Monitorday.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menangkap mantan Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), Iwan Setiawan Lukminto, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas kredit perbankan kepada perusahaan tekstil tersebut.

Penangkapan ini dikonfirmasi oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

“Betul (ditangkap),” ujar Febrie singkat saat dikonfirmasi pada Rabu (21/5).

Meski begitu, ia tidak memberikan penjelasan detail mengenai kronologi penangkapan maupun status hukum dari Iwan. Ia hanya menyebut bahwa penangkapan dilakukan di Solo, Jawa Tengah.

Kejagung tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pemberian kredit oleh bank milik negara kepada Sritex. Meski Sritex adalah perusahaan swasta, kasus ini tetap diselidiki karena sumber kredit berasal dari bank pelat merah.

Sebelumnya, Sritex sempat menjadi sorotan publik setelah kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) massal menimpa buruh perusahaan tersebut, yang kemudian disusul oleh gelombang PHK di pabrik lain di Tangerang.

Profil Iwan Setiawan Lukminto

Iwan Setiawan Lukminto bukan sosok asing di dunia industri tekstil nasional. Ia menjabat sebagai Komisaris Utama Sritex Group sejak tahun 2023. Sebelumnya, ia menduduki posisi Direktur Utama Sritex selama hampir satu dekade, yakni sejak 2014 hingga 2023.

Lahir di Solo pada 24 Juni 1975, Iwan adalah putra dari H.M. Lukminto, pendiri Sritex. Ia menyelesaikan pendidikan tinggi di Suffolk University, Amerika Serikat, dengan gelar Sarjana Business Administration.

Selain aktif di dunia bisnis, Iwan juga dikenal aktif dalam sejumlah organisasi. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) periode 2020–2021 dan menjadi Dewan Penasihat AEI sejak 2021. Ia juga tercatat sebagai anggota Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) untuk bidang Pengembangan Pasar Modal (2020–2023), Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) (2020–2023), serta Dewan Kehormatan PB Wushu Indonesia.

Saat ini, publik menantikan kejelasan status hukum Iwan Setiawan dalam kasus yang berpotensi menyeret nama besar di industri tekstil nasional ini. Kejagung belum memberikan keterangan resmi mengenai kemungkinan penetapan tersangka maupun perkembangan selanjutnya dalam proses penyidikan.

Monitorday.com – Pemerintah secara resmi menghapus biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan bekas. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi masyarakat yang membeli motor atau mobil bekas, karena proses balik nama kini bisa dilakukan tanpa dikenakan biaya BBNKB.

Penghapusan biaya ini merujuk pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), yang menyatakan bahwa objek BBNKB hanya berlaku pada penyerahan pertama kendaraan bermotor, yakni ketika kendaraan baru dibeli dari dealer.

Artinya, penyerahan kendaraan kedua dan seterusnya atau kendaraan bekas bukan lagi menjadi objek BBNKB, sehingga tidak lagi dikenai biaya tersebut.

Dikutip dari Detik, kebijakan ini sudah berlaku secara nasional sejak 5 Januari 2025. Dengan demikian, seluruh transaksi balik nama kendaraan bekas setelah tanggal tersebut dibebaskan dari biaya BBNKB.

Meski demikian, pemilik kendaraan masih tetap diwajibkan membayar beberapa biaya lain saat melakukan proses administrasi balik nama, seperti:

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): Besarnya tergantung jenis dan nilai kendaraan. Tertera di STNK. Keterlambatan dikenai denda.

SWDKLLJ: Rp35.000 untuk sepeda motor (denda berlaku jika terlambat).

Penerbitan STNK: Rp100.000 untuk kendaraan roda dua atau tiga.

Penerbitan TNKB (plat nomor): Rp60.000 untuk kendaraan roda dua atau tiga.

Penerbitan BPKB: Rp225.000 untuk kendaraan roda dua atau tiga.

Tarif-tarif ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penghapusan biaya BBNKB ini mendorong masyarakat untuk melakukan balik nama kendaraan secara resmi. Selain legalitas kepemilikan yang lebih terjamin, balik nama juga mempermudah berbagai urusan administratif seperti:

Pembayaran pajak tahunan bisa dilakukan secara online karena nama pemilik di STNK sudah sesuai.

