Monitorday.com – Phan Thi Hong An, Akademisi Fakultas Hukum dari Ton Duc Thang Universitymemaparkan bahwa keberhasilan Vietnam menarik investor tidak hanya berkat potensi pasar dan stabilitas politik, tetapi juga karena keberanian pemerintah melakukan reformasi hukum dan penyederhanaan prosedur.
Menurutnya, percepatan teknologi digital mendorong Vietnam mengadaptasi regulasi yang ramah investasi, termasuk di sektor digital dan ekonomi kreatif.
“Vietnam fokus pada transparansi hukum, konsistensi kebijakan, dan kepastian penegakan aturan. Investor harus yakin bahwa aturan main jelas, tidak berubah-ubah, dan dijalankan secara adil,” ungkapnya di International Guest Lecture and Panel Discussion di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Cirebon, Minggu, 10 Agustus 2025
Ia menambahkan, regulasi yang terlalu berbelit menjadi penghalang terbesar bagi investor. Karena itu, Vietnam berupaya menghapus prosedur yang tidak relevan, memangkas birokrasi, dan memanfaatkan layanan digital untuk proses perizinan.
Dalam paparannya, Phan Thi Hong An menyoroti peran regulasi digital dan siber yang kuat sebagai fondasi ekosistem investasi modern. Undang-Undang Keamanan Siber 2018, UU Transaksi Elektronik, serta UU Teknologi Informasi menjadi payung hukum yang mengatur perlindungan data pribadi, keamanan jaringan, dan pengelolaan platform digital.
Regulasi ini, kata dia, bukan sekadar membatasi, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.
Ia mengungkapkan bahwa di Vietnam, penyedia layanan lintas batas diwajibkan menyimpan data pengguna di dalam negeri dan mematuhi standar keamanan siber.
“Ini memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus menciptakan level playing field bagi investor,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah Vietnam menempatkan tanggung jawab besar pada perusahaan teknologi untuk mematuhi regulasi konten, menjaga keamanan informasi, dan bekerja sama dengan otoritas dalam menangani pelanggaran. Mekanisme pengawasan dilakukan secara proaktif melalui pemantauan digital, pelaporan publik, serta tindakan tegas terhadap pelanggaran, baik berupa sanksi administratif maupun pidana.
Kunci sukses Vietnam, menurut Phan Thi Hong An, terletak pada lima hal:
Kepastian hukum – aturan jelas, stabil, dan dapat diprediksi.
Efisiensi birokrasi – layanan cepat dan berbasis digital.
Penegakan hukum konsisten – tanpa pandang bulu.
Perlindungan data dan keamanan siber – melindungi kepentingan publik dan investor.
Kerja sama internasional – memfasilitasi arus investasi dan teknologi.
Ia juga menekankan bahwa kolaborasi regional menjadi strategi penting, terutama dalam mengatasi kejahatan siber lintas batas. Kerja sama ASEAN di bidang hukum digital dan keamanan siber diharapkan semakin memudahkan integrasi ekonomi dan perdagangan.
Acara International Guest Lecture and Panel Discussion di FEB Universitas Muhammadiyah Cirebon tersebut dihadiri para akademisi, mahasiswa, dan pelaku usaha. Diskusi berlangsung dinamis, membahas peluang kolaborasi Indonesia–Vietnam dalam menciptakan iklim investasi yang saling menguntungkan, khususnya di sektor teknologi dan ekonomi digital.
Menurut Phan Thi Hong An, Indonesia memiliki potensi besar jika mampu meniru model kemudahan regulasi Vietnam. “Kuncinya adalah keberanian memangkas hambatan birokrasi, memperkuat keamanan digital, dan menjaga konsistensi kebijakan. Dengan itu, investor akan datang tanpa harus diundang berkali-kali,” pungkasnya.