Monitorday.com – Uni Eropa dan negara-negara anggota Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) tengah menjajaki pembentukan aliansi ekonomi besar yang berpotensi menjadi salah satu yang terbesar di dunia.

Laporan Politico pada Senin (16/2), mengutip sejumlah sumber diplomatik, menyebutkan bahwa kedua blok telah memulai pembicaraan awal untuk mempererat integrasi ekonomi antara Eropa dan kawasan Indo-Pasifik.

Langkah ini berlangsung di tengah ancaman tarif dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kanada dilaporkan memimpin inisiatif tersebut setelah Perdana Menteri Mark Carney bulan lalu menyerukan negara-negara ekonomi menengah untuk menolak tekanan perang dagang.

Uni Eropa dan CPTPP berencana memulai negosiasi tahun ini untuk merancang kesepakatan yang akan menghubungkan rantai pasok negara-negara utama anggota—termasuk Kanada, Singapura, Meksiko, Jepang, Vietnam, Malaysia, dan Australia—dengan Eropa secara lebih erat.

Inisiatif yang diperkirakan melibatkan sekitar 40 negara tersebut bertujuan menyepakati aturan “rules of origin” atau aturan asal barang. Ketentuan ini menentukan kewarganegaraan ekonomi suatu produk dan menjadi kunci dalam penerapan tarif preferensial.

Kesepakatan itu juga diharapkan memungkinkan produsen di kedua blok bertukar barang dan komponen secara lebih bebas melalui skema tarif rendah, sehingga memperkuat ketahanan rantai pasok global.

“Pekerjaan ini jelas sedang berjalan,” ujar seorang pejabat pemerintah Kanada kepada Politico.

CPTPP dibentuk pada 2018 dan saat ini beranggotakan 12 negara, yakni Kanada, Meksiko, Peru, Chile, Jepang, Vietnam, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Australia, Selandia Baru, dan Inggris.

Indonesia sebelumnya menyatakan minat untuk bergabung pada September 2024, dengan proses aksesi yang diharapkan dapat dimulai tahun ini.

Jika terealisasi, aliansi ekonomi lintas kawasan ini berpotensi menciptakan blok perdagangan baru dengan pengaruh signifikan terhadap arsitektur perdagangan global di tengah meningkatnya ketegangan ekonomi dunia.

Monitorday.com – Pemerintah memperkuat dukungan bagi guru yang bertugas di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah terdampak bencana dengan meningkatkan jumlah penerima program afirmasi pada 2026.

Melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), target penerima tunjangan khusus naik signifikan dari 57.683 guru menjadi 65.871 guru.

Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (GTKPG) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menyatakan kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan negara terhadap para pendidik yang mengabdi di daerah dengan tantangan geografis maupun kondisi darurat.

“Peningkatan target ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperluas perlindungan dan dukungan bagi guru yang mengabdi di wilayah dengan tingkat kesulitan tinggi. Negara harus hadir memastikan mereka mendapat perhatian yang layak,” ujar Nunuk di Jakarta, Selasa (18/2/2026).

Pemerintah berharap peningkatan kesejahteraan tersebut membuat guru lebih fokus menghadirkan layanan pendidikan berkualitas dan merata, terutama di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.

Kemendikdasmen memastikan seluruh tunjangan guru tahun anggaran 2025 telah tersalurkan 100 persen, baik untuk guru ASN daerah maupun non-ASN. Capaian ini disebut sebagai hasil penguatan tata kelola berbasis sistem digital, pemutakhiran data berkala, serta koordinasi intensif antara pemerintah pusat dan daerah.

Jenis tunjangan yang disalurkan meliputi Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Khusus Guru (TKG) untuk wilayah 3T dan kondisi khusus, serta Dana Tambahan Penghasilan (DTP) bagi guru ASN daerah.

Menurut Nunuk, kebijakan tunjangan bukan sekadar meningkatkan kesejahteraan, melainkan juga memperkuat profesionalisme dan motivasi guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran.

