Monitorday.com – Berita mengenai Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang mengikuti langkah PBNU dalam menerima izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah tengah ramai dibicarakan di media sosial.

Namun, PP Muhammadiyah menyatakan belum mengambil keputusan resmi terkait pengurusan IUP tersebut. Selain itu, hingga saat ini, Muhammadiyah belum mengetahui lokasi tambang yang pengelolaannya ditawarkan kepada mereka.

“Ada penawaran dari pemerintah melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang disampaikan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah pada 13 Juli 2024, meskipun lokasi tambang bagi Muhammadiyah belum disampaikan secara resmi,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti dalam keterangan yang diterima Monitorday.com, Kamis (25/7/2024).

Mu’ti menjelaskan bahwa pembahasan mengenai penawaran IUP dari pemerintah telah dilakukan oleh pengurus PP Muhammadiyah dalam rapat pleno tersebut. Dalam rapat tersebut, diputuskan bahwa keputusan terkait IUP akan dibahas melalui konsolidasi nasional pada akhir pekan ini.

“Keputusan resmi mengenai pengelolaan tambang oleh PP Muhammadiyah akan disampaikan setelah konsolidasi nasional yang insyaallah akan dilaksanakan pada 27-28 Juli di Universitas Aisyiyah Yogyakarta,” ujar Mu’ti.

Sebelumnya, Bendahara Umum PP Muhammadiyah Hilman Latief mengakui adanya pembahasan terkait IUP oleh lembaga keagamaan Islam tersebut. Namun, Hilman tidak menjelaskan secara rinci mengenai pembahasan yang telah dilakukan oleh pimpinan Muhammadiyah.

“(Soal izin tambang) nanti Muhammadiyah akan mengadakan konsolidasi nasional, Sabtu dan Minggu di Yogyakarta,” kata Hilman saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (25/7/2024).

Hilman enggan menjawab pertanyaan awak media mengenai apakah Muhammadiyah sudah membangun komunikasi dengan sejumlah pengusaha tambang. Oleh karena itu, Hilman berharap masyarakat bersabar menunggu keputusan bersama dari PP Muhammadiyah.