Monitorday.com – Indonesia menyambut positif rekonsiliasi Hamas dan Fatah, serta faksi-faksi lainnya di Palestina, dalam Deklarasi Beijing yang ditandatangani pekan ini.

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyampaikan disepakatinya Deklarasi Beijing merupakan langkah maju dalam mendorong rekonsiliasi dan persatuan bangsa Palestina.

“Disepakatinya Deklarasi Beijing oleh para pemangku kepentingan di Palestina merupakan langkah maju dalam mendorong rekonsiliasi dan persatuan bangsa Palestina, utamanya di tengah konflik yang berlangsung di Gaza,” kata Retno di sela-sela ASEAN Foreign Ministers’ Meeting/Post ASEAN Foreign Ministers’ Conference (AMM/PMC) di Laos.

Retno mengatakan Indonesia berharap apa yang telah disepakati dapat diimplementasikan dengan semestinya.

Ia kembali menekankan bahwa Indonesia senantiasa mendorong persatuan di Palestina demi mewujudkan perdamaian dan masa depan Palestina.

“Isu persatuan selalu disampaikan Indonesia dalam setiap pertemuan dengan fraksi-fraksi di Palestina. Persatuan merupakan kunci bagi upaya mewujudkan perdamaian dan masa depan Palestina,” kata Retno.

Dua faksi politik utama di Palestina, Hamas dan Fatah, menandatangani perjanjian rekonsiliasi demi mengakhiri persaingan politik selama beberapa dekade terakhir.

Pejabat senior Hamas, Musa Abu Marzuk, mengatakan bahwa partainya telah menandatangani perjanjian upaya rekonsiliasi dengan Fatah dan beberapa kelompok Palestina lainnya di Beijing, China.

“Hari ini kami menandatangani perjanjian untuk persatuan nasional dan kami mengatakan bahwa jalan untuk menyelesaikan perjalanan ini adalah persatuan nasional,” kata Marzuk seperti dikutip AFP pada Selasa (23/7).

“Kami berkomitmen terhadap persatuan nasional dan kami menyerukannya (persatuan nasional),” ucapnya menambahkan.

Hamas, Fatah, dan sejumlah faksi politik Palestina memang menggelar pertemuan tiga hari di Beijing untuk membahas rekonsiliasi nasional.

Pertemuan itu dihadiri oleh wakil kepala Fatah, Mahmoud Alloul, sampai Kepala Bidang Politik Hamas, Ismail Haniyeh.

“Kami, Fatah, terbuka untuk menyelesaikan dan menghilangkan semua hambatan dalam rekonsiliasi di bawah kondisi sulit yang dialami Palestina seiring dengan perang genosida di Gaza,” kata pemimpin senior Fatah Abdel Fattah Dawla.

Ini adalah kedua kalinya sejak April para perwakilan faksi Palestina mengadakan pembicaraan di Beijing.

Pengumuman rekonsiliasi ini pun muncul di tengah agresi Israel di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 39.000 warga Palestina sejak 7 Oktober tahun lalu.

Hamas dan Fatah telah berselisih sejak pemilihan umum (pemilu) Palestina 2007 silam. Perebutan kekuasaan itu memecah Palestina hingga akhirnya masyarakat Jalur Gaza dan Tepi Barat terbagi dua otoritas.

Hamas menguasai Jalur Gaza sementara pemerintahan Palestina di Tepi Barat dipimpin oleh Fatah.

Selama ini, masyarakat internasional mengakui Otoritas Palestina di Tepi Barat sebagai pemerintah resmi.

Meski berselisih, tujuan utama Fatah dan Hamas pada dasarnya sama yakni mendirikan Negara Palestina yang merdeka dengan wilayah sesuai ketentuan 1967. Namun, kedua faksi ini berbeda pendapat dalam menyikapi Israel.

Hamas menentang keras segala bentuk dialog dan perundingan dengan Israel. Sementara Fatah menyanggupi jalur yang lebih diplomatis.

Pada Selasa (23/7), faksi-faksi di Palestina juga dikabarkan telah sepakat untuk membentuk pemerintahan nasional sementara (interim) yang berfokus pada pemerintahan di Jalur Gaza pascaperang.