Selain memperluas program afirmasi, pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan lanjutan untuk 2026. Dalam lima tahun terakhir, lebih dari 900 ribu guru non-ASN telah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sepanjang 2024–2025, lebih dari 750 ribu guru non-ASN juga telah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Mulai 2026, insentif guru non-ASN meningkat dari Rp300 ribu menjadi Rp400 ribu per bulan dengan total anggaran sekitar Rp1,8 triliun bagi 377.143 guru. Sementara Tunjangan Profesi Guru non-ASN bersertifikat naik menjadi Rp2 juta per bulan dengan alokasi anggaran sekitar Rp11,5 triliun.

Pemerintah juga menambah anggaran Tunjangan Khusus Guru menjadi sekitar Rp706 miliar atau naik Rp95 miliar dibanding tahun sebelumnya. Jumlah penerima TKG tahun ini mencapai 28.892 guru.

Serangkaian kebijakan tersebut menegaskan komitmen pemerintah menjadikan kesejahteraan guru sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional, terutama di daerah 3T dan wilayah dengan kondisi khusus.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan dampak positif terhadap konsentrasi belajar murid. Program ini terbukti mampu menekan gangguan belajar akibat rasa lapar, sehingga meningkatkan fokus siswa di kelas.

Berdasarkan hasil evaluasi implementasi 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (KAIH) di Jakarta Pusat, Rabu, sekolah penerima MBG mencatat rata-rata penurunan gangguan belajar akibat lapar sebesar 2,37 poin persentase lebih tinggi dibandingkan sekolah yang belum menerima program tersebut.

Evaluasi dilakukan pada periode baseline Mei–Juni 2025 hingga endline November–Desember 2025, dengan melibatkan sekitar 1,2 juta responden murid secara nasional.

Dampak MBG bahkan lebih terasa di wilayah Indonesia Timur. Di kawasan tersebut, penurunan gangguan belajar akibat lapar pada sekolah penerima MBG tercatat 14,85 poin persentase lebih besar dibandingkan sekolah yang belum melaksanakan program.

Temuan ini menunjukkan intervensi gizi melalui MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar murid, tetapi juga memperkuat kesiapan mereka dalam mengikuti pembelajaran. Program ini dinilai menjadi instrumen penting untuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan, khususnya di wilayah timur Indonesia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan MBG merupakan bagian dari strategi pembangunan manusia jangka panjang.

Menurut dia, program yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto tersebut merupakan investasi untuk menyiapkan generasi emas 2045.

“Program MBG yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto merupakan investasi jangka panjang pembangunan manusia Indonesia. Kita sedang menyiapkan generasi 2045, yakni mereka yang hari ini masih berada di bangku PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan yang masih dalam kandungan, agar tumbuh sehat, cerdas, dan kuat secara fisik maupun mental,” ujar Abdul Mu’ti.

Kepala Pusat Penguatan Karakter Rusprita Putri Utami menjelaskan proses pemilihan responden dilakukan menggunakan pendekatan systematic sampling guna memastikan hasil evaluasi representatif.

Sekolah pelaksana MBG dipilih secara acak dengan mempertimbangkan ketersediaan data awal dan akhir. Selanjutnya, sekolah tersebut dipadankan dengan sekolah yang belum melaksanakan MBG dengan jenjang pendidikan, wilayah, serta jumlah murid yang relatif sama.

Dengan metode tersebut, kondisi awal kedua kelompok sekolah dinilai hampir identik sehingga hasil evaluasi dapat dibandingkan secara objektif.

Kemendikdasmen menilai capaian ini memperkuat urgensi perluasan program MBG sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan pemerataan kesempatan pendidikan di seluruh Indonesia.

Monitorday.com – Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih terus menunjukkan progres signifikan. Hingga Februari 2026, sebanyak 1.000 unit telah selesai dibangun dari target 80 ribu unit pada akhir tahun.

Dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu, Ferry menjelaskan hampir 20 ribu unit Kopdes Merah Putih saat ini masih dalam tahap pembangunan dengan rata-rata progres fisik mencapai 20 persen.

“Asumsinya kalau sekarang 20 persen, pada Mei nanti sudah selesai 100 persen dibangun (20 ribu unit),” ujarnya.

