2025.

Dalam acara bukber tersebut, akan dibagikan 5.000 porsi makanan kepada masyarakat Makasar.

Ketua Panitia kegiatan, Riswan Ilyas, menyatakan bahwa program ini diharapkan mempererat hubungan antara Kerajaan Arab Saudi dan masyarakat Muslim di Indonesia.

Kegiatan buka puasa ini merupakan bagian dari upaya memperkuat hubungan antar umat Islam di seluruh dunia.

Selain buka puasa bersama, akan ada pembagian mushaf Al-Qur’an dan kurma sebagai hadiah dari Raja Salman.

Acara ini terlaksana berkat kerja sama antara Atase Agama dan Pendidikan Kedutaan Besar Arab Saudi, Pemerintah Provinsi Sulsel, dan Yayasan I-Salam Karim.

Sejumlah tokoh dijadwalkan akan hadir dalam acara tersebut, termasuk Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

Kepala Atase Agama Kedutaan Besar Arab Saudi, Syekh Ahmad Isa Al-Hazimiy, juga akan hadir dalam acara ini.

Mudir I-Salam, Ustadz Dzulqarnain M Sunusi, serta para pejabat dan tokoh agama di Sulsel juga diundang.

Tahun ini menjadi tahun kedua penyelenggaraan program buka puasa Raja Salman di Makassar.

Acara buka puasa bersama sebelumnya berhasil memecahkan rekor MURI sebagai buka puasa terpanjang.

Sajian makanan sepanjang 2.140 meter berjejer di Anjungan Pantai Losari pada acara tersebut.

Program buka puasa Raja Salman juga telah diselenggarakan di Kota Padang pada 8 Maret.

Kota Medan menjadi lokasi berikutnya pada 9 Maret, dan Kota Solo pada 14 Maret 2025.

Kegiatan ini menunjukkan komitmen Kerajaan Arab Saudi dalam mendukung umat Islam di Indonesia.

Acara ini diharapkan dapat memperkuat solidaritas dan persatuan di antara umat Islam.

Dengan demikian, buka puasa bersama ini menjadi momen yang penuh makna bagi masyarakat.

Monitorday.com – Syeikh Dr. Abdul Aziz Al-Hajj, seorang korektor bacaan para imam Masjidil Haram, telah mengakhiri tugasnya setelah 20 tahun mengabdi.

Ia memiliki peran penting dalam menjaga kesempurnaan bacaan para imam saat memimpin shalat berjamaah.

Salah satu tugas utamanya adalah meluruskan bacaan jika terjadi kesalahan atau kelupaan ayat.

Kepergiannya meninggalkan kesan mendalam bagi umat Islam di seluruh dunia.

Syeikh Abdul Aziz menjabat sebagai Kepala Departemen as-Sunah di Kuliyat al-Haram al-Makkiy as-Syarif.

Ia juga merupakan Kepala Fakultas Sunnah di Kuliyatul Haram ALMakki Asy-Syarif.

Dikenal sebagai sosok yang tawadhu’ dan dicintai banyak orang, ia berdedikasi dalam pekerjaannya.

Ia diamanahi tugas mulia sebagai Al-Fatih ‘alal Imam oleh Kepengurusan Imam dan Muadzin Masjidil Haram.

Posisi ini menuntutnya untuk memiliki hafalan Al-Qur’an yang sempurna, termasuk kata, nomor ayat, surah, dan halaman.

Selain hafalan, ia juga harus memahami makna Al-Qur’an, tafsirnya, dan ilmu-ilmu lain yang berkaitan.

Wajahnya sering terlihat di belakang para Imam Masjidil Haram saat mereka memimpin shalat.

Meskipun jarang terjadi, ia memberikan koreksi saat para imam mengalami kesalahan.

Setelah tugasnya berakhir, pertanyaan muncul mengenai siapa yang akan menggantikannya.

Posisi korektor bacaan Imam akan diemban oleh Syeikh Dr. Abdullah bin Hamad As-Souli.

