KPK menegaskan tetap bisa membongkar korupsi di BUMN meskipun Direksi dan Komisaris tak lagi berstatus penyelenggara negara, dengan tetap mengandalkan regulasi baru dan transparansi.
Monitorday.com – Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi melarang wakil menteri untuk merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain, komisaris atau direksi di perusahaan negara maupun swasta, serta...
Monitorday.com – Pakar kebijakan publik Universitas Padjadjaran, Asep Sumaryana, menegaskan bahwa pengangkatan komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus mengutamakan kompetensi. Pernyataan ini muncul sebagai...