Ferry menegaskan pembangunan Kopdes Merah Putih tidak hanya berfokus pada penyelesaian fisik, tetapi juga kesiapan operasional. Pemerintah, kata dia, memastikan setiap koperasi memiliki sistem manajemen yang kuat serta sumber daya manusia (SDM) yang terlatih.

“Persiapan ini mencakup sistem manajemen, penguatan kapasitas SDM, serta dukungan teknis lainnya agar koperasi bisa langsung berjalan begitu selesai dibangun,” kata Ferry.

Setelah 20 ribu unit tahap awal rampung pada pertengahan tahun, pemerintah akan melanjutkan pembangunan gelombang berikutnya dengan puluhan ribu unit tambahan hingga mencapai total 80 ribu koperasi pada akhir 2026.

Sebelumnya, pada 23 Januari 2026, Ferry menyebut sebanyak 27 ribu Kopdes Merah Putih ditargetkan siap beroperasi pada April 2026 sebagai bagian dari tahap pertama pembangunan.

“Jadi nanti bertahap dan seperti yang disampaikan oleh Presiden nanti akan mencapai 80 ribu koperasi di akhir tahun ini,” ucapnya.

Program pembangunan 80 ribu Kopdes Merah Putih secara resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Juli 2025. Program ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa, memperkuat kemandirian masyarakat, serta mendorong pemerataan ekonomi nasional.

Dari sisi pendanaan, proyek ini melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), APBD, Dana Desa, serta dukungan BUMN. Salah satu BUMN yang terlibat adalah PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) yang ditugaskan membangun gerai, gudang, dan sarana logistik koperasi.

Setiap unit koperasi memperoleh plafon pendanaan sebesar Rp3 miliar. Sebanyak Rp2,5 miliar dialokasikan untuk belanja modal (capital expenditure/capex) berupa pembangunan fisik dan kelengkapan operasional, sementara Rp500 juta sisanya digunakan untuk biaya operasional (operational expenditure/opex).

Adapun infrastruktur yang dibangun mencakup tujuh gerai wajib, yakni kantor koperasi, gerai sembako, unit simpan pinjam, klinik desa, apotek desa, gudang berpendingin (cold storage), serta sarana logistik.

Dengan skema tersebut, pemerintah optimistis Kopdes Merah Putih dapat menjadi pusat aktivitas ekonomi baru di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

Monitorday.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah tidak akan mengubah tarif pajak dalam waktu dekat sebelum kondisi perekonomian nasional benar-benar menguat.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya menanggapi simulasi International Monetary Fund (IMF) yang memasukkan peningkatan bertahap Pajak Penghasilan (PPh) karyawan sebagai salah satu alternatif pembiayaan untuk memperkuat investasi publik.

“Usulan IMF itu bagus untuk naikin pajak. Kan saya bilang sebelum ekonominya kuat, kita enggak akan ubah-ubah itu tarif pajak. Tapi kita akan ekstensifikasi, tutup kebocoran pajak dan lain-lain,” ujar Purbaya usai rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera di Jakarta, Rabu.

Alih-alih menaikkan tarif, Purbaya menegaskan pemerintah akan memprioritaskan perluasan basis pajak (ekstensifikasi), peningkatan kepatuhan, serta penutupan celah kebocoran penerimaan negara. Strategi ini dinilai lebih tepat untuk menjaga defisit fiskal tetap terkendali tanpa menambah beban wajib pajak.

Menurut dia, percepatan pertumbuhan ekonomi menjadi kunci utama dalam meningkatkan penerimaan negara secara alami.

“Yang saya pastikan adalah supaya ekonominya tumbuh lebih cepat, sehingga pajak saya lebih tinggi. Sehingga 3 persen itu bisa dihindari secara otomatis,” katanya, merujuk pada batas defisit fiskal maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Dalam laporan bertajuk Golden Vision 2045: Making The Most Out of Public Investment, IMF menilai peningkatan investasi publik merupakan faktor penting agar Indonesia dapat mencapai status negara berpendapatan tinggi pada 2045.

