Monitorday.com – Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Perguruan Attaqwa Bekasi menggelar Workshop Penyusunan Regulasi dan Prosedur Operasional Baku Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di kampus.

Kegiatan ini didukung penuh oleh Atiqoh Noer Alie Center dan Droupadi.

Workshop berlangsung di Fakultas Kesehatan Masyarakat UMJ pada 24-25 April 2025.

Sebanyak 127 peserta dari 28 kampus di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur mengikuti kegiatan ini.

Workshop dibuka oleh Wakil Rektor 4 Universitas Muhammadiyah Jakarta, Septa Candra.

Sejumlah narasumber hadir, termasuk Dahlia Madanih dari Komnas Perempuan dan Lena Hanifah dari Universitas Lambung Mangkurat.

Fatum Ade dari Perhimpunan Jiwa Sehat, Sa’adah dari WCC Mawar Bilqis Cirebon, dan Lidwina Inge Nurtjahyo dari Universitas Indonesia juga menjadi pemateri.

Theresia Indira Shanti dari Unika Atma Jaya Jakarta dan Siti Mazumah dari Forum Pengada Layanan turut mengisi sesi.

Koordinator kegiatan, Khaerul Umam Noe, menjelaskan bahwa workshop ini adalah tindak lanjut dari pelatihan sebelumnya.

Menurut Khaerul, kampus perlu memiliki regulasi turunan dari Permendikbud Nomor 55 Tahun 2024.

Ia menyoroti bahwa hanya kurang dari enam persen kampus di Indonesia yang telah memiliki regulasi dan SOP terkait kekerasan.

Mayoritas kampus masih bergantung pada Permendikbud tanpa produk turunan yang implementatif.

Perubahan nomenklatur kementerian juga menambah tantangan dalam implementasi aturan.

Workshop membahas penyusunan regulasi kampus yang sesuai kebutuhan dan sumber daya.

Khaerul menekankan pentingnya memahami berbagai acuan hukum seperti UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Ketua Satgas UMJ, Ati Kusmawati, menegaskan pentingnya kolaborasi untuk mengatasi kekerasan di kampus.

Ia menyebut bahwa persoalan kekerasan di kampus hanyalah puncak gunung es.

Aturan baru Permendikbud memperluas cakupan kekerasan yang harus ditangani satgas.

Ati menekankan pentingnya membangun sistem rujukan kerja yang kuat bagi satgas.

Ia mengingatkan bahwa komitmen kampus untuk melaksanakan rekomendasi satgas adalah hal yang sangat krusial.

Monitorday.com – Pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Makan Bergizi Gratis untuk Santri melalui Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Peluncuran ini berlangsung dalam acara Halal Bihalal dan Silaturahmi Nasional Ormas-Ormas Islam di Asrama Haji Pondok Gede.

Nasaruddin menegaskan pentingnya memperhatikan kesejahteraan dan gizi santri dalam pembangunan sumber daya manusia.

Ia menyatakan gerakan ini merupakan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan.

Dalam sambutannya, Nasaruddin juga membahas perlunya mengembangkan Trilogi Kerukunan ke dalam Jilid II.

Ia bersyukur Indonesia berhasil mewujudkan konsep kerukunan sejati di tengah kemajemukan yang luar biasa.

Trilogi Kerukunan Jilid II mencakup kerukunan antar manusia, kerukunan dengan alam, dan tunduk kepada Allah.

Nasaruddin mengajak umat Islam untuk lebih sadar terhadap pentingnya menjaga lingkungan dalam kehidupan beragama.

Ia mengusulkan agar Maqashid Syariah menambahkan prinsip menjaga lingkungan sebagai elemen keenam.

Nasaruddin menekankan bahwa kerusakan lingkungan telah menyebabkan kematian jutaan orang setiap tahun.

Ia mengingatkan agar manusia memperlakukan alam sebagai mitra, bukan hanya sebagai objek eksploitasi.

Dalam Islam, semua makhluk termasuk alam semesta disebutkan bertasbih kepada Allah SWT.

Nasaruddin menafsirkan suara dedaunan sebagai bentuk tasbih makhluk kepada Sang Pencipta.