Klaim asuransi menjadi lebih mudah jika terjadi kecelakaan.

Jika STNK atau BPKB hilang, pengurusan dokumen pengganti lebih cepat karena data kepemilikan tercatat jelas.

Menghindari potensi penyalahgunaan kendaraan oleh pihak tak bertanggung jawab.

Dengan diberlakukannya kebijakan ini, pemerintah berharap semakin banyak pemilik kendaraan bekas yang mengurus balik nama secara resmi dan menaati aturan perpajakan.

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, menekankan pentingnya menjadikan turos—karya klasik ulama dan cendekiawan Muslim—sebagai fondasi utama dalam sistem pendidikan di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan saat memberikan amanat pada acara Wisuda Santri Angkatan Ke-10 Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah, asuhan K.H. Said Aqil Siraj, di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (17/5/2025).

“Turos adalah bagian dari warisan sejarah Islam yang luhur dan menjadi dasar identitas keilmuan umat. Penguasaan ilmu-ilmu alat dan agama dari turos merupakan pilar utama pendidikan Islam,” tegas Mu’ti dalam pidatonya.

Dalam sambutan yang juga disampaikan dalam bahasa Inggris, Mu’ti mengaku optimistis bahwa para santri Al-Tsaqafah akan menjadi pemimpin masa depan, sejalan dengan tema wisuda: “Santri Today, Leaders Tomorrow: Pillar of Indonesia Golden Future.”

“Saya sangat yakin, Muslim bisa menjadi pemimpin dan pemenang, baik dalam kehidupan duniawi maupun spiritual,” ujarnya.

Meski baru tiba dari perjalanan dinas menghadiri pertemuan Menteri Pendidikan Asia Pasifik di Korea Selatan, Mu’ti hadir di acara wisuda sebagai bentuk komitmen dan penghormatannya kepada Kiai Said Aqil Siraj.

Lima Fondasi Pendidikan

Dalam ceramahnya, Mu’ti merinci lima fondasi utama pendidikan yang ideal:

1. Turos (Warisan Ilmu Klasik): Sebagai dasar keilmuan Islam yang membentuk karakter dan jati diri umat.
2. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi: Harus dikaitkan dengan nilai-nilai Al-Qur’an, meneladani para ulama seperti Ibnu Rusyd yang menguasai fikih dan sains secara holistik.
3. Akhlak: Ilmu tanpa akhlak akan merusak. Mu’ti menyinggung tantangan etika di era digital dan pentingnya kesalehan digital.
4. Entrepreneurship: Semangat kemandirian dan penciptaan lapangan kerja harus ditanamkan dalam sistem pendidikan, sebagaimana tradisi pesantren.
5. Wataniah (Nasionalisme): Pendidikan juga harus melahirkan pribadi yang mencintai dan berkomitmen pada bangsa.

“Jadilah ulama yang menguasai ilmu agama dan modern, berakhlak mulia, memiliki jiwa kewirausahaan, serta bertanggung jawab memajukan bangsa,” pesan Mu’ti kepada para santri.

Dalam kesempatan yang sama, K.H. Said Aqil Siraj menyampaikan apresiasi atas kehadiran Prof. Mu’ti. Ia juga membela pentingnya kegiatan study tour dan wisuda dalam pendidikan Islam. Menurutnya, keduanya memiliki dasar kuat dalam Al-Qur’an.

Mengutip Surat At-Taubah ayat 112, Said Aqil menyebut para ulama terdahulu sebagai pengembara ilmu, seperti Imam Ibnu Arabi, Ibnu Khaldun, dan Imam Ghazali.

“Para ulama itu siahah—pengembara. Maka saya tidak setuju jika study tour dilarang,” tegasnya.

Terkait wisuda, Said Aqil menilai acara tersebut sebagai bentuk syukur atas capaian ilmu, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Ibrahim ayat 7.

“Yang penting tidak boros. Yang dilarang itu pemborosan, bukan wisudanya,” tandasnya.