Lembaga tersebut menyebut, tambahan belanja investasi perlu dibarengi mobilisasi penerimaan negara agar tetap sejalan dengan aturan defisit fiskal yang telah lama diterapkan Indonesia.

“Mobilisasi pendapatan tambahan akan menciptakan ruang fiskal yang diperlukan untuk meningkatkan investasi publik, dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap aturan fiskal Indonesia yang telah lama berlaku,” tulis IMF dalam laporannya.

Sepanjang 2025, defisit Indonesia tercatat mendekati ambang batas, yakni sekitar 2,92 persen terhadap PDB.

Namun demikian, IMF tidak secara eksplisit merekomendasikan kenaikan jenis pajak tertentu. Peningkatan PPh karyawan dalam laporan tersebut disajikan sebagai bagian dari simulasi pembiayaan dalam model ekonomi, bukan sebagai rekomendasi kebijakan yang mengikat.

Selain mendorong mobilisasi penerimaan, IMF juga menekankan pentingnya peningkatan efisiensi belanja negara. Dalam kajiannya, dampak investasi publik Indonesia dinilai masih relatif terbatas dalam jangka pendek akibat adanya kesenjangan efisiensi (efficiency gap).

Karena itu, IMF menyarankan pemerintah memperbaiki kualitas manajemen investasi publik, memperketat proses seleksi dan evaluasi proyek, serta memastikan belanja negara lebih tepat sasaran agar manfaatnya lebih optimal bagi perekonomian.

Monitorday.com– Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, menyoroti secara tajam disparitas mutu pendidikan antara sekolah negeri dan swasta. Dalam kunjungannya di Sukabumi, Minggu (15/2), ia menyampaikan pesan kunci mengenai pentingnya kualitas sebagai penentu kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan.

Fajar Riza Ul Haq mengungkapkan bahwa realitas sekolah swasta hari ini menunjukkan dua wajah ekstrem: ada yang menjadi magnet dengan antrean panjang calon siswa, namun tidak sedikit pula yang berjuang keras mempertahankan jumlah murid dan keberlanjutan operasionalnya. Fenomena ini, menurutnya, menggarisbawahi urgensi pembaruan internal.

Menyikapi kondisi tersebut, Fajar Riza Ul Haq menegaskan bahwa kepercayaan publik sangat bergantung pada kualitas yang ditawarkan. “Ini menunjukkan bahwa kualitas menentukan kepercayaan publik. Orang tua akan memilih sekolah terbaik. Kalau tidak berbenah, kita bisa tertinggal,” ujarnya dengan nada reflektif.

Fajar mengajak institusi pendidikan untuk melakukan introspeksi mendalam, tidak menuding pada peserta didik, melainkan pada inti proses pembelajaran itu sendiri. “Yang perlu kita benahi bukan anak-anaknya, tetapi kualitas pembelajaran dan profesionalisme gurunya,” katanya.

Ia juga menyinggung hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMA yang belum banyak menempatkan sekolah swasta dalam jajaran 100 besar nasional, data yang harus menjadi cambuk pemacu semangat. “Kalau ingin memperkecil disparitas, maka kualitas guru harus jadi prioritas. Tidak ada jalan pintas,” tegasnya.

Dalam konteks yang lebih luas, Fajar Riza Ul Haq menambahkan bahwa Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, tengah gencar mendorong pembenahan tata kelola guru berbasis empat kompetensi utama. Di atas semua kebijakan, ia menekankan pentingnya etos kerja. “Guru yang bekerja dengan sungguh-sungguh dan totalitas adalah fondasi kemajuan sekolah,” tuturnya, seraya menyoroti komitmen di Sukabumi melalui penandatanganan kerja sama peningkatan kualitas guru.

Monitorday.com– Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Amerika Serikat (AS) untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Donald Trump. Agenda utama kunjungan ini difokuskan pada pembahasan kerja sama ekonomi antara kedua negara, termasuk perundingan mengenai tarif dagang.

Pesawat Garuda Indonesia-1 yang membawa rombongan Presiden Prabowo mendarat di Pangkalan Militer Andrews, Washington DC, pada Selasa (17/2/2026) pukul 11.55 waktu setempat.

Setibanya di bawah tangga pesawat, Presiden Prabowo disambut oleh sejumlah pejabat, di antaranya Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dwisuryo Indroyono Soesilo, Atase Pertahanan RI Washington Marsma TNI E. Wisoko Aribowo, dan Maintenance Group Commander Colonel Gary Charland.

Setelah itu, Presiden Prabowo langsung menuju hotel tempatnya akan bermalam selama berada di Washington DC. Di hotel, ia disambut dengan buket bunga oleh seorang anak perempuan yang mengenakan pakaian tradisional Indonesia. Puluhan diaspora dan mahasiswa Indonesia, serta staf dan pejabat KBRI Washington DC beserta keluarga, juga turut menyambut di area lobi hingga menuju lift.

“Selamat datang di Washington DC Bapak Presiden,” seru diaspora dan mahasiswa Indonesia saat menyambut Prabowo di hotel.

Diaspora dan mahasiswa memanfaatkan momen penyambutan ini dengan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah serta atasan batik, sembari mengibarkan bendera Merah Putih berukuran kecil. Presiden Prabowo menyalami satu per satu mereka seraya mengucapkan terima kasih saat menyusuri area lobi.

Monitorday.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan sementara aktivitas pemanfaatan ruang laut yang dilakukan PT Surya Sarana Marina di kawasan pabrik Mie Sedap, Desa Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Selasa (17/2/2026).

Penghentian dilakukan oleh Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) dari Pangkalan PSDKP Benoa di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan(Ditjen PSDKP). Hasil pengawasan menemukan dugaan pelanggaran berupa pemanfaatan ruang laut tanpa dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono, menegaskan penghentian sementara dilakukan karena kegiatan tersebut tidak memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku.

“Pemanfaatan ruang laut di lokasi tersebut dihentikan sementara karena berdasarkan hasil pengawasan Polsus ditemukan pelanggaran ketentuan pemanfaatan ruang laut,” ujarnya di lokasi kegiatan.

Langkah ini juga merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang mengkhawatirkan dampak aktivitas terhadap ekosistem pesisir dan keberlanjutan sumber daya kelautan.

Ditjen PSDKP menegaskan akan terus melakukan tindakan tegas dalam pengawasan sektor kelautan dan perikanan guna mengawal kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. Penegakan aturan disebut menjadi prioritas utama dalam memastikan tata kelola ruang laut berjalan sesuai regulasi.

Bahkan di awal Ramadan ini, Dirjen PSDKP bersama jajaran pengawasan disebut semakin mengintensifkan langkah penegakan hukum dengan menempatkan hukum sebagai panglima dalam setiap tindakan di lapangan.

KKP memastikan proses pengawasan dan penegakan hukum dilakukan secara profesional serta memberikan kesempatan kepada pihak perusahaan untuk memenuhi kewajiban administratif sebelum aktivitas dapat kembali dijalankan sesuai ketentuan.

Monitorday.com – Pemerintah Republik Indonesia resmi menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Keputusan tersebut diumumkan dalam sidang isbat yang digelar Kementerian Agama bersama para ulama, pakar astronomi, dan perwakilan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam, Rabu malam (18/2/2026).

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan penetapan awal Ramadan didasarkan pada hasil pemantauan hilal di berbagai wilayah Indonesia serta perhitungan hisab yang telah diverifikasi. “Berdasarkan laporan rukyatul hilal dan data hisab yang memenuhi kriteria, maka disepakati 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta.

Sidang isbat turut dihadiri perwakilan Majelis Ulama Indonesia, serta sejumlah ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Pemerintah berharap keputusan tersebut dapat menjadi pedoman bersama bagi umat Islam di Tanah Air.