Ia berharap Halal Bihalal ini menjadi momentum memperbaiki hubungan manusia dengan alam.

Menurutnya, memperbaiki lingkungan juga merupakan bentuk penghapusan dosa.

Nasaruddin menutup pidatonya dengan ajakan untuk mewariskan lingkungan sehat kepada generasi mendatang.

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menekankan pentingnya penguatan penggunaan bahasa Indonesia sebagai upaya memperkokoh kedaulatan bangsa.

Hal tersebut disampaikan dalam acara peluncuran dan sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penguatan Bahasa Indonesia di Jakarta, pada Jumat (25/4/2025).

Peraturan ini, yang sudah disahkan sejak Februari 2025, bertepatan dengan Bulan Bahasa, bertujuan untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap bahasa Indonesia, sekaligus memperkuat penggunaannya di seluruh aspek kehidupan.

“Tujuannya adalah agar kita, bangsa Indonesia, lebih mencintai, merasa bangga, dan menguasai bahasa Indonesia. Kita ingin maju bersama bahasa Indonesia,” ujar Abdul Mu’ti.

Lebih lanjut, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan bahasa persatuan harus digunakan secara baku dan sesuai kaidah, terutama di lembaga-lembaga negara dan ruang publik. Ia juga mengingatkan bahwa penguatan bahasa Indonesia tidak berarti menutup ruang bagi bahasa lain.

“Bahasa Indonesia justru tumbuh dari kekayaan bahasa daerah dan kosakata asing. Semangatnya adalah memperkaya, bukan mengasingkan,” jelasnya.

Mendikdasmen mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang mendukung lahirnya kebijakan ini, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, serta pemerintah daerah yang aktif mempromosikan bahasa Indonesia.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyapa para pejabat kementerian, kepala daerah, dan tokoh pendidikan, mengungkapkan kebanggaannya atas perjalanan panjang dalam memperkuat identitas bangsa melalui bahasa.

Abdul Mu’ti menyinggung konsep “kedaulatan bahasa” yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Ia mengaitkan kedaulatan bahasa dengan trilogi kedaulatan Indonesia: budaya, politik, dan wilayah.

“Kita harus menjaga dan memperkuat bahasa Indonesia, agar tidak tergerus arus globalisasi. Banyak negara yang kehilangan bahasa nasional mereka, dan kita tidak ingin itu terjadi di sini,” tegasnya.

Acara ini dihadiri oleh pejabat kementerian, kepala daerah, akademisi, seniman, serta perwakilan dari berbagai institusi kebahasaan di seluruh Indonesia.

Abdul Mu’ti berharap seluruh elemen bangsa, mulai dari institusi pendidikan, media, hingga industri kreatif, dapat berperan aktif dalam membumikan bahasa Indonesia sebagai bagian dari gaya hidup dan ekspresi jati diri bangsa.

Monitorday.com – Perjudian online atau judol, fenomena yang semakin meresahkan, kini telah mengancam kestabilan ekonomi dan masa depan bangsa. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, baru-baru ini mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, perputaran dana judi online di Indonesia mencapai angka fantastis, Rp 1.200 triliun. Angka ini, yang mengalami peningkatan lebih dari Rp 200 triliun dibandingkan tahun lalu, menggambarkan betapa besar dampak yang ditimbulkan oleh judi online ini terhadap perekonomian negara.

Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, menyebut angka tersebut sebagai sesuatu yang sangat meresahkan. Menurutnya, perputaran dana sebesar itu dapat mengancam kekayaan bangsa dan jika tren ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin dalam lima tahun ke depan, seluruh sumber daya dan kekayaan Indonesia akan terperangkap dalam cengkeraman judi online. “Jika ini terus dibiarkan, 5 tahun lagi kekayaan bangsa kita terjerat habis dalam perangkap judol,” ujar Hasbiallah dengan nada tegas.

Fenomena ini semakin mengkhawatirkan mengingat dana yang berputar dalam sektor judi online seharusnya bisa digunakan untuk mempercepat pembangunan dan kemakmuran bangsa. Namun, kenyataannya, uang-uang tersebut justru berputar di tangan oknum yang tak bertanggung jawab, merusak stabilitas sosial dan ekonomi Indonesia. Hasbiallah meyakini bahwa angka yang diungkapkan oleh PPATK mungkin hanya sebagian kecil dari keseluruhan dana judi online yang ada. Dia percaya, angka yang sebenarnya bisa dua kali lipat lebih besar dari itu.