Acara wisuda berlangsung khidmat, penuh semangat keilmuan dan kebangsaan, menegaskan peran pesantren sebagai kawah candradimuka calon pemimpin masa depan Indonesia.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto, yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra, mengambil sikap tegas dengan melarang seluruh kader dan anggota organisasi sayap partainya untuk membuka suara atau mempromosikan dukungan soal kemungkinan dirinya menjabat selama dua periode sebagai Presiden RI. Pernyataan tersebut disampaikannya langsung dalam Kongres IV Pengurus Pusat Tunas Indonesia Raya (PP Tidar) di Jakarta, Sabtu sore.

Dalam pidatonya yang penuh semangat, Prabowo menegaskan bahwa kader-kader muda partainya harus menahan diri dan menyimpan keinginan tersebut dalam hati. “Tadi terima kasih, ada yang sebut Prabowo dua periode. Saya kira, saya mau koreksi. Kader-kadernya muda, saya mau koreksi saudara-saudara. Please, tolong jangan sebut seperti itu. Kita belum 1 tahun menjalankan amanah,” tegas Prabowo dengan nada tegas namun mengena.

Presiden yang juga mantan calon presiden ini mengingatkan bahwa keputusan untuk maju kembali pada periode kedua sepenuhnya bergantung pada hasil kerja pemerintahannya selama lima tahun ke depan. Ia menjelaskan bahwa niat tersebut harus disimpan secara pribadi dan tidak perlu diumbar ke publik. Lebih jauh, Prabowo menegaskan bahwa dirinya adalah pihak yang akan menilai apakah kinerjanya sudah mencapai target dan tujuan yang diharapkan.

“Saya sudah katakan, nanti yang menentukan apakah Prabowo dua periode atau tidak, selain Yang Mahakuasa, Prabowo sendiri. Kalau saya menilai bahwa diri saya tidak mencapai apa yang saya canangkan, saya tidak mau maju lagi sebagai Presiden RI,” ujar Prabowo, memperlihatkan sikap rendah hati sekaligus bertanggung jawab.

Lebih jauh lagi, Prabowo berharap jika kelak dirinya menilai tidak berhasil, maka kader-kader Gerindra juga tidak memaksanya untuk kembali maju mencalonkan diri. “Kalau seandainya saya menilai diri saya tidak berhasil, saya mohon dengan sangat, jangan saudara harapkan saya mau maju lagi. Sebagai seorang pejuang, kita hanya ingin berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara,” katanya mengakhiri pernyataannya dengan harapan besar untuk keberhasilan yang sesungguhnya.

Acara kongres ini sendiri dihadiri oleh pengurus utama, kader partai, dan anggota organisasi sayap, Tidar, yang memang merupakan ujung tombak dalam mendukung agenda politik Gerindra. Dalam Kongres IV PP Tidar ini, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, keponakan Presiden Prabowo, kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PP Tidar.

Rahayu langsung menegaskan komitmen organisasi untuk terus mendorong kemajuan pemuda Indonesia sebagai calon pemimpin di masa depan, baik di parlemen maupun kepala daerah, serta memperkuat strategi kemenangan Partai Gerindra dalam Pemilu 2029. Ia juga menyampaikan rencana menyusun kepengurusan baru dengan memilih putra-putri terbaik untuk memastikan kaderisasi berjalan maksimal.

Namun demikian, pesan utama Kongres IV PP Tidar dari Prabowo jelas: dukungan untuk dua periode bukanlah agenda yang boleh didorong secara terbuka. Semua harus fokus pada kinerja dan hasil nyata selama lima tahun ke depan, serta semangat perjuangan untuk bangsa dan negara.

Monitorday.com – Indonesia tengah membuka lembaran baru dalam kemandirian energi. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa jika negara berhasil mencapai swasembada energi, penghematan yang didapat bisa mencapai puluhan miliar dolar AS atau setara ratusan triliun rupiah setiap tahunnya.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Prabowo saat meresmikan proyek Lapangan Forel dan Lapangan Terubuk di lepas pantai Laut Natuna, Kepulauan Riau, Jumat (16/5/2025).

