Monitorday.com – Ikatan Dai Indonesia (Ikadi) mengutuk keras tindakan kejam Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza.

Sejak Oktober 2023, Israel terus melakukan kejahatan kemanusiaan tanpa henti di wilayah tersebut.

Ketua Umum Ikadi, KH Ahmad Kusyairi Suhail, menyatakan bahwa serangan Israel jelas-jelas melanggar hak asasi manusia.

Ia menegaskan bahwa tindakan zionis telah menyebabkan genosida yang menewaskan ratusan ribu warga sipil tak berdosa.

Korban dari kekejaman ini mencakup perempuan, orang tua, ibu, dan anak-anak yang seharusnya dilindungi.

Ikadi juga mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengambil langkah aktif menghentikan genosida ini.

Menurut Ikadi, Indonesia bisa menjadi motor penggerak persatuan negara-negara Islam dan Arab untuk membebaskan Palestina.

Kiai Ahmad Kusyairi mengimbau pemerintah agar mengajak para pemimpin dunia Islam membantu rakyat Gaza dari penjajahan Israel.

Ia mengajak umat Islam di Indonesia dan dunia untuk terus peduli terhadap penderitaan warga Palestina.

Donasi berupa uang, makanan, obat-obatan, hingga hunian diminta terus disalurkan lewat lembaga terpercaya.

Para dai dan khatib masjid juga diminta terus menyuarakan penderitaan warga Palestina dalam khutbah mereka.

Ia menegaskan bahwa membebaskan Masjid al-Aqsha adalah tanggung jawab seluruh umat Islam.

Ikadi mengajak seluruh imam masjid untuk membaca doa qunut nazilah dalam shalat lima waktu memohon pertolongan Allah.

Sementara itu, PM Israel Benjamin Netanyahu bersumpah akan terus meningkatkan serangan brutal ke Gaza.

Hampir 50.700 warga Palestina, kebanyakan perempuan dan anak-anak, telah terbunuh sejak serangan dimulai.

Mahkamah Pidana Internasional dan Mahkamah Internasional kini menjerat Israel dengan dakwaan genosida dan kejahatan perang.

Monitorday.com – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Haedar Nashir, menegaskan bahwa perguruan tinggi kini berada pada era kualitas, bukan sekadar rutinitas.

Akreditasi dan perangkingan internasional menjadi tolok ukur formal yang mencerminkan mutu suatu institusi pendidikan tinggi.

Ia mencontohkan UMS, UMM, dan UMY yang secara bergiliran masuk 10 besar kampus terbaik nasional serta diakui dunia.

Dalam kuliah tamu di Unismuh Makassar, Prof. Haedar menekankan pentingnya pengelolaan kampus yang modern, efisien, dan profesional.

Kampus tidak boleh dikelola secara personal, berdasarkan relasi, keluarga, atau kepentingan kelompok.

Ia mendorong tata kelola kampus berbasis keahlian dan profesionalisme demi kemajuan institusi setiap tahun.

Dosen yang telah bergelar doktor dan profesor harus berkontribusi nyata dalam riset dan pengabdian masyarakat.

Jika tidak, menurutnya, dosen hanya akan menjadi beban institusi pendidikan.

Kampus perlu membangun ekosistem riset yang produktif, bukan sekadar simbol formalitas.

Ia mencontohkan universitas Jepang seperti Nara University sebagai model kekuatan riset yang bisa ditiru.

Unismuh dinilai punya potensi besar untuk mengembangkan riset sosial yang relevan dengan kebutuhan bangsa.

Prof. Haedar juga menegaskan pentingnya komitmen civitas akademika terhadap nilai-nilai Muhammadiyah.

Kampus harus dipahami sebagai ruang pengabdian dan ibadah, bukan sekadar tempat mencari pekerjaan.

Komitmen ke-Muhammadiyahan harus menjadi ruh utama dalam mengelola dan mengembangkan perguruan tinggi.