Dengan jumlah yang begitu besar, dana yang seharusnya berputar untuk membangun bangsa malah mengalir ke sektor yang tidak produktif dan merugikan. Sebuah krisis yang memerlukan perhatian serius dari seluruh elemen bangsa. Pemerintah, terutama aparat penegak hukum, diminta untuk bertindak tegas dan tidak memberikan ruang sedikit pun bagi praktik perjudian online untuk terus berkembang. Hasbiallah menekankan, bahwa tanpa ketegasan dari pemerintah dan aparat hukum, judi online akan terus menjadi momok yang mengancam kemakmuran dan masa depan bangsa.

Pemerintah harus segera membuat langkah-langkah konkret untuk menghentikan praktik judi online ini. Hasbiallah menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi elit maupun aparat yang terlibat dalam praktik judi online. Terutama bagi mereka yang menjadi beking dari judi online, yang selama ini bekerja di balik layar, meraup keuntungan dari kerusakan yang ditimbulkan oleh judi. Keberanian untuk memberantas oknum-oknum seperti ini akan sangat menentukan apakah Indonesia bisa bebas dari cengkeraman judi online yang semakin menggurita.

Selain itu, Hasbiallah juga berharap agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera mengambil langkah tegas dalam memberantas judi online di seluruh Indonesia. Tak hanya menindak tegas para pelaku judi online, tapi juga oknum-oknum di kepolisian yang terlibat dalam praktik tersebut. Masyarakat membutuhkan gebrakan nyata dari aparat penegak hukum yang bersih dan tegas, yang bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap Polri.

Dalam situasi seperti ini, sudah saatnya Indonesia bertindak tegas untuk membasmi judi online. Jika tidak, masa depan ekonomi Indonesia akan semakin terancam, dan impian untuk menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyat akan semakin jauh dari kenyataan.

Monitorday.com – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) kembali mengancam Indonesia, terutama menjelang musim kemarau yang diprediksi akan berlangsung dari Mei hingga Juli 2025. Namun, upaya untuk mencegah dan menanggulanginya tidak lagi hanya menjadi tugas pemerintah dan aparat keamanan, melainkan juga seluruh lapisan masyarakat. Terlebih, peran generasi muda yang kini semakin vital.

Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dalam pembukaan Jambore Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Riau 2025 yang diadakan di Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim, Kabupaten Siak, pada Jumat (25/4).

Jambore ini menjadi momentum penting, diikuti oleh lebih dari 2.000 pemuda dari berbagai organisasi pemuda di seluruh Riau, seperti Pramuka, OSIS, Sispala, PMI, Karang Taruna, dan banyak lainnya. Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengingatkan bahwa kebakaran hutan dan lahan bukanlah masalah yang bisa diselesaikan dalam semalam. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan, kesiapsiagaan, serta implementasi strategi yang efektif dalam pencegahan dan penanggulangan Karhutla. “Kita harus senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan serta menerapkan strategi yang efektif dalam pencegahan dan penanggulangan Karhutla,” ujar Listyo dengan penuh keyakinan.

Selama tiga hari penyelenggaraan Jambore Karhutla Riau 2025, kegiatan ini tidak hanya melibatkan pelatihan dan edukasi, tetapi juga berbagai agenda seperti talkshow yang mengundang 10 narasumber nasional dan daerah. Tema utama yang diangkat adalah kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup, dengan fokus pada pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Para narasumber yang hadir memberikan wawasan mendalam tentang strategi mitigasi kebakaran serta pentingnya peran aktif masyarakat, terutama pemuda, dalam mengawal lingkungan.

Pemuda, menurut Kapolri, merupakan ujung tombak dalam membangun kesadaran kolektif untuk menjaga kelestarian lingkungan. “Pemuda adalah ujung tombak untuk membangun kesadaran kolektif dalam menjaga kelestarian lingkungan,” tegasnya. Dalam hal ini, mereka bukan hanya sebagai peserta pasif dalam kebijakan yang ada, tetapi sebagai agen perubahan yang dapat menyebarkan pesan keberlanjutan lingkungan kepada masyarakat luas.