Kedua lapangan migas ini dikelola oleh Medco E&P Natuna Ltd, anak perusahaan dari PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC), yang membuktikan kemampuan Indonesia dalam mengelola sumber daya alam secara mandiri. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang hampir menyentuh 100% menegaskan bahwa proyek ini benar-benar dikerjakan dengan melibatkan produk dan tenaga kerja lokal, mencerminkan kedaulatan energi nasional.

“Kalau kita mampu mencapai swasembada energi, kita akan menghemat puluhan miliar US$, ratusan triliun uang kita, tidak perlu mengalir ke luar bangsa Indonesia,” ujar Prabowo secara daring. Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan ini adalah bukti masa depan Indonesia yang cerah, berkat kekayaan alam yang dimiliki. Namun, ia mengingatkan agar bangsa tetap waspada terhadap kekuatan-kekuatan asing yang berupaya melemahkan Indonesia dan memecah belah persatuan bangsa.

Proyek Lapangan Forel dan Terubuk ini menjadi tonggak bersejarah karena merupakan proyek lifting migas pertama yang berproduksi di masa pemerintahan Prabowo. Hal ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia, menandakan langkah maju Indonesia dalam mengurangi ketergantungan impor energi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa impor migas Indonesia sepanjang tahun 2024 masih cukup tinggi, mencapai US$ 36,27 miliar. Jumlah ini naik dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar US$ 35,83 miliar. Impor tersebut terdiri dari minyak mentah senilai US$ 10,35 miliar dan hasil minyak sekitar US$ 25,92 miliar. Oleh karena itu, keberhasilan proyek migas domestik ini diharapkan dapat mengurangi beban impor yang menyedot devisa negara selama ini.

Prabowo juga menekankan bahwa proyek ini bukan hanya soal angka dan ekonomi, melainkan juga soal kedaulatan nasional dan ketahanan energi yang harus dijaga bersama. Dengan pengelolaan sumber daya alam yang mandiri dan optimal, Indonesia diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga membuka peluang ekspor energi di masa depan.

Momen peresmian ini bukan sekadar seremoni, melainkan simbol optimisme Indonesia untuk menjadi negara yang kuat dan mandiri di bidang energi. Jika semangat dan komitmen ini terus dijaga, Indonesia bakal melangkah mantap menuju masa depan yang cerah dan berkelanjutan.

Monitorday.com – Sekitar 25 ribu pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Asosiasi Garda Indonesia menggelar aksi unjuk rasa nasional pada hari ini, Selasa (20/5).

Selain turun ke jalan, para driver juga melakukan penghentian total layanan aplikasi ojol, baik roda dua (R2) maupun roda empat (R4), selama 24 jam penuh, terhitung mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB.

Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyatakan bahwa penghentian layanan mencakup transportasi penumpang, pemesanan makanan, hingga pengiriman barang. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap sikap pemerintah yang dinilai abai dalam menegakkan regulasi terhadap perusahaan aplikator.

“Sudah berkali-kali kami lakukan aksi damai, namun selalu dianggap remeh. Aplikator makin berani membuat program-program seperti hemat dan prioritas yang merugikan pengemudi,” ujar Igun dalam keterangannya, Senin (19/5).

Lima Tuntutan Utama Garda Indonesia:

1. Sanksi Tegas untuk Aplikator Nakal:
   Mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi untuk menjatuhkan sanksi kepada aplikator yang melanggar Permenhub PM No. 12 Tahun 2019 dan Kepmenhub KP No. 1001 Tahun 2022.
2. RDP Gabungan di DPR RI:
   Menuntut Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kemenhub, asosiasi driver, dan pihak aplikator.
3. Batas Potongan Aplikasi Maksimal 10 Persen:
   Driver meminta agar potongan dari pendapatan mereka tidak lebih dari 10 persen.
4. Revisi Tarif Penumpang dan Penghapusan Program Merugikan:
   Garda mendesak penghapusan program seperti aceng, slot, hemat, dan prioritas, serta revisi tarif penumpang yang dianggap tidak adil.
5. Tarif Layanan Makanan dan Kirim Barang Lebih Adil:
   Menuntut keterlibatan asosiasi driver, regulator, aplikator, dan YLKI dalam penetapan tarif layanan makanan dan pengiriman barang.

