Monitorday.com – Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencatat kemajuan nyata di sektor pendidikan. Pemerintah menegaskan arah baru pembangunan pendidikan nasional yang lebih modern, merata, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Dalam Taklimat Media bertema Gerak Cepat Pendidikan Bermutu untuk Semua di Plaza Insan Berprestasi, Rabu (22/10/2025), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memaparkan sederet capaian strategis di tahun pertama pemerintahan.
“Satu tahun ini menjadi landasan kami untuk bekerja lebih baik lagi. Fokus kami adalah memastikan pendidikan yang bermutu, adil, dan menjangkau seluruh anak Indonesia,” ujar Abdul Mu’ti.
Salah satu capaian terbesar adalah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan. Dengan anggaran Rp16,9 triliun untuk 10.440 sekolah, program ini justru melampaui target dengan 16.140 satuan pendidikan yang telah menjalankan revitalisasi.
Melalui sistem swakelola berbasis pemberdayaan masyarakat, program ini telah menyerap lebih dari 400 ribu tenaga kerja lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Program ini bukan hanya membangun sekolah, tetapi juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi di sekitar sekolah,” ujar Mu’ti.
Kemendikdasmen juga memacu transformasi digital pendidikan melalui empat program utama:
Distribusi perangkat Interactive Flat Panel (IFP),
Pelatihan guru,
Penyediaan materi digital, dan
Pengadaan laptop serta perangkat pendukung.
“Lebih dari 45 ribu IFP sudah disalurkan. Sekolah yang siap langsung menerima perangkat, sementara yang tidak memanfaatkannya akan kami tarik kembali,” tegas Mu’ti.
Ia menambahkan, perangkat rusak akan diganti baru, bukan diperbaiki, untuk menjamin efektivitas pembelajaran. Program digitalisasi ini diharapkan mampu memperkenalkan teknologi kepada guru dan siswa sejak dini serta memperkuat budaya belajar modern.
Dalam hal peningkatan kesejahteraan guru, Kemendikdasmen memberikan beasiswa afirmasi bagi 12.500 guru untuk menempuh pendidikan D-IV/S1 melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Tahun depan, kuotanya akan meningkat menjadi 150 ribu guru.
Selain itu, 300 ribu guru honorer menerima insentif Rp300 ribu per bulan selama tujuh bulan, dan tahun depan akan naik menjadi Rp400 ribu per bulan.
Guru non-ASN memperoleh tunjangan sertifikasi Rp2 juta per bulan, sedangkan guru ASN menerima tunjangan setara satu kali gaji.
“Ini bentuk penghargaan negara terhadap guru sebagai garda terdepan pendidikan. Kesejahteraan mereka adalah fondasi mutu pendidikan nasional,” ujar Mu’ti.
Kemendikdasmen juga menyiapkan kebijakan pembelajaran Bahasa Inggris wajib mulai kelas 3 SD pada 2027, dengan pelatihan nasional guru SD dimulai tahun 2026.
“Bahasa Inggris diajarkan bukan sekadar sebagai ilmu, tetapi sebagai sarana komunikasi agar siswa percaya diri berinteraksi secara global,” jelas Mu’ti.
Selain itu, pemerintah akan meluncurkan Program Wajib Belajar 13 Tahun pada 2026, bekerja sama dengan Kementerian Desa dan PDTT, serta memperluas Program Indonesia Pintar (PIP) hingga jenjang taman kanak-kanak (TK).
Sebanyak 3,5 juta siswa SMA telah mendaftar Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang akan digelar pada November 2025. Tes ini dirancang inklusi dan ramah bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
Di kancah internasional, Bahasa Indonesia kini resmi diakui sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO. Pada November mendatang, Abdul Mu’ti akan menjadi pembicara di forum UNESCO menggunakan bahasa Indonesia — langkah strategis dalam diplomasi budaya dan pendidikan global.
Wakil Menteri Dikdasmen Atip Latipulhayat menambahkan, revisi UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) akan memperkuat tata kelola guru agar lebih efisien dan terarah.
“Selama ini distribusi guru terkendala kewenangan daerah. RUU Sisdiknas mengusulkan pengelolaan guru dilakukan oleh pemerintah pusat, namun tetap mempertahankan fungsi daerah,” ujarnya.
Satu tahun perjalanan pemerintahan Prabowo–Gibran membuktikan bahwa pembangunan pendidikan telah bergerak dari tataran kebijakan menuju implementasi nyata.
Dari revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, kesejahteraan guru, hingga wajib belajar 13 tahun, seluruh langkah tersebut menandai arah baru pendidikan Indonesia — maju, inklusif, dan berkeadilan.