Monitorday.com – Penyaluran tunjangan langsung ke rekening guru terbukti memberikan dampak positif yang signifikan.

Kebijakan ini tidak hanya mempermudah proses pencairan, tetapi juga memastikan hak guru diterima dengan cepat dan transparan, yang pada gilirannya dapat memotivasi mereka untuk terus memberikan layanan pendidikan terbaik bagi siswa.

Indartha Meiputra, guru di SDN Karanganyar Kota Pasuruan, Jawa Timur, mengungkapkan apresiasinya terhadap sistem ini. “

Sebagai seorang guru yang telah menerima tunjangan profesi melalui transfer langsung, saya merasa kebijakan ini merupakan langkah positif dalam memastikan hak guru diterima lebih cepat dan transparan,” ujarnya, Selasa (8/4/2025).

Pujian serupa juga datang dari Ragil Dimas Pamungkas, guru SMP Katolik Ricci 1 di Jakarta Barat, yang mengaku puas dengan kecepatan penyaluran tunjangan.

“Tunjangan sekarang lebih cepat diterima. Sebelumnya, kadang mendekati tengah tahun dan dirapel dua triwulan. Terima kasih kepada semua pihak yang memperlancar distribusi TPG ini,” kata Ragil.

Bahkan, guru non-ASN turut merasakan manfaat kebijakan tersebut. Ari Wahyuni, guru SD Muhammadiyah Condongcatur Yogyakarta, menyatakan rasa syukurnya.

“Alhamdulillah, tunjangan sertifikasi Guru Non-ASN triwulan pertama 2025 sudah cair. Proses pendataan dan pencairan berjalan lancar dan cepat,” tuturnya.

Guru SD Negeri 111 Palembang, Widuri Dea Sari, juga mengungkapkan kebahagiaannya dengan sistem baru ini.

“Saya merasa sangat senang dengan adanya transfer langsung tunjangan profesi guru. Prosesnya lebih cepat, sehingga saya bisa menerima hak saya tepat waktu. Ini sangat membantu kesejahteraan kami dan memotivasi kami untuk memberikan yang terbaik bagi pendidikan anak-anak Indonesia,” ujar Widuri.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan guru dalam memastikan penyaluran tunjangan berjalan tepat waktu dan sesuai sasaran.

Guru diminta untuk aktif memperbarui data di Dapodik dan memverifikasi serta memvalidasi data melalui Info GTK, sementara pemerintah daerah diharapkan sigap dalam memproses SKTP bagi guru yang datanya valid.

Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan guru, tetapi juga menjadi pendorong semangat dalam memberikan pendidikan berkualitas bagi generasi penerus bangsa.

Monitorday.com – Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, memulai perjalanan ke lima negara di Timur Tengah untuk meminta dukungan terkait rencana Indonesia mengevakuasi 1.000 warga Gaza, Palestina.

Negara-negara yang akan dikunjungi Prabowo adalah Uni Emirat Arab (UEA), Turki, Mesir, Qatar, dan Jordania.

Prabowo menegaskan bahwa Indonesia hanya akan melaksanakan rencana evakuasi ini setelah mendapatkan persetujuan dari semua pihak terkait, termasuk negara-negara yang kini aktif membantu rakyat Gaza.

“Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini, dan mereka hanya akan tinggal sementara di Indonesia sampai kondisi Gaza pulih. Setelah itu, mereka harus kembali ke daerah asal mereka,” jelas Prabowo dalam pernyataannya yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu dini hari (9/4).

Pemerintah Indonesia siap untuk menampung sekitar 1.000 warga Gaza dalam gelombang pertama, terutama mereka yang terluka, trauma, serta anak-anak yatim piatu. Prabowo juga mengungkapkan bahwa Indonesia akan mengirim pesawat-pesawat untuk mengevakuasi warga Gaza tersebut.