Peserta aksi mulai memadati basecamp komunitas di lima wilayah Jakarta sejak Senin malam. Mereka datang dari berbagai kota di Pulau Jawa dan sebagian Sumatera.

Respons Perusahaan Aplikator

Menanggapi aksi ini, beberapa perusahaan ojol memberikan pernyataan resmi. Grab Indonesia melalui Director of 2-Wheels & Logistics, Tyas Widyastuti, memastikan layanan tetap berjalan meski mengakui potensi keterlambatan di beberapa wilayah.

“Sistem kami akan otomatis mengalokasikan pesanan ke mitra pengemudi lain. Tidak perlu khawatir,” kata Tyas usai berdiskusi dengan Menhub Dudy Purwagandhi, Senin (19/5).

Sementara itu, Direktur PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk., Catherine Hindra Sutjahyo, menyatakan pihaknya terus menjalin komunikasi internal demi meminimalkan dampak aksi.

Dari pihak Maxim Indonesia, Government Relations Specialist Muhammad Rafi Assagaf meminta driver tetap melayani penumpang, meski menghormati hak berpendapat.

Adapun Business Development Representative inDrive, Ryan Rwanda, menilai aksi tidak berdampak signifikan terhadap platformnya karena minimnya partisipasi driver inDrive dalam aksi-aksi semacam ini.

Aksi nasional ini menjadi sorotan luas karena berpotensi mengganggu layanan transportasi dan logistik digital selama satu hari penuh. Garda Indonesia menyebut aksi ini sebagai bentuk perlawanan terakhir jika tuntutan mereka terus diabaikan.

Monitorday.com – Pemerintah akhirnya turun tangan menanggapi keresahan besar para pengemudi ojek online (ojol) terkait dugaan pelanggaran potongan tarif oleh perusahaan aplikator.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengundang langsung sejumlah perusahaan transportasi daring untuk berdiskusi membahas persoalan tersebut dalam pertemuan di Jakarta, Senin (19/5/2025).

Dalam pertemuan itu, hadir perwakilan dari aplikator besar seperti Grab, Goto, Maxim, dan inDrive. Fokus utama diskusi adalah keluhan pengemudi terkait besaran potongan yang dinilai mencapai lebih dari 50 persen, jauh melebihi batas maksimal 20 persen yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor KP 1001 Tahun 2022.

Keluhan ini sebelumnya disampaikan oleh Garda Indonesia, asosiasi pengemudi ojol nasional, yang menuding sejumlah aplikator melanggar aturan yang berlaku. Masalah ini memicu kegelisahan luas di kalangan pengemudi daring, baik roda dua maupun roda empat.

“Ekosistem transportasi online tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan sepihak. Harus ada dialog konstruktif yang saling mendengarkan,” ujar Menhub Dudy. Ia menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif, karena persoalan ini melibatkan kepentingan banyak pihak: aplikator, pengemudi, dan masyarakat pengguna layanan.

Dudy juga menyampaikan bahwa pemerintah akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk merumuskan solusi yang adil dan menyeluruh. Ia sendiri memimpin langsung diskusi dengan para aplikator sebagai upaya meredam gejolak sebelum aksi besar berlangsung.

Pertemuan ini berlangsung menjelang Aksi Akbar 205 yang akan digelar oleh para pengemudi ojol dan taksi online pada Selasa (20/5/2025). Aksi tersebut rencananya akan dipusatkan di tiga titik strategis di Jakarta, yaitu Kementerian Perhubungan, DPR/MPR RI, dan Istana Negara. Lebih dari 500 ribu pengemudi direncanakan akan berpartisipasi, termasuk dengan cara mematikan aplikasi sebagai bentuk protes.

Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyatakan bahwa aksi ini terpaksa dilakukan karena tidak adanya pengawasan tegas terhadap aplikator yang diduga mengambil keuntungan berlebih dari para pengemudi. Ia mengingatkan bahwa potongan sebesar 30 hingga 50 persen sangat merugikan, dan tidak sesuai dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah.

“Kami memohon maaf kepada masyarakat karena aksi ini pasti menimbulkan dampak lalu lintas. Tapi ini adalah bentuk perlawanan atas ketidakadilan yang kami alami,” kata Igun.

Aksi serupa juga akan dilakukan secara serentak di kota-kota besar lainnya seperti Medan, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, Makassar, Manado, dan Ambon. Para pengemudi menuntut penegakan regulasi dan pengawasan ketat agar aplikator tidak semena-mena dalam mengambil potongan dari pendapatan mereka.

Menhub Dudy berharap aksi ini tidak memperkeruh keadaan. Ia mengajak semua pihak untuk tetap menjaga ketenangan dan mengutamakan dialog sebagai jalan menuju solusi yang adil. “Akan sangat bijak jika semua pihak dapat saling mendengarkan dan mencari solusi secara objektif dan jernih,” tegasnya.

Pemerintah kini berada dalam posisi krusial, menghadapi tekanan dari ratusan ribu pengemudi sambil menjaga stabilitas layanan transportasi daring di Indonesia. Publik pun berharap, langkah ini menjadi awal dari kebijakan yang lebih berpihak dan berkeadilan bagi semua pihak dalam ekosistem transportasi daring nasional.

Monitorday.com – Rumah Sakit Indonesia di Gaza utara terpaksa menghentikan seluruh operasinya setelah kembali menjadi target serangan militer Israel. Serangan terbaru dilancarkan melalui pesawat tanpa awak, menyusul pengepungan darat oleh pasukan Israel yang terjadi sebelumnya.

Dilansir Al Jazeera, pihak berwenang setempat mengonfirmasi bahwa rumah sakit yang menjadi simbol solidaritas rakyat Indonesia tersebut berhenti beroperasi pada Minggu (19/5) waktu setempat, karena pertempuran sengit di sekitarnya dan tekanan militer yang semakin intens.

Direktur Rumah Sakit Indonesia, Dr. Marwan al-Sultan, mengatakan bahwa fasilitas kesehatan itu mengalami penargetan langsung, termasuk ke unit perawatan intensif (ICU). Ia menambahkan, saat ini tidak ada lagi yang bisa menjangkau rumah sakit tersebut, yang masih menampung sekitar 30 pasien dan 15 staf medis di dalamnya.

Penutupan RS Indonesia menambah daftar panjang fasilitas medis yang lumpuh akibat serangan militer Israel dalam beberapa hari terakhir. Rumah Sakit Al-Aqsa di Deir el-Balah dan Kompleks Medis Nasser di Khan Younis juga menjadi sasaran, menyebabkan banyak korban jiwa. Serangan terhadap Rumah Sakit Eropa Gaza bahkan menewaskan sedikitnya 16 orang, sementara dua lainnya tewas di Kompleks Nasser, termasuk seorang wartawan.

Direktur Rumah Sakit al-Shifa, Dr. Muhammad Abu Samiya, menyampaikan peringatan keras bahwa sistem kesehatan di Gaza berada di titik kritis. Ia menegaskan bahwa ribuan orang sakit dan terluka terancam meninggal dunia jika situasi tidak segera membaik. Ia juga menyoroti kurangnya pasokan darah dan penderitaan berat yang dialami tenaga medis.

Pakar PBB dan kelompok hak asasi manusia menuduh Israel melakukan penghancuran sistematis terhadap sistem layanan kesehatan di Gaza. Penargetan terhadap rumah sakit, tenaga medis, dan pasien disebut sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional, yang tergolong kejahatan perang berdasarkan Konvensi Jenewa 1949.

Sejak dimulainya serangan Israel ke Gaza pada 7 Oktober 2023, lebih dari 53.000 warga Palestina dilaporkan tewas, termasuk hampir 3.000 jiwa yang hilang setelah Israel melanggar kesepakatan gencatan senjata pada 18 Maret. UNICEF mencatat, dalam 10 hari terakhir Maret saja, rata-rata 100 anak menjadi korban setiap harinya akibat serangan udara.