Jambore ini, selain memberikan edukasi, juga menggalang semangat kolaborasi di kalangan pemuda untuk menjadi garda terdepan dalam pencegahan Karhutla. Dengan semangat gotong-royong yang ditumbuhkan selama kegiatan, diharapkan para peserta dapat menyebarkan semangat tersebut ke daerah-daerah mereka masing-masing. Kolaborasi antara masyarakat, aparat pemerintah, dan dunia usaha dalam memitigasi Karhutla diharapkan dapat menghasilkan gerakan masif yang berkelanjutan dan berdampak luas.

Kapolri menutup amanatnya dengan harapan agar semangat yang ada dalam Jambore Karhutla Riau 2025 ini mampu memberikan kontribusi nyata bagi upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di seluruh Indonesia. “Melalui semangat kolaboratif ini, kita bersama-sama menjaga paru-paru dunia dan mewariskan lingkungan yang lebih baik untuk generasi mendatang,” ujarnya dengan penuh optimisme.

Gerakan ini bukan hanya soal mengatasi kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga tentang mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup. Bagi Indonesia, menjaga kelestarian alam adalah bagian dari tanggung jawab bersama yang harus diwariskan kepada anak cucu. Dalam hal ini, Jambore Karhutla Riau 2025 menjadi langkah awal yang penting dalam mengajak seluruh pihak untuk berperan aktif dalam menjaga bumi.

Monitorday.com – Sinar kamera dan sorot tajam dunia internasional kini tertuju ke jantung perdagangan ritel terbesar di Indonesia: Pasar Mangga Dua. Dalam laporan kontroversial 2025 National Trade Estimate (NTE) yang dilansir Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR), Pasar Mangga Dua dicap sebagai pusat peredaran barang palsu dan bajakan. Tudingan ini bukan saja menampar nama baik Indonesia di kancah global, tetapi juga mengundang langkah cepat dari dalam negeri.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, tak tinggal diam. Dengan sikap tegas dan nada optimis, ia mengumumkan rencana inspeksi mendadak alias sidak ke lokasi. “Ini saya harus cek dulu ke lapangan, kan, siapa tahu ternyata benar yang kamu bilang atau mungkin kurang tepat,” ujar Maman dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (25/4). Sebuah pernyataan yang penuh makna: tidak mau telan mentah-mentah laporan asing, tetapi juga tidak tutup mata terhadap kemungkinan pelanggaran di tanah sendiri.

Langkah ini bukan semata-mata soal membela nama baik, melainkan juga bagian dari refleksi penting terhadap kualitas ekosistem UMKM nasional. Jika memang benar ada praktik jual beli barang bajakan di pasar legendaris itu, Maman menegaskan, itu sudah masuk kategori pelanggaran serius dan seharusnya menjadi ranah penegakan hukum. Tidak ada kompromi, tidak ada toleransi untuk praktik yang bisa merusak reputasi produk-produk lokal.

Kini, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM tengah digodok dengan intens. Menurut Maman, satgas ini adalah langkah strategis untuk meningkatkan pengawasan dan perlindungan terhadap UMKM, agar kualitas dan produksi produk lokal benar-benar optimal, berdaya saing, dan jauh dari praktik ilegal. Proses ini masih dalam tahap koordinasi lintas kementerian dan lembaga, menandakan bahwa pemerintah serius membangun benteng pertahanan untuk UMKM.

Di tengah tekanan global, sidak ke Mangga Dua akan menjadi panggung penting untuk menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga integritas pasar domestik. Ini bukan soal membela diri di hadapan Amerika, melainkan soal membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia mampu bersikap tegas, adil, dan transparan.

Sidak ini pun menjadi simbol: pemerintah tidak akan membiarkan pasar-pasar besar dikooptasi oleh barang ilegal. Ini adalah bagian dari revolusi mental di sektor UMKM—memajukan ekonomi rakyat tanpa mengorbankan etika perdagangan.