“Kami siap kirim pesawat untuk angkut mereka. Gelombang pertama ini diperkirakan sebanyak 1.000 orang,” ujar Prabowo.

Prabowo menjelaskan bahwa kunjungannya ke lima negara Timur Tengah tersebut bertujuan untuk berkonsultasi dengan pemimpin negara masing-masing. Hal ini dilakukan karena Indonesia terus menerima permintaan dan pertanyaan dari berbagai pihak mengenai kesiapan Indonesia untuk membantu warga Gaza.

“Rencana evakuasi ini adalah tanggapan terhadap permintaan komunitas internasional yang berharap Indonesia bisa berperan lebih aktif. Indonesia, sebagai negara non-blok dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dianggap dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik ini,” kata Prabowo.

Namun, Prabowo menegaskan bahwa rencana evakuasi tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut dengan Pemerintah Palestina. Untuk itu, ia telah mengutus Menteri Luar Negeri, Sugiono, untuk melakukan diskusi dengan pihak Palestina.

Sejauh ini, Indonesia telah mengirimkan bantuan kemanusiaan, termasuk makanan, obat-obatan, pakaian, dan air bersih kepada rakyat Palestina. Selain itu, Indonesia juga telah mengirimkan kapal rumah sakit KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat yang beroperasi di El Arish, Mesir, untuk merawat korban-korban yang terdampak konflik di Gaza.

Tim medis Indonesia, termasuk prajurit-prajurit TNI dari Korps Kesehatan, juga terus memberikan layanan kesehatan di rumah sakit lapangan di Gaza dan di rumah sakit terapung milik UEA.

“Tim medis kita bekerja dalam kondisi yang sangat berbahaya, sering kali dihadapkan pada serangan di rumah sakit. Saya sangat mengapresiasi dedikasi mereka,” tambah Prabowo.

Pada Rabu dini hari (9/4), Presiden Prabowo berangkat menuju Timur Tengah dengan pesawat Kepresidenan PK-GRD dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Dalam rombongan tersebut, turut serta Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Presiden dijadwalkan tiba di Abu Dhabi sekitar pukul 06.00 waktu setempat.

Rencana evakuasi warga Gaza ini menandakan komitmen Indonesia untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina dan memberikan bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza yang terdampak konflik.

Monitorday.com – Dalam rangka mempererat silaturahmi dan memperkuat semangat kebersamaan setelah liburan Idulfitri,

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggelar acara halalbihalal yang berlangsung di Gedung A, Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, pada Selasa (8/4).

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa acara halalbihalal bukan sekadar seremonial, tetapi juga menjadi titik tolak untuk memperkuat semangat pengabdian dan meningkatkan kualitas kerja sama di lingkungan Kemendikdasmen.

“Semangat kebersamaan ini harus dapat mendorong kita untuk lebih kreatif dan bekerja lebih baik dalam menjalankan tugas-tugas kita,” ujarnya.

Abdul Mu’ti juga berharap agar silaturahmi ini dapat mendukung program-program prioritas Presiden, khususnya dalam mewujudkan Asta Cita keempat yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun generasi yang kuat dan hebat.

“Semoga semangat Idulfitri membawa ide-ide baru yang bermanfaat dalam kemajuan pendidikan,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasmen juga mengungkapkan beberapa agenda strategis Kemendikdasmen yang akan segera dilaksanakan. Salah satunya adalah pelaksanaan sistem baru Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) untuk tahun ajaran 2025/2026, serta pengumuman Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai bagian dari evaluasi pendidikan nasional.

Selain itu, Kemendikdasmen akan meluncurkan program transfer bantuan langsung kepada guru honorer guna meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.

Tahun ajaran 2025/2026 juga akan menjadi momentum penting dengan diterapkannya mata pelajaran pilihan baru, seperti coding dan kecerdasan buatan (AI), serta dimulainya program pembelajaran mendalam (deep learning) secara bertahap.

“Dengan semangat kerja sama dan visi yang sama, kita berharap semua program ini dapat berjalan sukses demi mencerdaskan kehidupan bangsa,” tutup Abdul Mu’ti.

Acara yang berlangsung penuh kehangatan ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat dan Fajar Riza Ul Haq, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 1993, Wardiman Djojonegoro, serta Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Mahfudz Abdurrahman.

Selain itu, sejumlah tamu undangan dari berbagai sektor hadir baik secara langsung maupun daring melalui Zoom dan YouTube.

Acara halalbihalal ini juga menjadi momen untuk saling memaafkan antar anggota Kemendikdasmen, serta merefleksikan pentingnya memperkuat relasi sosial dan kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan pendidikan yang lebih baik di Indonesia.

Monitorday.com – Instruksi Presiden Prabowo untuk menghapus kuota impor demi menarik pajak dan melancarkan perdagangan menimbulkan pertanyaan besar: benarkah ini langkah strategis, atau justru ancaman terselubung bagi peternak lokal?

Ketika Presiden Prabowo Subianto menyerukan penghapusan kuota impor demi mempercepat arus barang dan menambah pemasukan pajak negara, publik sontak tergoda untuk mengangguk setuju. Wacana ini disampaikan dengan gaya tegas khas sang presiden: siapa pun boleh impor, tidak ada lagi penunjukan khusus, tidak ada monopoli. Terlihat seperti angin segar, bukan? Tapi mari kita tarik napas sejenak dan bertanya: benarkah kebijakan ini akan menguntungkan rakyat, atau justru menyudutkan mereka yang paling rentan?

Kita bicara daging. Komoditas strategis. Bukan hanya soal pasokan dan harga, tapi juga soal mata pencaharian jutaan peternak lokal yang setiap hari menggantungkan hidup dari sapi, kambing, dan ayam yang mereka rawat. Jika siapa saja bisa impor daging—tanpa kuota, tanpa batas, tanpa kendali—lalu di mana ruang hidup untuk peternak kita?

Pemerintah berdalih, ini demi meningkatkan efisiensi dan menghapus kartel. Benar, kartel impor memang nyata dan menyakitkan. Tapi mengganti kartel dengan kran terbuka tanpa filter bukanlah solusi. Justru ini seperti mengganti ban bocor dengan melempar seluruh roda keluar jendela.

Bagaimana nasib peternak sapi lokal yang produksinya belum bisa bersaing dari sisi harga dengan daging beku asal Australia, Brasil, atau India? Harga sapi lokal masih terpaut jauh karena rantai pasok dan biaya produksi yang tinggi. Tanpa proteksi minimal, peternak hanya akan jadi penonton di negeri sendiri. Yang menimpa petani bawang dan cabai karena impor murah bisa dengan mudah menimpa peternak. Padahal, bukan mereka yang gagal. Mereka hanya belum diberi ekosistem yang adil untuk berkembang.

Dan bila tujuan utama kebijakan ini adalah meningkatkan penerimaan pajak, apakah memang tak ada cara lain? Pajak bisa dikejar dari sisi hilir—konsumsi, transaksi digital, penguatan PPh Badan—bukan dengan membuka pintu impor lebar-lebar dan menenggelamkan produsen lokal. Lagi pula, pengusaha lokal yang sehat juga akan membayar pajak. Tapi jika mereka terkapar dihantam daging murah impor, maka satu-satunya yang tersisa membayar pajak adalah korporasi besar asing.

Prabowo menyebut ini langkah demi menciptakan lapangan kerja. Tapi siapa yang akan menciptakan lapangan kerja ketika peternak lokal gulung tikar? Siapa yang akan menjaga ketahanan pangan jika daging sepenuhnya bergantung pada pasar global?

Perekonomian bukan hanya soal angka dan kemudahan bisnis. Ia adalah denyut hidup rakyat. Birokrasi memang harus ramping, tapi bukan berarti tanpa arah. Jika setiap orang bisa impor sesuka hati, siapa yang memastikan kualitas? Keamanan pangan? Standar produksi? Atau ini akan jadi era baru “siapa cepat dia dapat” tanpa batas dan pengawasan?

