Monitorday.com – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir angkat bicara soal kebijakan pemerintah memberi izin tambang kepada ormas keagamaan. Menurut dia, hal itu merupakan urusan simpel, asalkan jangan sampai merusak lingkungan.

“Padahal itu urusan simple aja. tambang, sawit, ikan, batu, dan semua harus kita olah. Tapi kalau ada yang merusak dengan cara dan maksud mengolah, nah itu ditertibkan oleh hukum, ditertibkan oleh segala sistem,” kata Haedar, dalam acara Sidang Senat Terbuka Universitas Muhammadiyah Sukabumi, pada Kamis (13/6).

Menurut Haedar, soal mengelola sumber daya itu memang dilakukan oleh banyak pihak, termasuk oleh individu-individu. Sebagaimana banyak menduduk yang kerap mengambil bahan dari alam untuk kebutuhan membangun rumah.

“Bahkan banyak meninggalkan lubang gede-gede gitu. Jadi itu hal yang biasa, tapi initinya jangan dirusak. Lingkungan harus dijaga, dirawat dan tidak boleh dirusak,” kata Haedar.

Bagi Muhammadiyah, segala urusan harus dilakukan dengan baik. Sebagaimana persyarikatan dalam mengelola ribuan amal usaha, baik di bidang pendidikan, rumah sakit, maupun unit-unit bisnis dan badan usaha lainnya.

“Jadi kita harus berdaya. Dan itu pesan agama kan, bahwa mukmin yang kuat itu jauh lebih baik dan dicintai Allah ketimbang yang lemah. Kita tidak boleh menjadi, selalu tangan di bawah,” kata Haedar.

Lebih lanjut, Haedar menegaskan bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi yang mandiri, tapi tidak menutup kemungkinan untuk berkolaborasi dengan banyak pihak. Termasuk soal isu tambang yang belakangan menjadi perbincangan publik.

“Jadi misalkan sekarang berbagai isu soal tambang kemudian menjadi seperti itu. Itu sebenarnya hal yang biasa saja. Ormas itu juga mampu lewat badan usahanya,” kata Haedar Nashir.