Sebelumnya, Muhammadiyah telah lebih dahulu menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026, berdasarkan metode hisab yang menjadi pedoman organisasi tersebut. Perbedaan ini kembali menunjukkan adanya variasi metode dalam penentuan awal bulan Hijriah, meski seluruh pihak sepakat menjaga ukhuwah dan saling menghormati.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, M. Anwar Iskandar, mengajak umat Islam menyambut Ramadan dengan semangat persatuan dan kedewasaan dalam menyikapi perbedaan. Ia juga menyerukan kepada masyarakat non-Muslim untuk ikut menjaga suasana saling menghormati agar umat Islam dapat menjalankan ibadah puasa dengan tenang dan khidmat.

Lebih jauh, K.H. M. Anwar Iskandar mengingatkan bahwa puasa tidak hanya dimaknai sebagai menahan lapar dan dahaga. Menurutnya, Ramadan harus dipahami dalam makna yang lebih luas sebagai momentum pengendalian diri dari berbagai perilaku negatif. “Puasa bukan sekadar menahan makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari kebohongan, fitnah, amarah, dan perbuatan yang tidak baik lainnya. Inilah esensi puasa yang sesungguhnya,” tegasnya.

Ia menambahkan, Ramadan adalah waktu yang tepat untuk memperbaiki akhlak dan memperkuat integritas pribadi maupun sosial. Dengan puasa yang dijalankan secara menyeluruh—lahir dan batin—umat Islam diharapkan mampu menghadirkan perubahan positif dalam kehidupan sehari-hari.

Penetapan awal Ramadan ini disambut lega oleh masyarakat. Sejumlah warga mengaku kepastian tanggal membantu mereka mempersiapkan kebutuhan sahur, berbuka puasa, serta agenda ibadah keluarga.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat menjaga ketertiban, keamanan, dan toleransi selama bulan suci. Dengan dimulainya Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026, umat Islam di Indonesia akan melaksanakan salat tarawih perdana pada Rabu malam. Pemerintah berharap Ramadan 1447 H menjadi momentum memperkuat spiritualitas, solidaritas sosial, dan persatuan bangsa.

Monitorday.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini mengenai potensi hujan lebat yang diperkirakan akan melanda sebagian besar wilayah Indonesia dalam beberapa hari mendatang. Kondisi cuaca ekstrem ini bertepatan dengan periode libur perayaan Imlek dan awal bulan suci Ramadan.

BMKG memprakirakan bahwa angin monsun Asia yang aktif akan terus menyuplai massa udara dan mengangkut uap air menuju kepulauan Indonesia. Selain itu, serbuan udara dingin dari Siberia diperkirakan akan memperkuat potensi curah hujan, bersamaan dengan sirkulasi siklonik yang teramati di Samudra Hindia barat daya, perairan Lampung dan Aceh, barat Kalimantan Barat, serta utara Papua di Samudra Pasifik Utara.

Para meteorolog juga menunjuk pengaruh Osilasi Madden-Julian (MJO), dikombinasikan dengan Gelombang Kelvin, Gelombang Rossby Ekuator, dan gelombang frekuensi rendah, sebagai faktor pemicu pembentukan awan hujan di sebagian besar wilayah. BMKG mencatat bahwa kondisi La Nina yang lemah masih bertahan, semakin meningkatkan kemungkinan terjadinya hujan. Kondisi ini diprediksi terjadi antara 17 hingga 23 Februari 2026.

“Dengan kelembapan udara yang tetap tinggi, kondisi ini berpotensi meningkatkan curah hujan secara signifikan di beberapa wilayah Indonesia,” kata Direktorat Meteorologi Publik BMKG dalam prakiraan cuaca untuk tanggal 17-23 Februari 2026.

Untuk periode 17–19 Februari, BMKG menyarankan kewaspadaan tinggi di seluruh provinsi di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, serta sebagian besar Sumatra (kecuali Sumatra Utara), Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua. Hujan lebat hingga sangat lebat, disertai angin kencang, diperkirakan terjadi di area-area ini. Selanjutnya, pada 20–23 Februari, peringatan dini berlaku untuk Jawa Timur, Bali, dan Papua Pegunungan, dengan tambahan kewaspadaan angin kencang di beberapa wilayah.

Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan selama periode potensi curah hujan tinggi ini. BMKG mengimbau agar selalu memantau informasi cuaca terkini dari sumber resmi.