Energi perubahan yang diusung Presiden Prabowo memang patut diapresiasi. Tapi energi tanpa arah bisa jadi angin puyuh. Membuka pintu tanpa pagar bukan kebebasan, itu justru kelengahan.

Kita butuh reformasi, iya. Kita butuh efisiensi, tentu. Tapi yang lebih mendesak adalah keberpihakan: pada peternak lokal, pada ketahanan pangan nasional, dan pada masa depan industri dalam negeri. Sebab bukan pajak semata yang jadi tolok ukur kesejahteraan, melainkan siapa yang masih bisa hidup layak dalam ekosistem ekonomi yang kita bangun bersama.

Monitorday.com – Kelompok Palestina Hamas menyambut baik keputusan Uni Afrika untuk mengusir Duta Besar Israel untuk Ethiopia, Avraham Neguise, dari konferensi yang membahas genosida Rwanda, menggambarkan langkah tersebut sebagai tindakan berani.

Pada Senin (7/4), Neguise diusir dari konferensi yang diselenggarakan Uni Afrika di ibu kota Ethiopia, Addis Ababa.

Keputusan ini mendapat pujian dari Hamas, yang menyatakan bahwa langkah Uni Afrika mencerminkan nilai dan prinsip yang dijunjung tinggi oleh organisasi tersebut, serta mendukung perjuangan Palestina melawan kolonialisme Zionis.

Dalam pernyataannya, Hamas menekankan bahwa keberanian Israel dalam mengirimkan perwakilan ke konferensi tentang genosida Rwanda, sementara negara tersebut tengah melakukan kejahatan genosida terhadap warga Palestina di Gaza, menunjukkan sikap yang semakin melampaui batas.

Hamas juga mendesak organisasi internasional dan regional untuk memberlakukan boikot terhadap Israel, serta mencegah negara tersebut memanfaatkan platform internasional untuk membenarkan tindakannya terhadap rakyat Palestina.

Pihak berwenang Israel mengonfirmasi bahwa Neguise diusir setelah negara-negara anggota Uni Afrika menolak berpartisipasi bersama dirinya dalam konferensi tersebut.

Kejadian ini mengingatkan pada insiden sebelumnya pada Februari 2023, ketika seorang diplomat Israel juga diusir dari pertemuan puncak Uni Afrika ke-36 yang berlangsung di Addis Ababa.

Keputusan Uni Afrika ini terjadi di tengah serangan militer Israel yang berlangsung di Gaza sejak Maret 2025, yang telah menyebabkan lebih dari 1.400 korban jiwa dan melukai lebih dari 3.400 orang.

Sejak serangan dimulai pada Oktober 2023, lebih dari 50.700 warga Palestina telah tewas di Gaza, dengan mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak.

Selain itu, Israel kini menghadapi tuntutan atas kejahatan perang di Mahkamah Pidana Internasional dan kasus genosida di Mahkamah Internasional terkait serangan militer di Gaza.

Monitorday.com – Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, berlangsung dalam suasana yang akrab dan hangat.

Pertemuan yang berlangsung pada Senin (7/4) di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, berlangsung sekitar satu jam 30 menit dan membahas berbagai hal penting.

Dasco menjelaskan bahwa meskipun pertemuan ini berlangsung cukup lama, suasana yang tercipta tetap terasa ringan dan kekeluargaan.

“Pertemuan semalam adalah pertemuan yang penuh keakraban, tak terasa waktu berjalan cukup lama, dan banyak hal yang dibahas oleh kedua tokoh ini,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (8/4).

Menurut Dasco, hubungan antara Prabowo dan Megawati memang sudah terjalin baik sejak lama, sehingga pertemuan tersebut merupakan hal yang wajar. Selain itu, pertemuan ini juga dimaknai sebagai ajang silaturahmi dalam rangka menyambut Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah.