Apapun hasil sidak nanti, satu hal pasti: ini adalah momen emas untuk membangun kembali kepercayaan, baik di mata rakyat sendiri maupun di mata dunia. Pasar Mangga Dua, dan ribuan pasar lainnya, harus menjadi simbol kebangkitan produk lokal yang berkualitas, bukan sekadar surga belanja murah.

Jika inspeksi ini berjalan dengan jujur dan tegas, bukan hanya Pasar Mangga Dua yang berbenah. Seluruh ekosistem perdagangan di Indonesia akan terdorong untuk menegakkan standar lebih tinggi. Karena pada akhirnya, kebenaran di lapanganlah yang akan menjadi cermin kualitas bangsa ini.

Monitorday.com – Keberanian kini berbicara lantang dari Semenanjung Iberia. Spanyol, negeri matador, akhirnya menarik garis tegas terhadap kebiadaban zionisme. Setelah bertahun-tahun dunia menyaksikan genosida brutal Israel di Gaza, Tepi Barat, Lebanon, dan Suriah, Madrid memilih berdiri di sisi nurani manusia. Pemerintah Spanyol membatalkan kontrak pembelian amunisi senilai 6 juta Euro dari perusahaan militer Israel, sebuah tamparan keras untuk negara yang kini kian tersudut di mata dunia.

Langkah ini bukan sekadar pembatalan transaksi dagang; ini pernyataan politik, moral, dan kemanusiaan. Perdana Menteri Pedro Sanchez, di tengah tekanan internal dan eksternal, berani mengumumkan penghentian seluruh aktivitas jual-beli senjata dengan Israel. Di saat negara-negara lain memilih bungkam atau beretorika kosong, Spanyol benar-benar bertindak.

Langkah heroik ini lahir dari serangkaian keputusan berani sebelumnya: pengakuan resmi Palestina pada 28 Mei 2024 bersama Irlandia dan Norwegia, dukungan terbuka terhadap gugatan genosida oleh Afrika Selatan di Mahkamah Internasional, dan pembekuan sebagian ekspor senjata ke Israel sejak 2023. Semua ini menegaskan satu hal: bagi Spanyol, darah anak-anak Gaza lebih berharga daripada lembaran kontrak dagang.

Israel tentu saja meradang. Melalui Kementerian Luar Negerinya, rezim zionis menuduh Spanyol “mengorbankan keamanan demi politik.” Ironis, mengingat negeri yang berulang kali menginjak-injak hukum internasional kini berbicara tentang keamanan. Israel panik, karena tahu satu negara berani bisa membuka jalan bagi negara-negara Eropa lainnya untuk ikut menarik diri dari jaringan kebohongan yang selama ini menopang kekuasaannya.

Di balik panggung ini, dunia kemanusiaan juga menjerit. PBB memperingatkan bahwa bantuan ke Gaza semakin tersendat akibat blokade brutal Israel. Anak-anak Gaza menanggung kelaparan akut, malnutrisi melonjak dua kali lipat hanya dalam beberapa pekan terakhir. Semua laporan ini menampar kesadaran dunia: Israel bukan lagi sekadar penjajah, melainkan negara pembunuh yang mengabaikan setiap prinsip dasar kemanusiaan.

Tragisnya, di saat dunia berupaya menyalurkan bantuan, Israel justru melanjutkan serangan brutalnya. Lebih dari 51.300 warga Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak, telah dibantai sejak Oktober 2023. Mahkamah Pidana Internasional pun telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang.

Spanyol tahu bahwa membiarkan Israel terus berbisnis seperti biasa adalah bentuk kolusi diam-diam dengan kejahatan. Karena itu, meski ada risiko politik dalam negeri dan ancaman diplomatik dari Israel, Spanyol tetap memilih berpihak pada nilai-nilai luhur: keadilan, kemanusiaan, dan martabat manusia.

Keputusan ini bisa menjadi domino pertama. Jika negara lain mengikuti jejak Madrid, maka Israel akan semakin terisolasi. Dunia akhirnya bisa mengirim pesan yang tak terbantahkan: pelaku genosida tak layak mendapat tempat dalam komunitas bangsa-bangsa beradab.