Dua korektor reguler yang juga muadzin Masjidil Haram, Syeikh Dr. Abdullah Ba’afef dan Syeikh Dr. Muhammad Basa’ad, akan mendukungnya.

Peralihan tugas ini menunjukkan pentingnya menjaga kualitas bacaan di Masjidil Haram.

Syeikh Abdul Aziz akan dikenang atas dedikasinya dalam menjaga kesempurnaan bacaan Al-Qur’an.

Monitorday.com – Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dasmen) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggelar Webinar Sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 pada Rabu (12/3/2025).

Acara ini bertujuan untuk menyosialisasikan implementasi kebijakan baru dalam penerimaan peserta didik baru yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 3 Tahun 2025 kepada pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan di seluruh Indonesia.

Sosialisasi ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai pemerintah daerah, termasuk Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Inspektorat Daerah, serta Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP).

Kegiatan ini dilaksanakan secara hibrida, dengan peserta dari Jabodetabek hadir luring di Kompleks Kemendikdasmen, Cipete, Jakarta, sementara peserta dari daerah lain mengikuti secara daring.

Direktur Jenderal PAUD Dasmen, Gogot Suharwoto, menekankan pentingnya reformasi sistem penerimaan murid baru untuk memastikan pendidikan yang berkualitas dapat dijangkau oleh semua anak tanpa memandang latar belakang ekonomi atau geografis.

“Kami ingin memastikan bahwa akses pendidikan lebih adil dan merata bagi seluruh peserta didik,” ujar Gogot.

Perubahan dalam sistem ini, lanjut Gogot, telah dilakukan setelah evaluasi mendalam terhadap sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dari tahun 2017 hingga 2024. Reformasi ini didasarkan pada data dan analisis yang telah dilakukan selama beberapa tahun terakhir untuk memastikan kebijakan ini dapat menjawab tantangan yang ada.

Sekretaris Ditjen PAUD Dasmen, Eko Susanto, menjelaskan beberapa perubahan mendasar dalam SPMB 2025. Salah satu perubahan signifikan adalah peningkatan kuota afirmasi bagi siswa dari keluarga kurang mampu, yang kini mencapai 30 persen dari total daya tampung sekolah.

“Ini adalah langkah nyata untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas,” ujar Eko.

Selain itu, jalur prestasi juga diberikan porsi yang lebih besar. Untuk SMP, porsi jalur prestasi kini mencapai 25 persen, sedangkan untuk SMA mencapai 30 persen. Ini akan mencakup penghargaan bagi siswa berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik, seperti olahraga, seni, dan kepemimpinan organisasi siswa.

Kemendikdasmen juga memperkenalkan penyempurnaan sistem domisili dalam SPMB 2025 untuk memastikan siswa dapat bersekolah di lokasi yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka, bukan hanya berdasarkan zonasi administratif.

“Kami ingin memastikan bahwa pendidikan dapat diakses lebih mudah oleh peserta didik,” tambah Eko.

Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya peran sekolah swasta dalam sistem pendidikan nasional. Eko menambahkan, sekolah swasta memiliki peran strategis dalam memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

Setelah sosialisasi ini, Kemendikdasmen mengharapkan pemerintah daerah segera menyusun petunjuk teknis (Juknis) SPMB yang lebih operasional sebagai turunan dari Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025.

Gogot Suharwoto menegaskan, “Kami berharap pemerintah daerah dapat segera menyusun petunjuk teknis yang lebih detail agar pelaksanaan SPMB berjalan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing.”

Kemendikdasmen juga menyiapkan mekanisme komunikasi melalui BPMP dan Dinas Pendidikan di daerah untuk menangani kendala dalam penerapan kebijakan, dengan koordinasi yang baik antara semua pihak.

Di akhir acara, Gogot kembali menekankan bahwa keberhasilan implementasi SPMB 2025 sangat bergantung pada kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, sekolah, orang tua, dan masyarakat luas.

“Pendidikan adalah investasi masa depan, dan dengan kebijakan yang lebih inklusif ini, kita dapat memastikan bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang,” pungkasnya.