“Pertemuan ini juga bagian dari silaturahmi menyambut Hari Raya Idulfitri,” ujar Dasco.

Momen tersebut juga diabadikan dalam sebuah foto yang diunggah oleh Dasco melalui akun Twitter-nya. Dalam foto tersebut, Prabowo dan Megawati tampak duduk bersama di sebuah sofa, dengan Prabowo mengenakan kemeja safari lengan panjang dan celana panjang hitam, sementara Megawati mengenakan pakaian lengan panjang berwarna ungu dengan motif bunga.

Di unggahannya, Dasco menuliskan, “7-4-2025, Alhamdulillah… Merajut kebersamaan Untuk Indonesia Kita,” disertai emoticon bendera merah putih.

Pertemuan ini sebenarnya sudah direncanakan sejak lama, namun baru kali ini terlaksana.

Pertemuan antara Prabowo dan Megawati dianggap signifikan, mengingat PDI Perjuangan adalah satu-satunya partai yang tidak berada dalam pemerintahan Prabowo Subianto saat ini.

Monitorday.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengkritik keras kebijakan tarif yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terutama tarif resiprokal yang diberlakukan terhadap Indonesia sebesar 32 persen.

Sri Mulyani menyebut, kebijakan tarif yang diterapkan Trump tidak didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi yang sah, melainkan semata-mata untuk menanggulangi defisit perdagangan AS.

Dalam acara Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, pada Selasa (8/4), Sri Mulyani menilai bahwa tarif yang ditetapkan oleh AS terhadap 60 negara tersebut tidak dapat dipahami oleh ekonom yang memahami teori ekonomi.

“Tarif resiprokal yang disampaikan oleh Amerika terhadap 60 negara menggambarkan cara perhitungan tarif tersebut, yang saya rasa semua ekonom yang sudah belajar ekonomi tidak bisa memahami dasar perhitungannya,” ucapnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menegaskan bahwa kebijakan Trump hanya bertujuan untuk menutup defisit neraca perdagangan AS dengan negara-negara lain, termasuk Indonesia.

“Tidak ada ilmu ekonominya di situ, menutup defisit perdagangan AS. Ini benar-benar berbasis transaksi, bukan ilmu ekonomi,” kritiknya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menyayangkan bahwa kebijakan tersebut menghapuskan manfaat dari hubungan persahabatan antarnegara.

“Indonesia berharap masih ada dampak positif dari negara-negara yang berkawan, namun sekarang justru kebijakan Trump menghilangkan benefit dari hubungan bilateral,” lanjut Sri Mulyani.

Selain itu, Sri Mulyani mengungkapkan bagaimana negara-negara lain, seperti China dan Vietnam, bereaksi terhadap kebijakan tarif AS. China, misalnya, membalas dengan menetapkan tarif balasan sebesar 34 persen, yang kemudian dibalas oleh Trump dengan ancaman untuk menaikkan tarif tersebut menjadi 50 persen.

Sementara itu, Vietnam yang berusaha menurunkan tarif menjadi 0 persen agar terhindar dari tarif resiprokal justru tidak mendapat respons positif dari AS.

“Berbagai negara mungkin menggunakan pendekatan diplomasi dan negosiasi, tetapi hasilnya tidak selalu memuaskan. Seperti Vietnam yang berjanji untuk tarif 0 persen, tetapi AS tetap menilai itu tidak memadai,” jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga mengingatkan bahwa kebijakan tarif yang diterapkan oleh AS dalam waktu singkat mengubah peta perdagangan dunia yang sebelumnya berbasis aturan yang jelas menjadi penuh ketidakpastian.

“Ini menggambarkan bahwa dunia yang tadinya berbasis aturan sekarang tidak ada lagi kepastian. Kita harus terus waspada dalam mengelola ekonomi,” pungkasnya.