Monitorday.com – Ketua MUI Anwar Iskandar memberi pesan kepada ormas agama yang mendapat izin untuk mengelola tambang. Dia mewanti-wanti jangan sampai merusak lingkungan. “Baik-baik saja menurut...
Monitorday.com – Kementerian Perdagangan (Kemendag) melaporkan bahwa mayoritas komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar (BK) masih menunjukkan kenaikan harga pada Juli 2024. Direktur Jenderal Perdagangan...
Monitorday.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa dirinya siap menutup usaha pertambangan yang melanggar aturan pemerintah, terutama yang menyebabkan masalah...
Monitorday.com – Di tengah perdebatan terkait pemberian lahan konsesi tambang untuk ormas di tubuh Muhammadiyah, Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah M. Azrul Tanjung mengeluarkan artikel...
Monitorday.com – Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikhsan Abdullah, menegaskan bahwa NU memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola tambang...
Monitorday.com – Pemerintah telah memberikan izin kepada organisasi keagamaan untuk mengelola pertambangan, termasuk Muhammadiyah. Menanggapi hal ini, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir, memberikan...
Monitorday.com – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir angkat bicara soal kebijakan pemerintah memberi izin tambang kepada ormas keagamaan. Menurut dia, hal itu merupakan urusan...
Monitorday.com – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut dalang di balik tambang ilegal di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dalam...
Monitorday.com – Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadilia, menyatakan bahwa pemerintah terus menyosialisasikan kebijakan yang memberi peluang bagi organisasi masyarakat (ormas)...
Monitorday.com – Pemerintah Indonesia resmi membuka peluang bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor...
Monitorday.com – Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) menegaskan sikapnya untuk tidak terlibat dalam urusan pertambangan, meskipun pemerintah memberi izin kepada ormas keagamaan termasuk HKBP untuk mengelola...
Monitorday.com – Pemerintah telah memberikan lampu hijau kepada organisasi masyarakat (ormas) untuk mengelola tambang. Pada Kamis (30/5/2024), pemerintah menetapkan PP Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan...
Monitorday.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, mengumumkan bahwa pemerintah telah menyiapkan enam wilayah tambang batu bara yang sebelumnya telah berproduksi atau merupakan...
Monitorday.com – Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, mengumumkan bahwa izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang diajukan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di wilayah...
Monitorday.com – Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemberian izin usaha pertambangan khusus (IUPK) kepada organisasi keagamaan tidak terkait dengan hasil Pemilu 2024....
Monitorday.com – Kementerian Investasi mengumumkan bahwa permohonan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang diajukan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk tambang batu bara di Kalimantan...
Monitorday.com – Pimpinan Pusat Muhammadiyah memberi tanggapan terkait peraturan pemerintah PP Nomor 25 Tahun 2024 yang belakangan jadi perbincangan, yakni soal izin ormas keagamaan mengelola tambang. Sekretaris...
Monitorday.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)...
Monitorday.com – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf, menganggap pemberian izin tambang untuk organisasi masyarakat (ormas) sebagai langkah berani Presiden Joko...
Monitorday.com – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, menyatakan bahwa pengelolaan tambang oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) akan dilakukan secara profesional melalui sayap bisnis ormas...
Perseteruan antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dengan calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin terkait hilirisasi tambang...
Calon Wakil Presiden nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka, menegaskan komitmennya untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan tambang yang beroperasi secara melanggar aturan dan tidak...