Langkah Spanyol harus diingat, bukan hanya sebagai kebijakan pemerintah, tetapi sebagai suara nurani kolektif umat manusia. Bahwa di atas segala tekanan politik, diplomasi busuk, dan dalih-dalih pragmatisme, masih ada bangsa yang memilih keberanian moral. Dan mungkin, dari tanah Matador inilah, babak baru perlawanan terhadap kebejatan Israel benar-benar dimulai.

Monitorday.com – Di tengah arus deras ketidakadilan yang melanda Gaza, Tepi Barat, dan wilayah Palestina lainnya, akhirnya muncul secercah akal sehat dari jantung Eropa. Prancis, negara dengan sejarah panjang tentang hak asasi manusia, memutuskan tidak bisa lagi menutup mata atas kebiadaban Israel.

Lewat pernyataan keras dari juru bicara Kementerian Luar Negeri, Christophe Lemoine, Prancis resmi membuka diskusi tentang pemberian sanksi kepada Israel, sebuah langkah berani yang bisa menjadi titik balik bagi benua biru.

Selama ini, Eropa, termasuk Prancis, sering terjerat dalam kemunafikan geopolitik: berbicara tentang keadilan, tapi membisu di hadapan genosida yang terang-terangan dipertontonkan oleh rezim zionis. Namun, pembantaian massal, penghancuran rumah sakit, penutupan jalur kemanusiaan, dan pemaksaan relokasi rakyat Palestina akhirnya membuka mata. Nurani moral Prancis, yang selama ini tertidur, kini mulai bangkit.

“Kami telah membuat pernyataan yang mengutuk ditutupnya akses kemanusiaan ke Jalur Gaza,” tegas Lemoine.

Ini bukan sekadar kata-kata. Prancis menyadari bahwa mendukung Israel tanpa kritik berarti mencoreng prinsip kemanusiaan yang menjadi fondasi modernitas Eropa. Lebih jauh, Lemoine menyiratkan bahwa sanksi terhadap Israel tidak akan bisa dihindari, baik melalui mekanisme Uni Eropa maupun Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Presiden Emmanuel Macron, yang biasanya berhati-hati dalam mengatur kata, kini dengan tegas menyuarakan dukungan terhadap solusi dua negara. Lebih penting lagi, pengakuan terhadap negara Palestina tidak lagi dianggap tabu di istana Elysée.

Ini sinyal keras bahwa Prancis siap memotong mata rantai standar ganda yang selama ini melindungi tindakan brutal Israel.

Keberanian ini bisa menjadi domino pertama. Jika Prancis, negara dengan pengaruh besar di Uni Eropa dan Dewan Keamanan PBB memimpin langkah sanksi, negara-negara lain yang selama ini bungkam bisa terdorong untuk mengikuti.

Eropa tidak bisa terus menjadi komplice dalam kejahatan kemanusiaan. Sudah terlalu lama prinsip “never again” pasca-Holocaust dikotori oleh pembiaran terhadap genosida baru yang dilakukan oleh negara Israel.

Langkah Prancis juga membuktikan bahwa dunia internasional tidak boleh lagi terperangkap dalam rasa bersalah sejarah yang disalahgunakan untuk melegitimasi kekerasan sistemik terhadap Palestina.

Saatnya Eropa menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan, keadilan, dan hukum internasional lebih penting daripada kepentingan politik sesaat. Prancis dengan tegas menolak relokasi paksa, menolak kejahatan perang, dan menolak pengkhianatan terhadap nurani.

Dalam babak baru ini, dunia menunggu: akankah Eropa berani meninggalkan Israel dan berpihak pada prinsip yang lebih tinggi? Jika ya, maka kita sedang menyaksikan lahirnya momen penting — ketika akal sehat dan nurani moral akhirnya mengalahkan arogansi dan keangkuhan zionisme modern.

Sejarah akan mencatat, langkah Prancis hari ini bukan sekadar diplomasi. Ini adalah deklarasi bahwa keadilan masih mungkin dimenangkan asal ada keberanian untuk berpihak pada yang benar, bukan pada yang kuat.

Monitorday.com – Hamas dan aliansi kelompok perlawanan Palestina mengecam Mahmoud Abbas karena menggunakan kata-kata yang dinilai menghina.