Beberapa korban dalam beberapa hari terakhir termasuk seorang apoteker sukarelawan dari Palestine Children’s Relief Fund, seorang bidan dari Asosiasi Al Awda, serta jurnalis Al Araby TV bersama 11 anggota keluarganya.

Situasi kemanusiaan di Gaza kini mencapai salah satu fase tergelapnya. Sistem kesehatan runtuh, bantuan kemanusiaan terhalang, dan kelaparan semakin mengancam jutaan warga sipil.

Monitorday.com – Dalam suasana persahabatan yang hangat, Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra mengajak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mengunjungi sebuah pameran budaya khas Thailand yang digelar di aula Gedung Santi Maitree, kompleks Government House, Bangkok, pada Senin, 19 Mei 2025.

Kunjungan ke pameran tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan resmi Presiden Prabowo ke Thailand. Digelar sesaat sebelum jamuan santap siang resmi, pameran tersebut menampilkan kekayaan seni rupa, kerajinan tangan tradisional, hingga kuliner otentik Thailand.

Presiden Prabowo tampak antusias ketika menyimak langsung proses pembuatan sejumlah kerajinan khas Thailand. Dalam beberapa momen, Kepala Negara juga berdialog dengan para pengrajin, menunjukkan ketertarikannya terhadap nilai budaya yang terkandung dalam setiap karya.

Bahkan, Presiden Prabowo turut mencicipi hidangan khas Thailand yang disajikan di stan kuliner. Perdana Menteri Paetongtarn pun tampak mendampingi dengan penuh kehangatan seraya menjelaskan filosofi di balik berbagai karya seni dan kuliner yang ditampilkan.

Kunjungan ini bukan hanya memperlihatkan sisi lembut dari hubungan diplomatik, tetapi juga memperkuat jembatan budaya antara dua negara yang bersahabat.

Pameran budaya ini sekaligus menjadi penegasan bahwa hubungan Indonesia dan Thailand tidak hanya dibangun melalui kerja sama ekonomi dan politik, tetapi juga diperkokoh melalui diplomasi budaya yang menyentuh hati rakyat kedua bangsa.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengumumkan bahwa sebanyak 33.182 sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) telah ditetapkan sebagai penerima bantuan digitalisasi pembelajaran dari pemerintah.

“Sasaran daerah 3T yang sudah kita hitung itu sekitar 33.182 dari 300.000 sasaran sekolah penerima digitalisasi pembelajaran,” ujar Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Gogot Suharwoto, dalam rapat bersama Panitia Kerja Pendidikan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Program ini mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), hingga Sekolah Luar Biasa (SLB).

Pemerintah akan menyesuaikan jenis perangkat digital yang diberikan berdasarkan kondisi masing-masing sekolah. Perangkat yang akan disalurkan antara lain smart board atau papan tulis interaktif, laptop, internet satelit, dan panel surya.

Program digitalisasi pendidikan ini diluncurkan bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 pada 2 Mei lalu. Melalui program ini, Kemendikdasmen berkomitmen menghadirkan kelas cerdas (smart classroom) yang didukung teknologi pembelajaran mutakhir.

Dalam aspek pembelajaran, digitalisasi ini juga akan mengintegrasikan deep learning, koding, dan kecerdasan buatan (AI) ke dalam kurikulum mulai tahun ajaran 2025/2026. Ketiga pendekatan tersebut bertujuan memaksimalkan penggunaan perangkat serta menciptakan ekosistem pembelajaran yang lebih interaktif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyatakan bahwa peluncuran program ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam mempercepat pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan nasional.

“Kami telah menyiapkan sebanyak 15.000 unit smart board atau papan tulis interaktif guna memperkuat digitalisasi kegiatan belajar mengajar di sekolah,” ujar Abdul Mu’ti.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat mengurangi kesenjangan pendidikan antara daerah 3T dan wilayah lainnya, serta memastikan bahwa setiap anak Indonesia memiliki akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas.