Monitorday.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan komitmennya untuk memastikan kesejahteraan masyarakat Papua dalam menanggapi isu “All Eyes On Papua”.

“Papua adalah wilayah Indonesia yang mulia dan unik. Kita harus menjaga kehormatannya dan memastikan masyarakat Papua hidup dengan baik dan sejahtera,” ujar AHY di Jakarta, Jumat (7/6).

AHY menekankan bahwa masyarakat Papua harus diperlakukan adil dan tidak diabaikan, dengan fokus pada pengentasan ketertinggalan dibandingkan daerah lain di Indonesia, termasuk Pulau Jawa.

Ia menegaskan bahwa kebijakan pembangunan di Papua harus tepat sasaran dan melibatkan semua kalangan, terutama masyarakat setempat, Orang Asli Papua, dan suku-suku di sana.

“Kebijakan pembangunan ekonomi di Papua harus benar-benar tepat sasaran, melibatkan semua kalangan, masyarakat setempat, Orang Asli Papua, masyarakat adat, suku-suku yang ada di sana,” kata AHY.

Ia juga menyinggung adanya sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bertujuan meningkatkan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memastikan ketahanan pangan serta energi, termasuk pengembangan energi baru terbarukan seperti biofuel.

“Kita berharap ke depan kita semakin menuju pada energi baru terbarukan. Yang penting bagi saya adalah melibatkan semua pihak, termasuk Orang Asli Papua,” tambahnya.

AHY menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sambil tetap menjaga kedaulatan dan kenyamanan masyarakat setempat. Ia menghindari komentar lebih jauh terkait aspek politik dari isu tersebut.

Tagar “All Eyes On Papua” telah viral di media sosial, dengan narasi tentang pembangunan perkebunan sawit di hutan adat seluas 36 ribu hektare di Boven Digoel.

Pada 27 Mei 2024, masyarakat adat Suku Awyu di Boven Digoel dan Suku Moi di Sorong menggelar demonstrasi di depan Mahkamah Agung, menolak pembabatan hutan adat mereka yang merupakan sumber penghidupan, pangan, budaya, dan air.

AHY menutup dengan menegaskan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam menetapkan kebijakan pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.