Bassem Naim dari Hamas menyebut Abbas menggambarkan rakyatnya sendiri dengan bahasa yang merendahkan.

Abbas dianggap berulang kali menyalahkan rakyat Palestina atas kejahatan dan agresi Israel.

Dalam sesi ke-32 Dewan Pusat Palestina, Abbas menyindir Hamas terkait sandera Amerika.

Abbas menyebut, “Anak-anak anjing, bebaskan siapa pun yang Anda tahan dan selesaikan ini,” saat berpidato.

Abbas juga meminta Hamas untuk meletakkan senjatanya demi menghentikan perang di Gaza.

Aliansi Perlawanan Palestina mengecam ucapan Abbas sebagai penghinaan terhadap pasukan perlawanan.

Aliansi menilai pernyataan itu memperdalam perpecahan dan menambah kebencian di antara rakyat Palestina.

Aliansi menyebut Dewan Pusat Palestina saat ini tidak mewakili keinginan sejati rakyat.

Mereka menilai Dewan Pusat dibentuk untuk mempertahankan warisan politik kepemimpinan yang gagal.

Aliansi mengkritik kebijakan Abbas yang dinilai mendorong perjuangan Palestina ke ambang kehancuran.

Mereka menilai pidato Abbas tidak mencerminkan penderitaan rakyat Palestina di Gaza dan Tepi Barat.

Aliansi menyebut Abbas terputus dari realitas perjuangan sehari-hari rakyat Palestina.

Mereka meminta Abbas menunjukkan sikap patriotik yang memulihkan persatuan nasional.

Aliansi menyatakan Abbas telah menjadi mitra Israel dalam memperdalam perpecahan.

Menurut mereka, pidato Abbas tidak lagi mewakili kepentingan rakyat Palestina yang tertindas.

Monitorday.com — Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamen Dikdasmen), Dr. Fajar Riza Ul Haq, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola guru melalui penyederhanaan beban administrasi serta peningkatan kompetensi, termasuk dalam bidang konseling.

Hal ini disampaikannya saat kunjungan kerja ke Kabupaten Tapanuli Utara bersama Anggota Komisi X DPR RI, Sabam Sinaga, dalam acara ramah-tamah yang digelar di Gedung Sopo Partungkoan, Tarutung, Jumat (25/4).

“Perubahan kurikulum tidak akan berarti jika tidak diimbangi dengan peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru. Kami sedang merancang penyederhanaan beban administrasi agar guru bisa lebih fokus pada proses belajar mengajar dan pendampingan siswa,” ujar Fajar Riza.

Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah. “Setiap anak Indonesia, di mana pun berada, berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas,” tambahnya.

Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Lumbantoruan, dalam sambutannya memaparkan sejumlah tantangan pendidikan di wilayahnya. Mulai dari keterbatasan ruang belajar dan perpustakaan, hingga kebutuhan akan kurikulum yang lebih stabil.

“Kami menghadapi keterbatasan fasilitas, dan kami berharap tidak terlalu sering terjadi perubahan kurikulum, agar guru dan siswa bisa beradaptasi lebih optimal,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, lanjut Deni, memiliki program unggulan di bidang pendidikan dasar seperti berhitung, membaca, dan bercerita, yang bertujuan membentuk karakter dan meningkatkan literasi anak sejak dini.

Ia juga mengimbau siswa untuk menjaga kebersihan lingkungan mulai dari hal sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya.

Menanggapi aspirasi daerah, Anggota Komisi X DPR RI, Sabam Sinaga, menyampaikan dukungannya terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Taput. Ia memastikan bahwa pemerintah pusat akan terus hadir untuk memenuhi kebutuhan daerah.

“Tahun ini, sebanyak 10.000 warga Tapanuli Utara akan menerima bantuan pendidikan. Saya akan terus menyuarakan kebutuhan pendidikan Taput di tingkat pusat,” tegas Sabam.

Acara ramah tamah ditutup dengan sesi dialog interaktif bersama para kepala sekolah dan guru, serta penyerahan ulos dan cenderamata kepada Wamen Dikdasmen dan rombongan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas kunjungan mereka.