Dengan reformasi SPMB 2025, Kemendikdasmen berharap bisa meningkatkan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di seluruh Indonesia, memastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal, dan memberikan peluang bagi lebih banyak anak untuk berkembang melalui jalur pendidikan yang sesuai dengan potensi mereka.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI akan mulai menyalurkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) secara langsung ke rekening masing-masing guru pada Maret 2025.

Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru dan mempercepat proses pencairan tunjangan.

“Transfer langsung pada Maret ini merupakan hadiah bagi para guru agar dapat merayakan Idul Fitri dengan gembira. Kami ingin memastikan mereka lebih sejahtera dan semakin semangat dalam menjalankan tugas mencerdaskan bangsa,” ujar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dalam acara peluncuran mekanisme baru TPG di Plaza Insan Berprestasi Kemendikdasmen, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Mekanisme baru ini akan diterapkan bagi lebih dari 1,47 juta guru ASN dan 392 ribu guru non-ASN di seluruh Indonesia. Sebelumnya, pencairan TPG dilakukan melalui rekening pemerintah daerah sebelum akhirnya ditransfer ke rekening guru, yang sering mengalami keterlambatan.

“Dengan mekanisme baru ini, kami memastikan tunjangan dapat diterima lebih cepat dan tepat waktu, tanpa harus melalui proses birokrasi panjang di tingkat daerah,” jelas Mu’ti.

Kebijakan transfer langsung ini merupakan bagian dari komitmen Presiden RI Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan guru, sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Para guru yang akan menerima TPG bulan ini adalah mereka yang telah melengkapi dan memverifikasi data serta nomor rekeningnya. Namun, hingga saat ini, baru sekitar 250 ribu guru yang sudah terverifikasi dengan lengkap.

“Kami mengimbau para guru ASN dan non-ASN segera memastikan data dan nomor rekening mereka sudah benar agar dapat menerima tunjangan tepat waktu,” tambah Mu’ti.

Pada pencairan tahap pertama ini, para guru akan menerima TPG untuk periode Januari, Februari, dan Maret 2025.

• Guru Non-ASN yang sudah bersertifikasi akan menerima Rp 2 juta per bulan, sehingga pada Maret ini mereka akan memperoleh total Rp 6 juta.
• Guru ASN akan mendapatkan TPG setara dengan gaji pokoknya per bulan, yang dikalikan tiga bulan.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Nomor 4 Tahun 2025, yang menjelaskan bahwa tunjangan profesi diberikan setiap bulan dengan nominal setara satu kali gaji pokok sesuai peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, bagi guru ASN berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), besaran tunjangan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024.

Dengan mekanisme baru ini, diharapkan tidak ada lagi keterlambatan pencairan tunjangan, sehingga guru dapat lebih fokus dalam menjalankan tugas mendidik generasi bangsa.

Monitorday.com – Lembaga Dakwah Komunitas (LDK) PP Muhammadiyah meluncurkan program Mualaf Berdaya untuk mendukung kemandirian ekonomi para mualaf di Kepulauan Mentawai.

Didukung penuh oleh Lazismu, program ini menghadirkan produk unggulan seperti KripikMu dan pengolahan ikan asin, yang kini menjadi oleh-oleh khas Mentawai.

Sekretaris LDK PP Muhammadiyah, Dr. Suhardin, M.Pd., menegaskan bahwa pembinaan mualaf harus mencakup aspek ekonomi dan pendidikan agar mereka bisa mandiri.

Kamarul Zaman, SE., M.Ak., selaku PIC program, menyebutkan bahwa usaha ini tidak hanya meningkatkan ekonomi tetapi juga mempererat kebersamaan di antara para mualaf.

Ketua PDM Kepulauan Mentawai, Rudi, S.Pi., M.Si., menyatakan bahwa program ini adalah bukti nyata kepedulian Muhammadiyah dalam mendukung mualaf agar lebih berdaya.

Kapolres Mentawai turut hadir dalam kegiatan ini sebagai bentuk dukungan dan sinergi antara lembaga keagamaan serta aparat keamanan.