Monitorday.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan telah mendengar kritik yang disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, terhadap pemerintahannya.

Kritik tersebut dilontarkan oleh Megawati dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP di Ancol pada Jumat (24/5).

Meskipun sudah mendengar kritik tersebut, Presiden Jokowi memilih untuk tidak memberikan jawaban atau komentar. Menurutnya, kritik yang disampaikan Megawati merupakan urusan internal PDIP.

“Saya kira itu adalah internal partai. Jadi internal PDI Perjuangan,” ujar Presiden Jokowi di Istora Senayan, Senin (27/5/2024).

Presiden Jokowi menegaskan bahwa kritik tersebut tidak perlu dijawab olehnya.

“Saya tidak akan mengomentari,” ucapnya.

Kritik Megawati dalam Rakernas PDIP

Dalam Rakernas PDIP, Megawati Soekarnoputri menyampaikan berbagai kritik terhadap pemerintah.

Salah satu poin yang disinggung Megawati adalah tentang pemimpin otoriter populis serta pentingnya kelahiran reformasi untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis.

Pernyataan Megawati dalam Rakernas PDIP tersebut menjadi sorotan publik, namun Presiden Jokowi memilih untuk menanggapinya sebagai bagian dari dinamika internal partai, tanpa memberikan respons lebih lanjut.

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyampaikan kritik tajam terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo terkait besarnya utang negara saat ini.

Kritik tersebut disampaikan Megawati dalam pidato politiknya pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-V PDIP yang digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Jumat (24/5/2024).

“Pertanyaan saya, ayo mikir, utang kita ini bagaimana cara bayarnya? Ayo mikir, mikir loh, jangan enak-enakan tidur loh,” ujar Megawati di hadapan para kader PDIP.

Selain menyoroti utang pemerintah, Presiden ke-5 RI itu juga menyinggung kondisi elite politik yang mulai memperebutkan kursi menteri menyusul terpilihnya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Megawati mengungkapkan kekhawatirannya terkait rumor penambahan jumlah kementerian akibat revisi UU Kementerian Negara yang memungkinkan penyesuaian jumlah kementerian sesuai kebutuhan Presiden.

“Jabatan menteri pun, yang Ibu dengar nih, wah, sudah pada rebutan deh,” kata Megawati.

Megawati menilai bahwa penambahan kursi menteri kurang tepat dan lebih mengusulkan perampingan kabinet dalam menghadapi berbagai krisis pemerintahan.

Ia mencontohkan langkah yang diambilnya saat menjadi Presiden RI pada periode 2001-2004, di mana ia memilih membentuk kabinet yang ramping dan profesional dengan jumlah menteri sebanyak 33 orang.

“Ketika menghadapi krisis multidimensi saya lebih memilih membentuk kabinet yang ramping, dengan jumlah menteri 33 tapi bersifat apa, kabinet yang profesional,” jelas Megawati.