Monitorday.com – Pemerintah Indonesia terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui berbagai program bantuan sosial (bansos).
Pada awal 2025, sejumlah program baru dan kelanjutan bansos akan disalurkan kepada masyarakat miskin, termasuk bantuan beras 10 kilogram (kg) bagi 16 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Sebagai bagian dari upaya ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp504,7 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Presiden Prabowo Subianto juga merencanakan program-program bansos lainnya, termasuk makan bergizi gratis dan bantuan pangan nontunai (BPNT).
Berikut adalah daftar program bansos yang akan disalurkan pada 2025:
- Makan Bergizi Gratis (MBG) Pemerintah akan meluncurkan program makan bergizi gratis mulai Januari 2025, dengan target awal mencapai 3 juta anak di seluruh Indonesia. Uji coba program ini akan dimulai pada Desember 2024 di 150 lokasi.
- Program ini bertujuan untuk mendukung kesehatan anak, meningkatkan konsentrasi belajar, serta mengurangi kekurangan gizi.
- Program Keluarga Harapan (PKH) PKH akan kembali disalurkan pada 2025 secara bertahap, empat kali setahun, untuk keluarga kurang mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- Bantuan ini meliputi dukungan untuk ibu hamil, anak balita, anak sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas, dengan nilai yang bervariasi.
- Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) BPNT akan diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp400 ribu setiap dua bulan, atau Rp200 ribu per bulan. Bantuan ini akan disalurkan secara bertahap dalam enam kali pencairan sepanjang tahun.
- Masyarakat yang terdaftar dalam DTKS atau Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE) berhak menerima bantuan ini.
- Program Indonesia Pintar (PIP) Program PIP menyediakan bantuan pendidikan untuk siswa dari keluarga kurang mampu, dari tingkat SD hingga SMA/SMK. Bantuan ini bertujuan agar siswa tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa terbentur masalah biaya.
- Bansos Beras Bansos beras yang sudah dijalankan sejak dua tahun lalu akan dilanjutkan pada 2025, dengan pemberian 10 kg beras per bulan kepada keluarga terdaftar.
- Program ini akan berlangsung hingga Februari 2025, dengan evaluasi lebih lanjut untuk kemungkinan perpanjangan.
- Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah juga akan menanggung iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp42 ribu per bulan untuk setiap individu dari keluarga berpenghasilan rendah yang terdaftar dalam DTKS.
Dengan total anggaran yang besar dan beragam jenis bantuan sosial, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.